Akses terhadap hunian bergantung pada aliansi kekuasaan sementara warga Sleman tidak memiliki kekuatan tandingan yang memadai.
Kapitalisme Negara: Jalan Baru Pembangunan atau Akumulasi Kelas Kapital?
6 Oktober 2026
Negara yang berorientasi pada pembangunan tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi. Ia membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital.
Nusantara: Konflik Militer, Demokrasi Terpimpin
28 September 2026
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.
Reforma Agraria Perkotaan dari Bawah atau Reforma Agraria Setengah Jalan?
23 September 2026
Bertahan dari penggusuran belum cukup untuk mewujudkan reforma agraria perkotaan tanpa pelembagaan hak dan perubahan struktur penguasaan tanah.
Akses terhadap hunian bergantung pada aliansi kekuasaan sementara warga Sleman tidak memiliki kekuatan tandingan yang memadai.
Negara yang berorientasi pada pembangunan tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi. Ia membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.
Krisis Hunian dan Permainan Kuasa di Daerah Istimewa
8 Oktober 2026
Nusantara: Konflik Militer, Demokrasi Terpimpin
28 September 2026
Senjakala Manusia Jakarta
23 September 2026
Nusantara: Republik Indonesia, Revolusi Selatan Global
18 September 2026
Nusantara: Pendudukan Jepang dan Revolusi Indonesia
1 September 2026
Kapitalisme Negara dan Akumulasi Rente Predatoris
26 Agustus 2026
Akses terhadap hunian bergantung pada aliansi kekuasaan sementara warga Sleman tidak memiliki kekuatan tandingan yang memadai.
Negara yang berorientasi pada pembangunan tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi. Ia membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.
Bertahan dari penggusuran belum cukup untuk mewujudkan reforma agraria perkotaan tanpa pelembagaan hak dan perubahan struktur penguasaan tanah.
Tidak sedikit pekerja yang harus menghabiskan tiga hingga empat jam untuk perjalanan pulang-pergi menggunakan KRL, TransJakarta, MRT, maupun angkutan pengumpan lainnya. Perjalanan panjang semacam ini bukan lagi pengalaman segelintir orang.
Konsolidasi politik Indonesia pada 1950-an hingga awal 1960-an, kebangkitan PKI dan mobilisasi massa, hingga upaya Sukarno menempatkan Indonesia sebagai kekuatan antikolonial di tengah Perang Dingin.
Bantu Kami untuk Terus Memberikan Bacaan Bermutu
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari.
PALING SERING DIBACA
