
Nusantara: Pembantaian Massal di Orde Baru
Warisan kekerasan 1965 dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam membentuk politik Indonesia hingga kejatuhan Suharto pada 1998 dan sesudahnya.
HomeHarian Indoprogress

Warisan kekerasan 1965 dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam membentuk politik Indonesia hingga kejatuhan Suharto pada 1998 dan sesudahnya.

Kebebasan penilaian seseorang yang kelangsungan jabatannya ditentukan oleh pihak yang dinilainya dibatasi oleh kondisi struktural, apa pun keyakinan pribadi orang tersebut.

Akses terhadap hunian bergantung pada aliansi kekuasaan sementara warga Sleman tidak memiliki kekuatan tandingan yang memadai.

Negara yang berorientasi pada pembangunan tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi. Ia membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.

Bertahan dari penggusuran belum cukup untuk mewujudkan reforma agraria perkotaan tanpa pelembagaan hak dan perubahan struktur penguasaan tanah.

Tidak sedikit pekerja yang harus menghabiskan tiga hingga empat jam untuk perjalanan pulang-pergi menggunakan KRL, TransJakarta, MRT, maupun angkutan pengumpan lainnya. Perjalanan panjang semacam ini bukan lagi pengalaman segelintir orang.

Konsolidasi politik Indonesia pada 1950-an hingga awal 1960-an, kebangkitan PKI dan mobilisasi massa, hingga upaya Sukarno menempatkan Indonesia sebagai kekuatan antikolonial di tengah Perang Dingin.

Perjalanan intelektual Airlangga Pribadi adalah pencarian politik pembebasan untuk melampaui demokrasi liberal dan relasi kuasa oligarkis. Ia menghubungkan kritik ekonomi-politik, gerakan sosial, dan penafsiran atas Marhaenisme Soekarno.

Eksploitasi, perbudakan, dan perdagangan manusia terhadap buruh migran bukan sekadar akibat lemahnya penegakan hukum, melainkan bagian dari struktur ekonomi-politik kapitalisme yang menempatkan buruh sebagai komoditas dan negara turut melegitimasi serta menikmati akumulasinya.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.