Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.
Bertahan dari penggusuran belum cukup untuk mewujudkan reforma agraria perkotaan tanpa pelembagaan hak dan perubahan struktur penguasaan tanah.
Tidak sedikit pekerja yang harus menghabiskan tiga hingga empat jam untuk perjalanan pulang-pergi menggunakan KRL, TransJakarta, MRT, maupun angkutan pengumpan lainnya. Perjalanan panjang semacam ini bukan lagi pengalaman segelintir orang.
Konsolidasi politik Indonesia pada 1950-an hingga awal 1960-an, kebangkitan PKI dan mobilisasi massa, hingga upaya Sukarno menempatkan Indonesia sebagai kekuatan antikolonial di tengah Perang Dingin.
Perjalanan intelektual Airlangga Pribadi adalah pencarian politik pembebasan untuk melampaui demokrasi liberal dan relasi kuasa oligarkis. Ia menghubungkan kritik ekonomi-politik, gerakan sosial, dan penafsiran atas Marhaenisme Soekarno.
Eksploitasi, perbudakan, dan perdagangan manusia terhadap buruh migran bukan sekadar akibat lemahnya penegakan hukum, melainkan bagian dari struktur ekonomi-politik kapitalisme yang menempatkan buruh sebagai komoditas dan negara turut melegitimasi serta menikmati akumulasinya.
Dalam kondisi ketika sektor formal tidak mampu menyediakan pekerjaan yang memadai, sektor informal menjadi pilihan untuk bertahan hidup di tengah dinamika kota yang bergerak cepat.
Pendudukan Jepang juga membuka ruang bagi mobilisasi dan pendidikan politik yang kelak turut mendorong lahirnya Republik Indonesia.
Alih-alih memperlakukan “kaum tani” sebagai kategori tunggal yang homogen, kedua penulis menelusuri bagaimana diferensiasi kelas di perdesaan membentuk perbedaan penekanan isu di antara organisasi tani.
Hari ini, kapitalisme negara yang predatoris bersama aliansinya memproduksi berbagai narasi untuk mengalihkan perhatian publik.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.