Judul Buku: The Problem with Work :Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries Penulis: Kathi Weeks Penerbit: Duke University Press, 2011 Tebal: 287 halaman ‘Alangkah
Tentu tidak cukup menjawab persoalan kebenaran marxisme hanya dengan pernyataan jargonistik saja. Karena, dengan berhenti pada jargon-jargon itulah marxisme menjadi sebatas mitos dan kehilangan keilmiahan serta daya emansipatorisnya. Dalam konteks inilah buku Martin Suryajaya berjudul Asal Usul Kekayaan: Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi Dari Aristoteles Sampai Amartya Sen menjadi penting. Buku ini secara garis besar menjelaskan fenomena kapitalisme yang berkaitan erat dengan persoalan nilai, yaitu bagaimana melandasi keseukuran sebuah komoditas agar bisa dipertukarkan dengan komoditas yang lain. Karena kapitalisme pada dasarnya adalah akumulasi keuntungan melalui komoditas yang diciptakan, maka nilai adalah prasyarat bagi relasi ekonomi tersebut, atau dengan kata lain menjadi batu fondasi dari kapitalisme itu sendiri. Dengan analisisnya, Martin membuktikan bahwa dari berbagai macam teori nilai yang ada, teori nilai Marx lah yang paling eksplanatoris dalam menjelaskan persoalan nilai, dan dengan demikian, kapitalisme itu sendiri. Maka, alih-alih menjadi teori yang usang, marxisme adalah teori yang paling mumpuni dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang saat ini terjadi.
Judul buku: Forces of Labor : Worker’s Movements and Globalization Since 1870 Penulis: Beverly J. Silver Penerbit: Cambridge University Press, 2003 Tebal: 180h. + appendix
KENANGAN apa yang kita ingat tentang ibu kita sewaktu kita masih kecil? Yang segera muncul adalah kenangan tentang ibu saya yang selalu memasak sepulang ia mengajar di sekolah, atau mencuci pakaian semua anggota keluarga, mencuci piring-piring kotor, dan menyiapkan baju kerja ayah saya. Lalu, kenangan apa yang kita ingat tentang ayah kita sewaktu masih kecil? Saya selalu teringat ayah saya yang mengomentari makanan buatan ibu saya, meminta ibu saya membuatkan kopi, dan menanyakan lokasi dasi miliknya di dalam lemari. Kenangan semacam itu tentang sosok seorang ibu dan ayah mungkin bukan hanya kenangan milik saya, mungkin juga kenangan anda, dan yang pasti, kenangan Silvia Federici, yang menulis buku yang sangat bagus mengenai posisi perempuan dalam housework dalam hubungannya dengan kapitalisme: Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle.
BOLA mata para jendral dicungkil dari tempatnya, sekujur tubuhnya dikuliti dan kemaluan mereka dipotong. Mayat yang tak lagi utuh tersebut dikumpulkan dalam satu sumur mati di wilayah Lubang Buaya, Jakarta. Di atas sumur mati tersebut para wanita sundal menari ‘Tari harum Bunga’ dengan bugil merayakan kemenangan. Tarian setan tersebut diiringi lagu Gendjer Gendjer yang bernuansa mistis. Maka, lengkap sudah segala kegerian dimalam jahaman 1 Oktober 1965 tersebut.
Di Indonesia, jika Anda merekoleksi ingatan pada kebangkitan gerakan perempuan dekade 1980an sampai dengan dekade 1990an, tujuan keadilan gender sangat menguat pada kedua agenda perjuangan hak asasi manusia dan demokrasi. Itu sangat relevan ketika menghadapi otoritarianisme Orde Baru, dimana kaum perempuan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan tiadanya ruang demokrasi untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan, bahkan untuk berorganisasi. Keadaan berubah ketika memasuki dekade 2000an, setelah masa yang disebut ‘reformasi politik,’ gerakan perempuan menguat di jalur demokrasi elektoral.
Tanpa bermaksud menyederhanakan masalah saya kira warisan politik Orde Baru yang paling bermasalah dan sulit diatasi adalah kemiskinan imajinasi. Bukan hanya imajinasi politik, tapi juga imajinasi sosial dan kultural. Sederhananya begini: orang kesulitan membayangkan sistem politik atau bentuk masyarakat yang ideal. Kita sering dengar orang bicara sosialisme, tapi yang dimaksud itu apa? Masyarakat sosialis di Indonesia hari ini artinya apa? Jangan dulu kita bicara tentang kesadaran rakyat secara umum, di kalangan aktivis saja saya kira soal ini belum jelas. Dan ini warisan Orde Baru yang hebat, kemiskinan imajinasi.
Perebutan ruang kota, sebagai ruang hidup bagi rakyat miskin, memang merupakan lakon utama dalam proses pembangunan kota. Meningkatnya intensitas penetrasi kapital ke dalam ruang-ruang publik, termasuk yang ada di dalam kota, menjadi faktor utama di era MP3EI (Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pembangunan infrastruktur (termasuk jalan, dll.) demi memuluskan investasi menjadi prioritas dalam MP3EI. Hal ini tentu berkonsekuensi langsung pada perebutan ruang, termasuk ruang kota. Baru-baru ini, misalnya, saya ikut terlibat aktif dalam advokasi penggusuran paksa para pedagang stasiun Jabodetabek yang dilancarkan oleh PT KAI dalam rangka privatisasi transportasi publik demi kelancaran proyek MP3EI. Perebutan ruang nampak jelas di sana. Paradigma pembangunan ala Orde Baru Soeharto, nampaknya masih menjadi satu-satunya paradigma hingga saat ini, termasuk dalam hal penataan ruang kota.
BULAN telah datang : bulan yang paling ditunggu, bulan perlawanan. Setiap tanggal 1 Mei, jutaan buruh di seluruh dunia turun ke jalan, menyuarakan perlawanan dan menyerukan perjuangan kelas. Hari buruh atau yang lebih dikenal dengan May Day memang merupakan hari yang istimewa. Pada hari itu, 197 tahun yang lalu, ratusan buruh di Chicago, AS, ditembaki saat memperjuangkan jam kerja yang lebih manusiawi. Perjuangan mereka berhasil dan masih terasa hingga kini hasilnya: 8 jam kerja untuk buruh di seluruh dunia!
Namun, hasil dari perjuangan kaum buruh di Chicago itu, kini tengah diinjak-injak dengan diberlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing, dimana kaum buruh tidak memiliki kepastian dan jaminan pekerjaan. Di samping itu, buruh yang bekerja di bawah sistem kerja kontrak dan outsourcing pun tidak mendapatkan hak-hak dasar lain seperti cuti, hak untuk berserikat, upah sesuai standar, dan pesangon. Selain itu, di Indonesia, setelah bekerja selama 8 jam, buruh kontrak dan ousourcing di berbagai pabrik masih harus bekerja di rumah guna menyelesaikan target yang belum terpenuhi di pabrik,. Selain tidak mendapat upah lembur atas pekerjaan tambahan tersebut, mereka pun masih mendapatkan skorsing keesokan harinya.
Tapi, benarkah korupsi semata masalah kebobrokan moral orang per orang? Benarkah korupsi adalah skandal dan kasus yang tak ada kaitannya dengan sistem ekonomi politik yang berlaku? Kenapa di saat sudah demokrasi, masih terjadi korupsi? Bagaimana solusi penyelesaian korupsi? Cukupkah melalui lembaga-lembaga seperti KPK?
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.