Penghapusan perhambaan di Sumba menuntut tersedianya penghidupan yang tidak bergantung pada tuan, tempat tinggal yang aman, pendidikan, perlindungan sosial, serta akses terhadap keadilan dan organisasi yang memungkinkan korban mempertahankan haknya.
Melalui mekanisme perizinan dan penetapan kawasan hutan negara, perluasan HTI di Kalimantan Barat—wilayah yang secara historis merupakan tanah ulayat masyarakat Dayak Kualan, direorganisasi menjadi kawasan produksi industri.
Protes dilakukan warga untuk menggagalkan operasi perusahaan, termasuk terhadap kriminalisasi dua warga masyarakat adat Negeri Haya yang dituduh merusak dan membakar fasilitas perusahaan. Perusahaan melaporkan mereka karena beberapa fasilitas terbakar akibat protes. Namun warga menolak keterlibatan sengaja.
Melalui lensa konseptual kekerasan kolonial dan pengalaman historis orang Yéi, tampak jelas bahwa masa lalu dan masa kini merupakan satu kesatuan kontinuum dari praktik kolonial yang sama. Kesinambungan inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi keruntuhan sebagian, bahkan seluruh, kehidupan dan kebudayaan Yéi-nan di Selatan Papua.
Praktik “masyarakat adat” yang secara cair justru telah membuka peluang bagi masifnya spekulasi dan perampasan tanah skala raksasa di pedesaan.
Di Indonesia, pembangunan melulu dikaitkan dengan modernitas, industri, dan urbanisasi seperti di negara-negara Barat. Tak ada tempat bagi alternatif, juga untuk masyarakat adat.
Ada kapitalisme di balik penyingkiran dan eksklusi masyarakat adat Pubabu-Besipae. Juga narasi hegemonik dari penguasa yang mencoba menormalisasi atas nama “pembangunan”.
Dampak ekologis karena pendidikan yang bias urban, mendukung konsumsi massa yang tinggi, dan sangat industrialis tidak hanya akan dirasakan masyarakat adat, melainkan kita semua
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.