INDONESIA adalah Negara hukum. Doktrin ini secara literer dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat diatur oleh hukum. Itu sebabnya mengapa
MEMBACA artikel Hizkia ‘Yosie’ Polimpung ini, kita seketika akan tersadar bahwa inilah situasi aktual yang kita hadapi hari ini. Sekeras apapun usaha kita untuk mengupayakan
DALAM lima belas tahun terakhir pasca Orde Baru, kita hidup dalam sistem politik demokrasi neoliberal. Dalam orde ini, seluruh sistem nilai dan kelembagaan politik yang
SEJAK UU N0.26/2000 terbit, sudah ada sembilan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, telah diselidiki oleh Komnas HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan waktu terjadinya
JOKOWI telah menetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan membatalkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa kalangan menganggap Keputusan ini diambil Jokowi
SETELAH berhasil menyasar Yingluck,[1] junta militer di bawah komando Jendral Prayuth Chan-ocha kini membidik anggota lain dari keluarga Shinawatra. Somchai Wongsawat, yang merupakan saudara ipar
SELAPUT dara bukan perkara moral, apalagi kemaslahatan sosial. Membran ini tidak memiliki fungsi anatomi yang diketahui. Entah bagaimana ia dijadikan ukuran untuk, kabarnya, mengurangi kejahatan
SAYA hendak memulai diskusi kita pada pertanyaan yang sedikit puitik, namun relevan: masih adakah nafas kita untuk melakukan transformasi sosial hari-hari ini? Ya, hari-hari ini.
KENYATAAN globalisasi yang dikatakan menembus batas ruang dan waktu menjadikan tema lokalitas hangat diperbincangkan. Sebuah upaya dalam kesadaran berbagsa dan bernegara dimana warganya sudah, saya
AKSI Pemprov DKI Jakarta melarang motor melintasi jalan protokol tidak datang tiba-tiba. Pada 2007, pernah ada rencana serupa: Jalan M.H. Thamrin sampai Jalan Sudirman terlarang
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.