……dengan pidatomu itu, tegakkanlah mereka yang lemah, bukakan mata yang buta, korek kuping yang tuli, bangunkan yang tidur, suruh berdiri yang duduk dan suruh berjalan
Pendahuluan SEBELUMNYA telah kita bahas bersama-sama kondisi gerakan sosial di tanah air dalam konteks politik yang baru, yaitu pemerintahan Jokowi-JK. Kemudian, kawan Ridha juga sudah
INDONESIA adalah Negara hukum. Doktrin ini secara literer dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat diatur oleh hukum. Itu sebabnya mengapa
MEMBACA artikel Hizkia ‘Yosie’ Polimpung ini, kita seketika akan tersadar bahwa inilah situasi aktual yang kita hadapi hari ini. Sekeras apapun usaha kita untuk mengupayakan
DALAM lima belas tahun terakhir pasca Orde Baru, kita hidup dalam sistem politik demokrasi neoliberal. Dalam orde ini, seluruh sistem nilai dan kelembagaan politik yang
SEJAK UU N0.26/2000 terbit, sudah ada sembilan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, telah diselidiki oleh Komnas HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan waktu terjadinya
JOKOWI telah menetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan membatalkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa kalangan menganggap Keputusan ini diambil Jokowi
SETELAH berhasil menyasar Yingluck,[1] junta militer di bawah komando Jendral Prayuth Chan-ocha kini membidik anggota lain dari keluarga Shinawatra. Somchai Wongsawat, yang merupakan saudara ipar
SELAPUT dara bukan perkara moral, apalagi kemaslahatan sosial. Membran ini tidak memiliki fungsi anatomi yang diketahui. Entah bagaimana ia dijadikan ukuran untuk, kabarnya, mengurangi kejahatan
SAYA hendak memulai diskusi kita pada pertanyaan yang sedikit puitik, namun relevan: masih adakah nafas kita untuk melakukan transformasi sosial hari-hari ini? Ya, hari-hari ini.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.