Foto: Setneg
SEJUMLAH kebijakan Prabowo Subianto akhir-akhir ini menghidupkan kembali diskusi mengenai kapitalisme negara (state capitalism). Kecenderungan pemerintah untuk memperkuat peran negara dalam meresentralisasi sumber daya ekonomi tampak mulai dari pengendalian anggaran, pendirian sovereign wealth fund Danantara yang salah satu tugasnya adalah mengintervensi perdagangan (lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia/DSI), pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kebijakan redistributif-populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut kemudian dibumbui dengan retorika kemandirian ekonomi, bahkan beberapa pihak serampangan menyebutnya sebagai sosialisme.
Kelompok-kelompok gerakan rakyat mencoba “membaca” kecenderungan ini dan kemudian membuatnya sebagai pijakan untuk strategi-taktik mereka. Salah satu yang melakukannya adalah Komite Politik Nasional Partai Buruh (Kompolnas PB), faksi progresif di dalam Partai Buruh. Sikap politik mereka ringkasnya sebagai berikut: Indonesia di bawah Prabowo mengarah pada kapitalisme negara, yaitu ketika “negara memiliki peran yang jauh lebih aktif dalam perekonomian. Dalam tataran tertentu, kapitalisme negara memang merupakan bentuk pergeseran dari model ekonomi liberal yang cenderung berorientasi pada peran dan mekanisme pasar […] kapitalisme negara di Indonesia beroperasi dalam tatanan sosial yang didominasi oleh dua kekuatan yang saling menopang: kekuatan rente dan kekuatan oligarkis […] kapitalisme negara justru memperkuat kedua kekuatan tersebut dalam mempertahankan model akumulasi kekayaan yang mencegah proses industrialisasi, pemenuhan lapangan kerja, dan redistribusi serta demokrasi ekonomi […] hasil kekayaan dan pembangunan ekonomi hanya mengalir ke segelintir golongan.” Anehnya, menurut mereka, kondisi demikian malah membuka ruang intervensi. Ini yang mereka sampaikan: “Pertama, terbukanya ruang negosiasi dan kompromi dengan pemerintah bagi beberapa agenda kebijakan yang telah lama didorong oleh gerakan kelas pekerja. Kedua, menguatnya peran atau intervensi negara dalam ekonomi dapat menjadi momen bagi agenda-agenda kebijakan negara yang tidak hanya dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan mendistribusikan sumber daya ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen dalam memperkuat daya tawar dan kekuatan politik kelas pekerja.”
Kurang lebihnya, model kapitalisme negara di bawah Prabowo ditopang oleh rente dan oligarkis, tetapi karena negara kian menguat dan bergeser dari kapitalisme pasar bebas, kita bisa melakukan intervensi untuk mengambil manfaat dari menguatnya negara demi agenda politik kelas pekerja.
Karena Kompolnas PB mengklaim diri sebagai “faksi progresif dalam tubuh Partai Buruh yang berkomitmen pada agenda emansipasi kelas pekerja dan transformasi sosial menuju sosialisme Indonesia,” maka analisis mereka tentang kapitalisme negara menarik untuk diuji. Jika kapitalisme negara itu sendiri beroperasi dalam relasi kekuasaan yang didominasi kepentingan kapital, sejauh mana perluasan intervensi negara dapat menjadi pijakan bagi transformasi sosialis, alih-alih justru mereproduksi relasi kapitalis yang hendak diubah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu memeriksa konsep kapitalisme negara dalam tradisi marxis, sebelum menilai kontradiksi dalam strategi politik yang ditawarkan Kompolnas PB.
Dari Lenin sampai ke Alami
Ketika menelaah New Economic Policy (NEP) Uni Soviet era Lenin, Branko Milanović (2023) mengidentifikasi ada dua persoalan mendasar yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ekonomi negara tersebut. Pertama, pemerintahan Soviet menghadapi persoalan hubungan ekonomi dengan kaum tani akibat ketidakmampuan industri menyediakan barang-barang yang dapat dipertukarkan dengan hasil pertanian. Keadaan ini mengurangi insentif petani untuk meningkatkan produksi. Kedua, pemerintahan Bolshevik menghadapi keterbatasan SDM: ketidakmampuan kader-kader komunis dalam mengorganisasi dan mengelola perekonomian.
Keberhasilan Bolshevik merebut kekuasaan politik ternyata tidak dengan sendirinya diikuti kemampuan mengorganisasikan perekonomian. Lenin (2010) berpendapat bahwa kaum komunis, setelah mempelajari ideologi dan teknik perjuangan politik, “tidak tahu bagaimana mengelola ekonomi.” Menurutnya, “mereka lebih rendah daripada para pedagang kapitalis biasa yang telah menerima pelatihan mereka di […] perusahaan-perusahaan besar” (hlm. 35). Ia juga menyatakan, “kita harus mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga memungkinkan berjalannya ekonomi kapitalis yang lazim […] karena ini sangat penting bagi rakyat” (hlm. 41).
Keterbatasan pengetahuan ekonomi para kader komunis juga bukan satu-satunya masalah. Ada juga cara kerja birokrasi yang justru menghambat penyelesaian kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini tergambar dalam uraian Lenin (2010) mengenai rumitnya pengadaan makanan kaleng dari Prancis ketika Moskow dilanda kelaparan. Ketidakmampuan berbagai lembaga pemerintahan mencapai kesepakatan membuat persoalan administratif tersebut harus dibawa hingga ke Politbiro. Lenin mengkritik keadaan ini dengan menyatakan bahwa “Kamenev [anggota Politbiro] tidak dapat diseret ke dalam setiap transaksi, diseret ke dalam urusan membeli makanan kaleng dari warga negara Prancis” (hlm. 57).
NEP merupakan kebijakan transisional untuk mengatasi keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan kader-kader komunis dalam mengelola perekonomian. Melalui kebijakan ini, mekanisme kapitalis diberikan ruang secara terbatas di bawah kendali negara Soviet. Lenin (2010) menyatakan, “kapitalisme negara adalah kapitalisme yang dapat kita batasi, dan batasannya dapat kita tetapkan” (hlm. 40). Jadi, meskipun NEP merupakan kemunduran dari cita-cita sosialisme, ini adalah kemunduran sementara. Setelah tujuannya tercapai, kemajuan di masa depan akan jauh lebih kuat karena lebih terorganisir, berkelanjutan, dan negara akan menjadi lebih makmur. Merujuk pada evaluasi Lenin dalam Kongres ke-11 Partai Komunis Rusia pada 1922 terhadap sekitar 18 bulan pertama pelaksanaan NEP, Milanović menyimpulkan kebijakan tersebut adalah langkah mundur yang diperlukan dalam pembangunan sosialisme.
Konteks penerapan NEP di Soviet secara mendasar berbeda dari Indonesia hari ini. Di Uni Soviet, Partai komunis dan institusi-institusi soviet telah menjadi basis kekuasaan politik yang memungkinkan negara mengendalikan dan mengarahkan perkembangan kapital. Dengan demikian, kapitalisme negara ditempatkan sebagai instrumen transisi untuk membangun prasyarat material bagi sosialisme dalam suatu konfigurasi kekuasaan yang secara politik telah berubah melalui revolusi. Sebaliknya, di Indonesia, kekuatan politik progresif tidak memiliki representasi yang kuat dan relatif independen dalam institusi negara. Basis organisasional dan daya tawar politik kelas pekerja juga masih relatif lemah. Dalam kondisi demikian, strategi memasuki institusi negara justru berangkat dari asumsi bahwa keterlibatan dalam kekuasaan dapat menjadi sarana untuk memperluas basis massa dan memperkuat posisi politik kelas pekerja. Asumsi tersebut mengabaikan kenyataan bahwa akses terhadap negara berlangsung dalam relasi kekuasaan yang masih didominasi oleh kepentingan kapital dan oligarki. Alih-alih memperbesar kekuatan politik yang independen, keterlibatan tersebut berisiko mereproduksi ketergantungan terhadap elite kapitalis. Jangan juga lupakan fakta penyempitan ruang demokrasi, yang ditandai oleh gelombang penangkapan terbesar pasca-Reformasi pada Agustus–September 2025, serta menguatnya kembali peran militer dan kepolisian dalam institusi sipil.
Maka dari itu, kapitalisme negara di Indonesia tidak dapat dibaca hanya melalui analogi historis lewat NEP-nya Lenin, juga menjadikan pengalaman negara-negara pembangunan di Asia Timur sebagai model yang dapat dipindahkan begitu saja. Pembacaan semacam itu berisiko mereduksi kapitalisme negara menjadi formula sederhana: semakin besar intervensi negara terhadap ekonomi, semakin besar pula kemungkinan negara diarahkan untuk kepentingan kelas pekerja. Faktanya persoalan jauh lebih kompleks.
Ilias Alami dan Adam D. Dixon (2023, 2024) menawarkan titik berangkat yang berguna dengan memperlakukan kapitalisme negara bukan sebagai model ekonomi yang baku atau sebagai kebalikan dari kapitalisme pasar bebas, tetapi sebagai sebuah problématique: perangkat analitis untuk memeriksa perluasan peran negara sebagai promotor, regulator, pengawas, investor, sekaligus pemilik kapital dalam kapitalisme kontemporer. Dengan pendekatan ini, pertanyaan pokoknya bukan seberapa jauh negara mencampuri pasar, tetapi bagaimana kekuasaan negara digunakan, proses akumulasi apa yang difasilitasinya, kepentingan sosial apa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana hubungan antara negara, kapital, serta tenaga kerja direorganisasi. Karena itu mereka menolak pandangan bahwa kapitalisme negara merupakan penyimpangan dari kapitalisme yang “normal”. Mereka menyebutnya sebagai “suatu potensialitas imanen … yang terkandung dalam bentuk negara kapitalis dan tertanam dalam DNA-nya” (Alami & Dixon, 2023).
Negara kapitalis menurut mereka mempunyai dorongan untuk mengatasi hambatan akumulasi, mengelola krisis, mempertahankan kondisi reproduksi kapital, dan mengendalikan antagonisme sosial yang dihasilkan oleh hubungan kapitalis itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, tugas tersebut justru membutuhkan negara yang semakin aktif. Konsekuensinya penting: negara yang kuat tidak identik dengan negara pekerja; kepemilikan negara tidak identik dengan kepemilikan sosial; dan pembatasan pasar tidak otomatis berarti subordinasi kapital kepada kelas pekerja. Negara dapat memperbesar kepemilikan publik, mengarahkan investasi, mendisiplinkan fraksi tertentu dari kapital, dan tetap beroperasi dalam reproduksi hubungan sosial kapitalis. Alami dan Dixon menyebut perkembangan tersebut sebagai transformasi-diri dari negara kapitalis.
Kapitalisme Negara sebagai Gejala Global
Perspektif tersebut sekaligus menjelaskan mengapa kapitalisme negara tidak dapat direduksi menjadi “model Tiongkok” atau “model Asia Timur”. Sejak awal 2000-an, terutama setelah krisis finansial 2008, terjadi ekspansi agregat dari peran negara sebagai promotor, pengawas, dan pemilik kapital. Ekspansi itu tampak dalam pertumbuhan berbagai bentuk hibrida kapital-negara: BUMN, sovereign wealth funds (SWF), bank pembangunan, perusahaan pengelola aset negara, dan berbagai kendaraan investasi publik lain. Sebagai gambaran, pada 2020, aset BUMN global telah mencapai sekitar 49 triliun dolar AS. Bersamaan dengan itu, kebijakan industri, perencanaan spasial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan negara terhadap national champions kembali menguat. Artinya, apa yang sering disebut sebagai “kapitalisme negara” bukan fenomena eksklusif Tiongkok ataupun BRICS. Ia berkembang dalam berbagai bentuk di seluruh spektrum pendapatan dan rezim politik, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Yang sedang berlangsung bukan pertarungan yang disimplifikasi antara “kapitalisme negara Timur” dan “kapitalisme pasar bebas Barat”, melainkan restrukturisasi peran negara di dalam kapitalisme global.
Alami dan Dixon (2023, 2024) mengidentifikasi empat impuls kapitalisme negara yang membantu menjelaskan proses tersebut. Pertama, impuls produktivis, yakni intervensi negara dalam produksi melalui kebijakan industri, kredit bersubsidi, patient capital, pembangunan infrastruktur, dukungan teknologi, dan pembentukan national champions. Kedua, impuls absorptif, yaitu penggunaan SWF, perusahaan pengelola aset, bank sentral, dan institusi publik untuk menyerap surplus sekaligus mensosialisasikan risiko, aset bermasalah, dan bad debt. Ketiga, impuls stabilisasi, yakni penggunaan kekuatan negara untuk mengendalikan volatilitas finansial, menopang nilai aset, mempertahankan kedaulatan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik domestik. Keempat, impuls disipliner, yang menghubungkan penggunaan kekuatan geoekonomi di luar negeri dengan penguatan mekanisme koersif di dalam negeri, termasuk pendisiplinan pekerja dan surplus populasi. Empat impuls tersebut sangat penting secara politik. Negara dapat menjalankan kebijakan industri, memperbesar BUMN, membentuk SWF, menggelontorkan investasi infrastruktur, dan sekaligus memperkuat aparatus pendisiplinan terhadap tenaga kerja. Tidak ada kontradiksi teoretis di antara keduanya. Keduanya justru dapat menjadi bagian dari proses restrukturisasi kapitalisme negara yang sama.
Lebih jauh lagi, kapitalisme negara tidak berkembang melalui satu model yang kemudian ditiru secara identik. Justru terdapat emulasi kompetitif, perilaku mimetik, dan saling memperkuat: negara belajar, bersaing, meniru, dan merespons intervensi negara lain. Hasil akhirnya bukan konvergensi menuju satu “model kapitalisme negara”, melainkan konfigurasi yang hibrida, tidak merata, dan terus berkombinasi—sebuah spiral kapitalisme negara.
Karena itu, pembentukan holding BUMN, INA, Danantara, pembiayaan infrastruktur berskala besar, hilirisasi, ataupun instrumen investasi negara di Indonesia harus dibaca di dalam konfigurasi historis dan material Indonesia sendiri serta posisinya dalam kapitalisme global. Tidak cukup menunjuk keberhasilan Korea Selatan, Singapura, atau Tiongkok kemudian menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas negara Indonesia akan menghasilkan lintasan yang sama.
Indonesia: Kapitalisme Negara dan Rekonsolidasi Oligarki
Hadiz dan Robison (2026) mengatakan terjadi pergeseran menuju sistem kapitalisme negara yang semakin tersentralisasi selama pemerintahan Joko Widodo dan kemudian Prabowo. Hubungan bisnis-politik yang pada periode Reformasi banyak berlangsung melalui patronase yang tersebar ke tingkat lokal semakin ditarik kembali ke pusat melalui kebijakan, institusi, dan sumber daya negara. Namun, menurut mereka, konfigurasi Indonesia berbeda dengan negara-negara pembangunan Asia Timur pada 1960-an dan 1970-an. Negara-negara tersebut memiliki kapasitas relatif lebih besar untuk menjalankan strategi industrialisasi secara otonom dari kepentingan rente, sedangkan di Indonesia kepentingan oligarkis tetap tertanam dalam negara dan dapat memanfaatkan nasionalisme ekonomi serta kapitalisme negara sebagai sarana mempertahankan dominasi dan mendistribusikan rente. Kecenderungan tersebut terlihat dalam revitalisasi BUMN, hilirisasi, pembatasan ekspor mineral mentah, Proyek Strategis Nasional (PSN), serta pembangunan berbagai instrumen investasi negara. Hadiz dan Robison (2026) mencatat bahwa aset perusahaan di bawah Kementerian BUMN meningkat dari sekitar 43 persen PDB pada 2014 menjadi 55 persen pada 2023. Konsentrasi tersebut semakin besar dengan pembentukan Danantara pada 2025. Dalam perhitungan yang mereka kutip, Danantara mengambil alih pengelolaan sekitar 844 BUMN dengan total aset sekitar 900 miliar dolar AS.
Hilirisasi nikel memperlihatkan kontradiksi yang sama. Intervensi negara telah menghasilkan peningkatan kapasitas pemrosesan: 116 proyek smelter pada 2023 dan peningkatan nilai ekspor nikel olahan dari sekitar 6 miliar dolar AS pada 2013 menjadi 30 miliar dolar AS pada 2022. Namun, proses tersebut tetap sangat bergantung pada modal dan teknologi asing; perusahaan Tiongkok membangun lebih dari 90 persen smelter nikel Indonesia (Hadiz & Robison, 2026). Dengan kata lain, penguatan negara dan hilirisasi memang dapat mengubah struktur produksi, tetapi tidak otomatis menghasilkan negara yang otonom dari kapital ataupun industrialisasi yang bebas dari struktur rente.
Perkembangan terbaru semakin membuat persoalan mengenai siapa yang memperoleh akses terhadap kapasitas negara yang membesar menjadi penting. Sebagai contoh, pada September 2026, Kementerian ESDM menetapkan PT Nations Petroleum sebagai pemenang penawaran langsung WK Migas Natuna D-Alpha, dengan komitmen tiga tahun pertama sebesar 103,309 juta dolar AS. The Jakarta Post mengidentifikasi Nations Petroleum sebagai perusahaan di bawah Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, yang, kita semua tahu, adalah adik kandung Prabowo. Pada Agustus 2026, Danantara Investment Management juga menandatangani non-binding term sheet dengan VKTR dan Bakrie & Brothers untuk menjajaki pendanaan pengembangan ekosistem kendaraan listrik komersial. Potensi pendanaan yang disebut dalam keterbukaan informasi mencapai maksimal Rp2 triliun dan masih bersifat penjajakan, sehingga belum merupakan transaksi definitif. Kedua kasus tersebut memang tidak serta-merta membuktikan korupsi, favoritisme, atau manipulasi kebijakan, tetapi memunculkan pertanyaan mendasar: ketika negara memperluas kepemilikan kapital dan kendali atas sumber daya ekonomi, siapa yang menentukan alokasinya, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana relasinya dengan kekuasaan politik? Dengan demikian, persoalan kapitalisme negara tidak semata besarnya kepemilikan negara, melainkan juga konfigurasi kekuasaan yang mengendalikan dan mengambil manfaat dari instrumen tersebut.
Perluasan peran negara sebagai investor, pemilik, dan pengarah akumulasi kapital tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan beroperasi melalui struktur sosial dan relasi kekuasaan yang spesifik. Dalam konteks Indonesia, struktur tersebut ditandai oleh kuatnya pengaruh kepentingan oligarkis terhadap penguasaan dan distribusi sumber daya ekonomi. Karena itu, penguatan intervensi negara tidak otomatis menghasilkan negara pembangunan: negara dapat semakin kuat terhadap pasar, tanpa menjadi lebih otonom dari kepentingan kapital.
Dari Impuls Produktivis ke Impuls Disipliner
Perkembangan Indonesia juga memperlihatkan mengapa empat impuls Alami–Dixon sebaiknya tidak dibaca secara terpisah. Hilirisasi, BUMN, Danantara, dan PSN menunjukkan aspek produktivis dari kapitalisme negara. Tetapi penguatan kapasitas negara berlangsung bersamaan dengan perkembangan lain pada ranah politik dan koersif.
Pada 2025, DPR mengesahkan perubahan UU TNI yang memperluas ruang bagi perwira aktif untuk menduduki sejumlah jabatan sipil. Organisasi-organisasi HAM mengkritik perubahan tersebut karena menganggap akan memperbesar kembali keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil. Pada gelombang demonstrasi Agustus–September 2025, Human Rights Watch dan Amnesty International juga mendokumentasikan penangkapan ribuan demonstran serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Perkembangan tersebut memang tidak membuktikan hubungan kausal sederhana bahwa kapitalisme negara dengan sendirinya menghasilkan otoritarianisme, namun ia menunjukkan bahwa impuls produktivis dan impuls disipliner dapat berkembang secara bersamaan: negara dapat memperbesar kapasitas investasi, membangun industri dan infrastruktur, sementara pada saat yang sama memperluas kapasitas koersifnya.
Inilah salah satu alasan mengapa peningkatan kapasitas negara tidak dapat diasumsikan memiliki kandungan kelas yang progresif.
Problem Strategi Politik Kelas Pekerja
Problemnya bukan semata pada pilihan strategi politik para aktivis progresif, dlsb., melainkan pada argumentasi yang menjustifikasi kapitalisme negara dan penempatan kader dalam jabatan negara sebagai jalan memperjuangkan kepentingan kelas pekerja. Dengan merujuk pada simplifikasi pengalaman kapitalisme negara di Asia Timur, argumentasi semacam ini berpotensi menyesatkan pemahaman jutaan pekerja tentang hubungan antara negara, kapital, dan kekuasaan kelas. Negara diperlakukan seolah-olah sebagai tabula rasa yang orientasinya dapat diubah melalui masuknya kader ke dalam institusi kekuasaan. Padahal, negara telah dibentuk oleh sejarah akumulasi kapital, konfigurasi kelas, dan jaringan kekuasaan yang menentukan arah serta batas intervensinya. Karena itu, akses terhadap jabatan negara tidak dapat disamakan dengan kekuasaan politik kelas pekerja, terlebih tanpa mempertanyakan melalui relasi kekuasaan apa akses tersebut diperoleh, dipertahankan, dan digunakan.
Menjadi penting membedakan antara akses terhadap jabatan negara, kewenangan pengambilan keputusan, dan kekuasaan politik untuk menentukan arah kebijakan. Posisi seperti komisaris BUMN, wakil menteri, atau penasihat khusus presiden, misalnya, tidak memberikan kewenangan eksekutorial atau menentukan kebijakan—cek saja UU Perlindungan Ketenagakerjaan atau UU Pengaturan Reforma Agraria yang per artikel ini ditulis masih tidak bisa diakses. Persoalannya juga tidak berhenti pada keterbatasan kewenangan formal tersebut. Pertanyaan lebih mendasar, melalui mekanisme politik apa jabatan itu diperoleh dan kepada kekuatan politik mana pemegangnya bergantung.
Bob Jessop (2016) membedakan klientelisme dan parlementarisme sebagai dua mode representasi politik. Klientelisme bertumpu pada pertukaran dukungan politik dengan alokasi sumber daya yang dimediasi secara politik, dalam relasi hierarkis antara patron-klien. Sementara itu, parlementarisme didasarkan pada partisipasi tidak langsung warga negara yang secara formal setara melalui pelaksanaan hak elektoral dan lembaga perwakilan. Pembedaan ini penting karena mode representasi politik tidak hanya memengaruhi akses kekuatan-kekuatan politik terhadap negara, tetapi juga turut membentuk identitas, pengorganisasian, dan kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingannya.
Persoalan tersebut bukan hal baru dalam pengalaman politik Indonesia. Pada masa Jokowi, sebagian aktivis progresif yang mendukungnya membenarkan dukungan dan keterlibatan mereka dalam kekuasaan sebagai strategi untuk memengaruhi pemerintahan dari dalam. Pembentukan organisasi relawan dan akses terhadap lingkaran kekuasaan dipandang sebagai peluang untuk memperjuangkan agenda politik yang lebih progresif. Namun, pengalaman ini juga memperlihatkan persoalan ketika dukungan politik kepada figur kapitalis menjadi jalur utama untuk memperoleh akses terhadap institusi negara. Alih-alih bertumpu pada kekuatan politik yang independen, keberlanjutan akses tersebut berisiko bergantung pada hubungan dengan elite yang didukungnya.
Pola yang patut diperiksa kembali muncul dalam keterlibatan sejumlah pimpinan Partai Buruh dan Partai Prima di pemerintahan saat ini. Ketika partai-partai tersebut belum berhasil memperoleh representasi parlementer melalui kekuatan elektoral, sebagian tokoh atau kadernya justru dihadiahi jabatan melalui pengangkatan oleh eksekutif, baik sebagai wakil menteri, penasihat khusus presiden, maupun komisaris. Keterlibatan ini bisa saja dijustifikasi sebagai upaya memperjuangkan kepentingan rakyat dan pekerja dari dalam. Akan tetapi, klaim tersebut tidak dengan sendirinya menjawab persoalan hubungan politik yang memungkinkan akses itu diperoleh. Jika pengangkatan merupakan bagian dari pertukaran dukungan dengan kelompok kapitalis yang berkuasa, hubungan yang terbentuk berpotensi menempatkan organisasi maupun kadernya dalam ketergantungan terhadap patron politik tertentu.
Dalam hubungan klientelistik, terdapat dua persoalan yang saling berkaitan. Pertama, pertukaran politik dalam bentuk dukungan kepada penguasa dengan imbalan berupa akses terhadap jabatan atau sumber daya negara. Kedua, ketergantungan politik yang terbentuk dari hubungan hirarkis antara patron dan klien. Dalam hal keterlibatan aktivis di institusi negara, hubungan semacam ini berpotensi membuat keberlanjutan akses dan ruang gerak politik mereka bergantung pada kehendak serta posisi kekuasaan patron. Bahkan ketika keterlibatan tersebut membawa mandat organisasi, keberadaan mandat tidak otomatis menjamin kemandirian politik apabila kemampuan menjalankannya tetap bergantung pada hubungan patronase.
Situasi ini berbeda dengan representasi yang diperoleh melalui perjuangan elektoral oleh partai politik yang memiliki basis organisasi, sumber daya, dan pendanaan relatif independen. Jalur tersebut memungkinkan mandat politik dibangun melalui dukungan pemilih, tanpa harus bergantung pada pertukaran jabatan dengan patron tertentu. Namun, perbedaan ini tidak berarti parlementarisme dengan sendirinya membebaskan kelas pekerja dari dominasi kapital. Sebagaimana ditekankan Jessop melalui pendekatan strategis-relasionalnya, institusi negara memiliki selektivitas struktural yang memberikan peluang dan hambatan berbeda bagi kekuatan-kekuatan politik. Bahkan representasi elektoral dapat berkelindan dengan klientelisme dan patronase. Dengan demikian, kemandirian elektoral dapat mengurangi ketergantungan langsung terhadap patron tertentu, tetapi tidak otomatis mengatasi batasan struktural negara kapitalis.
Pengalaman Angkatan ’66 memberikan peringatan historis lainnya, meskipun berlangsung dalam konfigurasi politik yang berbeda. Mobilisasi mahasiswa dan intelektual turut menopang peralihan kekuasaan menuju Orde Baru, tetapi dominasi militer kemudian membatasi pengaruh sekutu-sekutu sipilnya dan mempersempit ruang politik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa akses terhadap kekuasaan tidak identik dengan kemampuan menentukan arah transformasi negara, terlebih tanpa basis kekuatan sosial yang kuat dan independen.
Perbedaan dengan NEP Lenin juga mendasar. Dalam pengalaman Soviet, penggunaan mekanisme kapitalis secara terbatas berlangsung setelah perubahan kekuasaan politik melalui Revolusi Oktober, bukan melalui strategi penempatan kader dalam negara kapitalis untuk mengubah orientasinya secara bertahap. Dengan demikian, karakter kelas dari kekuasaan negara menjadi persoalan yang mendahului penggunaan kapitalisme negara sebagai instrumen ekonomi.
Di Indonesia, persoalan tersebut justru belum terselesaikan. Otoritas politik-birokratik dan kepentingan kapital telah lama berkelindan dalam struktur kekuasaan yang turut menentukan alokasi sumber daya dan arah kebijakan negara. Karena itu, strategi kelas pekerja tidak cukup dirumuskan sebagai upaya memperoleh akses terhadap institusi negara, tetapi harus menjawab bagaimana membangun kekuatan politik yang independen dari patronase elite, mampu mengontrol representasinya, memengaruhi kebijakan, dan mengubah perimbangan kekuasaan terhadap kapital. Perjuangan kelas secara politik pertama-tama merupakan perjuangan untuk membentuk kelas sebagai kekuatan politik, bahkan sebelum menjadi pertarungan antarkelas (Jessop, 2016; Przeworski, 1977).
Tanpa kekuatan tersebut, penguatan kapitalisme negara tidak otomatis menempatkan kapital di bawah kendali pekerja. Sebaliknya, ia dapat memperbesar kapasitas negara dalam mengarahkan investasi, mendistribusikan rente, menopang kelompok bisnis dominan, dan mendisiplinkan tenaga kerja. Dengan kata lain, negara dapat semakin kuat dalam mengintervensi ekonomi tanpa membuat kelas pekerja semakin berkuasa atas negara. Persoalan strategisnya bukan semata-mata apakah kelas pekerja dapat memasuki negara, melainkan apakah keterlibatan tersebut memperbesar kekuatan politik independennya atau justru mereproduksi ketergantungan terhadap kekuasaan yang hendak diubah.
Penutup
Persoalan kapitalisme negara menjadi krusial ketika diterjemahkan ke dalam strategi politik kelas pekerja. Masalahnya bukan apakah gerakan buruh perlu terlibat dalam institusi negara–sudah jelas perlu–melainkan kecenderungan memperlakukan negara sebagai tabula rasa yang orientasinya dapat diubah terutama melalui penempatan kader pada posisi yang diklaim strategis. Padahal, arah kebijakan negara tidak semata ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga oleh konfigurasi kekuatan sosial yang menopang dan mengendalikan kekuasaan tersebut.
Temuan Herdiansah dkk. (2026) memperjelas persoalan ini. Mereka menunjukkan bahwa akses institusional tidak otomatis menghasilkan perubahan tanpa institutional relays, yakni mekanisme yang menghubungkan tekanan gerakan sosial dengan proses pengambilan keputusan formal. Tanpa mekanisme tersebut, tuntutan gerakan berisiko menjadi sekadar “kebisingan eksternal yang dapat dengan mudah diabaikan atau diserap oleh sistem.” Karena itu, kehadiran kader sebagai komisaris, staf ahli, atau pejabat negara baru memiliki arti politik bagi kelas pekerja sejauh ditopang organisasi yang mampu menentukan agenda, mengawasi representasinya, dan menuntut pertanggungjawaban.
Risikonya semakin besar karena negara memiliki kapasitas untuk menyerap dan mengelola tekanan tanpa mengubah struktur kekuasaan. Melalui pola selective responsiveness, negara dapat memberikan konsesi terbatas, menyalurkan konflik ke mekanisme prosedural, bahkan mengombinasikan akomodasi dengan represi, sembari mempertahankan “kendali atas arsitektur inti kekuasaan” (Herdiansah dkk., 2026). Pengalaman pasca-Reformasi juga memperlihatkan bahwa keterlibatan aktivis dalam institusi formal tidak selalu berujung pada perubahan substantif, kebanyakan menghasilkan kooptasi.
Di sinilah perbandingan dengan NEP Lenin menjadi penting. Penggunaan kapitalisme negara dalam NEP berlangsung setelah perubahan kekuasaan politik melalui Revolusi Oktober, bukan sebagai strategi memasukkan kader ke dalam negara kapitalis dengan harapan mengubah karakter kelasnya secara bertahap. Perbedaan ini mendasar karena persoalan siapa yang mengendalikan negara mendahului persoalan bagaimana instrumen ekonomi negara digunakan. Dalam konteks Indonesia, ketika otoritas politik-birokratik dan kepentingan kapital telah lama berkelindan, penguatan intervensi ekonomi negara tidak otomatis membuka jalan menuju transformasi sosialis.
Karena itu, strategi kelas pekerja tidak bisa berhenti pada upaya memperoleh akses ke dalam negara, melainkan harus membangun kekuatan organisasional yang menjadikan keterlibatan institusional sebagai perpanjangan perjuangan kolektif, bukan penggantinya. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah kader yang menduduki jabatan, melainkan sejauh mana keterlibatan tersebut meningkatkan kemampuan pekerja menentukan agenda, mengontrol representasi, memaksakan perubahan kebijakan, dan menggeser perimbangan kekuasaan terhadap kapital. Ini mungkin klise, tetapi sepertinya banyak kawan-kawan yang lupa atau bahkan mengabaikannya. Tanpa itu, kapitalisme negara dapat memperkuat kapasitas ekonomi negara tanpa memperbesar kontrol sosial atas sumber daya, sementara kelas pekerja hanya memperoleh akses terhadap kekuasaan tanpa kemampuan untuk mengendalikannya.
Daftar Pustaka
Alami, I., & Dixon, A. D. (2023). Uneven and combined state capitalism. Environment and Planning A: Economy and Space, 55(1), 72-99. https://doi.org/10.1177/0308518X211037688
Alami, I., & Dixon, A. D. (2024). The spectre of state capitalism. Oxford University Press.
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2026). Oligarchy and the end of Reformasi in Indonesia: Power reorganised (Ed. ke-2). Routledge.
Herdiansah, A. G., Firmansyah, M. A., & Cusdiawan. (2026). From collective action to connective action: Rethinking the logic of youth mobilisation in contemporary Indonesia’s politics. Journal of Current Southeast Asian Affairs. Publikasi daring lebih awal. https://doi.org/10.1177/18681034261469201
Jessop, B. (2016). The state: Past, present, future. Polity Press.
Lenin, V. I. (2010). Lenin’s final fight: Speeches and writings, 1922–23 (Ed. ke-2). Pathfinder Press.
Milanović, B. (2023). State capitalism one hundred years ago and today. Global Inequality and More. https://branko2f7.substack.com/p/state-capitalism-one-hundred-years
Benny Agung, anggota Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS) dan juga aktif di Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)




