Ilustrasi: All
WAWANCARA di bawah ini merupakan adaptasi dari episode kedua Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.
Pada bagian sebelumnya, para narasumber menjelaskan bagaimana kolonialisme Belanda membentuk struktur ekonomi dan sosial Hindia Belanda melalui Sistem Tanam Paksa, Politik Liberal, hingga Politik Etis. Kebijakan terakhir ini melahirkan generasi baru kaum terpelajar bumiputra yang memperoleh akses terhadap pendidikan Barat, birokrasi kolonial, dan ruang publik modern. Ironisnya, kelompok yang semula dipersiapkan untuk menopang pemerintahan kolonial justru menjadi pelopor munculnya kesadaran kebangsaan dan gerakan antikolonial.
Dalam episode kedua ini, pembahasan beralih pada kebangkitan politik Indonesia pada awal abad ke-20. Daniel Denvir berbincang dengan Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengenai lahirnya nasionalisme Indonesia, perkembangan politik Islam dan komunisme, serta dinamika politik Hindia Belanda pada dekade-dekade terakhir pemerintahan kolonial Belanda. Percakapan ini mengulas kemunculan organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI), sekaligus memperlihatkan bagaimana berbagai arus politik tersebut saling berinteraksi, bersaing, dan memengaruhi satu sama lain di tengah menguatnya represi kolonial.
Daniel Denvir (DD): Sebelum membahas kemunculan nasionalisme Indonesia, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang lebih umum. Bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik pada akhir abad ke-19 menciptakan kondisi yang memungkinkan lahirnya gerakan antikolonial modern?
Rianne Subijanto (RS): Salah satu konsekuensi terpenting dari Politik Etis adalah terbukanya ruang yang lebih luas bagi masyarakat bumiputra untuk berorganisasi. Pembatasan terhadap perkumpulan dan rapat umum secara bertahap dilonggarkan sehingga membuka peluang baru bagi partisipasi politik. Masa yang dalam historiografi Indonesia dikenal sebagai Masa Kebangkitan Nasional ini ditandai oleh menjamurnya organisasi politik, perkumpulan sosial, serikat buruh, dan surat kabar pada dekade pertama abad ke-20.
Organisasi-organisasi tersebut mencerminkan berbagai gagasan mengenai nasionalisme. Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908, pada dasarnya mewakili aspirasi kaum terpelajar Jawa dan berupaya menghidupkan kembali tradisi budaya serta politik Jawa. Sebaliknya, Indische Partij yang didirikan pada tahun 1912 oleh Ernest Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat secara terbuka menyerukan kemerdekaan politik dari pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi penting lainnya adalah Insulinde, yang memperoleh dukungan cukup besar dari komunitas Indo-Eropa.
Gerakan buruh juga berkembang dengan sangat pesat. Organisasi seperti Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat pekerja kereta api dan trem, menunjukkan bahwa rakyat jajahan mulai membangun organisasi bukan hanya berdasarkan identitas etnis atau daerah, tetapi juga atas dasar kepentingan ekonomi bersama.
Perkembangan ini berlangsung dalam konteks Asia yang lebih luas. Revolusi Xinhai di Tiongkok pada tahun 1911 di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen berhasil menggulingkan Dinasti Qing dan menginspirasi komunitas Tionghoa perantauan di seluruh Asia Tenggara. Organisasi-organisasi Tionghoa di Hindia Belanda aktif memobilisasi masyarakat melalui surat kabar dan berbagai perkumpulan, sekaligus memberikan contoh penting bagi para aktivis bumiputra yang semakin memanfaatkan media cetak sebagai sarana pengorganisasian politik.
Budaya cetak kemudian menjadi salah satu penggerak utama nasionalisme Indonesia. Kaum intelektual bumiputra yang sedang tumbuh mendirikan surat kabar, majalah, dan penerbit yang menyebarkan gagasan-gagasan politik baru ke seluruh Nusantara. Salah satu pelopor paling berpengaruh adalah Tirto Adhi Soerjo, yang oleh Pramoedya Ananta Toer dijuluki Sang Pemula. Melalui surat kabar Medan Prijaji, Tirto membangun salah satu pers bumiputra modern pertama di Hindia Belanda. Penulis-penulis lain seperti Mas Marco Kartodikromo dan Haji Misbach juga memanfaatkan jurnalisme dan sastra untuk menyebarkan gagasan antikolonial sekaligus memperkenalkan cara-cara baru dalam membayangkan masyarakat Indonesia.
Salah satu peristiwa yang paling menentukan pada masa ini terjadi pada tahun 1913 ketika Suwardi Suryaningrat—yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara—menerbitkan esainya yang terkenal, Als Ik Eens Nederlander Was (“Seandainya Aku Seorang Belanda”). Ditulis dalam bahasa Belanda sebagai sebuah satire yang tajam, esai tersebut mempertanyakan bagaimana pemerintah kolonial dapat mengharapkan rakyat jajahannya merayakan kemerdekaan Belanda sementara mereka sendiri masih hidup di bawah penjajahan.
Esai tersebut menjadi jauh lebih berpengaruh setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sebagaimana dikemukakan antropolog James Siegel, penerjemahan kata ganti orang pertama ik menjadi saya memungkinkan pembaca bumiputra membayangkan dirinya sebagai subjek politik yang aktif, bukan sekadar objek kolonial yang pasif. Dari “aku” kemudian lahir “kita”, sebuah kesadaran kolektif yang mendorong tumbuhnya identitas politik baru dan menghidupkan apa yang oleh para sezaman disebut sebagai zaman bergerak.
Tulisan tersebut memancing reaksi keras dari pemerintah kolonial. Suwardi, bersama dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker—yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai—dibuang oleh pemerintah Belanda. Ironisnya, tindakan represif tersebut justru memperluas pengaruh gagasan mereka. Ki Hadjar Dewantara bahkan kemudian menerjemahkan lagu The Internationale ke dalam bahasa Melayu, sebuah contoh yang menunjukkan semakin eratnya pertukaran gagasan antara nasionalisme, sosialisme, dan gerakan antikolonial pada masa itu.
Organisasi lain yang mengalami perkembangan sangat penting adalah Sarekat Islam. Berbeda dengan anggapan umum bahwa organisasi ini didirikan oleh H.O.S. Tjokroaminoto, asal-usulnya sebenarnya dapat ditelusuri pada Sarekat Dagang Islam, sebuah perkumpulan pedagang batik Muslim yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta dengan dukungan penting dari Tirto Adhi Soerjo. Pada awalnya organisasi ini bertujuan memperkuat posisi pedagang Muslim bumiputra dalam menghadapi persaingan perdagangan yang semakin ketat. Namun, dalam waktu singkat organisasi tersebut berkembang melampaui tujuan ekonominya.
Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Sambil tetap mempertahankan identitas Islamnya, organisasi ini semakin menonjolkan agenda politik antikolonial dan berhasil memperoleh dukungan yang jauh melampaui Pulau Jawa. Basis anggotanya terutama berasal dari kalangan wong cilik, yaitu rakyat biasa yang tidak berasal dari kalangan aristokrat. Karena itu, Sarekat Islam mampu mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya hampir tidak tersentuh oleh politik modern.
Pada saat yang sama, gerakan ini masih mempertahankan unsur-unsur penting budaya politik Jawa yang lebih tua. Banyak pengikutnya memandang Tjokroaminoto sebagai seorang Ratu Adil, sosok pemimpin yang dinubuatkan akan membebaskan masyarakat dari ketidakadilan. Dengan demikian, Sarekat Islam memadukan bentuk mobilisasi politik modern dengan tradisi mesianistik yang telah lama mengakar di Jawa, sebagaimana juga tampak dalam gerakan-gerakan populer seperti Saminisme. Baru pada dekade 1920-an politik Indonesia mulai bergerak menuju bentuk organisasi yang lebih terlembaga dan lebih jelas batas-batas ideologinya.
Made Supriatma (MS): Budaya cetak layak mendapat perhatian yang lebih besar. Sebagian besar industri penerbitan awal di Hindia Belanda justru dipelopori oleh komunitas Tionghoa. Surat kabar, novel, dan percetakan yang mereka dirikan telah berkembang jauh sebelum lembaga-lembaga kolonial seperti Balai Pustaka memainkan peran penting.
Pramoedya Ananta Toer menegaskan hal ini dalam kajiannya mengenai sastra Melayu-Tionghoa awal. Berbeda dengan sejarah sastra kolonial yang menempatkan Balai Pustaka sebagai titik awal sastra Indonesia modern, Pramoedya berpendapat bahwa tradisi sastra modern sesungguhnya telah tumbuh lebih dahulu melalui dunia penerbitan yang dibangun oleh para penulis dan pengusaha Tionghoa.
Yang tidak kalah penting adalah bahasa yang mereka gunakan. Alih-alih menerbitkan karya dalam bahasa Jawa—bahasa kelompok etnis terbesar di Nusantara—mereka memilih bahasa Melayu Rendah, lingua franca perdagangan di seluruh kepulauan. Pilihan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Ketika Ki Hadjar Dewantara menerjemahkan esai “Als Ik Eens Nederlander Was”, ia tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Jawa, melainkan ke dalam bahasa Melayu sehingga dapat dibaca oleh masyarakat lintas etnis.
Pada masa itu, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan, jurnalisme, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari di banyak wilayah Nusantara. Para penerbit Tionghoa memainkan peran sentral dalam membangun ruang bahasa bersama ini, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat berkomunikasi melalui satu bahasa yang sama, bukan hanya melalui bahasa-bahasa lokal.
Periode ini juga ditandai oleh pesatnya pertumbuhan sekolah-sekolah swasta dan apa yang disebut sebagai wilde scholen atau “sekolah liar”, yaitu sekolah yang beroperasi di luar pengawasan resmi pemerintah kolonial. Bersama dengan penerbitan independen dan apa yang pada masa itu sering disebut sebagai bacaan liar, lembaga-lembaga ini menciptakan ruang intelektual yang berada di luar kendali langsung negara kolonial.
Semaun kemudian menyebut masa ini sebagai zaman bergerak, sebuah istilah yang kelak dipopulerkan oleh sejarawan Takashi Shiraishi sebagai judul karya monumentalnya tentang nasionalisme Indonesia awal. Ini adalah masa ketika rakyat biasa mulai mengorganisasi diri di luar struktur desa tradisional. Para petani berhimpun sebagai petani, buruh kereta api sebagai buruh kereta api, tukang sepatu sebagai tukang sepatu. Identitas sosial secara perlahan tidak lagi ditentukan oleh asal-usul daerah atau status aristokrat, melainkan oleh pekerjaan, gagasan politik, dan kepentingan sosial bersama.
Yang paling menarik, komunisme dan Islam sering kali dibicarakan dalam ruang politik yang sama. Batas-batas antarideologi masih sangat cair. Banyak orang meyakini bahwa perubahan besar dalam masyarakat sudah di ambang pintu. Justru rasa optimisme dan harapan kolektif inilah—lebih daripada ideologi tertentu—yang membuat pemerintah kolonial Belanda merasa sangat khawatir.
DD: Pada tahun 1914, sosialis Belanda Henk Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika itu, Sneevliet merupakan anggota Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda sekaligus partai sosialis terbesar di Negeri Belanda. Siapakah sebenarnya Sneevliet, dan bagaimana sikap SDAP terhadap kolonialisme Belanda serta hak bangsa-bangsa jajahan untuk menentukan nasib sendiri?
RS: Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami terlebih dahulu pandangan politik sosialisme Eropa pada masa tersebut. SDAP berafiliasi dengan Second International. Seperti banyak gerakan sosialis Eropa lainnya, partai ini umumnya tidak memandang kolonialisme sebagai persoalan politik yang mendasar. Banyak kaum sosialis Eropa menerima gagasan tentang “tahapan” perkembangan sejarah. Mereka percaya bahwa kolonialisme, betapapun eksploitatifnya, akan memodernisasi masyarakat jajahan, melahirkan kapitalisme, dan pada akhirnya menciptakan kelas pekerja industri yang mampu membangun sosialisme.
Dengan kata lain, banyak kaum sosial demokrat menganggap kolonialisme sebagai tahap sejarah yang memang disesalkan, tetapi tetap diperlukan. Mereka mengkritik berbagai penyalahgunaan dalam praktik kolonial, namun tidak mempertanyakan proyek kolonial itu sendiri.
Gerakan sosialis di Hindia Belanda pada awalnya juga mencerminkan asumsi tersebut. Kaum sosialis Eropa merupakan kelompok kecil yang umumnya berorganisasi melalui SDAP atau serikat-serikat pekerja berdasarkan profesi, seperti organisasi guru, serikat buruh kereta api, dan serikat pegawai angkatan laut. Yang penting dicatat, organisasi-organisasi ini hampir sepenuhnya diperuntukkan bagi orang Eropa. Orang Indonesia pribumi, bahkan sering kali orang Indo-Eropa, tidak diperbolehkan menjadi anggota.
Pada awalnya Sneevliet juga berasal dari lingkungan politik seperti ini. Namun ia semakin tidak puas terhadap sikap SDAP yang moderat dan reformis. Setelah pindah ke Hindia Belanda, ia bergabung dengan Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem yang berkedudukan di Semarang. Berbeda dengan kebanyakan serikat buruh Eropa, VSTP menerima anggota dari kalangan pribumi sehingga menjadi salah satu dari sedikit organisasi tempat orang Eropa dan Indonesia dapat berorganisasi bersama.
Semarang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat utama politik radikal di Hindia Belanda. Melalui VSTP, Sneevliet naik menjadi salah satu pemimpin serikat dan bergabung dalam dewan redaksi surat kabar De Volharding. Karena meyakini bahwa SDAP tidak mampu menentang kolonialisme secara mendasar, pada 9 Mei 1914 ia bersama sekitar tiga puluh sosialis Eropa lainnya mendirikan ISDV. Meskipun pada awalnya anggotanya hampir seluruhnya orang Eropa, organisasi ini mengambil posisi yang jauh lebih radikal dan secara tegas bersifat antikolonial dibandingkan SDAP.
Namun, kontribusi terpenting Sneevliet bukanlah pada tingkat ideologi, melainkan organisasi. Ia secara aktif merekrut para aktivis pribumi ke dalam gerakan sosialis. Salah satu di antaranya adalah Semaun yang bergabung dengan VSTP ketika masih remaja dan kemudian menjadi salah seorang pemimpin utama komunisme Indonesia. Sneevliet juga mendorong aktivis-aktivis pribumi lainnya untuk bergabung dengan ISDV, sehingga meletakkan dasar bagi sebuah gerakan yang pada akhirnya akan dipimpin oleh orang Indonesia sendiri.
Revolusi Rusia tahun 1917 mempercepat proses tersebut secara dramatis. Kabar kemenangan Bolshevik membangkitkan semangat para aktivis antikolonial di berbagai belahan dunia. Terinspirasi oleh revolusi itu, Sneevliet menulis artikel berjudul Zegepraal (“Kemenangan”), yang membandingkan runtuhnya Tsarisme di Rusia dengan kemungkinan berakhirnya kekuasaan kolonial di Hindia Belanda.
Pemerintah kolonial kemudian menuntut Sneevliet ke pengadilan. Dalam persidangan itu ia menyampaikan pidato pembelaan selama sembilan jam. Salah seorang yang mendengarkan pidato tersebut dari ruang sidang adalah Darsono, yang kemudian mengakui bahwa pidato itu sangat memengaruhi pandangan politiknya. Tidak lama kemudian, Darsono bergabung dengan ISDV.
Pada akhirnya, Sneevliet diusir dari Hindia Belanda dan kembali ke Eropa. Di sana ia kemudian aktif dalam Communist International (Komintern). Tokoh-tokoh sosialis Belanda lainnya, seperti Adolf Baars, juga dideportasi. Akibatnya, kepemimpinan ISDV semakin beralih ke tangan para aktivis Indonesia.
Tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono mewakili generasi baru pemimpin sosialis pribumi. Meskipun banyak di antara mereka berasal dari kalangan terdidik atau keluarga priyayi, mereka memilih mengabdikan diri untuk mengorganisasi kaum buruh dan rakyat biasa. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa gerakan sosialis di Indonesia bukan sekadar impor dari Eropa, melainkan dengan cepat diubah dan dibentuk kembali oleh para aktivis Indonesia sendiri.
Perkembangan penting lainnya terjadi pada tahun 1918 ketika Darsono dan Semaun mengambil alih surat kabar Sinar Djawa dan mengubah namanya menjadi Sinar Hindia. Sebagaimana surat kabar nasionalis sebelumnya, media ini menjadi instrumen utama pendidikan politik dan pengorganisasian massa. Namun terdapat satu perbedaan penting. Jika generasi pertama jurnalis kemudian menjadi aktivis politik, maka generasi ini justru terdiri atas para aktivis yang dengan sengaja menjadi jurnalis karena memandang surat kabar sebagai senjata yang sangat penting dalam perjuangan melawan kolonialisme.
Ciri khas lain dari periode ini adalah hubungan yang sangat cair antarlembaga politik. Sebagaimana dicatat oleh Ruth McVey, partai-partai pada masa itu lebih menyerupai gerakan sosial yang luas daripada organisasi elektoral modern. Para aktivis kerap menduduki posisi kepemimpinan di beberapa organisasi sekaligus. Semaun, misalnya, memimpin VSTP sekaligus aktif di ISDV dan Sarekat Islam. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antarkekuatan politik dalam lanskap politik Indonesia yang sedang tumbuh.
MS: Yang paling menonjol bagi saya adalah kemampuan para organisator sosialis awal dalam menemukan dan mendidik kader-kader muda. Banyak tokoh yang kelak menjadi pemimpin revolusi mulai terlibat dalam politik pada usia yang sangat muda. Penekanan pada pendidikan politik dan pembentukan kader menjadi salah satu ciri utama gerakan kiri pada masa awal.
Pada saat yang sama, perkembangan ini tidak dapat dipahami hanya dalam konteks Indonesia. Dekade 1910-an merupakan periode pergolakan global yang sangat besar. Revolusi Tiongkok tahun 1911, Perang Dunia Pertama, dan Revolusi Rusia mengubah cara berpikir politik di Asia, Amerika Latin, dan berbagai wilayah lain. Gagasan-gagasan baru tentang politik massa, kedaulatan rakyat, dan revolusi sosial beredar melintasi batas negara serta menginspirasi berbagai gerakan di dunia kolonial.
Perang Dunia Pertama memiliki arti yang sangat penting karena menghancurkan keyakinan lama tentang superioritas Eropa. Perang tersebut menunjukkan bahwa tatanan internasional yang ada bukanlah sesuatu yang tetap dan tak tergoyahkan. Kesadaran ini mendorong para aktivis antikolonial untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan politik yang baru.
RS: Ada satu hal terakhir mengenai Sneevliet yang perlu ditekankan. Sebelum kedatangannya, sebagian besar kaum sosialis Eropa di Hindia Belanda tidak memiliki minat untuk mengorganisasi penduduk pribumi. Mereka meragukan bahwa rakyat jajahan memiliki pendidikan ataupun kapasitas politik untuk menjadi pelaku perubahan sosial. Tuntutan kemerdekaan segera pun dianggap tidak realistis.
Sneevliet memutuskan hubungan secara tegas dengan pandangan tersebut. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia harus mengorganisasi dirinya sendiri, memimpin gerakannya sendiri, dan menentukan masa depan politiknya sendiri. Dalam pengertian itu, warisan terbesarnya bukan semata-mata memperkenalkan gagasan sosialisme, melainkan membantu menciptakan kondisi-kondisi organisatoris yang memungkinkan para pemimpin Indonesia muncul dan pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan gerakan tersebut.
Represi Kolonial dan Dinamika Politik Islam pada Masa Hindia Belanda
DD: Selama masa Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda berusaha menjaga keseimbangan yang rapuh. Di satu sisi, mereka memperkenalkan berbagai reformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi serta membuka ruang partisipasi politik yang terbatas. Namun di sisi lain, mereka semakin mengandalkan pengawasan, kepolisian, dan tindakan represif untuk membendung gerakan-gerakan politik yang justru lahir dari reformasi tersebut. Bagaimana pemerintah kolonial mengelola kontradiksi ini?
RS: Dalam banyak hal, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyesali keterbukaan yang diciptakan oleh Politik Etis. Apa yang semula dipromosikan sebagai program reformasi kolonial justru menghasilkan konsekuensi yang tidak pernah mereka bayangkan maupun inginkan. Ketika organisasi-organisasi pribumi bermunculan dan gerakan nasionalis, Islam, serta sosialis berkembang pesat sepanjang dekade 1910-an dan 1920-an, negara kolonial beralih secara tegas menuju politik represi.
Perubahan ini dijalankan atas nama rust en orde—”ketertiban dan keamanan”. Di seluruh Hindia Belanda, pemerintah kolonial memperluas aparat kepolisian dan intelijen, sekaligus mengeluarkan berbagai peraturan baru untuk mengawasi aktivitas politik. Hak berkumpul dan berserikat yang sebelumnya sedikit dilonggarkan melalui Politik Etis perlahan kembali dibatasi.
Sasaran utama kebijakan ini adalah organisasi-organisasi yang berkaitan dengan gerakan kiri yang sedang berkembang. Pemerintah mengawasi rapat umum, penerbitan politik, organisasi buruh, hingga sekolah-sekolah independen. Karena para aktivis radikal sangat bergantung pada komunikasi dan pendidikan rakyat, kegiatan-kegiatan tersebut semakin dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban umum.
Salah satu contohnya adalah pembatasan rapat umum pada awal 1920-an, terutama setelah Semaun memimpin pemogokan besar buruh kereta api dan kemudian dipaksa menjalani pengasingan. Pemerintah kolonial melarang berbagai pertemuan massa dan kemudian menetapkan bahwa hanya mereka yang berusia minimal delapan belas tahun yang boleh menghadiri rapat politik. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi alat represi yang sewenang-wenang. Sebagian besar penduduk pribumi tidak memiliki akta kelahiran ataupun kartu identitas, sehingga usia mereka tidak dapat diverifikasi. Polisi cukup menyatakan bahwa seseorang tampak terlalu muda untuk melarangnya mengikuti rapat.
Pendidikan juga menjadi arena pengendalian kolonial. Meskipun Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi Sekolah Liar) baru diberlakukan pada tahun 1932 setelah penumpasan gerakan komunis, pembatasan terhadap sekolah-sekolah independen sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya. Organisasi-organisasi nasionalis dan sosialis mendirikan lembaga pendidikan sendiri karena akses terhadap pendidikan kolonial masih sangat terbatas. Hingga sekitar tahun 1930, hanya sebagian kecil anak-anak pribumi yang bersekolah di lembaga pendidikan Belanda, sementara tingkat melek huruf di kalangan masyarakat Jawa masih sangat rendah.
Pemerintah kolonial juga memperketat pengawasan terhadap pers dengan memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyensor penerbitan dan menyita peralatan percetakan. Atas nama menjaga “ketertiban dan keamanan”, Belanda secara bertahap mempersempit ruang bagi masyarakat sipil, diskusi publik, dan organisasi politik.
MS: Masa ini juga menandai lahirnya negara keamanan kolonial dalam bentuk modern. Perluasan lembaga kepolisian dan intelijen menjadi instrumen utama untuk mengawasi organisasi politik sekaligus mengendalikan peredaran gagasan.
Salah satu perhatian utama pemerintah kolonial adalah apa yang mereka sebut sebagai bacaan liar, yaitu berbagai penerbitan independen yang beredar di luar pengawasan resmi pemerintah. Untuk menandingi berkembangnya literatur radikal tersebut, pemerintah memperkuat Balai Pustaka, lembaga penerbitan resmi yang didirikan pada tahun 1917.
Balai Pustaka menerbitkan novel, buku pelajaran, dan karya sastra dari banyak penulis Indonesia berbakat. Namun, kebijakan editorialnya secara sengaja menghindari tema-tema politik yang eksplisit. Sebaliknya, penerbit ini lebih menekankan pendidikan moral dan persoalan sosial, seperti kawin paksa, konflik antargenerasi, serta ketegangan antara adat dan kehidupan modern.
Dari sudut pandang pemerintah kolonial, strategi ini dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terdidik dari bacaan-bacaan politik yang radikal menuju karya-karya yang dianggap aman secara sosial maupun politik. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, sejarah sastra Indonesia sering menempatkan Balai Pustaka sebagai titik awal sastra modern, sementara tradisi penerbitan Melayu-Tionghoa dan surat kabar nasionalis yang jauh lebih awal serta lebih dinamis secara politik justru sering terabaikan.
Tujuan besarnya cukup jelas: membatasi akses masyarakat terhadap penafsiran alternatif mengenai masyarakat kolonial sekaligus memperkuat legitimasi tatanan politik yang sedang berkuasa.
DD: Sebelum beralih kepada gerakan komunis pada dekade 1920-an, ada baiknya kita membahas satu arus besar lain yang sangat membentuk politik Indonesia pada masa itu, yaitu Islam. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan-gagasan pembaruan Islam dari Timur Tengah menyebar ke seluruh Nusantara. Arus ini menantang praktik-praktik Islam Jawa yang lebih lama sekaligus menginspirasi lahirnya berbagai gerakan pendidikan dan pembaruan sosial. Pada saat yang sama, para ulama tradisional mempertahankan praktik-praktik keagamaan yang berakar pada jaringan pesantren dan tradisi Islam lokal.
Perkembangan tersebut pada akhirnya melahirkan dua organisasi Islam paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia: Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 1926. Bagaimana kedua organisasi ini lahir? Apa yang membedakan pandangan keagamaan mereka? Dan kelompok-kelompok sosial seperti apa yang mereka wakili?
MS: Muhammadiyah lahir sebagai bagian dari arus modernisme Islam yang berkembang secara global. Pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, menempuh pendidikan di Mekkah dan di sana ia bersentuhan dengan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang dipengaruhi para pemikir Muslim dari Mesir dan kawasan Timur Tengah lainnya. Setelah kembali ke Yogyakarta, ia menghadapi dua tantangan sekaligus: pesatnya aktivitas misi Kristen di bawah pemerintahan kolonial serta kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap masyarakat Islam dari dalam.
Muhammadiyah berupaya memperkuat Islam melalui modernisasi pendidikan dan organisasi keagamaan. Dengan mengadopsi sebagian model kelembagaan modern, organisasi ini mendirikan sekolah, rumah sakit, klinik, dan berbagai lembaga sosial di berbagai wilayah Nusantara. Pendidikan dan pelayanan sosial menjadi bidang utama kegiatannya, sehingga dalam perkembangannya Muhammadiyah tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam modern terbesar di dunia.
Dalam bidang politik, Muhammadiyah pada umumnya menghindari keterlibatan langsung dalam politik kepartaian. Organisasi ini berusaha mempertahankan kemandirian kelembagaannya sambil tetap bekerja sama dengan pemerintah apabila hal tersebut mendukung misi pendidikan dan pelayanan sosialnya.
Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 1926, lahir dari tradisi intelektual yang berbeda. Para pendirinya merupakan para kiai yang berakar kuat dalam tradisi pesantren. Mereka berupaya mempertahankan tradisi keilmuan Sunni dan praktik-praktik keagamaan lokal yang semakin sering dikritik oleh kalangan modernis sebagai bid’ah.
Perdebatan tersebut banyak berkaitan dengan praktik keagamaan sehari-hari. Kaum modernis mendorong bentuk-bentuk ibadah yang lebih sederhana dan menolak berbagai ritual seperti tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, atau keseratus setelah seseorang meninggal dunia. Sebaliknya, para ulama tradisional mempertahankan praktik-praktik tersebut sebagai bagian yang sah dari tradisi Islam Indonesia.
Karena itu, NU berkembang sebagai jaringan pesantren yang luas, bukan sebagai organisasi modern yang sangat tersentralisasi. Para kiai menempati posisi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat desa. Selain menjadi ulama dan pendidik, banyak di antara mereka juga merupakan pemilik tanah, sementara pesantren berfungsi sekaligus sebagai lembaga pendidikan dan pusat otoritas sosial di tingkat lokal.
Para santri umumnya tinggal di pesantren, mempelajari kitab-kitab klasik Islam yang dikenal sebagai kitab kuning, sekaligus membantu pekerjaan pertanian pada siang hari. Setelah menyelesaikan pendidikan di bawah seorang kiai, banyak santri melanjutkan belajar kepada kiai lain yang memiliki keahlian dalam cabang ilmu yang berbeda. Dari proses inilah terbentuk jaringan pesantren yang sangat luas di Jawa maupun daerah-daerah lain.
Berbeda dengan Muhammadiyah yang relatif terpusat, NU berkembang sebagai federasi longgar para kiai yang masing-masing memiliki tingkat otoritas dan basis pengikut yang berbeda-beda. Ada yang hanya membina puluhan santri, tetapi ada pula yang memiliki puluhan ribu pengikut. Karakter yang terdesentralisasi ini tetap menjadi salah satu ciri khas NU hingga sekarang.
Pada periode ini, pembedaan antara kelompok santri dan abangan juga semakin penting. Istilah abangan umumnya merujuk kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, tetapi tidak secara konsisten menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, ataupun zakat. Banyak di antara mereka masih mempertahankan praktik-praktik yang dipengaruhi tradisi Jawa lama, warisan Hindu-Buddha, maupun kepercayaan lokal.
Sebelum gelombang Islamisasi yang menguat pada akhir abad ke-20, terutama pada masa Orde Baru, komunitas abangan merupakan bagian yang sangat besar dari masyarakat Jawa. Kehadiran mereka menunjukkan betapa beragamnya praktik keagamaan dalam Islam Indonesia jauh sebelum kemerdekaan.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
DD: Meskipun Islam politik dan komunisme pada akhirnya menjadi dua kekuatan yang saling bermusuhan di Indonesia, hubungan keduanya pada dekade 1910-an hingga awal 1920-an jauh lebih cair. Beberapa tokoh penting, termasuk Haji Misbach, bahkan berpendapat bahwa Islam dan komunisme bukan saja dapat dipadukan, tetapi juga saling menguatkan. Dalam banyak hal, ini merupakan salah satu momen paling unik dalam sejarah politik Indonesia, ketika Islam dan komunisme dapat dibicarakan dalam satu tarikan napas.
RS: Untuk memahami titik temu tersebut, kita perlu membedakan beberapa cara memandang Islam pada masa kolonial. Sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara santri dan abangan, serta antara Islam modernis dan Islam tradisional. Namun, ada satu pembedaan lain yang tidak kalah penting, yaitu klasifikasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial sendiri antara “Islam politik” dan “Islam nonpolitik”.
Pembedaan ini sebagian besar dirumuskan oleh orientalis sekaligus penasihat pemerintah kolonial Belanda, Christiaan Snouck Hurgronje. Menurutnya, pemerintah kolonial sebaiknya membiarkan Islam berkembang sebagai agama, tetapi harus menindaknya ketika Islam berubah menjadi kekuatan politik yang mampu menantang kekuasaan Belanda. Dengan demikian, konsep ini memiliki tujuan yang sangat praktis, yakni membedakan bentuk-bentuk Islam yang dianggap tidak berbahaya dari bentuk-bentuk Islam yang dipandang mengancam negara kolonial.
Sayangnya, kerangka kolonial ini juga menutupi keragaman pemikiran politik yang sesungguhnya berkembang dalam Islam Indonesia. Berbagai tokoh Muslim mengembangkan pandangan yang berbeda, bahkan saling bersaing, mengenai hubungan antara Islam dan sosialisme.
Salah satu arus penting adalah sosialisme Islam yang terutama dikembangkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Dalam bukunya Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto berpendapat bahwa prinsip-prinsip etis sosialisme pada dasarnya telah terkandung dalam ajaran Islam. Menurutnya, umat Islam tidak perlu meminjam doktrin sosialisme dari Eropa karena Islam sendiri telah menawarkan tatanan sosial yang adil berdasarkan persamaan dan tanggung jawab bersama.
Arus lain berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Haji Misbach, Semaun, Tan Malaka, dan sejumlah intelektual pembaru yang terkait dengan jaringan sekolah Sumatra Thawalib. Berbeda dengan Tjokroaminoto yang menurunkan sosialisme dari Islam, mereka berusaha membangun sintesis yang sejati antara Islam dan komunisme. Tujuan mereka bukan menempatkan salah satunya di bawah yang lain, melainkan menunjukkan bahwa keduanya dapat bersama-sama menjadi kekuatan dalam perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme.
Tan Malaka mengemukakan pandangan ini secara sangat kuat setelah menjalani pengasingan dari Hindia Belanda. Dalam Kongres Keempat Komunis Internasional (Komintern) pada tahun 1922, ia mengkritik pandangan sejumlah revolusioner Eropa, termasuk Lenin, yang menganggap gerakan komunis perlu menjaga jarak dari Pan-Islamisme. Tan Malaka berpendapat bahwa pandangan tersebut mengabaikan kenyataan dunia kolonial, di mana sebagian besar buruh dan petani juga merupakan umat Islam.
Intervensi Tan Malaka merupakan sumbangan intelektual yang penting. Ia menegaskan bahwa Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teologi atau fikih, melainkan juga harus dipahami melalui kondisi material masyarakat kolonial. Eksploitasi kolonial, hubungan kelas, dan perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup masyarakat Muslim. Karena itu, memahami Islam berarti juga memahami kondisi sosial-ekonomi tempat umat Islam hidup.
Perdebatan ini memperlihatkan betapa kaya dan majunya pemikiran politik Indonesia pada masa tersebut. Namun karena pemerintah kolonial mengelompokkan berbagai arus itu ke dalam satu kategori besar yang disebut “Islam politik”, keragaman intelektual tersebut sering kali luput dari perhatian.
Pada saat yang sama, ketegangan di dalam Sarekat Islam terus meningkat. Tjokroaminoto semakin khawatir bahwa para aktivis sosialis dan komunis memperoleh pengaruh yang semakin besar di dalam organisasi. Sebagai respons, ia memberlakukan kebijakan partijdiscipline atau disiplin partai, yang melarang anggota Sarekat Islam merangkap keanggotaan dalam organisasi komunis.
Konflik tersebut semakin tajam karena berbagai persoalan internal. Tjokroaminoto sendiri menghadapi tuduhan penyalahgunaan keuangan, sementara surat kabar komunis secara terbuka mengkritiknya. Kritik-kritik tersebut mengikis wibawa Tjokroaminoto yang sebelumnya hampir dipandang sebagai seorang Ratu Adil. Hubungan yang semula sangat bertumpu pada kharisma pemimpin perlahan berubah menjadi persaingan politik yang terbuka.
Perselisihan itu akhirnya melahirkan perpecahan resmi di tubuh Sarekat Islam. Organisasi tersebut terbelah menjadi Sarekat Islam “Putih” dan Sarekat Islam “Merah”. Kelompok radikal kemudian membentuk Sarekat Rakyat. Pergantian nama ini mencerminkan perubahan ideologis yang penting. Mereka tidak lagi mengorganisasi rakyat semata-mata atas nama Islam, melainkan berupaya mewakili seluruh kaum tertindas tanpa memandang agama, etnis, maupun latar belakang sosial.
Bagi saya, inilah salah satu eksperimen politik paling menarik pada masa tersebut. Pertemuan antara Islam dan komunisme melahirkan bahasa politik tentang demokrasi, persamaan, dan emansipasi rakyat yang melampaui batas-batas identitas komunal.
MS: Perkembangan Sarekat Islam memang sangat menarik. Organisasi ini bermula sebagai Sarekat Dagang Islam, sebuah perkumpulan yang didirikan untuk melindungi kepentingan para pedagang Muslim. Di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto, organisasi tersebut berkembang menjadi gerakan massa antikolonial sebelum akhirnya terpecah ke dalam berbagai kubu politik.
Seiring semakin radikalnya gerakan ini, banyak pendukung awal dari kalangan pedagang mulai menarik diri. Basis sosial Sarekat Islam bergeser secara nyata ke kalangan rakyat biasa—buruh, petani, dan kaum miskin perkotaan—yang semakin melihat Sarekat Islam bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Transformasi inilah yang mungkin menjadi pencapaian sejarah terbesar Sarekat Islam. Bagi begitu banyak rakyat pribumi, Sarekat Islam merupakan organisasi pertama yang mengajarkan bahwa mereka memiliki hak, martabat, dan suara politik sebagai suatu kolektivitas. Dalam pengertian tersebut, Sarekat Islam berhasil menciptakan salah satu gerakan politik massa pertama yang benar-benar berakar di masyarakat Hindia Belanda.
Lintasan perkembangannya juga berbeda dengan organisasi seperti Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah memusatkan perhatian pada pembangunan lembaga pendidikan dan pelayanan sosial, Sarekat Islam berkembang menjadi kendaraan mobilisasi politik langsung di kalangan rakyat biasa, sehingga mengubah secara mendasar watak perjuangan antikolonial di Indonesia.
DD: Menjelang pertengahan 1910-an, politik anti-kolonial di Hindia Belanda memasuki fase baru ketika sosialisme dan komunisme mulai berkembang pesat berdampingan dengan nasionalisme dan Islam politik. Berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) memperkenalkan gagasan-gagasan Marxis ke Hindia Belanda, sementara peristiwa-peristiwa global—terutama Revolusi Rusia—menunjukkan bahwa gerakan revolusioner mampu menggulingkan tatanan politik yang telah lama mengakar. Dalam kurun satu dekade berikutnya, komunisme berkembang dari sebuah organisasi kecil yang didominasi sosialis Belanda menjadi gerakan massa Indonesia yang berakar di kalangan buruh, petani, guru, jurnalis, dan pemuda. Pertumbuhannya tidak hanya ditopang oleh para pemimpin karismatik, tetapi juga oleh kerja-kerja pengorganisasian akar rumput, surat kabar, sekolah, dan pendidikan politik rakyat, yang mengubah perlawanan anti-kolonial menjadi salah satu gerakan sosial paling dinamis di Asia Tenggara pada masa kolonial.
ISDV yang didirikan pada 1914 kemudian berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagaimana proses transformasi itu terjadi? Dan bagaimana komunisme Indonesia dapat tumbuh menjadi gerakan massa yang begitu kuat pada dekade 1920-an?
RS: ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) didirikan pada 9 Mei 1914 oleh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, yang merasa kecewa terhadap orientasi reformis Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Berbeda dengan sebagian besar sosialis Belanda di Hindia, Sneevliet meyakini bahwa perjuangan sosialisme harus dilakukan dengan mengorganisasi rakyat Indonesia, bukan membatasi aktivitas politik hanya di kalangan orang Eropa. Pandangan ini merupakan penyimpangan mendasar dari sikap dominan Internasionale Kedua, yang umumnya menganggap kolonialisme sebagai tahap historis yang diperlukan sebelum sosialisme dapat terwujud.
Setelah tiba di Hindia Belanda, Sneevliet bergabung dengan Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem yang berpusat di Semarang. Berbeda dengan sebagian besar serikat buruh Eropa, VSTP menerima anggota bumiputra. Melalui organisasi inilah Sneevliet merekrut kader-kader yang kelak menjadi tokoh utama komunisme Indonesia, termasuk Semaun yang bergabung ketika masih remaja. Bersama sejumlah sosialis radikal Belanda lainnya, ia kemudian mendirikan ISDV yang mengusung program revolusioner dan anti-kolonial jauh lebih tegas dibandingkan SDAP.
Revolusi Rusia 1917 mempercepat perkembangan gerakan ini secara dramatis. Setelah menulis artikel berjudul Zegepraal (“Kemenangan”) yang memuji keberhasilan Bolshevik, Sneevliet ditangkap dan akhirnya diusir dari Hindia Belanda. Namun, pidato pembelaannya di pengadilan justru menginspirasi banyak aktivis Indonesia, termasuk Darsono yang kemudian bergabung dengan ISDV. Meskipun para pemimpin Belanda seperti Sneevliet dan Adolf Baars akhirnya dibuang dari Hindia, kepemimpinan gerakan ini justru semakin beralih ke tangan orang Indonesia.
Pada 1920, ISDV resmi berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH), sebelum kemudian menggunakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924. Berbeda dengan anggapan sebagian sejarawan terdahulu, gerakan ini tidak runtuh setelah para pemimpin utamanya diasingkan. Sebaliknya, buruh, petani, perempuan, guru, dan jurnalis biasa justru menjadi motor yang mempertahankan sekaligus memperluas gerakan melalui inisiatif lokal. Rapat-rapat umum (openbare vergaderingen), surat kabar seperti Sinar Hindia, sekolah rakyat, proyek penerjemahan, dan jaringan komunikasi informal membentuk infrastruktur dari apa yang saya sebut sebagai Pencerahan Merah (Red Enlightenment). Pendidikan politik—bukan perjuangan bersenjata—menjadi strategi utama untuk mengorganisasi rakyat.
Perempuan juga memainkan peran penting. Warojuina menjadi salah satu editor pertama Sinar Hindia, sementara aktivis seperti Moenasiah berkeliling Jawa sebagai propagandis, mengorganisasi rapat-rapat politik. Para pelaut menyelundupkan literatur revolusioner dari Eropa ke Asia Tenggara, bahkan kerap menyamarkan terjemahan karya-karya Lenin di balik sampul buku-buku roman. Gerakan ini menyebar jauh melampaui Jawa hingga Sumatra Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Timor, menghimpun berbagai kelompok etnis, agama, dan latar sosial dalam satu gerakan anti-kolonial yang benar-benar berskala Nusantara.
Di tingkat internasional, kaum komunis Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap gerakan komunis dunia. Pada Kongres Kedua Komintern tahun 1920, Sneevliet mengusulkan strategi yang kemudian dikenal sebagai bloc within, yakni mendorong kaum komunis bekerja di dalam organisasi-organisasi nasionalis yang lebih luas. Tan Malaka kemudian mewakili Komintern di Tiongkok dan Asia Tenggara, sementara Semaun menjadi wakil kaum komunis Indonesia di Belanda. Para delegasi Indonesia juga berhasil mendorong Komintern agar memberi perhatian lebih besar pada perjuangan anti-kolonial dan pentingnya aliansi dengan gerakan-gerakan Islam—sesuatu yang sebelumnya kurang dipahami oleh banyak Marxis Eropa.
Di balik berbagai keberhasilan itu, represi kolonial semakin meningkat. Pemerintah Hindia Belanda, dibantu organisasi-organisasi anti-komunis seperti Sarekat Hijau, membubarkan rapat umum, menyita penerbitan, dan menangkap para aktivis. Pada Desember 1925, sejumlah pemimpin PKI mengadakan pertemuan rahasia di Prambanan dan memutuskan untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Pemberontakan yang meletus di Jawa pada November 1926 dan di Sumatra Barat pada Januari 1927 ternyata tidak terkoordinasi dengan baik serta tidak memperoleh dukungan rakyat secara luas. Pemerintah kolonial dengan cepat menghancurkannya: sekitar 13.000 orang ditangkap, lebih dari 4.000 dipenjara, dan ratusan lainnya dibuang ke kamp tahanan Boven-Digoel di Papua.
Represi tersebut memaksa PKI bergerak di bawah tanah, tetapi tidak memusnahkan gerakan itu. Banyak aktivis melarikan diri ke Singapura, Mekkah, Eropa, atau Tiongkok, sementara yang lain tetap bekerja secara sembunyi-sembunyi di dalam negeri. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Musso, Semaun, dan Rustam Effendi terus aktif di luar negeri dan kemudian kembali tampil pada masa pendudukan Jepang maupun Revolusi Indonesia. Gagasan-gagasan yang mereka sebarkan tetap membentuk arah politik Indonesia jauh setelah pemerintah kolonial mengira komunisme telah berhasil dilenyapkan.
MS: Komunisme Indonesia tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteks internasionalnya. Dasawarsa 1910–1920 merupakan masa pergolakan global yang luar biasa: Perang Dunia I, Revolusi Rusia, dan berbagai gerakan revolusioner di Asia menginspirasi para aktivis di seluruh dunia kolonial. Pada masa itu, buku, pamflet, dan surat kabar menjadi sangat berharga karena menjadi saluran utama penyebaran gagasan. Teks-teks revolusioner disembunyikan di balik novel-novel roman atau diselundupkan melintasi perbatasan, sebab gagasan itu sendiri telah menjadi senjata politik.
Salah satu kekuatan terbesar gerakan komunis adalah kemampuannya merekrut dan mendidik kader-kader muda. Organisasi seperti ISDV membina calon-calon pemimpin masa depan sekaligus menghubungkan perjuangan Indonesia dengan perdebatan global mengenai kolonialisme, kapitalisme, dan revolusi. Perkembangan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan bahwa aktor sejarah bukan hanya kalangan elite, tetapi juga rakyat biasa.
Meskipun demikian, pemberontakan 1926–1927 pada dasarnya merupakan sebuah revolusi yang gagal. Sebagian besar pemimpin utamanya telah lebih dahulu diasingkan sehingga para penggerak di tingkat lokal bergerak tanpa koordinasi maupun persiapan yang memadai. Dalam banyak hal, pemberontakan itu lebih menyerupai gerakan-gerakan mesianistik atau gerakan Ratu Adil dibandingkan revolusi modern yang terencana dengan baik.
Namun demikian, warisannya tetap bertahan dalam bentuk-bentuk yang tidak selalu terlihat. Di sejumlah desa di sekitar Prambanan, misalnya, tradisi pengelolaan tanah secara kolektif dan pemeliharaan ternak bersama terus dipraktikkan selama beberapa generasi. Nilai-nilai tersebut memiliki kemiripan yang kuat dengan semangat egalitarian yang dahulu diperkenalkan oleh para organisator komunis. Bahkan setelah puluhan tahun mengalami represi, sebagian praktik sosial yang menekankan kerja sama dan kesetaraan tetap hidup dalam kehidupan masyarakat setempat.
DD: Kita telah membahas dua dari tiga arus besar gerakan anti-kolonial di Indonesia, yakni komunisme dan Islam politik. Arus ketiga adalah nasionalisme. Pada 1927, di tengah gelombang represi setelah pemberontakan PKI 1926, Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kelak, partai ini memimpin perjuangan kemerdekaan dan menjadi kekuatan politik utama pada masa kepresidenan Sukarno. Penerusnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hingga kini tetap menjadi salah satu partai politik paling berpengaruh di Indonesia. Siapakah Sukarno? Apa visi yang ia tawarkan melalui sintesis antara Islam, Marxisme, dan nasionalisme? Mengapa ia memiliki daya tarik massa yang begitu besar? Dan bagaimana PNI dibentuk di bawah kepemimpinannya?
RS: Sukarno lahir pada 1901 sebagai putra seorang guru Jawa yang bekerja dalam sistem pendidikan kolonial dan ibu berdarah Bali. Ia bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah sahabat ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto, yang kelak juga menjadi mertuanya. Masa mudanya berlangsung ketika Pergerakan Merah mencapai puncak pengaruhnya pada dekade 1920-an.
Pada awalnya Sukarno dikenal sebagai sosok yang pemalu. Namun, di bawah bimbingan Tjokroaminoto ia berkembang menjadi seorang orator yang luar biasa. Tjokroaminoto terkenal karena kemampuannya menggerakkan massa melalui pidato-pidato yang memikat, dan Sukarno secara sadar menjadikannya sebagai teladan.
Di samping kemampuan berpidato, Sukarno memiliki bakat lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuannya merangkai berbagai tradisi politik yang berbeda. Rumah Tjokroaminoto menjadi tempat berkumpul para tokoh utama gerakan anti-kolonial sehingga Sukarno sejak muda akrab dengan berbagai perdebatan ideologis. Ia membaca banyak buku, menulis di Utusan Hindia, surat kabar Sarekat Islam, dan kerap berbicara dalam berbagai pertemuan organisasi tersebut. Meskipun belum jelas sejauh mana ia terlibat langsung dalam mobilisasi Pergerakan Merah, aktivitas politiknya melalui Sarekat Islam berlangsung sangat intensif.
Pada 1921, Sukarno pindah ke Bandung untuk belajar teknik. Di kota itu ia bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, termasuk para anggota Tiga Serangkai—Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara—pendiri Indische Partij. Seperti telah kita bahas sebelumnya, mereka merupakan tokoh pertama yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas dasar nasionalisme, bukan atas dasar agama, Marxisme, ataupun identitas etnis. Dari mereka, Sukarno mengembangkan gagasan tentang nasionalisme yang inklusif dan tidak terikat pada eksklusivisme agama maupun etnis.
Setelah Pergerakan Merah dihancurkan pemerintah kolonial, Sukarno mengusulkan agar kelompok Islam, Marxis, dan nasionalis sekuler berhenti saling bersaing. Meskipun memiliki perbedaan ideologi, ketiganya menghadapi musuh yang sama, yaitu imperialisme dan kolonialisme Belanda. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Nasakom. Berangkat dari prinsip tersebut, Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada Juli 1927, hanya beberapa bulan setelah pemberontakan komunis berhasil dipadamkan. PNI menempatkan nasionalisme anti-kolonial sebagai prioritas utama, menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial, dan menuntut kemerdekaan penuh bagi Indonesia.
Farabi Fakih (FF): Sukarno berasal dari kalangan priyayi rendah sehingga memiliki kesempatan memperoleh pendidikan Barat. Namun, berbeda dengan Mohammad Hatta atau Sutan Sjahrir, ia tidak pernah belajar di luar negeri. Bahkan sebelum menjadi presiden pada 1950-an, ia belum pernah meninggalkan wilayah Hindia Belanda. Karena itu, pandangan politiknya dibentuk hampir sepenuhnya oleh pengalaman hidup di bawah kolonialisme. Pemahamannya tentang imperialisme dan perjuangan anti-kolonial lahir langsung dari pengalaman kolonial, bukan dari kehidupan intelektual di Eropa.
Nasakom menjadi prinsip paling mendasar dalam pemikiran politiknya. Gagasan ini mencerminkan kecenderungan khas Jawa untuk menyintesiskan berbagai unsur yang berbeda. Sukarno mampu mempertemukan nasionalisme, Islam, dan komunisme karena ia melihat ketiganya memiliki landasan yang sama, yaitu penolakan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi Marhaenisme, yang dapat dipahami sebagai penerapan analisis Marxis terhadap kondisi Indonesia. Marhaenisme menggunakan perangkat analisis Marxis untuk menjelaskan imperialisme, sekaligus menyediakan landasan ideologis bagi nasionalisme, Islam, dan komunisme Indonesia.
MS: Kemampuan melakukan sintesis itulah yang menjadi salah satu sumbangan terbesar Sukarno. Ia memahami masyarakat Indonesia dengan sangat baik sehingga menyadari bahwa tidak ada satu ideologi pun yang dapat menjadi dasar tunggal bagi bangsa ini. Alih-alih mengadopsi satu doktrin secara murni, ia memilih unsur-unsur dari berbagai tradisi pemikiran dan memadukannya ke dalam suatu nasionalisme Indonesia.
Pendekatan yang sama juga tampak dalam Pancasila. Lima sila Pancasila pada dasarnya merupakan sintesis dari berbagai tradisi intelektual dan politik. Karena itu, Pancasila kadang tampak ambigu secara konseptual. Namun justru keluwesan itulah yang membuatnya mampu bertahan sebagai dasar ideologi negara hingga sekarang. Sangat sedikit pemimpin politik yang memiliki kemampuan seperti Sukarno dalam memadukan gagasan-gagasan yang begitu beragam menjadi satu proyek kebangsaan yang utuh.
DD: Sukarno bukan satu-satunya tokoh nasionalis penting. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir juga memainkan peran yang sangat besar. Apa perbedaan pandangan politik mereka dengan Sukarno, dan apa yang dapat kita pelajari dari perbedaan tersebut mengenai gerakan nasionalis Indonesia secara keseluruhan?
FF: Secara garis besar, kepemimpinan nasionalis Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua tipe. Pertama adalah para pembangun solidaritas, yaitu pemimpin yang mampu memobilisasi massa. Sukarno merupakan representasi utama dari tipe ini. Daya tarik politiknya bertumpu pada kemampuannya menggerakkan rakyat biasa, dan ideologinya pun mencerminkan orientasi populis tersebut.
Kelompok kedua adalah para pemimpin manajerial, yang diwakili oleh Hatta dan Sjahrir. Berbeda dengan Sukarno, mereka lebih berfokus pada pembentukan kader intelektual, administrator, dan teknokrat yang kelak mampu mengelola negara merdeka.
Latar belakang daerah juga berpengaruh. Sukarno berasal dari Jawa, sedangkan Hatta dan Sjahrir berasal dari Sumatra Barat. Keduanya tidak memiliki daya tarik massa yang sebanding dengan Sukarno, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Perbedaan ini semakin tampak pada dekade 1930-an. Ketika PNI di bawah Sukarno memusatkan perhatian pada mobilisasi massa, PNI Baru yang dipimpin Hatta lebih menekankan pendidikan politik dan pembentukan kader. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, meskipun ketegangan di antara keduanya semakin terlihat setelah Indonesia merdeka.
MS: Hatta dan Sjahrir sama-sama menempuh pendidikan di Belanda. Hatta dididik sebagai ekonom dan memiliki gaya kepemimpinan yang teknokratis. Ia tidak sekarismatik Sukarno, tetapi dikenal sebagai pemimpin yang cermat, disiplin, dan sistematis.
Sjahrir, di sisi lain, terutama dikenal sebagai seorang intelektual. Pamfletnya yang berjudul Perjuangan Kita menjadi salah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia modern. Sangat mengesankan bahwa pada pertengahan 1940-an telah lahir seorang pemikir Indonesia yang mampu merumuskan visi demokrasi secara begitu matang. Warisan intelektual itu tetap berpengaruh hingga sekarang.
Hatta juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia melalui gagasannya mengenai koperasi, sehingga kemudian dikenang sebagai “Bapak Koperasi Indonesia.”
DD: Hal lain yang menarik dari periode ini adalah rumah H.O.S. Tjokroaminoto melahirkan begitu banyak tokoh besar dengan arah politik yang sangat berbeda: Semaun, Alimin, dan Musso yang menjadi tokoh komunis; Sukarno; hingga Kartosuwiryo yang kemudian memimpin pemberontakan Darul Islam. Apa makna dari kenyataan bahwa mereka semua pernah hidup di bawah satu atap sebelum akhirnya menempuh jalan politik yang berbeda-beda?
RS: Fakta bahwa Semaun, Alimin, Musso, Sukarno, dan Kartosuwiryo pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto menunjukkan sesuatu yang sangat khas tentang komposisi sosial generasi awal pemimpin anti-kolonial Indonesia. Mereka berasal dari generasi yang kecil jumlahnya, terdidik, mobilitasnya tinggi, dan sangat terbuka terhadap berbagai eksperimen politik.
Mereka merupakan produk sistem pendidikan kolonial Belanda, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari tatanan kolonial itu sendiri. Mereka bukan kiai kampung, buruh perkebunan, petani, ataupun bangsawan tradisional. Sebagian besar berasal dari kalangan priyayi rendah: cukup terdidik untuk mengakses gagasan-gagasan politik modern, tetapi tetap tersingkir dari kekuasaan politik yang sesungguhnya.
Rumah Tjokroaminoto berfungsi layaknya sebuah seminari politik. Di sanalah kaum komunis, Islamis, dan nasionalis saling berdiskusi jauh sebelum batas-batas ideologis mereka mengeras pada akhir 1920-an. Pada masa itu, hubungan antara Islam, sosialisme, dan nasionalisme masih sangat cair.
Perbedaan mereka bukan terletak pada cara memandang persoalan utama, melainkan pada solusi yang ditawarkan. Ada yang membayangkan negara Islam, ada yang menginginkan revolusi komunis, dan ada pula yang menekankan persatuan nasional. Namun semuanya berhadapan dengan pertanyaan yang sama: bagaimana bangsa Indonesia dapat merebut kembali kedaulatan di tengah tatanan kolonial yang sangat hierarkis dan dibangun di atas stratifikasi rasial.
Dalam pengertian itu, rumah Tjokroaminoto merupakan miniatur masyarakat politik Indonesia pada awal abad ke-20. Perdebatan-perdebatan yang berlangsung di dalamnya terus membentuk arah politik Indonesia sepanjang dekade 1930-an dan 1940-an.
Reaksi Kolonial, Politik Etis, dan Dilema Kaum Indo-Eropa
DD: Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan.
Pada 1935, seperti yang Anda jelaskan, kalangan elite aristokrat yang berakar pada Budi Utomo di bawah kepemimpinan dr. Sutomo mendirikan Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra merupakan partai konservatif berhaluan kanan yang memilih memperjuangkan kemerdekaan secara bertahap melalui kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, alih-alih melalui konfrontasi langsung.
Anda juga menjelaskan bahwa Parindra mengadopsi sejumlah estetika politik fasis meskipun tetap bersikap antikolonial. Dalam sebuah artikel di New Left Review, Rohana Kudus berpendapat bahwa Parindra mengembangkan gagasan negara-keluarga (family-state organicism) yang kemudian memengaruhi Angkatan Bersenjata Indonesia, Orde Baru di bawah Soeharto, bahkan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto saat ini.
Bagaimana Anda menilai warisan politik Parindra? Apakah Anda sepakat bahwa partai ini meletakkan dasar bagi konsep negara-keluarga yang kemudian membentuk politik Indonesia modern? Dan bagaimana kita membedakan lapisan elite aristokrat ini dari latar sosial para aktivis nasionalis, komunis, dan Islam?
FF: Menurut saya, akar Parindra jauh lebih tua daripada dekade 1930-an. Jejaknya dapat ditelusuri hingga kemunculan Budi Utomo pada awal abad ke-20.
Pada masa itu, ketika gagasan Marxis belum banyak dikenal, pembahasan tentang nasionalisme masih berpusat pada kebangkitan budaya. Yang muncul belumlah nasionalisme Indonesia dalam pengertian modern, melainkan nasionalisme budaya Jawa. Kolonialisme dipandang telah melemahkan peradaban Jawa, sehingga tugas utama adalah memulihkan kembali martabatnya.
Proyek ini sangat dipengaruhi oleh munculnya kembali minat terhadap sejarah Majapahit dan berbagai unsur peradaban Jawa klasik yang mulai diteliti para sarjana Belanda sejak akhir abad ke-19. Imajinasi sejarah inilah yang kemudian turut membentuk visi Indonesia Raya yang diusung Parindra.
Namun, imajinasi kebudayaan tersebut tidak hanya dimiliki kalangan aristokrat konservatif. Sukarno pun mengadopsi banyak simbol yang sama. Pancasila, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahkan posisi simbolik Majapahit sebagai sumber kebanggaan nasional, semuanya lahir dari arus kebangkitan budaya yang sama.
Karena itu, politik Indonesia sulit dipilah secara tegas ke dalam kategori kiri dan kanan. Banyak gagasan yang mula-mula berkembang di lingkungan aristokrat atau konservatif kemudian diterima oleh berbagai aliran politik lain.
Pengaruh penting lainnya datang dari Mazhab Hukum Adat (Adat Law School). Konsep hukum adat dikembangkan oleh ahli hukum Belanda, Cornelis van Vollenhoven, salah seorang pendukung utama Politik Etis. Pemikirannya dipengaruhi tradisi Jerman tentang Volksgeist, yaitu gagasan bahwa hukum tumbuh secara organik dari pengalaman historis suatu masyarakat.
Kalangan sarjana hukum di Batavia yang mengembangkan pemikiran tersebut mewakili sayap liberal masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Banyak di antara mereka mendukung kemerdekaan Indonesia, tetapi sekaligus mengembangkan gagasan korporatis yang berakar pada hukum adat. Karena itu, pemikiran politik Indonesia kemudian berkembang sebagai perpaduan yang unik antara tradisi liberal, konservatif, nasionalis, dan intelektual pribumi.
RS: Abhi, saya justru bertanya-tanya apakah lebih tepat menyebut Parindra sebagai partai konservatif daripada partai fasis.
Memang benar Parindra memandang bangsa sebagai suatu keluarga besar yang harmonis. Mereka lebih menekankan persatuan daripada pluralisme, serta kepemimpinan daripada konflik sosial. Gagasan-gagasan semacam ini memang muncul kembali pada masa Orde Baru.
Namun, berbeda dengan gerakan-gerakan fasis di Eropa, Parindra tidak pernah mengusulkan sistem satu partai yang totaliter, tidak membangun organisasi paramiliter dalam pengertian fasis, tidak mengusung supremasi ras, dan tetap bergerak melalui jalur konstitusional.
Karena itu, bukankah lebih tepat jika Parindra disebut sebagai partai konservatif, bukan fasis? Lalu, bagaimana kita membedakannya dengan organisasi-organisasi Indo-Eropa yang memang memiliki kecenderungan fasis?
FF: Saya sepenuhnya setuju. Sejak awal saya tidak pernah mengatakan bahwa Parindra adalah partai fasis. Yang saya maksud adalah Parindra mengadopsi sebagian estetika politik fasis.
Misalnya, mereka membentuk kelompok-kelompok pemuda semi-paramiliter dan bahkan menggunakan salam yang menyerupai salam Nazi. Kemiripan-kemiripan semacam itu memang ada.
Namun, tradisi korporatis di Indonesia tidak berasal dari Parindra semata. Ia tumbuh dari berbagai sumber sekaligus: pemikiran hukum adat, kebangkitan budaya yang dipelopori Budi Utomo, dan kemudian juga nasionalisme Indonesia sendiri.
Bahkan Demokrasi Terpimpin ala Sukarno juga dapat dipahami sebagai salah satu bentuk politik korporatis. Karena itu, sulit menjadikan Parindra sebagai satu-satunya sumber korporatisme Indonesia. Gagasan-gagasan serupa beredar luas, baik di kalangan nasionalis kiri maupun kanan.
Itulah sebabnya sejarah politik Indonesia sangat kompleks.
MS: Politik pada masa itu memang bersifat sangat eksperimental.
Sekarang kita mengaitkan fasisme dengan konotasi yang sepenuhnya negatif. Namun pada dekade 1930-an, banyak gaya visual dan metode organisasi fasis justru menjadi bagian dari budaya politik global.
Banyak tokoh di Gerindo maupun Parindra memiliki komitmen kuat untuk menghidupkan kembali kejayaan peradaban Jawa. Dr. Sutomo, misalnya, memimpin Parindra hingga wafat, lalu posisinya digantikan oleh R.P. Soeroso.
Tokoh penting lainnya adalah Prof. Soepomo—yang berbeda dengan Sutomo—seorang ahli hukum adat. Kelak ia menjadi salah satu perancang utama Undang-Undang Dasar Indonesia dan turut merumuskan konsep negara kekeluargaan (family state atau organic state).
Ketika dasar-dasar konstitusi Indonesia dibahas pada masa-masa terakhir pendudukan Jepang, muncul perbedaan tajam antara gagasan nasionalisme yang berakar pada tradisi politik Jawa dan nasionalisme yang berkembang di luar Jawa.
Perdebatan mengenai Papua merupakan salah satu contohnya. Sebagian anggota BPUPKI berpendapat bahwa Papua tidak seharusnya menjadi bagian dari negara Indonesia, sedangkan kelompok lain menegaskan bahwa Papua harus masuk ke dalam Indonesia karena mengacu pada imajinasi Indonesia Raya yang berakar pada warisan Majapahit.
Perdebatan itu sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Bahkan wacana kontemporer mengenai penggunaan istilah “Nusantara” sebagai pengganti “Indonesia” juga mengandung implikasi politik, sebab secara historis konsep Nusantara dapat mencakup bukan hanya wilayah Indonesia sekarang, tetapi juga Malaysia dan sebagian Filipina Selatan. Di dalamnya tersimpan pula suatu imajinasi imperium.
RS: Saya juga ingin menambahkan satu perkembangan penting lainnya.
Sepanjang dekade 1930-an, represi kolonial semakin menguat. Sukarno, Hatta, dan banyak tokoh lain dipenjara atau diasingkan, sementara organisasi-organisasi politik mengalami pelemahan.
Ketika organisasi seperti Parindra semakin memilih jalur kerja sama dengan pemerintah kolonial, gerakan revolusioner justru mengalihkan fokusnya dari mobilisasi massa menuju pendidikan politik.
Gagasan tentang kemerdekaan Indonesia tetap hidup melalui surat kabar, kelompok diskusi, klub belajar, pamflet, organisasi kepemudaan, dan berbagai karya kebudayaan.
Salah satu contoh yang sangat menarik adalah Pacar Merah Indonesia, novel lima jilid karya Matu Mona yang diterbitkan sekitar 1938–1940.
Novel tersebut mengisahkan petualangan Tan Malaka yang terus berpindah-pindah dari Tiongkok, Rusia, Filipina, Palestina, Iran, Jerman, hingga berbagai tempat lain sambil menghindari kejaran aparat kolonial.
Melalui kisah-kisah semacam itu, semangat revolusioner dan keyakinan akan kemenangan tetap diwariskan meskipun organisasi-organisasi politik telah dihancurkan. Memori tentang Gerakan Merah terus bertahan melalui budaya cetak dan imajinasi kolektif, sehingga dapat muncul kembali pada masa-masa berikutnya.
DD: Sebelum kita beralih ke pendudukan Jepang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Mengapa fasisme memperoleh daya tarik di Hindia Belanda? Secara khusus, mengapa kaum Indo—mereka yang memiliki keturunan campuran Indonesia dan Eropa dan menempati posisi yang serba tanggung dalam hierarki rasial kolonial—justru banyak tertarik pada fasisme? Dalam banyak masyarakat kolonial, kelompok pemukim memang kerap bergerak ke arah politik ekstrem. Tetapi mengapa hal itu begitu menonjol di kalangan Indo?
FF: Secara umum, terdapat dua arus besar di kalangan masyarakat Eropa di Hindia Belanda.
Kelompok pertama mendukung Politik Etis, yang pada dasarnya merupakan proyek demokratisasi kolonial secara bertahap. Dari sinilah lahir Volksraad, pemerintahan daerah, serta perluasan terbatas partisipasi politik bagi penduduk pribumi. Para pendukung Politik Etis berharap kolonialisme akan berkembang menjadi tatanan politik yang lebih inklusif, dengan mengintegrasikan orang Indonesia ke dalam negara kolonial sebagai bagian dari suatu proyek kebangsaan bersama.
Sebaliknya, kelompok kedua menolak pandangan tersebut. Banyak kalangan kapitalis kolonial menganggap Politik Etis sebagai kesalahan besar. Mereka yakin bahwa perluasan pendidikan, partisipasi politik, dan lembaga-lembaga perwakilan hanya akan melahirkan nasionalisme Indonesia yang pada akhirnya mengancam kekuasaan kolonial. Pemberontakan komunis 1926 dianggap membuktikan kekhawatiran itu dan secara efektif mengakhiri pengaruh Politik Etis, meskipun kritik terhadap kebijakan tersebut sebenarnya sudah muncul beberapa tahun sebelumnya.
Sejak saat itu, orientasi politik kolonial bergeser menuju pembelaan yang lebih terbuka terhadap imperialisme Belanda. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai masyarakat yang kelak akan diintegrasikan secara politik, melainkan sebagai wilayah jajahan yang harus terus melayani kepentingan kapitalisme Belanda.
Kaum Indo-Eropa menempati posisi kelas yang khas. Berbeda dengan pemukim Eropa, mereka jarang menguasai lapisan atas kapitalisme kolonial. Pada saat yang sama, mereka juga sulit bersaing dengan jaringan perdagangan Tionghoa pada lapisan ekonomi menengah dan bawah. Karena itu, jalur utama mobilitas sosial mereka adalah birokrasi kolonial.
Inilah sebabnya banyak kaum Indo menentang Politik Etis. Ketika semakin banyak orang Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan dan pekerjaan pemerintahan, kaum Indo mulai melihat mereka sebagai pesaing langsung dalam memperebutkan posisi birokrasi. Dukungan terhadap tatanan kolonial yang lebih otoriter menjadi cara mempertahankan status sosial mereka.
Identitas mereka sendiri juga penuh kontradiksi. Di satu sisi, mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat Eropa karena status itu memberikan prestise dan berbagai hak hukum. Namun di sisi lain, mereka juga ingin diakui sebagai kelompok pribumi karena status tersebut membuka akses terhadap hak atas tanah yang tidak dimiliki orang Eropa. Akibatnya, mereka terjebak di antara dua identitas tanpa sepenuhnya diterima oleh salah satunya.
Dilema ini semakin tampak setelah Indonesia merdeka. Banyak keluarga Indo-Eropa yang telah tinggal di Nusantara selama beberapa generasi—bahkan sejak abad ke-17 atau ke-18—memilih pindah ke Belanda pada dekade 1950-an. Namun ketika tiba di sana, mereka justru merasa asing di negeri yang seharusnya menjadi tanah air mereka. Secara budaya mereka adalah orang Indonesia, tetapi secara politik mereka telah memilih mengidentifikasikan diri dengan tatanan kolonial Belanda.
DD: Sebelum kita membahas pendudukan Jepang, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir mengenai pemerintahan kolonial Belanda. Apakah para pejabat kolonial yang sejak awal mendorong pendekatan represif sebenarnya benar secara praktis? Apakah Politik Etis pada akhirnya justru menjadi bumerang karena melahirkan kekuatan-kekuatan nasionalis dan antikolonial yang sejak awal dikhawatirkan oleh para pengkritiknya?
RS: Jawaban singkatnya: ya.
Politik Etis diperkenalkan untuk mengurangi dampak paling buruk dari Sistem Tanam Paksa. Seperti telah kita bahas sebelumnya, kebijakan ini pada dasarnya merupakan strategi manajemen krisis. Tujuannya bukan memberikan kesetaraan politik atau kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, melainkan memodernisasi masyarakat pribumi sambil tetap mempertahankan kekuasaan politik Belanda.
Namun, konsekuensi yang tidak diinginkan justru berupa meluasnya pendidikan Barat dan lahirnya generasi baru kaum terdidik pribumi. Kita telah membahas tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo. Politik Etis melahirkan birokrat, guru, jurnalis, dan mahasiswa yang memperoleh pendidikan Belanda, termasuk mereka yang melanjutkan studi ke Eropa. Selain Hatta, ada pula tokoh-tokoh dari kalangan rakyat biasa seperti Sumantri yang belajar di Universitas Leiden, kemudian di Communist University of the Toilers of the East di Moskwa, bahkan menulis tesis dalam bahasa Prancis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mulai melampaui batas elite tradisional.
Generasi baru inilah yang kemudian menjadi arsitek nasionalisme Indonesia. Politik Etis tanpa sengaja menciptakan kelompok sosial yang kelak memimpin perjuangan antikolonial.
Setelah pemberontakan PKI 1926–1927, pemerintah kolonial merespons dengan berbagai peraturan yang semakin represif. Kebebasan berserikat dan berkumpul dibatasi, pengawasan terhadap pers diperketat, dan aktivitas politik diawasi semakin ketat. Pada 1932 pemerintah mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie) yang melarang sekolah-sekolah yang didirikan di luar kendali pemerintah kolonial. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang tidak didirikan atau dibiayai pemerintah Belanda pada praktiknya dinyatakan ilegal.
Instrumen represi lain yang sangat penting adalah kamp tahanan Boven Digul, yang dibentuk setelah pemberontakan 1926–1927. Awalnya kamp ini diperuntukkan bagi tahanan komunis, tetapi kemudian juga digunakan untuk menahan berbagai aktivis radikal lainnya.
Boven Digul, yang terletak di wilayah Papua sekarang, merupakan tempat pembuangan yang sangat keras. Daerah itu dipenuhi malaria dan hampir tidak memiliki fasilitas kesehatan. Banyak tahanan meninggal bukan karena dieksekusi, melainkan akibat penyakit dan kondisi lingkungan yang sangat berat. Sebagian besar tahanan berasal dari Jawa dan sama sekali tidak mengenal kondisi ekologis setempat. Masyarakat Papua sebenarnya telah memiliki pengetahuan, obat-obatan tradisional, dan strategi bertahan hidup sendiri, tetapi para tahanan hampir tidak memiliki akses terhadap semua itu. Dalam praktiknya, Boven Digul menjadi semacam kamp konsentrasi yang ditempatkan di lingkungan yang dengan sendirinya mematikan.
MS: Saya sangat tertarik dengan penjelasan Abhi mengenai kaum Indo-Eropa. Warisan keluarga-keluarga Indo yang bermigrasi ke Belanda pada dekade 1950-an masih dapat kita lihat hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah Geert Wilders, yang juga berasal dari keturunan Indo.
RS: Betul. Ia berasal dari latar belakang Indo dan kini menjadi salah satu tokoh utama sayap kanan di Belanda. Dalam pengertian tertentu, memang ada kesinambungan sejarah di sana.
FF: Saya juga pernah mendengar bahwa perdana menteri Belanda saat ini, yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai gay, juga berasal dari latar belakang Indo.
Setelah Perang Dunia Kedua, ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, mereka menghadapi persoalan besar: apa yang harus dilakukan terhadap komunitas Indo? Mereka tidak lagi merasa sepenuhnya menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima di Belanda.
MS: Jumlah mereka saat itu sekitar seratus ribu orang. Salah satu usulan adalah memindahkan mereka secara permanen ke Nugini Barat, yang sekarang menjadi Papua. Karena itu, pemerintah Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur di wilayah tersebut.
Misalnya, di Papua bagian selatan mereka membuka salah satu proyek persawahan berskala besar yang pertama. Komunitas Indo telah tinggal di Indonesia selama beberapa generasi dan lebih terbiasa mengonsumsi nasi daripada roti. Karena itu, Belanda membangun jaringan irigasi dan lahan persawahan untuk menopang permukiman mereka. Saya sendiri sudah beberapa kali mengunjungi lokasi tersebut, dan sebagian infrastruktur irigasinya masih dapat ditemukan hingga sekarang.
Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949 Belanda bersikeras agar Papua Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia. Mereka membayangkan wilayah itu sebagai tanah air baru bagi komunitas Indo. Baru kemudian, melalui kampanye nasionalisme Sukarno, Papua akhirnya bergabung dengan Indonesia.
Hubungan antara komunitas Indo dan Papua Barat sebenarnya jauh lebih erat daripada yang disadari banyak orang. Pada akhirnya, sebagian besar orang Indo memang bermigrasi ke Belanda, dan keturunan mereka hingga kini masih cukup aktif dalam kehidupan politik di sana. Ini merupakan salah satu lintasan sejarah yang sangat menarik.
Catatan Redaksi: Episode ini membahas kebangkitan nasional Indonesia sebagai titik temu berbagai arus pemikiran pada awal abad ke-20. Melalui pembahasan mengenai nasionalisme, Islam, dan komunisme, percakapan ini memperlihatkan bagaimana perubahan sosial pada masa kolonial melahirkan fondasi politik yang kemudian mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan.
Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir mewawancarai tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Penelitiannya berfokus pada sejarah media, komunikasi politik, dan gerakan kiri di Indonesia. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, yang menekuni kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Adapun Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Penelitiannya berfokus pada sejarah dekolonisasi negara Indonesia, pembentukan negara modern, serta sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas.
Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.
Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih ke masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan yang berlangsung singkat itu mengakhiri lebih dari tiga abad kekuasaan Belanda, tetapi sekaligus membuka babak baru yang penuh kontradiksi: eksploitasi ekonomi perang, mobilisasi rakyat, pembentukan organisasi-organisasi militer, hingga lahirnya peluang politik yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
