Ilustrasi: All
Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode keempat Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.
Pada bagian sebelumnya, para narasumber membahas kebangkitan nasional Indonesia serta berkembangnya nasionalisme, Islam politik, sosialisme, dan komunisme di Hindia Belanda. Mereka menunjukkan bagaimana berbagai arus politik tersebut tumbuh dari perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan, pers, organisasi modern, dan Politik Etis, sekaligus berhadapan dengan represi kolonial dan gejolak politik global.
Dalam episode ketiga ini, pembahasan beralih ke Revolusi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengulas tahun-tahun awal revolusi yang ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konflik sosial dan kelas, serta persaingan di antara berbagai kekuatan politik di dalam Republik. Percakapan ini menelusuri perdebatan antara kelompok yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dan mereka yang memilih jalan diplomasi, konflik Darul Islam dan Madiun, perubahan sikap Amerika Serikat, upaya Belanda mempertahankan kepentingan ekonominya, serta bagaimana kekalahan PKI dalam Peristiwa Madiun dan tekanan internasional ikut membentuk arah politik Indonesia menjelang pengakuan kedaulatan.
INDONESIA akhirnya berhasil mengamankan kedaulatannya pada 1949. Namun, Revolusi Indonesia tidak dimenangkan hanya melalui pertempuran di medan perang. Kemerdekaan juga diperjuangkan melalui proses diplomasi internasional yang kompleks dan sering kali penuh frustrasi, terutama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru terbentuk. Yang mungkin lebih mengejutkan, Amerika Serikat, sebagai kekuatan hegemonik yang sedang bangkit dengan agenda antikomunisnya, juga memainkan peran penting dalam mendorong Belanda mengakhiri kekuasaannya di Indonesia. Episode ini membahas bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia akhirnya mencapai keberhasilan melalui perpaduan antara perjuangan bersenjata, diplomasi internasional, dan perubahan kepentingan geopolitik setelah Perang Dunia II.
Perjalanan menuju kedaulatan itu sendiri tidak serta-merta mengakhiri berbagai persoalan yang diwariskan kolonialisme. Setelah 1949, Indonesia harus menyatukan wilayah dan lembaga-lembaga yang sebelumnya terpecah, menghadapi pemberontakan, mengintegrasikan berbagai kelompok dan bekas pasukan kolonial, serta berhadapan dengan tetap kuatnya pengaruh ekonomi Belanda. Pada saat yang sama, negara baru ini mulai membangun bentuk pemerintahan, masyarakat, dan identitas nasionalnya sendiri. Para pembicara dalam episode ini membahas proses tersebut sekaligus menelusuri bagaimana warisan kolonial terus membentuk hubungan antara negara, masyarakat, militer, ekonomi, dan berbagai kelompok regional di Indonesia.
Daniel Denvir (DD): Apa peran PBB dalam mengamankan kemerdekaan Indonesia, dan mengapa PBB mengambil peran tersebut? Mengapa Amerika Serikat beralih dari sekutu Belanda pada masa Perang Dunia II dan pendukung Belanda pada tahun-tahun awal Revolusi menjadi pihak yang mendorong Belanda untuk menyerah dan melepaskan Hindia Belanda? Selama Perang Dingin, Amerika Serikat tentu saja akan melancarkan perang yang sangat berdarah melawan gerakan-gerakan kemerdekaan dan pemerintahan nasionalis kiri pascakemerdekaan, termasuk, sebagaimana akan kita bahas nanti, melawan Indonesia pada akhir 1950-an. Mengapa pada akhir 1940-an Amerika Serikat justru mendukung kemerdekaan Indonesia dan memainkan peran penting dalam mendorong Belanda mundur?
Indonesia merupakan salah satu kasus besar pertama bagi tatanan PBB pada periode setelah Perang Dunia II. PBB sudah terlibat dalam persoalan Indonesia sejak awal.
Rianne Subjanto (RS): Pada 1947, melalui pembentukan Good Offices Committee, PBB juga menjadi pihak yang menyelenggarakan Konferensi Renville. Kemudian, setelah agresi militer Belanda pada 1948, ketika Belanda menyerang ibu kota Republik di Yogyakarta, PBB juga membentuk berbagai mekanisme yang kemudian mengarah pada Konferensi Meja Bundar dan Persetujuan Meja Bundar di Den Haag.
Jadi, PBB melihat Indonesia sebagai kasus yang sangat penting untuk menguji seberapa efektif tatanan dunia pasca-Perang Dunia II yang baru terbentuk. Seperti yang Anda katakan, pada awalnya Amerika Serikat bersikap dingin terhadap Republik Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah karena Belanda menyebarkan ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara Barat, gagasan bahwa Republik Indonesia merupakan kekuatan komunis dan kiri.
Setelah pemberontakan Madiun pada 1948, ketika Hatta menumpas kelompok komunis dan faksi kiri dalam pemerintahan Indonesia, Amerika Serikat melihat adanya perubahan dalam citra Indonesia. Sejak saat itu, Amerika Serikat menjadi salah satu pendukung utama Republik. Banyak orang kemudian mengatakan bahwa peran Amerika sangat penting, bahkan menentukan, dalam mendorong Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949.
Pada dasarnya, perubahan itu merupakan hasil dari kalkulasi baru dalam konteks Perang Dingin. Indonesia mulai dilihat sebagai kekuatan nonkomunis yang dapat menjadi pemain penting di Asia Tenggara pada masa mendatang. Namun, menurut saya, ada dua hal lain yang juga penting.
Pertama, diplomasi Indonesia merupakan komponen yang sangat penting. Perwakilan Indonesia di PBB sudah dibentuk di New York pada 1947. Mereka tidak hanya berusaha memperjuangkan klaim Indonesia di PBB, tetapi juga menyampaikan posisi Indonesia kepada Amerika Serikat. Jadi, terjadi perubahan sikap di Washington melalui aktivitas para diplomat dan perwakilan Indonesia di PBB.
Hal lain yang penting untuk diingat adalah bahwa perwakilan Indonesia di PBB juga berhasil meyakinkan sejumlah kalangan di Amerika Serikat mengenai potensi Indonesia sebagai tempat investasi yang dapat menggantikan posisi Belanda. Jadi, mereka tidak hanya mengubah pandangan bahwa Republik Indonesia bukan negara komunis, tetapi juga membuat Amerika Serikat mulai melihat Belanda sebagai pesaing dalam konteks ekonomi Indonesia. Karena itu, masuk akal jika Amerika Serikat kemudian mendorong Belanda keluar dari Indonesia.
Hal ini sangat disadari Belanda, terutama pada awal 1950-an. Mereka sangat khawatir posisi ekonomi mereka di Indonesia akan diambil alih oleh kepentingan pasar lainnya. Dalam kasus Madiun, Amerika Serikat melihat bahwa orang Indonesia bersedia membunuh sesama warga negaranya sendiri. Bagi Amerika Serikat, hal itu menjadi bukti bahwa Republik Indonesia dapat menjadi sekutu yang efektif untuk menghadapi PKI.
Made Supriatma (MS): Dengan demikian, Washington mendapat keyakinan bahwa Republik Indonesia dapat menjadi penghalang bagi ekspansi komunisme. Amerika Serikat juga melihat kondisi Revolusi Indonesia, dengan fragmentasi politik, kesulitan ekonomi, dan ketegangan sosial di dalam negeri, sebagai kondisi yang dapat memperkuat ekspansi radikalisme kiri. Mereka ingin mencegah hal itu.
Amerika Serikat juga melihat bahwa selama agresi militer Belanda pada Desember 1948, jika perang kolonial terus diperpanjang, situasi tersebut dapat semakin mengacaukan Indonesia.
Hal itu juga dapat membuka jalan bagi pengaruh komunis. Jadi, ketika Anda bertanya mengapa Amerika Serikat tiba-tiba mengubah posisinya, jawabannya adalah bahwa mereka dengan cepat memberikan tekanan kepada Belanda agar bernegosiasi secara diplomatik dan ekonomi dengan para pemimpin Indonesia, lalu bergerak menuju kemerdekaan.
Farabi Fakih (FF): Dari perspektif Amerika Serikat, sejauh yang saya pahami, setelah perang semuanya berubah. Eropa berubah dan keseimbangan kekuatan internasional juga berubah. Amerika Serikat kemudian segera menyadari bahwa ancaman dan musuh terbesar pada saat itu adalah Uni Soviet. Kita bisa melihat bahwa pada 1947, Doktrin Truman dan kebijakan containment mulai dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, pada 1948 dan 1949, ada Marshall Plan.
Dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat berusaha membendung komunisme, terutama agar pengaruh Uni Soviet tidak meluas ke selatan, khususnya ke Asia. Saya kira pukulan besar terjadi pada 1949 ketika kaum komunis Tiongkok mengambil alih kekuasaan dan kaum nasionalis terusir ke Taiwan.
Hal itu membuat Amerika Serikat sangat cemas terhadap apa yang terjadi di Madiun pada 1948 dan melihat bahwa pada saat itu tidak ada banyak alternatif. Namun, saya kira Amerika Serikat sendiri belum tahu apakah wilayah Hindia Belanda akan tetap menjadi satu negara atau justru terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Belakangan, Amerika Serikat akan menguji gagasan ini melalui keterlibatannya dalam pemberontakan regional. Mereka melihat bahwa Jakarta terlalu tersentralisasi, sementara kaum komunis semakin kuat, sehingga mereka mendukung pemerintahan-pemerintahan regional. Tetapi itu terjadi kemudian.
Secara umum, dari perspektif Amerika Serikat, alasan mereka kemudian mendorong Belanda adalah karena perubahan kebijakan internasional. Amerika Serikat tiba-tiba menyadari bahwa mereka adalah pemenang perang dan karena itu telah menjadi kekuatan dominan dalam politik internasional.
DD: Indonesia pada titik ini mengakhiri kekuasaan kolonial secara langsung. Namun, hal itu baru terjadi setelah satu upaya terakhir untuk melakukan kudeta kolonial berhasil dipatahkan. Kudeta tersebut diorganisasi oleh Raymond Westerling, yang mungkin diingat oleh para pendengar dari pembahasan kita sebelumnya. Ia adalah perwira militer Belanda yang memimpin pembantaian brutal dalam operasi kontra-pemberontakan di Sulawesi Selatan selama Revolusi.
Namun, bahkan setelah mengamankan kedaulatan politiknya, Indonesia belum terbebas dari neokolonialisme. Perjanjian dengan Belanda, secara mengejutkan, membuat Indonesia bertanggung jawab menanggung seluruh utang kolonial Hindia Belanda. Dengan kata lain, Indonesia harus membayar penjajah untuk kemerdekaannya, sebagaimana Haiti pernah dipaksa membayar kompensasi kepada Prancis untuk kemerdekaannya.
Padahal, para penjajah tersebut telah memperkaya diri melalui berabad-abad penjarahan kolonial. Selain itu, para kapitalis Belanda tetap mempertahankan konsesi-konsesi ekonomi yang menguntungkan dan sebelumnya mereka kuasai di bawah kekuasaan kolonial. Dengan demikian, kekuatan ekonomi Belanda atas berbagai enklave ekonomi kolonial tetap bertahan.
Situasi politiknya juga cukup rumit. Selama beberapa tahun pertama, Indonesia secara teknis masih menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara. Namun, uni tersebut kemudian dibubarkan oleh Indonesia.
Intinya, kemerdekaan tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama, Republik Indonesia juga mulai memperluas kekuasaannya sendiri yang dalam beberapa hal menyerupai kekuasaan kolonial atas berbagai masyarakat yang mungkin memandang Jakarta sama jauhnya dan sama asingnya dengan Den Haag. Sementara itu, negara baru ini berusaha membangun bahasa bersama. Bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, menjadi salah satu landasan bagi pembentukan identitas bersama tersebut.
Seperti apa situasi ketika Republik Indonesia yang berdaulat mulai berdiri pada awal 1950-an? Negara dan masyarakat seperti apa yang muncul dari Revolusi? Apa yang telah dilakukan kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, perjuangan bersenjata, dan berbagai perang saudara terhadap pembentukan negara dan masyarakat baru ini? Pertama, jika kita melihat Persetujuan Meja Bundar, Indonesia pada awalnya diakui sebagai Republik Indonesia Serikat.
FF: Nama itu sebenarnya sangat indah, jika kita tidak melihatnya dari perspektif nasionalis. Pada waktu itu Indonesia memang terbagi ke dalam beberapa negara, dan Republik Indonesia hanyalah salah satu negara di antara negara-negara tersebut.
Namun, beberapa bulan kemudian, karena nasionalisme Indonesia memiliki karakter yang sangat unik, Republik Indonesia menyatakan bahwa bentuk negara tersebut bukanlah bentuk yang sah bagi Indonesia. Republik Indonesia dipertahankan sebagai negara kesatuan di kepulauan ini, sementara struktur lainnya dianggap sebagai warisan struktur Hindia Belanda.
Kemudian kita melihat bahwa negara tersebut kembali menjadi negara Indonesia yang kesatuan, menyerupai Hindia Belanda. Setelah itu, Republik menjadi kekuatan tertinggi di seluruh kepulauan. Kita memiliki satu pemerintahan yang tersentralisasi, satu militer, satu kepolisian, dan satu birokrasi yang semuanya dikendalikan dari Jakarta.
Kita juga membentuk partai-partai politik di seluruh Indonesia. Partai-partai tersebut memiliki cabang di hampir semua wilayah Indonesia. Sebagai contoh, pada masa itu PKI memiliki cabang di banyak, bahkan hampir seluruh, wilayah di Indonesia. Jadi, ini merupakan negara yang sangat tersentralisasi. Meskipun kemudian orang mulai berpikir bahwa memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Jakarta akan menciptakan masalah bagi daerah, langkah berikutnya adalah konsolidasi seluruh kekuasaan tersebut.
Menurut saya, inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan utama dalam politik Indonesia pada 1950-an. Ada begitu banyak ideologi dan gagasan yang saling bersaing mengenai apa sebenarnya Indonesia itu, bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam ranah kebudayaan.
Orang mulai mempertanyakan, misalnya, apa yang disebut sebagai kebudayaan Indonesia. Apakah Indonesia memiliki satu kebudayaan tunggal? Di sisi lain, negara mulai semakin tersentralisasi. Terutama militer dan birokrasi semakin kuat. Akhirnya, masyarakat di berbagai daerah mulai melihat Jakarta sebagai sumber kekuasaan dan sumber daya.
RS: Seperti yang dijelaskan Made, di satu sisi ada Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Namun, bukan hanya itu. Konferensi tersebut juga menghasilkan konstitusi Indonesia pada periode 1950-an. Konstitusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi liberal.
Konstitusi tersebut terutama bertujuan membatasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat posisi individu. Namun, mungkin yang paling penting bagi Belanda adalah jaminan terhadap hak milik. Jadi, konstitusi tersebut menjadi dasar bagi Republik Indonesia Serikat sekaligus bagi Uni Indonesia-Belanda. Dari konstitusi itu muncul beberapa konsekuensi. Pertama, kontrol ekonomi Belanda atas Indonesia tetap bertahan setelah kemerdekaan. Pada 1953, misalnya, sebagian besar perekonomian Indonesia masih berada di bawah kendali lima perusahaan multinasional besar Belanda.
Sekitar 70 persen keuntungan ekonomi Indonesia masih mengalir ke Belanda. Jadi, pada dasarnya Indonesia masih merupakan ekonomi kolonial. Kelima perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, termasuk kelompok perbankan yang juga mengendalikan sektor perkebunan. Mereka terus mengendalikan bagian besar dari ekonomi ekspor Indonesia sampai 1957, ketika aset-aset Belanda diambil alih oleh negara Indonesia.
Hal lain yang penting adalah bahwa pada dasarnya terdapat dua negara: Republik Indonesia dan negara federal Indonesia yang berada di bawah pengaruh Belanda. Keduanya harus digabungkan secara bertahap. Pada 1950-an, berbagai lembaga tersebut harus diintegrasikan. Ada dua bank sentral, dua kementerian untuk hampir setiap urusan, dan berbagai institusi lain yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
Semua itu harus diintegrasikan, termasuk pertanyaan besar mengenai posisi tentara kolonial. Inilah salah satu latar belakang munculnya pemberontakan APRA dan upaya Raymond Westerling untuk membunuh Sukarno serta para pemimpin Republik. Sebagian anggota tentara kolonial merasa diperlakukan sangat buruk oleh pemerintah Belanda karena mereka harus menerima integrasi ke dalam tentara Indonesia. Mereka tidak menginginkan integrasi tersebut.
Masalahnya jelas. Ada dua tentara yang sebelumnya saling berperang, tetapi sekarang mereka harus diintegrasikan menjadi satu tentara nasional. Karena itu, ada banyak persoalan dalam menggabungkan dua kekuatan yang sebelumnya merupakan pihak yang saling bermusuhan. Terakhir, dalam konteks masyarakat, Konstitusi 1950 yang muncul dari proses Meja Bundar menciptakan masyarakat liberal. Artinya, bentuk konstitusinya berbeda dari konstitusi pada masa Revolusi.
Dalam periode baru ini, posisi presiden menjadi semakin lemah. Posisi perdana menteri justru menjadi bagian paling penting dalam pemerintahan. Pada saat yang sama, berbagai partai politik tetap bertahan. Yang tidak bertahan adalah negara-negara bagian yang dibentuk Belanda selama 1940-an. Dalam waktu kurang dari satu tahun, seluruh negara bagian tersebut setuju untuk bergabung kembali ke dalam Republik.
Pada 17 Januari 1950, seluruh negara federal di luar Republik telah bergabung. Namun, tidak semua orang menyetujuinya. Di Indonesia Timur, Negara Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Namun, sebagian masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Maluku Kristen, memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Belanda. Mereka kemudian membentuk republik baru yang disebut Republik Maluku Selatan. Karena itu, gerakan tersebut kemudian harus dihadapi melalui kekuatan militer Indonesia.
Pulau-pulau tersebut, terutama Ambon, termasuk wilayah pertama yang dikolonisasi. Ambon merupakan salah satu wilayah pertama yang dikuasai VOC. Yang lebih penting, masyarakat Ambon memiliki posisi yang sangat sentral dalam tentara kolonial. Banyak orang Ambon menjadi tentara dalam tentara kolonial. Terutama di kalangan orang Ambon Kristen, terdapat loyalitas yang sangat kuat kepada Kerajaan Belanda. Masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara juga memiliki sentimen yang lebih pro-Belanda dibandingkan dengan sejumlah wilayah lainnya. Karena itu, sebagian masyarakat Maluku, terutama orang-orang Maluku Kristen yang memiliki hubungan kuat dengan tentara kolonial, mendukung Belanda. Tentu saja, ini tidak berarti seluruh orang Maluku mendukung Belanda.
Bahkan, cukup banyak orang Maluku memperoleh kewarganegaraan Belanda melalui posisi mereka dalam tentara kolonial. Karena itu, pada 1950-an banyak orang Maluku mulai bermigrasi ke Belanda. Sebagian besar masyarakat Indonesia di Belanda berasal dari komunitas Maluku, dan hal tersebut berkaitan erat dengan peran mereka dalam tentara kolonial.
Menariknya, seluruh cerita ini bermula dari perebutan Kepulauan Rempah-rempah.
MS: Ya. Ambon merupakan salah satu kota tertua yang dikuasai oleh kekuatan Eropa, yaitu Portugis. Ketika VOC datang, mereka mengambil alih kota tersebut dari Portugis. Karena itu, pada masa berikutnya Ambon menjadi salah satu pemasok terbesar tentara bagi Belanda.
Saya kira itu merupakan poin yang sangat penting dari apa yang tadi disampaikan Abi mengenai Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara merupakan pembaruan dari Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keduanya pada dasarnya dibentuk melalui penunjukan, bukan melalui pemilihan. Ini penting dicatat karena ketika nanti kita membahas Demokrasi Terpimpin, kita akan membahas Konstituante. Jadi, saya senang Abi menyinggung hal tersebut.
Saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai PKI. Pada 1948, PKI telah dihancurkan. Namun, pada 1949 dan 1950, kita mulai melihat munculnya generasi baru kepemimpinan PKI. Mereka mulai membangun kembali organisasi dan menyusun strategi untuk mengambil alih kepemimpinan partai.
Bahkan, pada 1951 terjadi perpindahan kekuasaan yang relatif mulus dari generasi lama PKI, yang pada saat itu sudah sangat lemah, kepada generasi baru. Salah satu tokoh generasi lama tersebut adalah Tan Ling Djie. Seperti yang Anda perhatikan, nama itu merupakan nama Tionghoa.
Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya untuk menjauhkan PKI dari anggapan bahwa partai tersebut telah diambil alih oleh Tiongkok atau dipengaruhi oleh Partai Komunis Tiongkok pada 1949. Bagaimanapun, saya ingin menegaskan bahwa PKI juga berada di latar belakang perkembangan politik pada masa ini. Memang masih sangat kecil, tetapi mereka mulai mengambil alih kepemimpinan. Generasi baru mulai mengambil alih kepemimpinan partai.
Jika kita melihat hubungan negara dan masyarakat pada masa ini, seperti yang dikatakan Abi, pada akhirnya negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda merupakan pihak yang paling banyak kehilangan kekuasaan.
FF: Banyak pendukung Belanda berasal dari kalangan aristokrasi. Hanya ada satu aristokrasi yang bertahan, yaitu tempat saya tinggal sekarang, Yogyakarta. Di Solo, misalnya, kalangan aristokrasi cenderung berpihak kepada Belanda, dan kaum nasionalis menghancurkan posisi mereka. Hal serupa juga terjadi pada banyak aristokrasi di luar Jawa.
Hindia Belanda juga membentuk segmen masyarakat Kristen yang kemudian banyak mengisi birokrasi, terutama di Jawa dan Sumatra. Orang-orang Kristen tersebut menjadi tulang punggung tentara kolonial, KNIL, terutama dari Ambon dan sebagian dari Minahasa.
Namun, kasus Ambon sangat unik. Banyak dari mereka tidak hanya bergabung dengan tentara, tetapi juga menjadi guru dan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu menciptakan ikatan yang sangat kuat antara masyarakat Ambon dan Belanda. Ikatan tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi besar. Setelah Konferensi Meja Bundar, mereka memiliki pilihan untuk bergabung dengan Belanda, yang berarti pindah dan tinggal di Belanda.
Kita kemudian melihat diaspora Maluku yang cukup besar di Belanda. Namun, apa arti migrasi tersebut bagi masyarakat di kepulauan Maluku, khususnya Kepulauan Ambon yang terdiri atas Ambon, Seram, Haruku, Saparua, dan pulau-pulau lainnya?
Terjadi brain drain di kalangan masyarakat Kristen karena masyarakat di sana terbagi ke dalam dua kelompok. Salah satunya adalah masyarakat Muslim. Saya tidak ingin mengatakan mereka sepenuhnya anti-Belanda, tetapi hubungan mereka dengan pemerintahan kolonial memang berbeda.
Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian yang sama kepada masyarakat Muslim dibandingkan dengan masyarakat Kristen. Pendidikan lebih banyak berkembang di wilayah-wilayah Kristen daripada di wilayah Muslim. Akibatnya, masyarakat Muslim tetap relatif miskin dan kurang berpendidikan. Sementara itu, masyarakat Kristen menjadi tentara dan guru. Ketika orang-orang Kristen yang berpendidikan kemudian pindah ke Belanda, terjadi brain drain yang sangat besar.
Pulau-pulau tersebut kemudian ditinggalkan dengan lebih sedikit orang Kristen yang berpendidikan. Pada saat yang sama, saya menyebut proses berikutnya sebagai proses emansipasi masyarakat Muslim Ambon.
Sejak 1950-an, sebagian dari mereka mulai memasuki militer dan akademi-akademi militer baru di Republik. Sebagian lainnya menjadi birokrat. Hal-hal yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka sekarang menjadi terbuka. Sementara itu, posisi masyarakat Kristen di sisi lain mulai menurun karena banyak orang yang berpendidikan telah pergi.
Saya kira sejak 1970-an hampir tidak ada lagi orang Ambon Kristen yang menjadi menteri dalam pemerintahan Republik. Karena itu, setelah beberapa waktu, masyarakat Muslim menjadi semakin agresif karena mereka melihat adanya peluang yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka.
Masyarakat Kristen merasa mereka semakin tersisih. Setelah runtuhnya Orde Baru, ketegangan tersebut meledak menjadi salah satu bentuk kekerasan komunal terburuk di Indonesia.
Saya kira banyak daerah di Indonesia masih mengalami persoalan semacam ini. Kekuatan lama dan kekuatan baru, masyarakat lama dan masyarakat baru, bertabrakan satu sama lain. Ini kemudian menjadi persoalan yang terus berulang dalam sejarah Indonesia.
DD: Kita tentu akan membahas hal tersebut secara lebih mendalam dalam episode terakhir seri ini. Namun, saya kira kita perlu berhenti sejenak untuk mencatat bahwa Belanda sampai sekarang belum benar-benar berhadapan dengan warisan kolonialismenya, yakni warisan dari menjalankan salah satu imperium kolonial terbesar di dunia. Mereka juga belum memberikan reparasi yang berarti atas berabad-abad penjarahan yang turut menjadikan Belanda sebagai negara kaya seperti sekarang.
Saya pernah melihat sebuah jajak pendapat beberapa tahun lalu yang menemukan bahwa sekitar separuh masyarakat Belanda bangga terhadap sejarah kolonial mereka. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa bekas kekuatan kolonial lainnya.
Namun, tentu saja, bukan hanya kolonialisme Belanda yang membentuk sejarah Belanda. Kemerdekaan Indonesia juga turut membentuk sejarah tersebut, antara lain melalui perpindahan besar-besaran orang Indo, orang Ambon seperti yang baru saja kita bahas, dan orang-orang Belanda dari masa kolonial ke Belanda.
Salah satu hal yang menurut saya cukup mengejutkan adalah bahwa politisi sayap kanan Geert Wilders memiliki latar belakang Indo.
Untuk waktu yang sangat lama, Belanda mempertahankan citra dirinya sebagai negara liberal yang seolah-olah tidak ternoda, meskipun memiliki sejarah kolonial dan sejarah sebagai salah satu negara utama dalam perdagangan budak dunia.
RS: Selama waktu yang lama, mereka memang terlindung dari persoalan tersebut. Saya kira salah satu alasannya adalah secara politik sangat sulit bagi Belanda untuk membicarakan periode ini karena posisi penting orang-orang dari Hindia Belanda dalam politik Belanda. Sebagian besar orang Indo, terutama kalangan elite dari Hindia Belanda, tinggal di Den Haag dan pusat politik Belanda. Banyak elite Belanda menjadi elite karena hubungan mereka dengan Indonesia. Sumber kekayaan mereka berasal dari ekonomi kolonial. Hal itu mencakup banyak orang yang bekerja dalam pemerintahan kolonial maupun bagian dari elite masyarakat Belanda.
Penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kolonial pada dasarnya dikuasai oleh sekitar 124 keluarga Belanda. Jadi, ini merupakan kelompok elite yang sangat kecil. Banyak di antara mereka tinggal di Den Haag atau berada di pusat politik Belanda. Itu merupakan salah satu faktor penting. Faktor kedua adalah para veteran. Para veteran Belanda, termasuk veteran tentara kolonial yang kemudian pindah ke Belanda, menjadi kelompok politik yang sangat kuat dalam politik Belanda. Situasi itu membuat partai-partai politik Belanda sulit membicarakan masa lalu kolonial dengan cara yang tidak sejalan dengan pandangan para veteran tersebut.
Belakangan, terutama karena banyak veteran meninggal sejak sekitar 2010 dan seterusnya, mulai terjadi perubahan. Menurut saya, sekarang kita sedang memasuki periode dekolonisasi di Belanda. Perubahan itu memang sangat terlambat, sekitar tujuh puluh tahun setelah peristiwa tersebut. Namun, misalnya, sekarang telah dilakukan penelitian besar mengenai Revolusi Indonesia yang kemudian mendorong Raja Belanda menyampaikan permintaan maaf atas kolonialisme Belanda. Sekarang juga ada penelitian yang sangat kuat mengenai perbudakan, meskipun sebagian besar masih berfokus pada peran Belanda dalam perdagangan budak di kawasan Atlantik.
Jadi, ada perubahan. Namun, seperti yang Anda katakan, Dan, perubahan itu datang sangat terlambat. Selama waktu yang lama, Belanda hidup dalam semacam mitos mengenai dirinya sebagai masyarakat liberal yang kecil. Menurut saya, sekarang mereka mulai menghadapi masa lalu tersebut. Prosesnya masih berlangsung, sehingga kita belum tahu akan berkembang ke arah mana. Namun, ada beberapa hal yang telah memengaruhi perubahan tersebut.
Pertama adalah kasus pembantaian Rawagede di Jawa, yang menghasilkan restitusi. Keturunan penduduk desa Rawagede yang dibantai oleh tentara Belanda memperoleh restitusi dari negara Belanda. Kasus tersebut kemudian membuat pemerintah Belanda, alih-alih memberikan restitusi besar kepada banyak desa, memilih menyediakan dana untuk penelitian mengenai periode Revolusi guna menghitung berapa banyak orang yang dibunuh oleh tentara Belanda. Kedua, gerakan Black Lives Matter juga memberikan dorongan. Hal itu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan perhatian terhadap peran Belanda dalam perdagangan budak Atlantik, yang sekarang sedang dikaji lebih luas.
Menurut saya, pembahasan mengenai perbudakan nantinya juga dapat mencakup perbudakan di Indonesia. Hal itu mungkin pada akhirnya dapat mengarah pada restitusi.
Aspek lainnya adalah bahwa Belanda sekarang menjadi salah satu pelopor dalam mengembalikan benda-benda warisan budaya Indonesia ke Indonesia. Beberapa benda warisan budaya telah dikembalikan. Untuk waktu yang sangat lama, hal semacam itu tidak terjadi. Namun, sekarang banyak hal berlangsung di Belanda sebagai bagian dari upaya mereka menghadapi gerakan dekolonial. Meski demikian, masih ada titik buta, terutama jika kita berbicara mengenai sejarah intelektual Belanda. Ketika orang Belanda menulis sejarah Pencerahan, sejarah modernisasi, dan sejarah modernitas mereka sendiri, terdapat kesenjangan besar.
Ketika mereka berbicara mengenai Pencerahan, modernisasi, dan sejarah modernitas mereka sendiri, mereka sangat bangga atas partisipasi dan kontribusi Belanda terhadap munculnya Pencerahan, misalnya melalui Spinoza. Kemudian ada pula para seniman pada masa Golden Age. Jika Anda pergi ke museum yang tepat, Anda akan melihat Rembrandt, Vermeer, dan berbagai representasi budaya lainnya. Semua representasi tersebut sangat terpisah dari cara mereka membicarakan kolonialisme. Pada dasarnya, mereka tidak menghubungkan kedua dunia tersebut.
MS: Saya kira di situlah akar persoalan Belanda. Sampai belakangan ini, baru mulai muncul seruan dari kalangan sarjana Belanda agar Pencerahan Belanda dibahas secara berdampingan dengan kolonialisme. Sebelumnya, kedua hal tersebut diperlakukan sebagai dua persoalan yang terpisah.
Saya ingin melihat persoalan ini dari perspektif Indonesia. Belanda telah berada di sini selama berabad-abad dan kemudian menciptakan semacam…
FF: Ya, ada begitu banyak penderitaan yang dialami masyarakat di kepulauan ini ketika berhadapan dengan Belanda. Namun, setelah mereka pergi, hampir tidak ada orang yang memikirkan mereka lagi. Kita tidak berbicara bahasa Belanda. Kita juga tidak memiliki hubungan ekonomi yang besar dengan Belanda.
Ketika pada 1980-an dan 1990-an mereka membentuk IGGI, International Governmental Group on Indonesia, untuk membantu Indonesia berkembang, kerja sama itu akhirnya runtuh setelah sekitar sepuluh tahun.
Setelah itu, tidak banyak lagi yang dapat dilakukan Belanda terhadap Indonesia.
Jika kita tidak pernah dijajah Belanda, hampir tidak ada yang tersisa dalam ingatan masyarakat Indonesia mengenai Belanda selain kenyataan bahwa mereka pernah menjadi penjajah selama berabad-abad. Namun, dalam ingatan masyarakat, terutama mengenai masa Revolusi, Belanda kembali hadir sebagai pihak yang berhadapan dengan Indonesia. Banyak orang pada masa itu melihat orang-orang Belanda sebagai bagian dari kelompok orang kulit putih, dan karena itu imajinasi tentang pertentangan dengan orang kulit putih juga ikut terbentuk. Imajinasi semacam itu masih hidup sampai sekarang.
Sungguh menarik bahwa dalam hal pembelajaran bahasa asing, tidak banyak orang Indonesia yang tertarik mempelajari bahasa Belanda, kecuali mereka yang ingin membaca arsip kolonial. Di luar itu, minat terhadap bahasa Belanda relatif kecil. Jadi, cukup menakjubkan melihat betapa cepatnya Belanda menghilang dari ingatan masyarakat yang pernah hidup di kepulauan ini.
Demokrasi Parlementer dan Kebangkitan PKI
DD: Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan pada Agustus 1950, lanskap politik negara baru ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang sebelumnya membentuk perjuangan kemerdekaan. Seperti yang telah kita bahas, kekuatan-kekuatan tersebut pernah terlibat dalam konflik yang sangat keras dalam perebutan arah dan tujuan perjuangan kemerdekaan. Ada kaum nasionalis Sukarno di sekitar PNI atau Partai Nasional Indonesia. Ada pula Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selain itu, ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang jauh lebih kecil tetapi tetap berpengaruh, yang dipimpin Sutan Sjahrir. Ada dua organisasi politik Islam utama. Pertama, NU atau Nahdlatul Ulama yang berbasis di pedesaan. Kedua, Masyumi yang lebih banyak didukung kalangan pedagang dan kelompok Muslim modernis perkotaan. Tentu saja, ada pula militer, yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana keseimbangan kekuatan di antara berbagai partai, organisasi, dan institusi tersebut pada tahun-tahun pertama Indonesia sebagai negara merdeka?
MS: Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki periode demokrasi parlementer. Namun, sistem politiknya sangat terfragmentasi. Ada beberapa kekuatan politik utama yang bersaing memperebutkan kekuasaan, tetapi tidak ada satu pun yang cukup kuat untuk mendominasi yang lain. Di tengah situasi itu berdiri Sukarno, yang menjabat sebagai presiden, tetapi pada awalnya beroperasi dalam sistem parlementer dan tidak menjalankan pemerintahan secara langsung. Kita harus memahami bahwa sejak 1945 hingga 1959, Indonesia sebenarnya tidak diperintah secara langsung oleh Sukarno sebagai presiden. Pemerintahan dijalankan oleh para perdana menteri. Saya menghitung ada sebelas perdana menteri yang memerintah Indonesia. Jadi, pemerintahan pada masa itu dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya.
Kalau kita melihat keseimbangan kekuatan politik, ada beberapa kekuatan besar. Pertama, PNI, Partai Nasional Indonesia, partai nasionalis terbesar. Basis dukungannya banyak berasal dari kelas birokrasi Jawa, administrator tingkat bawah, guru, serta kaum nasionalis perkotaan yang memiliki hubungan dengan aparatur negara. Mereka mendukung visi Sukarno tentang negara nasionalis yang kuat, tetapi bersifat sekuler. Kemudian ada politik Islam yang terbagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah Masyumi, partai Islam modernis. Basis dukungannya berasal dari intelektual Muslim modernis, pedagang dan saudagar, serta elite dari luar Jawa, seperti di Sumatra dan Sulawesi. Kita akan membahas hal ini ketika nanti membicarakan gerakan separatis.
Kelompok kedua adalah organisasi Muslim tradisionalis, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama. Basisnya berada di pedesaan, terutama di kalangan ulama, jaringan pesantren, dan komunitas Muslim tradisional Jawa. Kemudian ada PKI. Partai ini bangkit kembali dan berkembang menjadi organisasi massa yang besar, bahkan kemudian menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Selanjutnya ada Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin Sutan Sjahrir, dengan basis di kalangan intelektual berpendidikan Barat, teknokrat, dan profesional perkotaan. Mereka mendukung demokrasi parlementer, perencanaan ekonomi, dan politik yang menentang otoritarianisme.
Kekuatan terakhir, yang juga sangat penting dalam pembahasan kita, adalah Tentara Nasional Indonesia. TNI merupakan kekuatan lain yang muncul dari perjuangan revolusioner. Mereka memiliki struktur komando regional yang kuat, otoritas politik yang relatif otonom, dan pada dasarnya tidak terlalu mempercayai politisi sipil. Karena itu, militer menjadi pusat kekuatan yang independen dan mampu melakukan intervensi dalam politik nasional. Menurut saya, kita juga perlu mengingat bahwa periode 1949 hingga 1959 merupakan masa yang sangat penting bagi Indonesia dan ikut menentukan arah perkembangan Indonesia selanjutnya. Ini merupakan periode yang sering disebut sebagai demokrasi konstitusional.
FF: Saya kira banyak sarjana pada masa itu sepakat bahwa ini merupakan suatu bentuk demokrasi. Ada banyak partai politik yang berfungsi, mewakili konstituen masing-masing, dan bersaing memperebutkan kekuasaan. Satu hal yang tidak mereka miliki adalah stabilitas. Pada saat itu, Indonesia juga merupakan negara yang masih sangat baru dan sedang membangun kelas birokrasi. Ada orang-orang yang memikirkan masa depan dan bagaimana membangun negara ini. Sebagian ilmuwan politik menyebutnya sebagai persaingan antara solidarity makers dan administrator class.
Administrator class adalah orang-orang yang berpikir secara teknokratis dan birokratis. Sementara itu, solidarity makers adalah mereka yang berpikir berdasarkan ideologi. Ada orang-orang yang mendasarkan pandangannya pada Islamisme, misalnya di Masyumi dan kemudian di Nahdlatul Ulama, yang sebelumnya merupakan bagian dari Masyumi. Kemudian mereka berpisah. Ada pula orang-orang di Partai Nasionalis dan Partai Komunis. Mereka merupakan solidarity makers yang cenderung menyukai rapat umum dan mobilisasi massa dalam jumlah besar. Namun, ada pula kelompok lain yang cukup berpengaruh, misalnya di sekitar PSI. Mereka lebih banyak memikirkan masa depan Indonesia, bagaimana memodernisasi negara, jalan pembangunan seperti apa yang harus ditempuh, serta industri manufaktur seperti apa yang perlu dibangun.
Jadi, ada pula persaingan kelas di antara kelompok-kelompok tersebut. Pada saat yang sama, ada banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan konstitusi. Indonesia hanya memiliki konstitusi sementara. Bahkan sampai sekarang, konstitusi sementara itu masih menjadi bagian dari pembicaraan. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian mengalami beberapa amendemen. Namun, sekarang ada pembicaraan untuk kembali ke bentuk aslinya, yang lebih tersentralisasi dan menempatkan kekuasaan pada satu kepemimpinan yang kuat. Menurut saya, titik balik periode ini adalah ketika kita gagal membentuk konstitusi baru.
Setelah itu, muncul banyak persoalan karena perbedaan ideologi yang sangat besar dan kegagalan dalam mengelola berbagai persoalan pemerintahan. Kegagalan membangun birokrasi yang efektif kemudian ikut menghasilkan pemberontakan-pemberontakan regional. Namun, untuk memberikan penghargaan terhadap periode ini, sepuluh tahun demokrasi konstitusional merupakan masa yang sangat menarik, sama seperti periode Revolusi. Pada masa ini, kita berusaha menemukan identitas sebagai sebuah bangsa.
Kita juga berusaha membangun negara. Memang, sistem tersebut akhirnya gagal. Namun, dari situ muncul perkembangan sejarah berikutnya yang kemudian mengarah pada semakin besarnya peran militer. Jadi, jika dilihat secara historis, periode demokrasi konstitusional ini sering dipandang sebagai periode yang gagal.
RS: Pandangan itu muncul karena dalam kurun tujuh tahun, dari 1950 hingga 1957, terdapat tujuh pemerintahan. Jadi, praktis setiap tahun terjadi pergantian pemerintahan. Kemudian muncul anggapan bahwa perekonomian berjalan buruk dan gagal menyediakan pembangunan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Namun, jika kita melihat datanya, perekonomian Indonesia justru tumbuh sekitar lima persen per tahun sepanjang periode tersebut. Ekspor juga tetap kuat, terutama pada periode awal.
Selama Perang Korea, bahkan terjadi peningkatan ekspor dari Indonesia. Perekonomian relatif stabil, meskipun ada berbagai klaim bahwa situasinya buruk. Jadi, jika kita melihat periode ini melalui perspektif revisionis, sebenarnya periode tersebut tidak seburuk yang selama ini digambarkan. Yang terjadi adalah Sukarno dan militer memiliki visi lain mengenai bagaimana Indonesia seharusnya dijalankan. Pandangan bahwa periode tersebut merupakan sebuah kegagalan sebenarnya merupakan hasil dari cara historiografi Indonesia menulis periode itu. Karena itu, tahun 1950-an kemudian dipandang sebagai periode keruntuhan tatanan tersebut.
Padahal, situasi pada masa itu jauh lebih teratur dibandingkan periode Demokrasi Terpimpin. Dalam banyak hal, fondasi negara justru sedang dibangun pada periode ini. Namun, pada 1957 terjadi sesuatu yang sangat penting, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, yaitu pengambilalihan aset-aset Belanda di Indonesia. Pada awalnya, pengambilalihan tersebut dilakukan oleh serikat-serikat pekerja, banyak di antaranya memiliki hubungan dengan PKI. Setelah itu, aset-aset tersebut segera diambil alih oleh militer. Akibatnya, terjadi perubahan dalam kekuatan militer setelah 1957 karena mereka mengambil alih perekonomian yang sebelumnya dikendalikan Belanda. Banyak perwira militer kemudian menjadi administrator di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dimiliki Belanda dan telah dinasionalisasi.
Hal ini menjadi semacam jalan menuju bentuk negara baru yang kemudian didukung oleh militer, PKI, dan Sukarno. Inilah yang kemudian menjadi negara Demokrasi Terpimpin. Namun, jika pengambilalihan aset-aset tersebut tidak terjadi, saya kira demokrasi parlementer mungkin akan terus berjalan. Tidak ada persoalan besar dalam perekonomian yang dengan sendirinya akan menyebabkan sistem tersebut runtuh. Jadi, persoalannya bukan persoalan ekonomi. Ini merupakan keputusan politik yang dibuat oleh beberapa bagian dari negara, terutama militer dan Sukarno.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
DD: Bagaimana secara khusus PKI bangkit kembali pada periode ini, setelah mengalami kekalahan yang tampaknya menentukan dalam Revolusi dan Peristiwa Madiun 1948? Bagaimana mereka dapat bangkit begitu cepat? Bagaimana mereka membangun kekuatan di tingkat akar rumput sebagai partai dan melalui organisasi-organisasi pendukung buruh, petani, pemuda, dan perempuan? Bagaimana mereka membangun pengaruh melalui pemerintahan, melalui aliansi dengan Sukarno, bahkan melalui sebagian unsur angkatan bersenjata yang pada dasarnya bersikap bermusuhan terhadap mereka, terutama Angkatan Udara? Apa strategi PKI dan bagaimana mereka dapat menjalankannya dengan begitu efektif pada tahun-tahun tersebut, tidak lama setelah kekalahan mereka pada 1948? Yang menarik, dalam periode ini PKI tampaknya merupakan salah satu dari sedikit partai komunis di Asia Tenggara yang berusaha merebut kekuasaan melalui sistem parlementer dengan bekerja sama dengan kepemimpinan nasionalis nonkomunis.
MS: Pada 1950-an dan 1960-an, para pemimpin utama PKI seperti Aidit, Lukman, Sudisman, dan Nyoto merupakan generasi baru kepemimpinan PKI. Nama lengkap Aidit adalah Dipa Nusantara Aidit. Mereka merupakan generasi baru dan sangat berbeda dari generasi pemimpin PKI sebelumnya. Berbeda dengan pemimpin nasionalis seperti Sutan Sjahrir, Hatta, atau bahkan Amir Sjarifuddin, maupun tokoh-tokoh komunis generasi awal seperti Semaoen, Darsono, dan Tan Malaka, yang banyak pergi ke luar negeri untuk belajar atau hidup dalam pengasingan, generasi baru pemimpin PKI hampir semuanya berasal dari Indonesia. Mereka bergerak dari daerah pedesaan menuju kota-kota kolonial utama. Di sana mereka bertemu dengan gagasan-gagasan baru dan para mentor yang berpengaruh. Aidit dan Lukman, misalnya, mendapat bimbingan dari Amir Sjarifuddin ketika mereka masih berada dalam gerakan bawah tanah PKI.
Akibatnya, pandangan politik mereka berakar kuat pada realitas lokal. Pandangan mereka lebih membumi, lebih berfokus pada Indonesia, dan tidak terlalu dibentuk oleh pengalaman di Eropa atau luar negeri. Ketika Indonesia memperoleh kedaulatan, Aidit dan Lukman kemudian muncul sebagai pemimpin. Mereka sebenarnya sudah menjadi bagian dari gerakan bawah tanah PKI. Ada kabar bahwa setelah Peristiwa Madiun mereka melarikan diri ke Vietnam. Namun, ada sarjana yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya hanya berada di Jakarta. Bagaimanapun, mereka kemudian kembali dan dengan cepat mengambil alih kepemimpinan, terutama dari generasi yang lebih tua seperti Tan Ling Djie, yang merupakan seorang Tionghoa-Indonesia.
Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. PKI pada saat itu bukan lagi PKI yang naif. Mereka telah melalui pengalaman 1926-1927 dan kemudian 1948 setelah Madiun. Jadi, PKI pada masa ini berbeda dengan PKI pada 1920-an yang penuh optimisme. Pada masa itu, mereka melihat perjuangan pembebasan dari kolonialisme sebagai sesuatu yang hampir pasti benar. Mereka memiliki optimisme seperti itu. Generasi baru PKI jauh lebih berhati-hati.
Ketika mereka kembali ke panggung politik, mereka menjalankan strategi yang sangat hati-hati. Namun, melalui strategi tersebut, pada pertengahan 1950-an mereka menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dalam pemilu nasional pertama Indonesia sebagai negara merdeka pada 1955, mereka memperoleh posisi keempat. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama dan salah satu pemilu paling demokratis yang pernah dimiliki Indonesia. Sistem seperti itu tidak terjadi lagi sampai 1999. Kemudian, dalam pemilihan daerah pada 1957, mereka berada di posisi kedua setelah Masyumi. Jadi, pertanyaannya adalah: bagaimana PKI dapat bangkit kembali dan mencapai hasil yang begitu besar? Jawabannya ada dua.
Pertama, dari sisi struktur dan organisasi. Mereka membangun apa yang disebut sebagai partai pelopor atau vanguard party. Pada awalnya, mereka membangun partai pelopor dan sangat berfokus pada perluasan jumlah anggota. Jumlah anggota inti mereka meningkat dari sekitar 7.000 pada 1952 menjadi 150.000 pada 1954. Kemudian mereka juga membangun partai massa. Apa yang dimaksud dengan partai massa? Ini adalah partai yang memobilisasi kelompok akar rumput yang beragam dan plural, tetapi tetap diarahkan oleh partai pelopor tersebut.
Di bawah struktur partai massa ini, mereka membangun hubungan dengan berbagai organisasi akar rumput, seperti SOBSI, yaitu Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ada pula BTI atau Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Beberapa pemimpin penting Gerwani adalah Sulami dan Umi Sardjono. Kemudian ada Lekra, organisasi kebudayaan yang aktif dalam gerakan penulis Afro-Asia dan menghubungkan politik kebudayaan Indonesia dengan perjuangan antikolonial global. Salah satu nama terpenting yang muncul dari Lekra adalah Pramoedya Ananta Toer, yang akan penting dalam pembahasan kita mengenai masa Orde Baru. Semua organisasi tersebut memiliki otonomi, tetapi berafiliasi dengan PKI.
Melalui organisasi-organisasi tersebut, partai mampu memobilisasi jutaan orang Indonesia dalam berbagai isu, seperti reforma agraria, hak-hak buruh, antiimperialisme, dan hak-hak perempuan. Pada awal 1960-an, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI dan PKI sendiri mengklaim memiliki hampir 15 juta orang yang terafiliasi. Mereka telah menjadi kekuatan politik yang mengakar kuat di desa-desa, pabrik, dan sekolah. Jadi, kita memiliki partai pelopor, partai massa, dan kemudian front persatuan.
Front persatuan ini merupakan aliansi politik dengan kekuatan-kekuatan nonkomunis, terutama dalam kerangka Nasakom Sukarno. Ini juga mencakup kerja sama dengan kaum nasionalis dan, dalam beberapa kesempatan, kelompok-kelompok Islam. Strategi tersebut berfungsi memperluas pengaruh PKI di dalam negara. Strategi ini juga mencegah PKI terisolasi dalam struktur politik. Jadi, itulah sisi organisasinya.
Lalu, bagaimana dengan strateginya? Struktur organisasi yang baru saja saya jelaskan sebenarnya mencerminkan filosofi dan strategi PKI yang lebih luas. Setelah belajar dari Madiun dan menghadapi kenyataan bahwa terdapat kekuatan antikomunis yang kuat dan sangat terlihat, PKI mengembangkan Marxisme-Leninisme yang diindonesiakan dan terinspirasi oleh Mao. Mao terkenal dengan proses sinifikasi atau vernakularisasi Marxisme-Leninisme.
Itulah yang dilakukan Aidit. Sejumlah sarjana juga berpendapat bahwa Aidit dan kepemimpinan PKI sangat dipengaruhi oleh Maoisme, terutama setelah perpecahan Sino-Soviet dan setelah Uni Soviet dianggap bergerak menuju revisionisme di bawah Khrushchev. Namun, PKI tidak sekadar menyalin prinsip-prinsip Maoisme.
Aidit sangat jelas bahwa PKI tidak akan menjadi sekadar proksi Soviet atau Tiongkok. Sebaliknya, PKI ingin menciptakan jalan Indonesia sendiri. Mereka mengambil inspirasi dari berbagai sumber untuk membentuk Marxisme-Leninisme yang diindonesiakan. Seperti apa bentuknya? Pertama, PKI mengambil jalan parlementer yang nonkekerasan menuju sosialisme, terutama setelah Madiun. Mereka percaya bahwa mobilisasi massa merupakan kunci untuk membawa sosialisme ke Indonesia. Mobilisasi massa dan front persatuan dijalankan melalui jalur legal dan politik parlementer, bukan melalui perjuangan bersenjata.
Inilah yang disebut sebagai jalan damai menuju sosialisme. Mereka membangun front persatuan di antara buruh, petani, dan organisasi pemuda yang telah saya sebutkan. Peran politik kaum tani juga sangat penting. Petani tidak ditempatkan sebagai kelompok sekunder setelah buruh. Selain itu, mobilisasi massa dilakukan melalui partisipasi dalam pemilu dan pembentukan aliansi lintas kelas dengan partai-partai politik lain dari berbagai spektrum politik. Mereka mengambil jalur parlementer dan menganggap aliansi dengan kaum nasionalis dan kelompok borjuis lainnya sebagai strategi yang penting. Selama kelompok-kelompok tersebut bersikap antiimperialis, mereka dapat menjadi sekutu.
Ini berbeda dari pandangan Marxis-Leninis tradisional yang menganggap aliansi dengan kaum borjuis tidak strategis. Posisi tersebut juga berbeda dari posisi PKI pada 1920-an. Karena itu, prioritas PKI pada masa ini lebih berkaitan dengan pembangunan bangsa daripada perjuangan kelas dalam pengertian yang sempit.
Mereka kemudian bekerja sama dengan rezim nasionalis Sukarno melalui dukungan terhadap Nasakom. Mereka juga percaya bahwa revolusi tidak dapat dilakukan secara langsung. Karena itu, tidak mengambil jalan perjuangan bersenjata merupakan hal yang sangat penting. Ini juga membedakan strategi mereka dari Tiongkok dan Vietnam. Mereka melihat revolusi sebagai jalan yang panjang dan strateginya adalah membangun kekuatan secara bertahap.
Pertama dengan membangun negara demokratis, kemudian sosialisme. Jadi, mereka mengambil jalan panjang dan nonbersenjata menuju negara demokratis terlebih dahulu, kemudian menuju sosialisme. Ada beberapa hal lain yang juga penting untuk diingat. Pertama, basis PKI secara historis berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
RS: Daerah-daerah tersebut memiliki tradisi yang lebih panjang dalam pemerintahan perkebunan kolonial dan tingkat kesadaran kelas yang lebih berkembang. Karena itu, daya tarik komunisme memang sudah lama ada di komunitas-komunitas pedesaan Jawa. Bahkan sampai sekarang, daya tarik terhadap partai-partai kiri, misalnya, masih lebih kuat di wilayah-wilayah yang pada 1950-an merupakan basis PKI. Dan jika kita kembali ke persoalan tadi, hal itu berkaitan dengan bagaimana Belanda menerapkan kapitalisme kolonial. Jika kita mengingat kembali Perang Jawa dan bahkan perang-perang suksesi sebelumnya, Jawa merupakan wilayah tempat Belanda pertama kali menerapkan pemerintahan kolonial kapitalis secara langsung.
Ekonomi perkebunan kolonial kemudian bertumpu di atas struktur feodalisme Jawa. Karena itu, ekonomi kolonial memiliki komponen kelas yang sangat kuat dalam masyarakat Jawa. Hal tersebut tidak berkembang dengan cara yang sama di Jawa Barat karena Jawa Barat sendiri, dalam pengertian tertentu, merupakan koloni Jawa Tengah. Jawa Barat dihuni oleh kelompok etnis yang berbeda, yaitu orang Sunda, dan mereka berada di bawah kendali orang Jawa. Komponen kelas di Jawa Barat kemudian berubah menjadi komponen keagamaan.
Jadi, jika di Jawa Tengah persoalannya berkembang menjadi persoalan berbasis kelas, di Jawa Barat persoalan tersebut berkembang menjadi persoalan agama. Banyak posisi antikolonial di Jawa Barat diambil oleh para haji dan tokoh-tokoh Islam. Karena itu, misalnya, di Jawa Barat berkembang Negara Islam Indonesia.
Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah yang jauh lebih didominasi oleh komunisme. Jadi, di satu sisi, terdapat faktor struktural yang menjelaskan mengapa PKI dapat terus bertahan karena memang terdapat basis sosial bagi gagasan tersebut. Ada sentimen yang kuat, terutama di Jawa.
Kedua, Sukarno cukup simpatik terhadap kaum komunis. Ia tidak pernah sepenuhnya menentang komunisme atau PKI. Setelah PKI menjadi pemenang keempat dalam pemilu, posisi mereka semakin penting. Kemudian, pada 1956, Sukarno pergi ke Tiongkok dan sangat terinspirasi oleh Mao serta program Great Leap Forward. Ia kembali ke Indonesia dan dalam beberapa hal mulai bergerak menuju Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks tersebut, Sukarno melihat PKI sebagai sekutu penting bagi bentuk negara yang ingin dibangunnya.
Jadi, selain militer, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa Sukarno mendukung dan sering kali menjadi patron bagi kepemimpinan PKI sampai ia tidak lagi dapat melakukan hal tersebut setelah 1965.
FF: Saya ingin membahas unsur etnis dalam partai-partai politik ini. Menurut saya, hal tersebut sangat terlihat jika kita mempelajari hasil pemilu dari waktu ke waktu. Dukungan terhadap PKI terutama berasal dari masyarakat Jawa. PKI tidak terlalu kuat di luar wilayah tersebut. Mereka kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta cukup kuat di Sumatra Utara karena besarnya populasi orang Jawa di sana yang sebelumnya bekerja sebagai buruh kontrak di berbagai perkebunan.
Karena itu, karakter kejawaan Partai Komunis Indonesia sangat menarik jika kita melihat hasil pemilu dari waktu ke waktu. Lawan terbesar mereka adalah PNI yang berafiliasi dengan Sukarno, Partai Nasional Indonesia, serta Nahdlatul Ulama karena sebagian besar orang Jawa berada di wilayah pedesaan. Para kiai NU bukan kelompok abangan. Justru PNI memiliki basis abangan yang lebih kuat.
Dalam konteks ini, ada santri, yaitu para pelajar agama, dan ada kiai, yaitu para ulama. Hal semacam ini juga dapat dengan mudah kita temukan di Afghanistan dan beberapa wilayah Iran. Mereka membangun lembaga yang dalam istilah Barat disebut seminari, yaitu pesantren.
Di bawah kepemimpinan para kiai di pesantren, para ulama memperoleh banyak tanah. Dalam konteks tertentu, mereka kemudian menjadi bagian dari kelas tuan tanah di pedesaan Jawa. Karena itu, tidak mengherankan jika kaum tak bertanah, yang banyak diorganisasi oleh kaum komunis, kemudian memobilisasi para petani tak bertanah.
Secara alamiah, lawan utama mereka adalah kelas tuan tanah. Persaingan antara petani tak bertanah dan tuan tanah kemudian dipolitisasi menjadi persaingan antara Partai Komunis dan Nahdlatul Ulama. Ketika kita melihat pembunuhan pada 1965, kita akan melihat bahwa kekerasan banyak terjadi di wilayah pedesaan Jawa tempat persaingan tersebut paling kuat, terutama di Jawa Timur dan juga Sumatra Utara. Sampai sekarang, ketegangan antara kaum tak bertanah dan pemilik tanah masih dapat ditemukan.
Namun, di Sumatra Utara, kasusnya sedikit berbeda. Di sana, hubungan antara kaum tak bertanah dan militer memiliki sejarah yang sama sekali berbeda. Jadi, lawan utama Partai Komunis Indonesia di Sumatra Utara adalah militer. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lawan utamanya adalah kelompok lain. Saya kira ini berkaitan dengan wilayah dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar. Karena itu, lawan terbesar PKI di sana terutama adalah Nahdlatul Ulama.
Mobilisasi Massa dan Politik Internasional Indonesia
DD: Sarjana Max Lane berpendapat bahwa era ini pada dasarnya ditandai oleh konflik antara dua kubu. Di satu sisi, terdapat aliansi Sukarno-PKI yang berjuang menyelesaikan revolusi yang belum tuntas. Di sisi lain, terdapat kelompok-kelompok yang dianggap reaksioner di kalangan militer, kelompok Islamis, dan sayap kanan PNI. Kelompok terakhir ini ingin mempertahankan hierarki konservatif, ekonomi yang masih berada dalam enklave-enklave kolonial, serta pola penguasaan tanah yang sudah ada.
Seberapa besar dan mendalam keterlibatan massa dalam partai-partai dan organisasi pada era ini? Keterlibatan tersebut mencakup partisipasi kolektif yang terus-menerus dalam berbagai aksi massa, seperti pemogokan, pendudukan tanah, dan demonstrasi.
Kemudian, kita akan membahas bagaimana kediktatoran Suharto dan genosida 1965 yang mengawali kekuasaannya bertumpu pada penghancuran seluruh organisasi dan aksi massa tersebut. Tujuannya adalah mengubah rakyat Indonesia menjadi apa yang oleh salah satu teoretikus kediktatoran disebut, secara cukup mengerikan, sebagai floating mass. Jadi, seperti apa skala dan karakter kehidupan politik serta kehidupan berorganisasi pada 1950-an dan awal 1960-an? Apa tujuan politiknya dan ke mana arahnya?
Orang-orang menjadi anggota partai, tetapi juga anggota serikat buruh, organisasi petani, kelompok perempuan, dan berbagai macam organisasi serta perkumpulan lainnya. PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya merupakan kelompok terbesar.
MS: Namun, mereka bukan satu-satunya pemain. Saya kira periode 1950-an dan 1960-an mungkin merupakan masa yang paling terpolarisasi, tetapi sekaligus juga masa ketika rakyat Indonesia paling banyak mengalami mobilisasi, terutama jika kita membandingkannya dengan masa Orde Baru.
Hal yang dipertaruhkan pada masa itu adalah pembangunan bangsa. Mereka masih terlibat dalam proses membangun Indonesia sebagai sebuah negara. Politik berarti perjuangan massa mengenai masa depan Indonesia yang sedang mereka bangun. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan bergerak menuju revolusi sosial atau mempertahankan hierarki dan ketertiban.
Dalam kasus militer, kelompok Islamis, maupun kelompok-kelompok konservatif, partisipasi massa semakin intensif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Karena itu, orang-orang ikut serta dalam pemogokan dan pendudukan tanah, terutama selama periode reforma agraria.
MS: Kita akan membicarakan hal ini ketika membahas Demokrasi Terpimpin, termasuk reforma agraria, pendudukan tanah, demonstrasi, dan pengorganisasian di tingkat akar rumput. Pada tingkat global, banyak anggota organisasi yang berafiliasi dengan gerakan tersebut juga sangat aktif di luar negeri.
Ketika saya membicarakan Lekra dan Gerwani, misalnya, ada tokoh-tokoh seperti Francisca Fanggidaej dan banyak anggota Lekra lainnya yang aktif di luar negeri. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai negara. Sukarno bahkan mendukung perjalanan mereka ke Amerika Latin, Afrika, dan Eropa untuk bergabung dengan berbagai organisasi internasional.
Jadi, fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Ia merupakan bagian dari pengalaman masyarakat pascakolonial pada masa itu. Setelah keluar dari periode kolonialisme, negara-negara yang baru merdeka menemukan diri mereka berada dalam posisi untuk membangun solidaritas dan koalisi dengan negara-negara pascakolonial lainnya, sekaligus menghadapi kekuatan imperial yang sedang berkembang, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Massa aksi merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Tan Malaka pada 1920-an. Istilah ini kemudian menjadi bagian dari bahasa mobilisasi massa pada 1950-an dan 1960-an. Mobilisasi massa merupakan sesuatu yang biasa terjadi pada periode tersebut.
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, salah satu alasan utama mengapa terdapat begitu banyak partisipasi dalam masyarakat Indonesia adalah pengalaman selama pendudukan Jepang. Pendudukan tersebut membuka berbagai saluran partisipasi yang sebelumnya terbatas. Setelah revolusi, saluran-saluran tersebut kemudian semakin mengakar dan memperkuat gagasan bahwa kewarganegaraan Indonesia merupakan bentuk partisipasi kolektif.
RS: Hal ini kemudian melahirkan persoalan dual elite yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu antara kelas administratif dan kelas solidarity makers. Pertanyaannya adalah bagaimana mengoperasikan sebuah negara ketika masyarakatnya sangat aktif berpartisipasi dalam berbagai bentuk.
Karena itu, ketika kita membicarakan partisipasi dan mobilisasi massa, kita perlu membedakan antara periode demokrasi parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Salah satu hal yang menarik dari Demokrasi Terpimpin adalah keinginannya untuk menyalurkan partisipasi masyarakat Indonesia ke dalam negara.
Pada masa demokrasi parlementer, partisipasi terutama berlangsung melalui keanggotaan partai dan kolektivitas politik dalam kelompok-kelompok aliran. Sementara itu, yang dibayangkan Sukarno adalah bagaimana kekuatan massa tersebut dapat dihimpun dan disalurkan secara kolektif untuk pembangunan negara.
Kemudian, jika kita melihat Orde Baru dan keputusannya untuk tidak melibatkan massa secara langsung, persoalannya berubah menjadi bagaimana negara menghadapi massa dan kenyataan bahwa kewarganegaraan Indonesia setelah pendudukan Jepang telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam skala yang sangat besar.
Ini merupakan situasi yang menarik. Pada masa kolonial, memang terdapat berbagai partai dan organisasi, tetapi partisipasi politik sangat terbatas. Hanya sebagian kecil orang Indonesia yang terlibat dalam politik. Sebagian besar masyarakat tetap berada dalam komunitas mereka sendiri.
Kebijakan kolonial pada dasarnya berusaha untuk tidak mengganggu komunitas-komunitas tersebut karena pemerintah kolonial khawatir terhadap konsekuensi partisipasi politik. Karena itu, gagasan mengenai partisipasi sebenarnya memiliki tradisi yang panjang dalam pemikiran tentang negara di Indonesia pada masa kolonial. Tradisi tersebut, menurut saya, dapat ditelusuri kembali hingga Perang Jawa pada 1825-1830.
Asumsi pemerintah kolonial Belanda adalah bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh diberi ruang untuk berpartisipasi secara politik karena partisipasi tersebut dianggap dapat membahayakan negara.
Dalam periode pascakolonial, kemudian muncul dua tahap. Pertama, terdapat partisipasi yang sangat besar, tetapi muncul anggapan bahwa partisipasi tersebut menghasilkan kemerosotan ekonomi atau gejolak politik. Kedua, muncul proyek Demokrasi Terpimpin yang berusaha menyalurkan partisipasi tersebut ke dalam negara yang lebih terstruktur.
Kemudian, Orde Baru menghapus partisipasi tersebut, tetapi tetap menggunakan struktur negara yang sebelumnya telah dibangun pada masa Sukarno.
FF: Saya kira para antropolog seperti Clifford Geertz mengidentifikasi aliran, sementara Max Lane juga membuat pengelompokan lain mengenai masyarakat Indonesia. Namun, menurut saya, poin mengenai partisipasi massa ini sangat menarik. Dalam upaya membentuk warga negara, pada awalnya mereka mencoba menyalurkan partisipasi tersebut melalui partai-partai politik.
Upaya itu tidak berjalan terlalu baik. Meskipun demikian, setiap partai mewakili segmen sosial tertentu dalam masyarakat. Itu merupakan gagasan utama Geertz. Kelompok abangan, misalnya, terutama berafiliasi dengan PNI dan PKI, yaitu kelompok nasionalis dan komunis. Sebagian kelompok priyayi berafiliasi dengan PNI karena mereka merupakan birokrat. Pada masa itu, PNI memiliki kehadiran yang sangat kuat dalam pemerintahan pusat. Karena itu, banyak birokrat berafiliasi dengan PNI.
Selain itu, terdapat persaingan antara Masyumi dan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, bukan semata-mata sebagai orientasi keagamaan. Menurut saya, hal-hal semacam ini menciptakan persaingan untuk mendapatkan dukungan massa. Namun, persaingan tersebut belum sepenuhnya merupakan persaingan mengenai partisipasi politik secara langsung karena massa terutama diorganisasi oleh partai-partai politik untuk mengikuti rapat umum, pemogokan, polemik, dan berbagai aktivitas lainnya.
Pers dan surat kabar juga menjadi bagian penting dari kehidupan politik tersebut. Perdebatan berlangsung sangat hidup. Ketika sebuah surat kabar komunis menerbitkan tulisan tertentu, pihak lain dapat merespons melalui surat kabar mereka sendiri, dan orang-orang di dalam Partai Komunis kemudian menanggapi kembali melalui media mereka. Jadi, terdapat perdebatan publik yang sangat aktif pada masa itu.
Kemudian, seperti yang juga dikatakan sebelumnya, situasi berubah ketika negara mulai dibangun kembali. Partai-partai politik mulai dipandang sebagai kekuatan yang memecah Indonesia. Pada saat yang sama, Sukarno semakin berhadapan dengan militer karena militer berpotensi menjadi sangat kuat. Karena itu, Sukarno perlu membangun aliansi dengan kekuatan kiri untuk menyeimbangkan kekuatan militer.
Pada awalnya, menurut kategorisasi Max Lane, militer tidak bersekutu dengan kelompok Muslim. Namun, saya kira militer sangat percaya diri karena mereka memiliki seluruh struktur dan kekuasaan di berbagai wilayah Indonesia. Mereka kemudian mulai memiliki semacam keyakinan bahwa negara adalah mereka sendiri.
Muncul perasaan bahwa tidak ada pihak di luar militer yang dapat mempertahankan negara. Mereka merasa memiliki organisasi, kekuasaan, keberanian, dan segala sesuatu yang diperlukan. Mentalitas semacam ini kemudian bertahan dalam tubuh militer hingga sekarang.
DD: Pada 1955, Sukarno menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang legendaris di Bandung. Konferensi tersebut untuk pertama kalinya mempertemukan para pemimpin dari berbagai negara yang sedang mengalami dekolonisasi.
Bagaimana posisi Indonesia di bawah Sukarno dalam perkembangan politik Dunia Ketiga yang lebih luas? Dan bagaimana pendekatan Sukarno terhadap hubungan internasional dalam konteks Perang Dingin, yang tidak hanya ditandai oleh pertentangan antara kubu kapitalis Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta dunia komunis, tetapi juga oleh hubungan yang semakin tegang dan akhirnya bermusuhan antara Tiongkok dan Uni Soviet?
Semua konflik ini berlangsung secara bersamaan dalam skala yang berbeda. Indonesia sendiri merupakan salah satu arena Perang Dingin, tempat politik domestik berinteraksi dengan kepentingan kekuatan-kekuatan global.
Negara republik yang masih muda ini juga dikelilingi oleh berbagai arena konflik Perang Dingin lainnya. Ada perang revolusioner di Indochina Prancis yang kemudian berkembang menjadi perang Amerika Serikat di Vietnam. Ada pula pemberontakan antikolonial di wilayah British Malaya, yaitu pemberontakan komunis yang oleh Inggris secara eufemistis disebut sebagai Malayan Emergency.
Konflik tersebut pada akhirnya melibatkan pengiriman pasukan militer oleh Sukarno ke Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara yang dikuasai Inggris, sebagai bagian dari upaya menghentikan pembentukan Malaysia yang dipandang sebagai pemerintahan boneka Inggris.
Hal ini juga berkaitan dengan pembagian geografis yang sewenang-wenang yang ditetapkan oleh kolonialisme. Jika kita kembali ke abad ke-16 dan ke-17, ketika kisah yang sedang kita bahas dimulai, tidak ada garis pemisah yang begitu jelas antara kedua sisi Selat Malaka.
Jadi, ini merupakan pertanyaan besar yang mencakup banyak aspek. Bagaimana kita dapat menempatkan Indonesia pada 1955, dan secara lebih umum Indonesia pada 1950-an, dalam konteks Perang Dingin regional dan global yang sangat kompleks serta proses dekolonisasi yang sedang berlangsung?
MS: Pada 1950-an dan awal 1960-an, Sukarno menempatkan Indonesia sebagai salah satu suara utama dari apa yang sekarang kita sebut sebagai Dunia Ketiga. Ini merupakan kelompok negara-negara yang baru merdeka dan berusaha menentukan posisi di antara negara-negara kapitalis Barat di satu sisi dan kubu komunis Soviet di sisi lain.
Momen penting dalam proses tersebut adalah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat. Konferensi tersebut diselenggarakan di Indonesia pada 1955 dan mempertemukan para pemimpin dari 29 negara Asia dan Afrika. Banyak di antara negara-negara tersebut baru saja memperoleh kemerdekaan atau masih berjuang melawan kolonialisme.
Konferensi tersebut terutama mendorong tiga hal: antikolonialisme, kerja sama ekonomi di antara negara-negara berkembang, dan nonblok dalam Perang Dingin. Dalam pengertian tersebut, Indonesia ikut memelopori apa yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok.
Namun, nonblok dalam pengertian Sukarno sebenarnya tidak pernah sepenuhnya netral. Ia melihat dunia bukan hanya terbagi antara kapitalisme dan komunisme, tetapi juga antara kekuatan imperialis lama dan bangsa-bangsa revolusioner yang sedang tumbuh. Karena itu, Indonesia secara politik menjalin kedekatan dengan negara-negara antikolonial seperti Tiongkok, Mesir, India, dan Vietnam Utara.
Pada 1960-an, posisi tersebut semakin jelas ketika Sukarno mulai berbicara tentang NEFO, New Emerging Forces, yaitu negara-negara yang sedang berjuang melawan kolonialisme dan dominasi Barat. Ia mempertentangkannya dengan OLDEFO, Old Established Forces, yaitu kekuatan-kekuatan lama, terutama negara-negara Barat.
MS: Saya harus berhenti sebentar karena kita akan terus menemukan tradisi yang sangat Indonesia dan sangat Sukarnois dalam menggabungkan kata-kata menjadi istilah baru. Apa istilahnya? Kata majemuk. Jadi, Anda tidak salah jika memperhatikan hal tersebut. Bahkan sekarang, orang-orang yang mempelajari Indonesia sudah sangat akrab dengan tradisi atau budaya singkatan ini.
Kita orang Indonesia memang suka membuat singkatan. Saya tidak tahu dari mana kebiasaan itu berasal. Mungkin Abi dan Madhu bisa menjelaskannya. Kita sudah mendengar NASA, kemudian Manipol, yaitu Manifesto Politik, dan Usdek. Kita akan terus menemukan semakin banyak istilah semacam ini.
FF: Ya, hal itu memang sangat menarik. Bahkan kemudian ada Orba, Orde Baru. Tradisi semacam ini juga banyak ditemukan dalam lingkungan militer di berbagai negara. Kalau kita berbicara dengan kalangan militer di berbagai tempat, termasuk Amerika Serikat, kita akan menemukan banyak sekali singkatan seperti itu. Misalnya CENTCOM, Central Command.
Namun, ketika kita mendengar NEFO atau OLDEFO, kita harus mengingat bahwa istilah tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi orang Indonesia pada masa itu. Secara semantik, istilah tersebut membawa kesan yang sangat radikal.
Bahasa tersebut memiliki makna tertentu bagi masyarakat Indonesia pada masa itu, terutama bagi generasi yang lebih tua. Istilah-istilah tersebut menjadi sangat sentimental karena mengandung makna yang radikal bagi mereka.
MS: Jadi, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang aktif. Indonesia, misalnya, mendukung gerakan-gerakan antikolonial di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Indonesia juga menjalankan kampanye diplomatik dan militer untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda, dan kemudian melancarkan Konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia.
Konfrontasi sangat menarik. Dalam pandangan banyak orang Indonesia pada masa itu, Malaysia belum memperoleh kemerdekaan melalui sebuah revolusi nasional. Mereka akan diberikan kemerdekaan tanpa melalui revolusi nasional. Karena itu, Indonesia memandang Malaysia sebagai semacam pemerintahan boneka Inggris. Inilah salah satu alasan Sukarno melancarkan Konfrontasi.
Namun, ada hal lain yang penting dari Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut sebenarnya berlangsung sangat singkat, mungkin hanya beberapa hari. Tetapi yang sangat penting dari Bandung adalah semangat dan simbol gerakan nonblok yang kemudian menginspirasi berbagai gerakan dan pembangunan infrastruktur solidaritas.
Jika kita membandingkannya dengan Komintern pada 1920-an, Komintern juga merupakan upaya membangun solidaritas internasional melawan imperialisme. Bandung memiliki semangat yang serupa. Setelah itu, mulai muncul pertemuan-pertemuan internasional gerakan perempuan, seniman, dan penulis di Amerika Selatan, Afrika, dan berbagai wilayah lainnya.
Kemudian ada gagasan mengenai poros Jakarta-Hanoi-Beijing sebagai poros negara-negara revolusioner. Gagasan tersebut sebenarnya merupakan puncak dari berbagai upaya Sukarno.
Karena itu, ketika kita menyebut Indonesia sebagai arena Perang Dingin, Indonesia di bawah Sukarno sebenarnya bukan sekadar arena pertarungan Perang Dingin. Indonesia juga berusaha memimpin proyek global alternatif, yaitu proyek ketika negara-negara yang baru merdeka berusaha membentuk kembali politik internasional setelah berabad-abad berada di bawah kolonialisme. Itulah semangat politik Sukarno.
RS: Sukarno adalah tokoh yang menarik. Saya kira ia melihat dirinya sebagai anak Pencerahan, dalam arti ia menempatkan proyek nasional Indonesia sebagai bagian dari tradisi Pencerahan yang lebih panjang, terutama gagasan tentang emansipasi dan pembebasan manusia. Cara ia memandang Revolusi Indonesia sangat terkait dengan gagasan tentang revolusi global, sebagai bagian dari revolusi umat manusia. Karena itu, pandangannya sangat universal.
Dalam pengertian tersebut, ia melihat nasionalisme sebagai sarana untuk mencapai bentuk emansipasi yang dijanjikan oleh revolusi Pencerahan. Karena itu, penting untuk mengingat bahwa banyak hal yang dilakukan Sukarno memang ditujukan untuk Indonesia, tetapi sekaligus ditujukan kepada audiens internasional.
Keseluruhan proyek politik Sukarno sebenarnya diposisikan sebagai contoh yang dapat diikuti oleh umat manusia. Ia menempatkan Revolusi Indonesia dalam kerangka yang sangat luas sebagai bagian dari revolusi manusia. Ia mewujudkan gagasan tersebut melalui berbagai cara, termasuk Konferensi Bandung dan solidaritas dengan Dunia Ketiga. Indonesia menjadi semacam ruang eksperimen untuk proyek tersebut. Bagaimana sebuah negara dapat mencapai otonomi dari imperialisme dan kolonialisme? Bagaimana membangun masyarakat yang kemudian dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain?
Sekarang kita mengetahui bahwa proyek tersebut gagal dan perekonomian mengalami berbagai persoalan. Namun, niat dan cara Sukarno membayangkan Demokrasi Terpimpin sangat berkaitan dengan konteks revolusi global dan gagasan tentang revolusi manusia. Karena itu, Bandung hanya merupakan salah satu bagian kecil dari proyek tersebut. Proyek Indonesia di bawah Sukarno sejak awal memiliki orientasi global dalam berbagai bentuk. Pada 1965, misalnya, Indonesia membangun semacam versi sendiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Conefo, Conference of the New Emerging Forces. Indonesia juga menyelenggarakan Ganefo, Games of the New Emerging Forces, yang dirancang sebagai semacam Olimpiade nonimperialis bagi Dunia Ketiga.
Meskipun Indonesia memiliki sumber daya yang sangat terbatas, yang dimiliki Sukarno adalah visi tentang Indonesia dan ia berusaha mewujudkannya di tengah berbagai keterbatasan. Namun, Indonesia juga memiliki tradisi sendiri dalam politik luar negeri. Mohammad Hatta, mantan wakil presiden, pernah menggambarkannya dengan ungkapan tentang mendayung di antara dua karang, terutama dalam konteks Perang Dingin.
FF: Jadi, Indonesia harus mendayung di antara begitu banyak kekuatan dominan di tingkat internasional sambil mempertahankan kemerdekaannya. Sukarno kemudian sedikit mengubah pendekatan tersebut menjadi gagasan tentang kekuatan nonblok.
Menurut saya, gagasan tersebut kemudian menjadi bagian dari tradisi politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas dan aktif. Meskipun pada masa Sukarno politik luar negeri Indonesia cenderung bergerak ke kiri, pada masa Suharto arahnya lebih condong ke kanan.
Setelah Orde Baru runtuh, Indonesia kemudian berusaha mengambil posisi yang lebih seimbang, meskipun menurut saya upaya tersebut tidak terlalu berhasil. Sekarang, di bawah Prabowo, Indonesia kembali bergerak cukup jauh ke kanan. Sebelumnya Indonesia sempat bereksperimen dengan BRICS.
Jika kita melihat BRICS, ada kemiripan tertentu dengan gagasan New Emerging Forces, yaitu upaya untuk keluar dari pengaruh Amerika Serikat, terutama dalam bidang ekonomi, dan membangun sesuatu di luar dominasi kekuatan ekonomi Barat. Unsur semacam itu masih dapat dilihat dalam BRICS, meskipun konteksnya sudah berubah.
Namun, kita dapat melihat adanya tradisi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, mengambil posisi nonblok, dan tetap aktif di arena internasional. Saya kira kita tidak dapat membayangkan Kamboja yang ada sekarang tanpa peran Indonesia karena Indonesia turut berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut.
FF: Indonesia terlibat cukup serius dalam proses perdamaian di Kamboja pada masa itu. Hasilnya, terlepas dari bagaimana kita menilainya, Kamboja sekarang berfungsi sebagai negara yang relatif normal dibandingkan masa sebelumnya ketika negara tersebut mengalami kegagalan institusional. Namun, Indonesia juga memiliki persoalannya sendiri. Indonesia pernah bertindak sebagai kekuatan kolonial, seperti di Timor Timur, tetapi pada saat yang sama tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan di dalam negeri, terutama di Aceh dan Papua. Menurut saya, hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara politik luar negeri dan politik domestik Indonesia yang masih berlangsung hingga sekarang.
Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir kembali berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bidang kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada yang meneliti sejarah dekolonisasi negara Indonesia dan saat ini mengerjakan manuskrip mengenai sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.
Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.
Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih pada perkembangan Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada 1950. Percakapan akan mengulas periode demokrasi parlementer, persaingan di antara berbagai kekuatan politik, kebangkitan kembali PKI, mobilisasi massa, serta posisi Indonesia dalam politik Dunia Ketiga dan Perang Dingin. Para narasumber juga membahas politik luar negeri Sukarno, Konferensi Asia-Afrika, gagasan kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh, serta upaya Indonesia membangun posisi yang independen dalam tatanan internasional.
