Ilustrasi: All
Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode ketiga Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.
Pada bagian sebelumnya, para narasumber membahas kebangkitan nasional Indonesia serta berkembangnya nasionalisme, Islam politik, sosialisme, dan komunisme di Hindia Belanda. Mereka menunjukkan bagaimana berbagai arus politik tersebut tumbuh dari perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan, pers, organisasi modern, dan Politik Etis, sekaligus berhadapan dengan represi kolonial dan gejolak politik global.
Dalam episode ketiga ini, pembahasan beralih pada Revolusi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih mengulas tahun-tahun awal revolusi yang ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, konflik sosial dan kelas, serta persaingan di antara berbagai kekuatan politik di dalam Republik. Percakapan ini menelusuri benturan antara kelompok yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya dan mereka yang memilih jalan diplomasi, munculnya konflik Darul Islam dan Madiun, perubahan sikap Amerika Serikat, upaya Belanda mempertahankan kepentingan ekonominya, hingga bagaimana kekalahan PKI dalam Peristiwa Madiun dan tekanan internasional membentuk arah politik Indonesia menjelang pengakuan kedaulatan.
INVASI Jepang pada 1942 mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Pada awalnya, sebagian masyarakat menyabut kedatangan Jepang sebagai pembebasan dari penjajahan Eropa. Namun, harapan itu segera berhadapan dengan kenyataan pendudukan militer yang brutal: kerja paksa, kelaparan, kekerasan, dan represi. Di tengah kontradiksi tersebut, Jepang justru memperluas keterlibatan masyarakat dalam organisasi politik, birokrasi, dan militer, sekaligus memberi ruang bagi tokoh-tokoh nasionalis dan Islam untuk tampil di panggung politik. Ketika Jepang akhirnya kalah pada 1945, masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi yang memungkinkan nasionalisme bergerak dari gerakan terbatas menjadi gerakan massa. Pendudukan Jepang, dengan demikian, bukan sekadar akhir kekuasaan Belanda, melainkan salah satu kondisi yang memungkinkan Revolusi Indonesia segera meletus.
Daniel Denvir (DD): Pada 1942, invasi Tentara Kekaisaran Jepang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno dan Hatta justru dibawa ke pusat kekuasaan karena Jepang membutuhkan mereka untuk propaganda, mobilisasi massa, dan pembentukan berbagai organisasi. Sebelum membahas persoalan kolaborasi tersebut, bagaimana pendudukan Jepang mengubah kehidupan politik dan sosial di Indonesia? Seperti apa bentuk kekuasaan Jepang, dan bagaimana mereka menggabungkan propaganda, upaya memperoleh dukungan, serta kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan?
Made Supriatma (MS): Pendudukan Jepang mengubah Hindia Belanda secara radikal hanya dalam waktu sekitar tiga tahun. Pada awalnya, banyak orang Indonesia menyambut Jepang sebagai pembebas. Selama puluhan tahun mereka hidup di bawah kolonialisme Belanda dan melihat kedatangan kekuatan Asia yang mampu mengalahkan Belanda sebagai sesuatu yang membanggakan. Namun, harapan itu segera runtuh ketika masyarakat mengalami kekejaman, kelaparan, dan kerja paksa.
Salah satu warisan penting pendudukan Jepang adalah pembentukan organisasi lingkungan seperti tonarigumi. Di Indonesia, bentuk organisasi ini kemudian dikenal sebagai rukun tetangga. Jepang menggunakannya sebagai instrumen mobilisasi sekaligus pengawasan. Kepala lingkungan bertanggung jawab kepada aparat militer dan menjadi bagian dari sistem kontrol masyarakat. Struktur semacam ini kemudian dihidupkan kembali oleh pemerintahan setelah kemerdekaan dan bertahan hingga sekarang.
Jepang juga melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan dalam skala serupa: menyatukan berbagai kekuatan Islam ke dalam satu organisasi politik. Mereka membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dengan menghimpun tokoh-tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Langkah ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Kelompok-kelompok Islam yang sebelumnya memiliki hubungan berbeda dengan politik kolonial kini ditempatkan dalam satu wadah dan memperoleh pengalaman politik bersama. Masyumi kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan politik utama setelah kemerdekaan.
Rianne Subijanto (RS): Perubahan itu berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan minggu, struktur kekuasaan Belanda yang selama ini tampak kokoh runtuh. Hal tersebut menghancurkan anggapan bahwa negara kolonial Belanda merupakan tatanan yang stabil dan tidak tergoyahkan.
Karena Jepang menggunakan retorika anti-Barat dan anti-imperialisme, banyak orang Indonesia pada awalnya berharap bahwa mereka akan mempercepat kemerdekaan. Jepang juga membebaskan Sukarno dan Hatta sehingga kedua tokoh tersebut kembali berada di tengah kehidupan politik. Akan tetapi, harapan itu segera berubah ketika Jepang menunjukkan watak kekuasaannya yang sebenarnya.
Pendudukan Jepang merupakan pemerintahan militer. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa zona militer dan pemerintahan sipil ditempatkan di bawah kepentingan militer. Jepang menggunakan propaganda seperti gagasan “Asia untuk Asia”, tetapi pada saat yang sama menjalankan pengawasan, penyiksaan, eksekusi, penyitaan bahan pangan, dan kerja paksa. Romusha menjadi salah satu bentuk eksploitasi paling brutal. Ribuan orang Indonesia dikirim untuk bekerja di berbagai wilayah Asia Tenggara, banyak di antaranya tidak pernah kembali.
Pendudukan ini juga menjadi awal penting dari militerisasi masyarakat Indonesia. Jepang membutuhkan tenaga manusia untuk mempertahankan wilayahnya sehingga mereka mulai melatih dan mempersenjatai orang Indonesia melalui berbagai organisasi militer dan paramiliter. Pengalaman tersebut kelak sangat penting karena banyak orang yang memperoleh pelatihan militer pada masa Jepang kemudian menjadi bagian dari angkatan bersenjata Indonesia. Dua nama yang kelak sangat menentukan sejarah Indonesia, misalnya, adalah Aidit dan Suharto.
Farabi Fakih (FF): Ada perubahan lain yang tidak kalah penting. Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang kehadirannya sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa, Jepang membawa negara sampai ke tingkat lokal. Masyarakat yang sebelumnya relatif jarang berhadapan langsung dengan aparat negara kini berhadapan dengan birokrasi, polisi, organisasi lingkungan, dan struktur militer secara langsung.
Kekosongan yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda juga membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk memasuki berbagai posisi yang sebelumnya hampir seluruhnya dikuasai orang Eropa. Orang Indonesia mulai mengelola kereta api, fasilitas minyak, birokrasi, kepolisian, dan berbagai institusi negara. Dengan demikian, pendudukan Jepang mempercepat proses pengambilalihan aparatus kolonial oleh orang Indonesia.
Hal tersebut ikut membentuk elite pascakolonial. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam dunia sosial yang berbeda—birokrat pribumi, bangsawan, tokoh agama, nasionalis radikal, dan kelompok terdidik—kini dipaksa bekerja dalam struktur negara yang sama. Mereka menjadi semacam rekan kerja dalam satu aparatus politik. Dari sinilah terbentuk lapisan elite nasional yang jauh lebih beragam.
Perubahan tersebut juga terjadi pada tingkat masyarakat luas. Sebelum pendudukan, “pemuda” dalam gerakan nasional sebagian besar merujuk pada kaum muda terdidik yang berhubungan dengan pendidikan Barat. Jepang mengubah makna itu. Mereka mengambil berbagai bentuk organisasi dan ritual kaum muda dari masyarakat lokal, lalu memasukkannya ke dalam struktur negara dan mobilisasi perang. Anak muda dari desa, sekolah agama, dan berbagai lingkungan sosial mulai mengalami diri mereka bukan hanya sebagai anggota komunitas lokal, tetapi sebagai bagian dari suatu masyarakat Indonesia yang lebih luas.
Jadi, salah satu konsekuensi tidak langsung pendudukan Jepang adalah terbentuknya suatu bentuk kewargaan Indonesia. Upacara, penggunaan bahasa Indonesia, organisasi pemuda, pendidikan politik, dan berbagai praktik mobilisasi yang diperkenalkan atau diperluas oleh Jepang kemudian menjadi bagian dari kehidupan berbangsa setelah kemerdekaan.
DD: Dengan kata lain, Jepang memasukkan negara ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan cara yang jauh lebih intensif daripada Belanda. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan tingkat kekerasannya. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan dipaksa masuk ke dalam prostitusi. Orang-orang Belanda dan Indo juga mengalami kekejaman, sementara tentara Jepang sering membunuh tawanan perang. Bagi masyarakat Indonesia, kelaparan dan kerja paksa mencapai tingkat yang sangat ekstrem.
Sekarang saya ingin beralih ke persoalan kolaborasi. Mengapa Jepang merekrut tokoh-tokoh nasionalis dan Islam yang sebelumnya justru ditekan oleh pemerintah kolonial Belanda? Dan mengapa tokoh seperti Sukarno dan Hatta bersedia bekerja sama dengan rezim Jepang yang sedang membangun apa yang disebut sebagai Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya? Sebaliknya, mengapa Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menolak kolaborasi?
MS: Jawaban sederhananya adalah bahwa Jepang membutuhkan orang yang mampu mengorganisasi masyarakat. Jepang menguasai Indonesia secara militer, tetapi mereka tidak memiliki cukup aparat untuk mengelola masyarakat yang sangat besar. Mereka membutuhkan tokoh yang memiliki pengaruh, terutama di kalangan rakyat.
Sukarno dan Hatta melihat situasi tersebut sebagai peluang politik. Mereka mengetahui bahwa Jepang sedang berperang dan bahwa tatanan kolonial global sedang mengalami perubahan besar. Mereka juga tahu bahwa tidak mungkin melakukan perlawanan terbuka terhadap Jepang tanpa menghadapi risiko kematian. Karena itu, mereka memilih masuk ke dalam sistem dan mencoba memanfaatkannya untuk membangun kekuatan yang kelak dapat diwariskan kepada Indonesia.
Tentu saja, pilihan tersebut memiliki konsekuensi moral yang sangat berat. Para nasionalis terlibat dalam mobilisasi tenaga kerja dan sumber daya yang digunakan untuk kepentingan perang Jepang. Ribuan orang Indonesia dikirim sebagai romusha. Tetapi dari sudut pandang Sukarno dan Hatta, kolaborasi itu merupakan pertaruhan: jika Jepang akhirnya pergi, mereka berharap orang Indonesia sudah memiliki pengalaman berorganisasi, aparatus negara, dan posisi politik yang cukup kuat untuk mengambil alih kekuasaan.
RS: Sjahrir mengambil posisi yang berbeda karena ia melihat Jepang bukan sebagai pembebas Asia, melainkan sebagai kekaisaran militer yang bersekutu dengan Nazi Jerman. Ia sangat anti-fasis. Karena itu, bekerja sama dengan Jepang baginya akan merusak legitimasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Sjahrir bahkan berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia akan lebih mungkin dicapai setelah kemenangan Sekutu. Jika Indonesia merdeka setelah Jepang kalah, para pemimpin Indonesia yang tidak berkolaborasi akan memiliki posisi moral dan politik yang lebih kuat. Perkembangan setelah Proklamasi menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut memang memiliki konsekuensi. Sjahrir kemudian menjadi perdana menteri pertama Republik karena ia tidak tercemar oleh hubungan kolaborasi dengan Jepang.
FF: Kita juga perlu memahami bahwa Jepang tidak memasukkan nasionalis dan tokoh agama ke dalam pemerintahan semata-mata karena mereka ingin memberikan kemerdekaan. Tujuan utamanya tetap mobilisasi tenaga kerja dan sumber daya untuk perang. Di Jawa, misalnya, Jepang membutuhkan beras dan tenaga manusia dalam jumlah besar. Untuk memperoleh keduanya, mereka harus bekerja melalui tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial.
Karena itu, bukan hanya nasionalis yang bekerja sama. Para bangsawan, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat juga terlibat. Dari sudut pandang tertentu, pilihan tersebut memang sulit dihindari. Tetapi kolaborasi juga memberi mereka akses langsung ke negara. Sukarno, misalnya, memperoleh pengalaman mengelola organisasi massa dalam skala yang sebelumnya tidak mungkin ia capai.
Kita tidak boleh melihat Jepang sebagai sebuah kekuatan yang sepenuhnya monolitik. Di dalam pemerintahan pendudukan sendiri terdapat perbedaan pandangan. Ada pejabat yang lebih keras, tetapi ada pula yang mulai melihat bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang dan bahwa hubungan baik dengan para pemimpin Indonesia mungkin berguna untuk masa depan.
DD: Jadi, pada akhirnya, Jepang sendiri mulai mempersiapkan kemungkinan kemerdekaan ketika mereka menyadari bahwa perang akan berakhir dengan kekalahan.
RS: Tepat. Pada akhir 1944, setelah mengalami kekalahan besar di Pasifik, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi kita harus melihat janji tersebut sebagai strategi perang, bukan sebagai kemurahan hati. Jepang menginginkan proses kemerdekaan yang terkendali, berlangsung bertahap, dan tetap berada dalam pengaruh Jepang.
Pada awal 1945, Sukarno, Hatta, dan tokoh-tokoh Indonesia lainnya diberi ruang yang lebih besar dalam kehidupan politik. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Badan ini terutama berisi tokoh-tokoh Indonesia dan bertugas membahas dasar negara serta rancangan konstitusi.
Di sinilah berbagai gagasan tentang masa depan Indonesia mulai dirumuskan secara lebih konkret. Perdebatan mengenai hubungan agama dan negara, posisi Islam, wilayah Indonesia, dan bentuk pemerintahan berlangsung ketika masyarakat Indonesia sudah mengalami mobilisasi politik dan militer dalam skala besar.
FF: Ini penting karena masyarakat Indonesia pada saat itu sudah berbeda secara fundamental dari masyarakat pada masa kolonial Belanda. Selama pendudukan, orang Indonesia tidak hanya diberi kesempatan berbicara tentang bangsa, tetapi juga dilatih untuk menjalankan negara dan, dalam banyak kasus, dilatih menggunakan senjata.
Jepang memperluas pelatihan militer, membentuk berbagai organisasi pemuda dan milisi, menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan publik, serta mengembangkan ritual-ritual nasional seperti upacara dan penghormatan terhadap bendera. Semua itu ikut membentuk cara orang Indonesia memahami diri mereka sebagai anggota sebuah bangsa.
Jadi, ketika Jepang mulai melemah, justru organisasi politik masyarakat Indonesia semakin kuat. Jepang ingin mempersiapkan transfer kekuasaan yang terkendali, tetapi masyarakat Indonesia sudah memiliki energi politik yang jauh lebih besar daripada yang dapat mereka kendalikan.
RS: Itulah yang kemudian terjadi pada Agustus 1945. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah. Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang pada 15 Agustus. Dua hari kemudian, pada 17 Agustus, Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Yang penting adalah memahami bahwa Proklamasi tidak muncul begitu saja dalam dua hari. Energi politik yang memungkinkan Proklamasi telah dibangun selama bertahun-tahun, termasuk selama pendudukan Jepang. Ketika Jepang menyerah, semua energi yang selama ini ditekan seolah meledak sekaligus.
DD: Jadi, ketika Jepang runtuh, Indonesia tidak menghadapi kekosongan politik. Masyarakat sudah memiliki organisasi, tokoh, bahasa politik, dan pengalaman mobilisasi. Dalam arti tertentu, Indonesia sudah menjadi masyarakat revolusioner yang siap mengambil alih keadaan.
RS: Benar. Karena itu, Proklamasi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan dua orang pada 17 Agustus. Kaum muda memainkan peran penting. Mereka menuntut agar kemerdekaan segera diumumkan dan bahkan menculik Sukarno dan Hatta untuk memaksa mereka bertindak.
Ada perbedaan generasi yang jelas. Sukarno, Hatta, dan tokoh-tokoh yang bekerja dalam badan persiapan Jepang cenderung berhati-hati dan ingin memastikan bahwa proses politik berjalan teratur. Sebaliknya, kaum muda melihat kekalahan Jepang sebagai kesempatan yang harus segera dimanfaatkan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah yang diberikan Jepang.
MS: Kaum muda yang mendorong Proklamasi itu juga menunjukkan bahwa kelompok kiri mulai kembali ke ruang politik. Selama bertahun-tahun, komunisme mengalami represi dan banyak pemimpinnya hidup dalam pengasingan. Tan Malaka, Musso, Alimin, Semaun, dan Rustam Effendi berada di luar Indonesia atau bergerak di bawah tanah.
Tan Malaka kembali ke Indonesia lebih awal dan memainkan peran penting dalam membangun sayap radikal perjuangan kemerdekaan. Ia bahkan sempat menyembunyikan identitasnya dan mendengarkan orang-orang membicarakan legenda Tan Malaka tanpa mengetahui bahwa orang yang mereka bicarakan sedang berdiri di hadapan mereka.
Musso kemudian kembali, dan banyak tahanan serta eksil dari Boven Digul juga mulai pulang. Mereka membawa ingatan politik dari gerakan kiri tahun 1920-an dan 1930-an. Pada 1945, Partai Komunis Indonesia kembali dihidupkan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara gerakan kiri sebelum pendudukan, pengalaman represi kolonial, dan gerakan revolusioner setelah kemerdekaan.
RS: Namun, ada persoalan penting di sini. Para pemimpin komunis yang kembali dari pengasingan menghadapi masalah legitimasi. Mereka tidak banyak terlibat dalam kehidupan politik selama pendudukan Jepang. Sementara itu, Sukarno, Hatta, dan sejumlah tokoh nasionalis lainnya telah berada di dalam negeri dan menjadi bagian dari proses mobilisasi masyarakat selama tiga tahun terakhir.
Amir Sjarifuddin merupakan pengecualian penting. Karena menolak kolaborasi, ia menjalankan gerakan bawah tanah melawan Jepang. Ia bahkan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang sebelum akhirnya diselamatkan melalui intervensi Sukarno. Hubungan yang terbentuk selama masa pendudukan itu kemudian memungkinkan Amir memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik dan menjadi perdana menteri.
Sebaliknya, tokoh seperti Musso dan Tan Malaka tidak memiliki hubungan serupa dengan aparatus politik pendudukan. Ketika mereka kembali, mereka harus menemukan kembali posisi mereka dalam politik nasional yang sudah berubah.
FF: Ini menunjukkan betapa pentingnya pendudukan Jepang dalam pembentukan elite politik pascakolonial. Pada masa itulah berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah mulai bertemu dalam satu ruang politik: nasionalis, birokrat, tokoh agama, mantan aktivis kiri, bangsawan, dan orang-orang yang memperoleh pengalaman militer.
Tetapi orang-orang seperti Musso dan Tan Malaka datang dari jalur yang berbeda. Mereka merupakan tokoh besar gerakan antikolonial sebelumnya, tetapi tidak ikut membangun legitimasi politik melalui pemerintahan pendudukan. Karena itu, ketika mereka kembali, posisi mereka dalam politik nasional menjadi jauh lebih rumit.
Hal yang sama berlaku bagi kaum komunis secara lebih luas. PKI tetap berada di bawah represi Jepang dan banyak aktivisnya harus bergerak di bawah tanah. Mereka tidak memperoleh kesempatan untuk membangun jaringan militer seperti kelompok-kelompok yang dilatih Jepang.
MS: Ini menjadi kelemahan yang sangat penting. Jepang membentuk organisasi militer seperti Pembela Tanah Air atau PETA yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi struktur militer Indonesia. Kaum komunis tidak berhasil menanamkan diri secara kuat dalam organisasi tersebut.
Jika dibandingkan dengan pengalaman komunis di Tiongkok atau Vietnam, perbedaannya cukup mencolok. Di tempat lain, kaum komunis berhasil membangun kekuatan bersenjata sendiri dan menyusup ke dalam struktur militer. Di Indonesia, hubungan kaum komunis dengan militer jauh lebih ambivalen. Kelak, ketika militer menjadi kekuatan politik yang sangat dominan, kaum komunis justru menjadi salah satu korban utamanya.
DD: Kita akan membahas persoalan tersebut lebih jauh ketika memasuki Revolusi Indonesia. Untuk saat ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa kekalahan Jepang menciptakan situasi yang sangat tidak biasa. Tentara Jepang masih berada di Indonesia dan secara formal harus mempertahankan ketertiban sampai kedatangan pasukan Sekutu. Tetapi pada saat yang sama, orang Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dan menolak kembalinya pemerintahan kolonial.
Dalam arti tertentu, Jepang telah membuka kotak Pandora nasionalisme massa Indonesia.
FF: Dan setelah dibuka, mereka tidak lagi mampu mengendalikannya. Perbedaan utama antara nasionalisme Indonesia pada masa kolonial dan pada akhir pendudukan Jepang adalah skala partisipasinya. Nasionalisme kini menjadi gerakan massa.
Gerakan itu juga jauh lebih sulit dikendalikan oleh elite. Republik Indonesia memang memiliki pemerintahan dan kepemimpinan nasional, tetapi di bawahnya terdapat berbagai kelompok, organisasi, dan kekuatan lokal yang memiliki agenda masing-masing. Banyak orang tidak sekadar mengambil alih negara; mereka mulai bertindak sebagai negara.
Inilah salah satu ciri paling penting dari Revolusi Indonesia. Ia bukan hanya perebutan kekuasaan dari Belanda, melainkan proses sosial ketika masyarakat luas masuk ke dalam politik dan berusaha menentukan sendiri bentuk negara yang akan mereka bangun.
RS: Karena itu, Revolusi Indonesia harus dipahami sebagai revolusi kaum muda. Benedict Anderson menyebutnya sebagai revolusi pemuda. Mereka yang berada di garis depan bukan hanya elite terdidik, tetapi juga santri, pemuda desa, anggota laskar, aktivis kiri, dan orang-orang yang memperoleh pengalaman organisasi maupun militer selama pendudukan.
Sukarno dan Hatta memang menjadi simbol utama revolusi, tetapi mereka bukan satu-satunya pelaku. Generasi yang lebih muda membawa energi, keberanian, dan tuntutan yang sering kali tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh para pemimpin senior.
DD: Dan itu membawa kita pada persoalan yang akan menjadi pusat pembahasan berikutnya: bagaimana masyarakat Indonesia yang telah dimobilisasi secara besar-besaran itu menghadapi kembalinya Belanda? Bagaimana revolusi berkembang menjadi perang, sekaligus menjadi konflik sosial dan politik di dalam Republik sendiri?
Pendudukan Jepang memang hanya berlangsung tiga tahun, tetapi dampaknya jauh lebih panjang. Jepang menghancurkan kekuasaan kolonial Belanda, memperluas jangkauan negara sampai ke tingkat desa, memobilisasi jutaan orang, melatih sebagian masyarakat secara militer, mempertemukan berbagai kelompok elite, dan mempercepat terbentuknya identitas Indonesia sebagai identitas politik massa. Namun, semua itu terjadi melalui kekerasan, eksploitasi, kelaparan, dan kerja paksa.
Ketika Jepang menyerah, mereka tidak meninggalkan Indonesia yang kembali seperti semula. Mereka meninggalkan masyarakat yang telah berubah—lebih terorganisasi, lebih termobilisasi, lebih bersenjata, dan semakin sadar akan dirinya sebagai bangsa. Dari situ, perjuangan melawan kolonialisme Belanda memasuki tahap baru: Revolusi Indonesia.
Dari Kerja Sama ke Revolusi dan Negara Militer
DD: Bagaimana kolaborasi kaum nasionalis dengan Jepang—terutama Sukarno dan Hatta—dibandingkan dengan penolakan untuk berkolaborasi dari tokoh-tokoh kiri seperti Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, membentuk jalan menuju pecahnya revolusi dan konflik-konflik yang segera membelah kekuatan politik Indonesia? Dengan kata lain, apakah Sukarno benar? Apakah keputusan untuk berkolaborasi dengan Jepang, meskipun secara moral sangat problematis, memang berhasil mempersiapkan kemerdekaan? Dan sebaliknya, apa konsekuensi dari pilihan untuk tidak berkolaborasi bagi tokoh-tokoh dan kekuatan kiri?
Jadi, selama pendudukan Jepang 1942–1945 terdapat dua strategi nasionalis yang berbeda.
RS: Di satu sisi terdapat kubu kolaborasi yang dipimpin Sukarno dan Hatta. Mereka percaya bahwa bekerja sama dengan Jepang dapat membuka jalan menuju kemerdekaan. Di sisi lain terdapat kubu yang menolak kolaborasi, seperti Sjahrir dan Amir, yang memilih membangun perlawanan bawah tanah.
Lalu, apa yang berhasil dicapai melalui kolaborasi? Para pemimpin nasionalis memperoleh visibilitas massa dan legitimasi politik melalui kerja sama tersebut. Pemerintah Jepang memungkinkan mobilisasi massa, propaganda, dan pelatihan politik bagi orang Indonesia. Dari sinilah terbentuk organisasi pemuda, milisi, dan jaringan administratif yang kemudian mendukung revolusi.
Sebaliknya, kubu antikolaborasi melalui gerakan bawah tanah berhasil mempertahankan kredibilitas moral dan legitimasi antifasis. Ini menjadi sangat penting setelah Jepang dikalahkan. Namun, strategi yang berbeda selama masa perang tersebut kemudian menghasilkan perpecahan politik setelah kemerdekaan. Perbedaan antara mereka yang berkolaborasi dan mereka yang menolak kolaborasi terus terbawa ke dalam konflik-konflik politik pada masa revolusi, termasuk yang kelak terlihat dalam Peristiwa Madiun.
Jadi, secara praktis, kolaborasi Sukarno memang membantu membangun infrastruktur politik dan memobilisasi penduduk sehingga kemerdekaan yang cepat menjadi mungkin. Namun, pilihan tersebut juga mengandung kompromi moral dan menimbulkan kontroversi politik yang panjang. Sementara itu, kaum kiri yang menolak kolaborasi harus bergerak di bawah tanah dan mengalami keterpecahan politik.
FF: Saya kira memang sulit mengatakan apakah keputusan Sukarno itu benar atau salah. Tetapi berkolaborasi dengan Jepang memberinya posisi tawar yang sangat besar. Ia dapat menempatkan dirinya dalam hubungan baru dengan para perwira militer, birokrasi, dan berbagai institusi negara. Karena posisi strategisnya selama pendudukan Jepang, ia memiliki akses terhadap aparatus negara yang lebih besar dibandingkan pemimpin Indonesia lainnya.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah posisi itu memungkinkan Sukarno mempertahankan sentralitasnya selama revolusi dan sesudahnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa tanpa posisi tersebut Indonesia tidak akan merdeka. Bisa saja sejarah berkembang ke arah yang lain. Tan Malaka atau PKI mungkin akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.
Tetapi yang jelas, posisi Sukarno selama pendudukan Jepang mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin dan salah satu pendiri Republik. Ia memperoleh posisi simbolis yang sangat kuat dalam wacana ideologis Indonesia. Itulah yang memungkinkan dirinya mempertahankan posisi sentral hingga 1965.
MS: Pada masa itu Sukarno memang memiliki posisi yang sangat unik. Orang memandangnya sebagai tokoh paling senior dan sebagai figur yang berada di atas berbagai kelompok politik. Kedekatannya dengan penguasa Jepang memberinya kekuatan tertentu, tetapi ia sendiri tidak mewakili atau mengendalikan satu kelompok politik tertentu.
Justru di situlah keunikan Sukarno. Ia menempatkan dirinya di atas pertarungan berbagai kelompok. Ia mengklaim mewakili bangsa dan persatuan, tetapi tidak benar-benar mengendalikan kelompok mana pun. Di bawahnya terdapat berbagai kekuatan dan ideologi yang sulit dipertemukan: komunis, simpatisan komunis, nasionalis, nasionalis kiri, Muslim, bahkan kelompok yang menggabungkan Islam dan komunisme.
Keragaman itu bukan hanya soal ideologi. Indonesia juga terdiri atas begitu banyak bahasa, etnis, dan komunitas. Pola tersebut kemudian terus muncul dalam politik Indonesia modern. Para pemimpin berusaha menempatkan diri di atas berbagai kelompok dan mengklaim sebagai representasi persatuan nasional, tetapi tidak selalu mengendalikan kelompok-kelompok tersebut secara langsung. Pengecualian penting baru muncul ketika militer kemudian mengambil alih kekuasaan.
DD: Sebelum kita memasuki dua tahun pertama revolusi—yang, seperti hampir seluruh sejarah Indonesia, sangat kompleks—mari kita lihat terlebih dahulu kekuatan bersenjata yang tersedia bagi Republik baru.
Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Jepang dengan cepat melucuti dan membubarkan milisi yang sebelumnya mereka bentuk untuk menghadapi kemungkinan invasi Sekutu. Salah satunya adalah PETA. Namun, kelompok-kelompok bersenjata yang militan, terutama Pemuda, segera bermunculan di berbagai wilayah. Pada saat yang sama, satuan-satuan militer reguler mulai terbentuk, dipimpin oleh para veteran pasukan kolonial Belanda maupun pasukan bentukan Jepang.
Di beberapa tempat, komandan Jepang bahkan membantu perjuangan Indonesia dengan menyerahkan senjata dan ada pula yang tetap tinggal untuk bertempur bersama kaum revolusioner. Di tempat lain, Pemuda justru terlibat konflik berdarah dengan pasukan Jepang.
Bagaimana milisi Pemuda dan tentara reguler Republik dapat terbentuk begitu cepat dalam skala yang begitu besar? Dan bagaimana kita memahami kontradiksi bahwa Pemuda, di satu sisi, berperang melawan Jepang, Inggris, dan Belanda, tetapi di sisi lain juga melakukan berbagai kekejaman terhadap warga sipil Indo, Jepang, dan Eropa? Lalu, bagaimana tentara resmi Republik berkembang menjadi kekuatan yang kelak memainkan peran menentukan dan sangat reaksioner dalam politik Indonesia—yang kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI?
RS: Ini memang wilayah yang sangat penting untuk memahami sejarah Indonesia. Militer Indonesia sangat unik karena pada awal revolusi ia merupakan tentara yang dibentuk sendiri oleh masyarakat. Tidak ada pemerintah yang sejak awal membangun tentara nasional. Tentara itu terbentuk dari berbagai unsur: orang-orang yang pernah menjadi perwira profesional pada masa Belanda dan anggota milisi yang dilatih Jepang.
MS: Salah satu tokohnya adalah Nasution. Ia pernah menjadi kadet di akademi militer Bandung. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pendidikannya terhenti. Ia kemudian kembali dalam masa revolusi dengan gagasan membangun tentara profesional.
Namun, ia juga melihat secara langsung betapa mudahnya kaum muda dimobilisasi. Pengalaman itu kemudian ikut membentuk doktrin militer Indonesia. Sampai sekarang terdapat gagasan tentang perang rakyat dan pertahanan semesta: pertahanan negara tidak hanya menjadi tugas tentara profesional, tetapi juga bergantung pada mobilisasi masyarakat.
Alasannya sederhana. Indonesia pada masa itu sangat miskin. Negara tidak memiliki sumber daya untuk membeli persenjataan dalam jumlah besar dan tidak mampu menandingi kekuatan militer negara-negara besar. Tetapi Indonesia memiliki manusia yang bersedia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, tentara Indonesia sejak awal terdiri atas berbagai unsur.
Ada mantan perwira Belanda, bekas anggota PETA, berbagai laskar, kelompok yang digerakkan atas dasar agama dan etnis, serta kelompok-kelompok lokal lainnya. Salah satu ciri paling khas Revolusi Indonesia adalah mobilisasi lintas usia dan generasi yang dikenal sebagai Pemuda.
Pemuda sendiri merupakan kategori yang sangat cair. Seseorang tidak menjadi pemuda untuk selamanya. Ia merupakan kategori sosial yang terkait dengan tahap tertentu dalam kehidupan. Tetapi selama revolusi, identitas ini menjadi kekuatan politik yang sangat penting.
Masalahnya, karena tentara tumbuh dari berbagai kekuatan sosial dan bukan dibentuk sepenuhnya oleh pemerintah sipil, pemerintah kesulitan mengendalikannya. Para perwira memang mengatakan bahwa mereka berada di bawah perintah pemerintah. Namun, ketika keputusan pemerintah bertentangan dengan kepentingan mereka, mereka dapat menolak. Hal itu terlihat, misalnya, dalam penolakan sebagian militer terhadap Perjanjian Renville.
Hubungan antara militer dan pemerintah sipil sejak awal penuh ketegangan. Dalam perkembangannya, militer menjadi institusi yang semakin otonom, bahkan dapat disebut sebagai negara di dalam negara. Ia tumbuh semakin besar dan kuat, hingga akhirnya mengambil alih kekuasaan.
DD: Seperti yang baru saja dijelaskan, militer Indonesia sejak awal beroperasi secara relatif independen dari pemerintahan sipil. Para komandannya bahkan menunjuk Sudirman sebagai panglima pertama tanpa meminta persetujuan Sukarno ataupun kepemimpinan sipil. Mereka menganggap pemilihan panglima sebagai hak mereka sendiri.
Bagaimana hal ini dibandingkan dengan militer antikolonial lain di Asia, misalnya Tatmadaw di Burma? Apakah TNI memiliki karakter yang unik?
MS: Saya tidak cukup menguasai sejarah Tatmadaw untuk membuat perbandingan menyeluruh. Tetapi satu hal yang khas dari Indonesia adalah bahwa tentara dibentuk oleh berbagai unsur masyarakat sipil dan tidak berada di bawah kendali satu kekuatan politik tertentu.
Di Vietnam, misalnya, Partai Komunis membangun Tentara Rakyat dan memiliki kendali politik yang kuat terhadapnya. Di Indonesia, gagasan serupa pernah muncul, tetapi tidak berhasil. Kekuatan politik tertentu hanya mampu memobilisasi sebagian kecil masyarakat. Pada akhirnya, karena semangat revolusi mendorong begitu banyak orang untuk ikut serta, mereka mencari saluran sendiri untuk berorganisasi.
Tentara kemudian terbentuk secara regional. Para anggota memilih komandannya sendiri, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jadi, tentara nasional muncul dari berbagai komponen yang sudah ada di masyarakat, bukan dari satu keputusan pemerintah pusat.
Beberapa tahun setelah kemerdekaan, ketika pemerintah mencoba melakukan reorganisasi dan rasionalisasi tentara serta menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai tentara profesional, konflik pun pecah. Banyak kelompok merasa bahwa mereka telah ikut berjuang bersama sejak awal, tetapi kini justru dikeluarkan dari organisasi yang mereka bantu bangun.
Inilah salah satu akar berbagai pemberontakan regional. Salah satu yang terbesar terjadi di Jawa Barat melalui Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia.
FF: Dalam pembentukan inti TNI terdapat dua komponen utama. Pertama, kelompok yang berasal dari tradisi akademi militer kolonial di Bandung. Kedua, kelompok PETA yang dilatih Jepang. Namun, seperti yang telah dijelaskan, di luar kedua kelompok itu terdapat banyak sekali kekuatan bersenjata independen.
Jadi, tentara nasional pada awalnya merupakan kumpulan berbagai kekuatan. Ada proses kompromi, terutama antara kelompok PETA yang diwakili Sudirman dan kelompok yang lebih profesional dari tradisi akademi Bandung.
Sudirman memiliki posisi khusus karena ia bukan hanya panglima, tetapi juga simbol spiritual tentara. Di dalam militer terdapat unsur nasionalisme spiritual yang sangat kuat. Sebagian berasal dari pengalaman selama pendudukan Jepang. Di kalangan PETA berkembang semacam etos prajurit yang dipengaruhi semangat Bushido. Sementara kelompok yang lebih profesional membawa tradisi tentara Eropa. Kedua tradisi itu kemudian bertemu dan membentuk militer Indonesia.
Namun, persoalan muncul ketika tentara mulai menentukan siapa yang dianggap benar-benar menjadi bagian dari tentara. Pada 1940-an, konflik seperti Madiun dan Darul Islam pada dasarnya juga merupakan konflik internal mengenai batas-batas keanggotaan dan identitas tentara.
Pada akhirnya, pembentukan tentara nasional pada 1950-an terjadi melalui proses “pembersihan” berbagai unsur. Unsur Islam dan unsur komunis tersingkir. Setelah Madiun dan Darul Islam, tentara menjadi semakin kanan dan semakin profesional, tetapi juga tetap membawa warisan etos prajurit yang terbentuk pada masa Jepang.
FF: Pertanyaannya kemudian: mengapa negara tidak mampu mengendalikan proses tersebut?
Saya kira periode revolusi sosial sangat penting. Pada masa itu terjadi kekosongan otoritas negara. Tetapi persoalannya bukan sekadar bahwa negara tidak hadir. Berbagai kelompok Pemuda dan kekuatan masyarakat juga secara aktif berusaha menghancurkan otoritas lama.
Di Sumatra dan berbagai daerah lain muncul gagasan kedaulatan, yaitu tindakan rakyat mengambil alih kedaulatan dari otoritas yang sebelumnya berkuasa. Dalam praktiknya, ini dapat berarti kekerasan terhadap bangsawan dan pejabat.
Akibatnya, negara semakin runtuh pada tahun pertama revolusi. Kekosongan tersebut membuka ruang bagi tentara untuk mengambil alih berbagai institusi—perusahaan, pemerintahan, dan sektor-sektor kehidupan masyarakat lainnya. Sebagian orang yang mengambil alih merupakan kelompok Pemuda yang berafiliasi dengan militer, sementara yang lain berhubungan dengan komunis atau kekuatan politik lain.
Dengan kata lain, negara dalam periode awal revolusi justru banyak diambil alih oleh masyarakat sendiri.
Warisan keruntuhan otoritas negara ini sangat panjang. Perluasan partisipasi politik selama pendudukan Jepang, perpaduan dengan etos Bushido yang ditanamkan melalui PETA, lalu keruntuhan otoritas negara pada awal revolusi, menempatkan tentara dalam posisi yang sangat khas dalam sejarah Indonesia.
Tentara sejak awal memiliki rasa otonomi yang kuat. Karena itu, salah satu pertanyaan politik Indonesia yang terus muncul hingga sekarang adalah: sejauh mana supremasi sipil dapat mengendalikan militer?
DD: Kita sudah membahas hubungan antara militer dan pemerintah. Sekarang mari kita lihat pemerintah itu sendiri. Sukarno memang membacakan Proklamasi Kemerdekaan, tetapi apa sebenarnya arti tindakan itu dalam hal kekuasaan administratif atas wilayah Indonesia yang begitu luas dan belum sepenuhnya jelas batas maupun penguasaannya?
FF: Indonesia sangat luas, sehingga situasinya berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Salah satu hal terpenting adalah bahwa pada awal revolusi sebenarnya tidak ada pemerintahan yang benar-benar terpadu.
Ambil contoh mata uang. Berbagai daerah menerbitkan mata uangnya sendiri. Ada sekitar 18 mata uang yang diterbitkan oleh otoritas berbeda pada masa tersebut. Di banyak wilayah Jawa, ketika otoritas negara runtuh, militer mengambil alih fungsi pemerintahan.
Militer bahkan berfungsi sebagai negara: memungut pajak, menyediakan layanan publik, dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Di daerah lain, kelompok seperti PKI atau kekuatan lokal lainnya mengambil alih pemerintahan.
Karena itu, Republik Indonesia pada awal revolusi dalam arti tertentu masih merupakan sebuah konstruksi yang belum sepenuhnya nyata. Belum ada satu negara yang benar-benar terpadu.
Pada 1946, ibu kota Republik dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Salah satu alasan pentingnya adalah kemampuan Sultan Yogyakarta mempertahankan birokrasi tradisional. Yogyakarta menjadi salah satu dari sedikit tempat di dalam Republik di mana pemerintahan masih dapat berfungsi relatif normal.
Selama masa Jepang, posisi Sultan juga diperkuat karena Jepang menempatkannya untuk mengelola pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Akibatnya, ketika Republik berdiri, Yogyakarta memiliki struktur pemerintahan yang relatif stabil.
Yogyakarta kemudian memiliki arti simbolis sekaligus praktis. Para pejabat Republik dapat menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan pemerintahan di sana. Namun, di luar Yogyakarta, keadaan jauh lebih terfragmentasi. Sementara itu, Belanda kembali menguasai Jakarta dan wilayah-wilayah lain serta membangun pemerintahan kolonialnya sendiri.
Jadi, terdapat dua gambaran yang berjalan berdampingan: Belanda dapat menunjukkan bentuk pemerintahan kolonial yang relatif normal, sementara Republik harus membangun otoritas di tengah wilayah yang sebagian besar masih dikuasai berbagai kekuatan lokal.
RS: Setelah kemerdekaan, kontrol administratif pemerintah sipil memang sangat terbatas. Otoritas negara tidak merata dan sering bergantung pada pemegang kekuasaan lokal, bukan pada komando pusat.
Tetapi jika kita melihat siapa yang justru semakin kuat, jawabannya adalah militer. Militer dapat dengan cepat menggabungkan berbagai kekuatan, meskipun pada awalnya belum sepenuhnya koheren. Salah satu langkah penting adalah pemilihan Sudirman sebagai panglima.
Para komandan militer dapat mengambil keputusan tanpa persetujuan langsung pemimpin sipil. Ini mencerminkan cara mereka melihat diri sendiri: bukan sekadar institusi negara yang berada di bawah pemerintah, tetapi sebagai institusi revolusioner yang berdiri sendiri dan menjadi penjaga revolusi.
Sejak awal terbentuk hubungan yang timpang antara pemerintah Republik dan pemimpin militer. Karena tentara lahir melalui perjuangan revolusioner, bukan melalui kontrol sipil, ia mempertahankan rasa otonomi yang kuat. Pada akhirnya, hal itu menjadikannya salah satu kekuatan politik utama Indonesia.
DD: Jadi, pada awalnya terdapat negara yang lemah, masyarakat yang sangat termobilisasi, dan militer yang justru memperoleh otonomi besar dari proses revolusi. Tetapi bersamaan dengan itu, para pemimpin Republik juga sedang merumuskan dasar ideologis negara baru.
Menjelang kekalahan Jepang dan Proklamasi, Sukarno, berbagai tokoh nasionalis, dan pemimpin Islam telah berunding mengenai kemerdekaan serta menyusun konstitusi pertama Indonesia. Proses itu sendiri awalnya difasilitasi Jepang untuk menarik dukungan kaum nasionalis.
Konstitusi tersebut menciptakan sistem presidensial yang kuat dan membayangkan negara yang cakupannya bahkan meliputi wilayah Malaya dan bagian utara Kalimantan yang saat itu berada di bawah Inggris. Hal ini kelak menjadi sangat penting.
Konstitusi juga menetapkan Pancasila, lima prinsip yang kemudian menjadi dasar ideologis Indonesia dan memainkan peran sangat besar baik pada masa Sukarno maupun ketika Orde Baru Suharto membangun reaksinya terhadap Sukarno.
Lima prinsip tersebut adalah ketuhanan, nasionalisme, kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Namun, untuk mengakomodasi pemimpin Islam, rancangan awal sila pertama memuat kewajiban bagi pemeluk Islam untuk menjalankan hukum Islam. Dalam versi final yang disahkan bersamaan dengan Proklamasi pada Agustus 1945, rumusan tersebut diubah menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Rumusan tersebut kemudian menimbulkan persoalan yang sangat penting karena memberikan posisi istimewa kepada agama-agama Abrahamik dan berpotensi meminggirkan agama-agama nonmonoteistik, kepercayaan tradisional, serta ateisme. Lalu, bagaimana kita memahami matriks ideologis yang agak khas ini? Bagaimana ia memadukan berbagai arus politik yang telah kita bahas sepanjang seri ini, dan proyek politik apa yang sebenarnya hendak dijawabnya?
RS: Kita akan kembali pada persoalan konstitusi ini ketika membahas Demokrasi Terpimpin. Tetapi sejak kemerdekaan diproklamasikan, Sukarno dan para pemimpin nasionalis menyusun Konstitusi 1945 yang menciptakan sistem presidensial kuat sekaligus menetapkan dasar ideologis negara baru.
Pancasila dirancang sebagai ideologi negara yang terdiri atas lima prinsip untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam: Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Pancasila sebenarnya merupakan ideologi kompromi yang menggabungkan tiga arus utama politik Indonesia: nasionalisme sekuler, politik Islam, dan gagasan keadilan sosial yang berorientasi kiri.
Sila pertama merupakan hasil kompromi. Rancangan awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta memuat kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan hukum Islam. Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi pemimpin-pemimpin Islam yang menginginkan negara berdasarkan hukum Islam.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Namun, rumusan itu kemudian dilunakkan untuk mempertahankan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam secara agama. Dengan demikian, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan hasil negosiasi: negara tetap mengakomodasi tuntutan politik Islam, tetapi sekaligus berusaha menjaga persatuan masyarakat yang beragam.
Tujuan politik dari keseluruhan kerangka ini adalah menjawab persoalan mendasar revolusi: bagaimana membangun negara-bangsa yang bersatu dari sebuah kepulauan yang sangat beragam, dengan begitu banyak agama, etnis, bahasa, dan tradisi politik?
Indonesia merupakan kepulauan luas yang sebelumnya tidak pernah dipersatukan dalam bentuk negara-bangsa modern seperti yang sedang dibangun. Pancasila kemudian menjadi bahasa ideologis bersama dalam politik Indonesia.
Sukarno kelak menggunakannya sebagai salah satu dasar bagi Demokrasi Terpimpin. Suharto juga menggunakan Pancasila untuk membenarkan persatuan nasional dan otoritas politik Orde Baru.
FF: Kita juga perlu melihat bahwa Pancasila bukan semata-mata gagasan Sukarno. Ada beberapa rumusan serupa yang dikemukakan tokoh lain, termasuk Muhammad Yamin. BPUPKI menjadi ruang tempat berbagai gagasan tersebut bertemu dan memungkinkan tercapainya kompromi.
Menariknya, sila pertama dalam pembahasan awal sebenarnya lebih spesifik: bukan sekadar “percaya kepada Tuhan”, melainkan percaya kepada satu Tuhan. Para Islamis menginginkan posisi monoteistik. Salah satu implikasinya adalah bahwa berbagai sistem kepercayaan tradisional di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kerangka monoteisme tersebut.
Bahkan Hindu dan Buddha di Indonesia kemudian harus merumuskan kembali dirinya sedemikian rupa agar dapat ditempatkan dalam kategori agama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, gagasan monoteisme tersebut bukan hanya soal agama Islam. Ia ikut membentuk cara negara mengklasifikasikan agama dan kepercayaan di Indonesia.
MS: Itulah yang membuat Pancasila menjadi ideologi yang sangat khas. Ia menggabungkan begitu banyak unsur ke dalam satu kerangka, tetapi tidak selalu jelas tujuan akhirnya. Ada gagasan persatuan karena masyarakat Indonesia takut pada perpecahan akibat keragamannya. Ada pula gagasan keadilan sosial karena struktur masyarakat sangat timpang, feodalisme masih kuat, dan ketimpangan ekonomi sangat besar.
Namun, persoalan “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi yang paling problematis. Ia mendorong masyarakat untuk memikirkan Tuhan dalam kerangka monoteistik, padahal Indonesia memiliki begitu banyak sistem kepercayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep tersebut.
Dalam tradisi Hindu, misalnya, pertanyaan tentang Tuhan tidak selalu dapat dijawab dengan konsep satu Tuhan. Tetapi demi menyesuaikan diri dengan ideologi negara, muncul upaya untuk merumuskan Hindu Indonesia dalam kerangka Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jadi, Pancasila merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa. Sampai sekarang masyarakat menerimanya sebagai ideologi negara, tetapi dalam praktiknya tidak selalu mengikuti seluruh implikasinya. Kita memiliki ideologi tersebut, tetapi ketika harus menerapkannya secara konkret, persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Bahkan tidak selalu jelas masyarakat seperti apa yang hendak diwujudkan oleh ideologi tersebut.
Revolusi Sosial, Madiun, dan Perubahan Politik Internasional
DD: Mari kita masuk ke dua tahun pertama revolusi. Pada September 1945, protes massa meletus di Jakarta dan hampir berubah menjadi bentrokan dengan pasukan Jepang sebelum Sukarno tampil dan membubarkan massa melalui pidatonya. Di Surabaya, konflik besar pecah akibat pengibaran bendera Belanda. Pertempuran kemudian memperhadapkan pasukan Inggris, terutama pasukan India, dengan Pemuda Indonesia yang dipimpin Sutomo, tokoh penting propaganda radio selama revolusi. Sementara itu, Belanda mulai merancang cara untuk menguasai kembali bekas koloninya. Sebelum pasukan Belanda tiba, pasukan Inggris lebih dahulu mengamankan kota-kota seperti Jakarta.
MS: Misi awal Inggris adalah membebaskan orang-orang Eropa dan Indo yang ditahan Jepang. Namun, kehadiran mereka sekaligus membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat yang sama, Pemuda melakukan kekerasan massal terhadap warga Eropa, Indo, Tionghoa, dan kelompok sipil lainnya. Konflik kekerasan yang berlangsung secara lokal ini kemudian dikenal sebagai bagian dari revolusi sosial.
Di tengah situasi tersebut, Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir membentuk Partai Sosialis. Tan Malaka, yang tidak lagi menjadi pemimpin PKI, membentuk Persatuan Perjuangan dan kemudian Murba. Sjahrir menjadi perdana menteri pertama Indonesia, disusul Amir sebagai perdana menteri kedua.
Setelah Belanda kembali menguasai Jakarta, pemerintahan Republik berpindah ke pedalaman Jawa dan menetapkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Bersamaan dengan itu berlangsung jalur diplomasi dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Linggadjati. Perjanjian ini membayangkan pembentukan Republik Indonesia Serikat, yang terdiri atas Republik Indonesia yang mencakup Jawa dan Sumatra serta negara-negara bagian lain di wilayah bekas Hindia Belanda, dalam sebuah uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala negara.
Perjanjian tersebut memperuncing pertentangan antara kelompok yang menginginkan kompromi dan mereka yang menuntut kemerdekaan penuh. Sampai menjelang Linggadjati pada November 1946, ketegangan terutama terjadi antara politisi profesional seperti Hatta dan Sjahrir dan kelompok radikal revolusioner.
Kelompok pertama melihat diplomasi sebagai kebutuhan praktis. Kondisi rakyat sangat buruk dan banyak orang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Karena itu, mereka berpendapat bahwa Republik perlu mencapai kesepakatan dengan Belanda untuk menata negara dan mengakhiri penderitaan.
Kelompok radikal, yang mencakup Tan Malaka, sisa-sisa Pemuda, laskar, kelompok jihad, dan berbagai milisi, menolak kompromi. Bagi mereka, kemerdekaan harus diperjuangkan sampai akhir dengan prinsip Merdeka 100%, sekalipun harus mengorbankan darah dan nyawa.
Yang menarik, militer pada periode ini lebih dekat dengan posisi kaum radikal. Mereka mendukung kemerdekaan penuh dan gagasan perang rakyat. Bahkan ketika persenjataan terbatas, mereka mengandalkan mobilisasi rakyat dan menggunakan apa pun yang tersedia untuk melawan musuh.
Warisan ini kemudian membentuk cara militer Indonesia memahami dirinya sendiri. Tentara memandang diri sebagai tentara rakyat, bukan sekadar institusi profesional. Cara pandang tersebut kelak menjadi salah satu pembenaran bagi keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Nasution, meskipun berasal dari tradisi tentara profesional, mengembangkan doktrin perang gerilya yang menempatkan tentara dalam posisi yang sekaligus bersifat politis. Dengan demikian, sejak masa revolusi telah terbentuk pola yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan negara Indonesia berikutnya.
FF: Dua tahun pertama revolusi memang ditandai oleh revolusi sosial, ketegangan, dan kekerasan. Namun, periode ini juga merupakan masa persatuan relatif di antara berbagai kelompok Indonesia. Perang saudara dan perpecahan yang lebih tajam baru berkembang setelah 1948.
Meskipun negara pada saat itu sangat lemah dan di banyak tempat hampir tidak berfungsi, beberapa fondasi negara mulai terbentuk. Selain tentara, salah satu institusi penting yang berkembang adalah Kementerian Luar Negeri dan jaringan diplomasi Republik. Karena itu, dua tahun pertama dapat dipandang sebagai masa konsolidasi dan persatuan relatif sebelum ketegangan antarfaksi semakin terbuka pada 1947–1949.
DD: Revolusi awal juga menghasilkan kekerasan sosial yang sangat luas di pedesaan Jawa dan berbagai wilayah lain. Di Jawa terjadi konflik antara kelompok Santri dan Abangan, sebagian di antaranya berhubungan dengan jaringan kiri. Di Aceh, para ulama republik memberontak terhadap kelompok aristokrat yang berhubungan dengan Belanda, yaitu uleebalang. Di Sumatra Timur, pekerja Batak dan Jawa yang berhaluan kiri menyerang aristokrat setempat.
Mengapa revolusi melawan Belanda justru memicu konflik internal di dalam masyarakat Indonesia? Dan apakah istilah revolusi sosial cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi?
RS: Penyerahan Jepang pada 1945 menghilangkan struktur yang sebelumnya mempertahankan ketertiban kolonial. Di Jawa dan Sumatra, terutama di pedesaan, kekosongan kekuasaan membuka ruang bagi ketegangan sosial yang selama ini ditekan.
Salah satu sumber konflik adalah pertentangan kelas. Banyak petani dan pekerja desa menyimpan kebencian terhadap aristokrat, tuan tanah, dan pejabat yang dianggap terkait dengan pemerintahan kolonial. Revolusi memberi mereka kesempatan untuk menantang hierarki tersebut.
Di Jawa, konflik Santri-Abangan juga kembali mengemuka. Perpecahan yang telah berlangsung sejak 1920-an itu semakin tajam karena sebagian masyarakat Abangan memiliki hubungan dengan jaringan kiri atau komunis. Konflik tersebut mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara gerakan pembaruan Islam dan politik sekuler atau kiri.
Di Aceh, para ulama memimpin pemberontakan terhadap uleebalang yang dianggap dekat dengan Belanda. Di Sumatra Timur, pekerja perkebunan dan kelompok militan lokal menyerang para penguasa aristokrat dan menewaskan sejumlah anggota elite Melayu. Penyair Amir Hamzah juga menjadi salah satu korban.
Revolusi nasional tidak hanya mengguncang kekuasaan kolonial. Ia juga menghancurkan atau mengguncang hierarki sosial yang telah ada—hierarki kelas, agama, dan wilayah. Ketika struktur lama runtuh, aktor-aktor lokal memperoleh kesempatan untuk mengejar versi mereka sendiri mengenai keadilan, pembalasan, atau perubahan sosial.
Istilah revolusi sosial cukup tepat karena banyak pemberontakan memang menyerang aristokrat, tuan tanah, dan kolaborator kolonial. Namun, istilah tersebut juga bisa menyesatkan jika seolah-olah seluruh peristiwa merupakan satu gerakan nasional yang terkoordinasi. Komunikasi dan jaringan antardaerah masih sangat terbatas. Karena itu, banyak kekerasan berlangsung secara lokal dan spontan.
Motivasinya juga beragam. Selain kelas, terdapat faktor agama, etnis, dan bahkan dendam pribadi. Revolusi Indonesia karena itu tidak dapat dipahami hanya sebagai perjuangan nasional melawan kolonialisme. Ia sekaligus merupakan ledakan pergolakan sosial internal akibat runtuhnya struktur lama.
MS: Salah satu unsur terpentingnya adalah anti-feodalisme. Di banyak wilayah, masyarakat menganggap aristokrasi sebagai bagian dari pemerintahan kolonial karena banyak bangsawan telah masuk ke dalam birokrasi kolonial. Ketika Belanda pergi, kemarahan yang sebelumnya diarahkan kepada kolonialisme kemudian beralih kepada aristokrasi lokal.
Fenomena itu terjadi di berbagai wilayah, termasuk pesisir utara Jawa dan Bali. Di Sumatra Utara, kelompok Batak dan Karo yang berhaluan kiri serta bekas buruh kontrak Jepang menyerang sistem kepemilikan tanah yang sebelumnya memberikan keuntungan kepada penguasa lokal.
Revolusi menciptakan kesempatan untuk merebut kembali tanah. Konflik agraria yang muncul pada periode tersebut bahkan memiliki akar yang panjang dan masih terasa dalam konflik pertanahan di Sumatra Utara, Sumatra Timur, Bali, dan beberapa wilayah Jawa.
Dalam pengertian ini, revolusi sosial juga merupakan tuntutan terhadap reformasi agraria dan akses terhadap alat produksi. Masyarakat tidak selalu menuntut penghapusan seluruh kepemilikan pribadi; mereka terutama menginginkan cukup tanah dan sumber daya untuk hidup, bukan membiarkan seluruh kekayaan terkonsentrasi di tangan aristokrasi.
FF: Kekerasan tersebut memang memiliki dimensi kelas yang kuat. Banyak korban adalah orang-orang yang dipandang memperoleh keuntungan dari sistem kolonial atau terkait dengan kelas yang menjalankan ekstraksi kapitalis.
Dimensi rasial dan etnis juga ada—misalnya serangan terhadap komunitas Tionghoa, Indo-Eropa, dan orang-orang yang terkait dengan otoritas kolonial. Namun, kekerasan itu tidak semata-mata dapat dijelaskan sebagai rasisme. Dalam banyak kasus, ia lebih tepat dipahami melalui perspektif kelas, terutama sebagai serangan terhadap bagian masyarakat pribumi yang dianggap menjadi perantara atau pesaing dalam sistem kapitalisme kolonial.
Cara pandang tersebut juga berhubungan dengan tradisi ideologi nasionalisme Indonesia yang sangat dipengaruhi perspektif Marxistis dan analisis kelas.
DD: Perjanjian Linggadjati segera memicu penolakan keras, baik dari kalangan politik kanan Belanda maupun aktivis kemerdekaan Indonesia yang radikal. Bahkan terdapat rencana kudeta militer kanan di Belanda yang bertujuan mempertahankan status quo kolonial.
Di Indonesia, Raymond Westerling menjalankan operasi kontra-insurgensi brutal di Sulawesi Selatan yang melibatkan pembantaian warga sipil. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda mulai membentuk negara-negara boneka, pertama di Indonesia Timur dan Kalimantan Barat, lalu di wilayah lain.
Pada 20 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan langsung terhadap Republik yang mereka sebut sebagai aksi kepolisian pertama. Bagi Indonesia, ini lebih tepat disebut agresi militer. Serangan tersebut juga bertujuan menguasai kembali berbagai perusahaan dan instalasi ekonomi penting. Belanda kemudian membentuk semakin banyak negara bagian hingga mencapai 15 negara.
Linggadjati akhirnya justru memperlemah posisi Sjahrir. Banyak pihak di Republik, termasuk militer, melihat perjanjian tersebut sebagai konsesi besar kepada Belanda. Kejatuhan kabinet Sjahrir menghancurkan legitimasi politiknya dan membuka jalan bagi Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri.
Di kalangan militer, pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa pemerintah sipil tidak cukup berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan. Mereka menganggap para politisi terlalu mudah berkompromi dengan Belanda. Pandangan tersebut juga dibagi oleh kelompok radikal seperti Tan Malaka dan PKI.
Dengan demikian, Linggadjati menjadi salah satu titik awal runtuhnya persatuan relatif yang terbentuk pada dua tahun pertama revolusi. Ketidakpercayaan meningkat antara militer dan politisi, maupun antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok radikal. Negara-negara boneka yang dibentuk Belanda sendiri ternyata tidak memiliki akar yang cukup kuat. Setelah 1949, banyak di antaranya membubarkan diri. Belanda gagal memahami seberapa dalam nasionalisme Indonesia telah berkembang dalam waktu yang relatif singkat.
Pada Januari 1948, Republik dan Belanda kembali menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian ini menimbulkan konflik baru di dalam Masyumi dan semakin membelah kelompok kiri antara kubu Sjahrir dan Amir. Amir mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan digantikan Hatta.
Di Jawa Barat, penarikan Divisi Siliwangi sesuai ketentuan Renville menciptakan kekosongan kekuasaan. Dari situ berkembang pemberontakan Darul Islam di bawah Kartosoewirjo, yang melawan Belanda sekaligus Republik. Situasi serupa juga muncul di wilayah lain yang mengalami kekosongan kekuatan bersenjata.
MS: Renville memperlihatkan perubahan penting dalam orientasi Amerika Serikat. Pada awalnya Washington masih mendukung Belanda dan membayangkan Indonesia sebagai negara federal yang terdiri atas berbagai negara bagian. Namun, setelah melihat perkembangan langsung di lapangan, Amerika menyadari bahwa nasionalisme Indonesia jauh lebih kuat dan tersebar luas daripada yang mereka perkirakan.
Model federal yang dibayangkan Amerika tidak berhasil. Sementara itu, kekosongan kekuasaan yang ditimbulkan penarikan pasukan Republik ikut membuka ruang bagi pemberontakan Islam di Jawa Barat, gerakan di Aceh, dan gerakan kiri di Madiun.
FF: Renville pada dasarnya menjadi tanda berakhirnya persatuan Republik. Perjanjian itu mendorong dua kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan revolusioner—kelompok Islam Kartosoewirjo dan kelompok komunis di Madiun—untuk bergerak semakin terpisah. Dari sinilah konflik internal revolusi berkembang menjadi semacam perang saudara.
Renville juga menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin dan naiknya Hatta. Sebelum Renville, pemerintah Republik belum memiliki ideologi politik yang benar-benar spesifik. Ia merupakan hasil kompromi berbagai kelompok Islam, komunis, dan kiri. Karena itu, pemerintah pada dasarnya merupakan pemerintahan hibrida.
Belanda kemudian berhasil meyakinkan Amerika bahwa Republik pada dasarnya adalah pemerintahan komunis. Persepsi tersebut membuat Amerika mendorong kebijakan antikomunis dan pada awalnya mendukung kembalinya kekuasaan Belanda dengan harapan dapat mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunisme.
Namun, perpecahan antara nasionalis tengah, komunis, dan kelompok Islam radikal kemudian justru memberi pemerintah Republik kesempatan untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa mereka bukan pemerintahan komunis.
Pada Agustus 1948, Musso kembali dari Uni Soviet. Amir Sjarifuddin juga mengungkapkan bahwa dirinya merupakan anggota PKI. Pada September, pendukung PKI yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) melancarkan pemberontakan di Madiun. Divisi Siliwangi kembali menjadi kekuatan utama yang digunakan Republik untuk menghancurkannya.
Pemberontakan tersebut menimbulkan perpecahan bahkan di kalangan kiri. Tan Malaka dan Sjahrir menentangnya. Setelah pasukan Republik merebut kembali Madiun, Musso tewas ketika melarikan diri, sementara Amir dan sejumlah pemimpin PKI ditangkap dan dieksekusi. Ribuan anggota dan simpatisan PKI kemudian ditangkap atau dibunuh.
RS: Madiun merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah politik Indonesia karena pengaruhnya terus terasa hingga periode berikutnya, bahkan sering digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada 1965. Peristiwa tersebut sendiri memiliki berbagai nama—Madiun Affair, Madiun Revolt, atau Madiun Provocation—tergantung perspektif yang digunakan.
Madiun pada saat itu merupakan kota terbesar ketiga yang berada di bawah kendali Republik, setelah Yogyakarta dan Solo. Peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks perpecahan panjang di kalangan kiri. Ada komunis nasionalis seperti Tan Malaka yang menolak negosiasi dengan Belanda, sementara kelompok yang lebih dekat dengan Stalin lebih terbuka terhadap negosiasi. Di kalangan sosialis sendiri terdapat perpecahan antara kubu kiri Amir dan kubu kanan Sjahrir.
Latar belakang langsung Madiun adalah krisis yang ditimbulkan Renville. Perjanjian tersebut memberi Belanda kendali atas wilayah yang sangat luas, termasuk sekitar dua pertiga Jawa, sehingga wilayah Republik menyusut menjadi sekitar sepertiga Jawa.
Penarikan pasukan Republik dari berbagai daerah menyebabkan tekanan ekonomi dan ketegangan politik semakin besar. Koalisi kiri yang sebelumnya mendominasi pemerintahan Amir runtuh setelah ia menandatangani Renville. Hatta kemudian membentuk kabinet baru yang lebih konservatif, dengan dukungan Masyumi dan kelompok nasionalis, tetapi tanpa representasi kiri.
Kelompok kiri kehilangan akses terhadap kekuasaan negara dan masuk ke oposisi. Berbagai organisasi kiri kemudian bergabung dalam FDR untuk menuntut pembentukan kabinet baru yang memberikan mereka kembali representasi politik.
Musso mendorong PKI ke arah strategi yang lebih militan. Pada saat yang sama, kelompok kiri semakin merasa terancam oleh kebijakan pemerintah Hatta, terutama program rasionalisasi militer yang bertujuan mengurangi dan menata kembali angkatan bersenjata.
Program tersebut menyasar banyak laskar dan satuan tidak reguler yang berafiliasi dengan kiri, termasuk Pesindo. Mereka khawatir akan dilucuti, diberhentikan, atau ditekan. Ketegangan menjadi sangat tajam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Solo dan Madiun terjadi penculikan, pembunuhan, dan bentrokan antara berbagai kelompok yang sebelumnya sama-sama menjadi bagian dari kekuatan revolusioner.
Dalam konteks inilah pemimpin lokal FDR dan Pesindo mengambil alih Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan tersebut pada awalnya bukan rencana kepemimpinan PKI pusat, melainkan dimulai secara lokal dan baru kemudian memperoleh dukungan partai setelah konflik berkembang.
Sukarno segera mengecam pemberontakan dan melalui radio menyerukan rakyat untuk memilih antara pemerintahan Sukarno-Hatta dan PKI Musso. Radio memiliki peran sangat penting sebagai media politik pada masa itu. Pasukan Republik kemudian bergerak cepat dan menghancurkan pemberontakan dalam hitungan minggu.
Kekalahan Madiun membawa konsekuensi besar. Banyak pemimpin PKI tewas, termasuk Musso dan Amir Sjarifuddin, sementara ribuan anggota dan simpatisannya mengalami penangkapan dan pembunuhan. Penindasan tersebut untuk sementara menghancurkan PKI sebagai kekuatan politik.
Namun, dampaknya lebih luas. Madiun memperdalam permusuhan antara PKI dan kekuatan politik lain, terutama kelompok Islam seperti Masyumi. Pada saat yang sama, kemenangan pemerintah memperkuat posisi Sukarno-Hatta dan Angkatan Darat. Republik dapat menampilkan dirinya sebagai pemerintahan yang antikomunis dan relatif stabil.
Ironisnya, penghancuran pemberontakan komunis juga memperkuat posisi Republik di arena internasional. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat mulai melihat Indonesia sebagai calon mitra untuk menghadapi komunisme. Pada awal 1948, Amerika masih mendukung Belanda, tetapi menjelang akhir tahun posisinya mulai berubah.
Ketika Belanda menyerang Yogyakarta pada Desember 1948, Amerika bahkan memperingatkan Belanda agar tidak melanjutkan operasi militer. Tekanan Amerika akhirnya membantu mendorong Belanda menuju pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pada 1949–1950. Namun, kedekatan Republik dengan Amerika setelah 1948 tidak berkembang menjadi aliansi permanen.
Warisan Madiun yang paling penting adalah menguatnya antikomunisme di kalangan militer dan pendukung Masyumi. Peristiwa tersebut memperdalam pembelahan kiri-kanan yang kemudian menjadi salah satu fondasi politik Indonesia pada masa Perang Dingin.
FF: Pada 1948, Belanda mulai melihat situasi secara berbeda. Pada awalnya tujuan mereka adalah merebut kembali koloninya. Namun, tujuan yang lebih mendasar adalah mempertahankan kapitalisme Belanda di Indonesia. Kehilangan Indonesia dipandang sebagai bencana ekonomi bagi Belanda.
Setelah Madiun, mereka menyadari bahwa persoalannya bukan lagi sekadar mempertahankan kolonialisme, tetapi juga menghadapi persaingan dengan kapitalisme Amerika. Karena itu, dalam perundingan berikutnya, termasuk Konferensi Meja Bundar, fokus Belanda semakin bergeser pada bagaimana memastikan modal Belanda tetap memiliki posisi dominan dalam perekonomian Indonesia pascaperang.
Dalam proses tersebut, Indonesia juga dipaksa mengambil alih utang Hindia Belanda. Artinya, Indonesia harus membayar utang yang antara lain digunakan Belanda untuk membiayai perang melawan kaum revolusioner Indonesia. Pembayaran utang tersebut bahkan berlangsung hingga dekade 1990-an.
Orientasi ekonomi Belanda juga terlihat dalam Operasi Produk, yang terutama bertujuan mengamankan instalasi penting bagi kapitalisme Belanda, terutama sektor minyak dan perkebunan.
Namun, Belanda kemudian menghadapi persaingan dengan kapitalisme Amerika. Matthew Fox, yang bukan pejabat pemerintah tetapi seorang pelobi, ikut mempromosikan gagasan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial bagi investasi Amerika. Meskipun kesepakatan yang direncanakan tidak sepenuhnya terwujud, gagasan mengenai Indonesia sebagai kawasan dengan potensi ekonomi besar kemudian ikut membentuk kepentingan Amerika terhadap Indonesia dalam jangka panjang.
MS: Perubahan geopolitik di Asia juga penting. Pada 1949, kemenangan Partai Komunis Tiongkok mengubah perhitungan kekuatan-kekuatan besar di Asia Tenggara. Indonesia sebelumnya sudah mengalami revolusi dan konflik yang melibatkan komunisme. Kini muncul Tiongkok yang jauh lebih besar dan secara geografis berada di kawasan yang sama.
Perkembangan tersebut mengubah kalkulasi Amerika Serikat maupun Belanda terhadap Indonesia. Pada akhirnya, Belanda mungkin memperoleh kesepakatan terbaik yang masih mungkin mereka dapatkan: Indonesia mengambil alih utang Hindia Belanda. Di luar itu, perkembangan politik Indonesia sendiri tetap sangat menentukan, dan dinamika domestik tersebut sama rumitnya dengan geopolitik kawasan.
Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir kembali berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bidang kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada yang meneliti sejarah dekolonisasi negara Indonesia, pembentukan negara modern, serta sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas.
Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.
Pada episode berikutnya, pembahasan akan beralih pada masa Revolusi Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan segera mempertemukan Republik dengan Belanda yang berusaha memulihkan kekuasaannya, sekaligus memunculkan pertentangan tajam di antara berbagai kekuatan politik di dalam negeri mengenai arah revolusi, hubungan dengan kekuatan asing, dan bentuk negara Indonesia yang baru.
