Ilustrasi: All
Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode kelima Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.
DEKADE 1950-an merupakan masa ketika Republik yang baru berdiri berusaha menemukan bentuk politiknya sendiri di tengah konflik yang semakin kompleks. Demokrasi parlementer yang semula diharapkan menjadi dasar kehidupan politik pascarevolusi justru menghadapi fragmentasi partai, ketegangan pusat dan daerah, serta serangkaian pemberontakan bersenjata. Di tengah situasi tersebut, militer semakin kuat, sementara Sukarno semakin yakin bahwa sistem politik parlementer tidak mampu membawa revolusi Indonesia menuju cita-cita yang diharapkannya. Episode ini menelusuri bagaimana krisis tersebut mendorong pergeseran dari demokrasi parlementer menuju Demokrasi Terpimpin.
Peralihan itu tidak mengakhiri konflik, melainkan mengubah arena dan keseimbangan kekuasaan di antara berbagai kekuatan politik. Pemerintahan Sukarno menghadapi pemberontakan Darul Islam dan PRRI-Permesta, sekaligus memperluas mobilisasi politik melalui konfrontasi dengan Belanda mengenai Papua Barat dan Konfrontasi terhadap pembentukan Malaysia. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Para pembicara dalam episode ini menelusuri rangkaian perubahan tersebut dan bagaimana konflik politik, militer, ekonomi, serta geopolitik internasional secara bertahap membawa Republik menuju krisis 1965.
Daniel Denvir (DD): Mari kita melihat kondisi perekonomian Indonesia pada 1950-an. Seperti banyak negara yang baru mengalami dekolonisasi, Indonesia mewarisi posisi yang bergantung dalam sistem kapitalisme dunia, terutama melalui ekspor bahan mentah dan keterbatasan produksi industri bernilai tambah tinggi. Di dalam negeri, perekonomian terbagi antara enklave kolonial seperti perkebunan dan minyak yang terhubung dengan sirkuit global, serta sektor domestik seperti pertanian skala kecil yang relatif terpisah.
Bagaimana bentuk perekonomian yang tidak merata dan terbelakang yang diwarisi Indonesia setelah kemerdekaan? Bagaimana berbagai elite domestik memperoleh keuntungan dari tatanan ekonomi tersebut, meskipun tatanan itu secara keseluruhan membuat Indonesia tetap terbelakang? Dan bagaimana kekuatan nasionalis, revolusioner, serta radikal seperti Sukarno dan PKI berupaya keluar dari ketergantungan tersebut untuk mencapai bukan hanya kemerdekaan politik dari Belanda, tetapi juga kedaulatan ekonomi?
Rianne Subijanto (RS): Perekonomian Indonesia pada 1950-an sebagian besar mewarisi ekonomi kolonial. Struktur tersebut bahkan direproduksi selama periode revolusi karena tujuan utama Belanda adalah memulihkan posisi ekonominya di kepulauan Indonesia. Sejumlah operasi ekonomi yang telah berjalan pada masa kolonial kembali dilanjutkan pada akhir 1940-an.
Pada 1950-an, Indonesia terutama memiliki perekonomian yang berorientasi ekspor, seperti pada masa kolonial. Hingga akhir 1950-an, ekonomi tersebut bahkan mempertahankan pertumbuhan sekitar 5 persen. Namun, struktur ekonominya tetap kolonial dan sangat dipengaruhi sejumlah perusahaan besar Belanda, terutama beberapa perusahaan multinasional yang menguasai sektor perkebunan.
Sektor minyak juga didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika dan perusahaan Belanda Royal Dutch Shell. Di dalam negeri sendiri, struktur ekonomi berbeda antara Jawa dan wilayah luar Jawa. Di Jawa terdapat perekonomian yang relatif subsisten, sementara di luar Jawa banyak masyarakat bergantung pada pertanian petani kecil, termasuk perkebunan skala kecil.
Karet, misalnya, banyak dikuasai petani kecil Sumatra dan terhubung dengan pasar di Singapura dan Malaya. Karena itu, terdapat perekonomian ekspor petani kecil yang cukup dinamis di Sumatra dan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menciptakan perbedaan yang cukup dalam antara ekonomi Jawa dan ekonomi kepulauan luar.
Perbedaan tersebut juga memengaruhi posisi politik. Masyarakat di Sumatra, misalnya, tidak selalu memandang Barat dengan cara yang sama seperti masyarakat di Jawa karena sebagian dari mereka terintegrasi ke dalam ekonomi global melalui hubungan perdagangan dengan Singapura. Mereka memiliki posisi sebagai kelompok pedagang kecil atau borjuis kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam ekonomi ekspor.
Dalam konteks Sukarno, tidak terdapat visi yang sepenuhnya jelas mengenai bagaimana nasionalisme ekonomi harus dijalankan. Banyak kebijakan ekonomi pada 1950-an justru berkembang dari Universitas Indonesia dan lembaga-lembaga teknokratis seperti Badan Perencanaan Nasional. Pendekatannya cukup dipengaruhi konsep-konsep ekonomi Barat, terutama gagasan untuk menumbuhkan kelompok kapitalis Indonesia.
Gagasannya adalah bahwa kolonialisme telah menghambat munculnya kelompok kapitalis nasional yang mandiri. Memang terdapat kelompok kapitalis penting di Indonesia, terutama pengusaha Tionghoa, tetapi pada masa itu mereka belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, negara berusaha membentuk kapitalis nasional melalui pemberian izin ekspor, akses kredit, dan berbagai insentif.
Namun, kebijakan tersebut sering menghasilkan korupsi. Visi dasarnya adalah industrialisasi yang didukung negara melalui pengembangan pengusaha kapitalis nasional. PKI memiliki pandangan yang berbeda mengenai persoalan tersebut, dengan menilai bahwa salah satu hambatan utama munculnya kapitalis Indonesia adalah praktik rent-seeking di dalam negara.
PKI mengidentifikasi berbagai kelompok yang dianggap mengambil keuntungan dari struktur tersebut, termasuk birokrat dan pemberi pinjaman. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari persoalan “tujuh setan” di pedesaan. Pendekatan ini lebih struktural karena berangkat dari gagasan bahwa penghapusan struktur rent-seeking akan memungkinkan munculnya kelas produktif yang mandiri.
PKI juga menjadi salah satu kekuatan politik yang mendukung kelompok kapitalis nasional dari kalangan Tionghoa. Hal ini tampak paradoks karena PKI merupakan partai komunis, tetapi dukungan tersebut terkait dengan orientasinya terhadap perjuangan melawan imperialisme. Sementara itu, Masyumi dan PSI lebih banyak mendukung gagasan untuk membangun kelompok kapitalis pribumi.
Made Supriatma (MS): Persoalannya adalah bahwa Indonesia telah memperoleh kedaulatan politik, tetapi secara ekonomi masih sangat bergantung pada kekuatan Barat. Sebagian besar perekonomian masih dioperasikan dan dimiliki modal Barat, dan sekitar tiga perempat modal Barat tersebut berasal dari Belanda. Karena itu, PKI melihat Indonesia masih terjebak dalam sistem imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.
Strategi PKI bukanlah segera menuju sosialisme, melainkan membangun demokrasi nasional terlebih dahulu. Tujuannya adalah memutus kendali imperialisme, membongkar kekuasaan tuan tanah, dan membangun ekonomi nasional. Karena itu, PKI mendukung nasionalisasi, termasuk mendukung kelompok kapitalis nasional dari kalangan Tionghoa.
Ada tiga unsur utama dalam strategi tersebut: antiimperialisme, pengusiran modal asing, dan dukungan terhadap nasionalisasi. Strategi itu kemudian terlihat dalam perkembangan akhir 1950-an dan awal 1960-an, termasuk dalam persoalan Papua Barat dan nasionalisasi perusahaan asing di bawah Demokrasi Terpimpin. Selain itu, PKI mendorong reforma agraria dan mobilisasi petani.
“Setan-setan desa” merupakan salah satu bagian dari tindakan yang berkaitan dengan kebijakan reforma agraria tersebut. Unsur lain yang penting adalah demokrasi dan perluasan partisipasi massa. PKI berupaya mengubah keseimbangan kekuasaan melalui mobilisasi pekerja, petani, dan kelompok-kelompok sosial lainnya.
Dalam praktiknya, strategi tersebut dijalankan melalui politik front persatuan. PKI berusaha membangun koalisi luas yang mencakup pekerja, petani, kelompok borjuis kecil, dan borjuasi nasional. Berbeda dengan model revolusi yang berupaya menggulingkan kekuatan nasionalis, PKI justru berusaha bekerja di dalam negara bersama Sukarno dan kekuatan nasionalis.
Farabi Fakih (FF): Salah satu kekosongan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai nasionalisme ekonomi. Konstitusi tidak secara langsung menjawab pertanyaan mengenai bentuk ekonomi yang hendak dibangun, meskipun di beberapa bagian terdapat gagasan yang menyerupai ekonomi sosialis. Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang juga seorang ekonom, mengembangkan gagasan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, tetapi gagasan tersebut tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi sistem ekonomi yang konkret.
Semua kelompok politik pada dasarnya menolak kolonialisme ekonomi yang didominasi Belanda. Masalahnya adalah apa yang harus menggantikan struktur tersebut. Salah satu persoalannya adalah keberadaan kapitalis Tionghoa yang memiliki jaringan bisnis kuat, sementara kelompok kapitalis pribumi masih relatif lemah.
Situasi tersebut menciptakan ketegangan antarkelompok politik pada 1950-an. Salah satu bentuknya dikenal sebagai hubungan “Ali-Baba”, yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi yang memiliki akses politik dengan pengusaha Tionghoa yang memiliki pengalaman dan jaringan bisnis. Pihak “Ali” memperoleh izin dan kontrak, sementara pihak “Baba” menjalankan bisnisnya.
Sejumlah kelompok nasionalis, terutama di kalangan Muslim, mendukung pengembangan kapitalis pribumi. Salah satu kebijakan yang lahir dari gagasan tersebut adalah Program Benteng, yang bertujuan mendorong pertumbuhan kapitalis pribumi. Pada saat yang sama, hubungan antara modal pribumi, modal Tionghoa, dan negara menciptakan bentuk-bentuk baru rent-seeking.
Militer juga mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi pada 1950-an, terutama para komandan daerah. Karena anggaran militer sangat terbatas, para komandan harus mencari sumber daya untuk membiayai pasukan mereka. Mereka kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis dan bekerja sama dengan pengusaha Tionghoa.
Salah satu contoh yang disebut adalah Suharto ketika menjadi komandan Divisi Diponegoro. Ia bekerja dengan sejumlah pengusaha Tionghoa yang kemudian berkembang menjadi taipan besar Indonesia. Militer juga terlibat dalam penyelundupan komoditas dan menyimpan sebagian hasilnya di bank-bank Singapura.
Keterlibatan ekonomi tersebut membuat para komandan daerah semakin kuat dan sulit dikendalikan. Dalam konteks itu, pemberontakan daerah kemudian memiliki kaitan dengan kelompok militer yang telah membangun kepentingan ekonomi, bekerja sama dengan kapitalis Tionghoa, dan melihat dirinya bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan ekonomi.
Secara umum, Indonesia pada 1950-an belum memiliki arah ekonomi yang sepenuhnya jelas. Negara ingin membangun kapitalis pribumi yang kuat, tetapi pada saat yang sama kelompok kapitalis Tionghoa sudah memainkan peran penting dalam perekonomian. Ketegangan antara kedua kecenderungan tersebut kemudian ikut memengaruhi perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.
DD: Indonesia, seperti yang telah kita bahas sepanjang serial ini, merupakan hasil dari kolonialisme sekaligus perjuangan melawannya. Proses tersebut menyatukan berbagai wilayah, etnis, dan bahasa ke dalam identitas Indonesia, tetapi sejak awal berbagai daerah dan kelompok juga menolak atau mempertanyakan integrasi mereka ke dalam negara nasional yang baru terbentuk.
Salah satu konflik penting pada akhir 1950-an adalah pemberontakan PRRI-Permesta. Para komandan militer daerah, yang dalam berbagai cara bersekutu dengan kelompok sipil, memimpin protes dan kemudian pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi. PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi pada awalnya berkembang secara terpisah sebelum kemudian bergabung.
Bagaimana konflik tersebut muncul? Persoalan kekuasaan dan sumber daya apa yang mendorong para pemimpin militer dan sipil untuk melawan pemerintah pusat? Bagaimana hubungan antara wilayah luar Jawa dan Jawa, serta perbedaan internal di Sulawesi, memengaruhi pemberontakan tersebut?
Apa yang sebenarnya dituntut para pemimpin militer pemberontak dari pemerintah pusat dan Sukarno? Seberapa penting antikomunisme dalam mendorong pemberontakan tersebut? Kita akan membahas peran Amerika Serikat kemudian, tetapi untuk sementara saya ingin memahami dinamika internal pemberontakan ini.
FF: Menurut saya, alasan utama para komandan daerah memberontak adalah karena mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar pada 1950-an. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan juga harus membiayai pasukan, membeli senjata, serta memenuhi kebutuhan militer lainnya. Karena pemerintah pusat tidak mampu memberikan dukungan yang memadai selama revolusi, para komandan kemudian mengandalkan penyelundupan, pemerasan, dan berbagai kegiatan bisnis.
Sebagian dari mereka mengambil keuntungan untuk diri sendiri, keluarga, dan jaringan mereka. Ketika Nasution kembali menjadi kepala staf angkatan darat, ia berusaha mendisiplinkan struktur tersebut dan membangun kembali kendali pusat atas militer. Namun, Nasution dan banyak komandan daerah juga memiliki kesamaan lain, yaitu sikap yang sangat antikomunis.
Pada masa itu, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI mulai mengambil alih perkebunan, pabrik, dan perusahaan milik asing. Mereka kemudian berhadapan dengan pekerja yang terorganisasi oleh PKI, sehingga menciptakan ketegangan dengan militer di berbagai daerah. Di Sumatra, misalnya, muncul Dewan Banteng yang menuntut perubahan politik, termasuk tuntutan agar Sukarno melarang PKI.
Namun, di balik tuntutan politik tersebut terdapat kepentingan ekonomi dan kekuasaan para komandan daerah yang telah berkembang menjadi semacam panglima lokal. PRRI di Sumatra juga memiliki karakter yang agak berbeda dari Permesta di Sulawesi. Para komandan Sumatra menguasai wilayah dengan basis produksi ekspor yang besar, terutama kawasan perkebunan yang sejak masa kolonial menjadi pusat kegiatan kapitalis.
Di Sulawesi, persoalannya lebih terkait dengan dinamika regional dan etnis, termasuk pengalaman masyarakat Minahasa yang banyak memiliki hubungan dengan tentara kolonial. Di bagian selatan terdapat pula pemberontakan yang berhubungan dengan Darul Islam. Karena itu, terdapat dua bentuk pemberontakan regional yang berlangsung bersamaan, yaitu pemberontakan militer dan pemberontakan Islam.
Gerakan serupa juga muncul di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan wilayah lainnya. Semua perkembangan tersebut berlangsung pada saat yang sama dan semakin melemahkan pemerintah pusat yang memang sudah menghadapi berbagai persoalan. PRRI-Permesta, dengan demikian, merupakan kombinasi antara pemberontakan regional, antikomunisme, dan perebutan sumber daya ekonomi.
MS: Saya ingin menekankan bahwa antikomunisme bukan faktor sekunder dalam pemberontakan tersebut. Antikomunisme justru merupakan salah satu motivasi utama dan kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk melihat pemberontakan tersebut sebagai bagian dari kepentingan strategisnya dalam Perang Dingin. Para komandan regional dan sekutu sipil mereka melihat PKI berkembang sangat cepat dan memperoleh pengaruh yang semakin besar.
PKI membangun organisasi massa dan menjalankan kampanye reforma agraria yang populer. Di sejumlah wilayah, kampanye tersebut menimbulkan konflik dan kekerasan di pedesaan. Kedekatan PKI dengan Sukarno juga menimbulkan kekhawatiran karena kebijakan Sukarno dianggap semakin mengarahkan negara ke posisi yang lebih dekat dengan komunisme.
Kondisi tersebut mengancam berbagai elite regional, termasuk kelompok Islam dan kelompok militer yang ingin mempertahankan otonomi mereka. Mereka sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan tidak sejak awal merupakan satu kelompok yang terorganisasi. Namun, antikomunisme menjadi unsur yang menyatukan mereka.
Mereka ingin menghentikan peningkatan kekuatan PKI. Karena itu, Amerika Serikat melihat para pemberontak sebagai potensi penghalang bagi terbentuknya Indonesia yang komunis. Dari sinilah keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan tersebut kemudian menjadi penting.
RS: Kita juga perlu melihat siapa yang terlibat dalam PRRI. Menurut saya, tidak tepat melihatnya semata-mata sebagai pemberontakan daerah karena banyak tokoh dari pusat yang terlibat, bahkan sebagian penggeraknya berasal dari Jakarta. Pada 1950-an, sistem politik Indonesia sangat tidak stabil karena pemerintahan rata-rata hanya bertahan kurang dari satu tahun.
Indonesia mengalami tujuh pemerintahan dalam tujuh tahun, dari 1950 hingga 1957. Situasi tersebut memperlihatkan perpecahan antara kelompok kanan dalam elite politik, yang didominasi Masyumi dan PSI, dengan kelompok yang lebih kiri atau Sukarnois, yang terutama diwakili PNI dan PKI. Kelompok kanan awalnya berharap Pemilu 1955 akan menyelesaikan persoalan tersebut.
Mereka memperkirakan pemilu akan mengukuhkan posisi kelompok yang lebih pro-Barat dan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil. Namun, hasil Pemilu 1955 tidak sesuai dengan harapan tersebut karena PKI menjadi salah satu pemenang utama. Bagi Masyumi dan PSI, hasil tersebut justru membuat posisi politik mereka semakin sulit.
Persoalan serupa juga muncul di dalam tubuh tentara. Angkatan Darat terdiri dari kelompok yang berakar pada tentara kolonial yang lebih profesional dan kelompok yang berasal dari PETA serta pengalaman militer Jepang. Keduanya sama-sama antikomunis, tetapi memiliki latar belakang dan orientasi yang berbeda.
Ketika Nasution diberhentikan pada 1952, hal tersebut mencerminkan perpecahan mendalam di tubuh militer antara kelompok profesional dan kelompok yang lebih dipengaruhi pengalaman Jepang. Setelah Nasution kembali pada 1955, ia secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaannya hingga 1957. Ia tetap antikomunis, tetapi sekaligus menjadi tokoh penting dalam menentukan posisi Angkatan Darat.
Pada 1957, pemerintahan demokrasi liberal terakhir berakhir. Sukarno kemudian menunjuk Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri, sementara Angkatan Darat di bawah Nasution memberlakukan keadaan darurat militer. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemberontakan muncul sebagai akibat konflik di antara berbagai kelompok elite politik dan militer yang sedang berhadapan dengan Sukarno dan awal Demokrasi Terpimpin.
Pemerintah di Jakarta sendiri didukung Sukarno, termasuk oleh PKI. Sementara itu, sebagian tokoh yang menolak arah tersebut kemudian berpindah ke Sumatra dan bergabung dengan pemberontakan. Karena itu, konflik tersebut pada dasarnya juga merupakan perpecahan di antara elite nasional.
Pada 1960, Masyumi dan PSI kemudian dilarang oleh Sukarno. Pada saat yang sama, Nasution mengirimkan pasukan ke Sumatra untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai PRRI. Jadi, meskipun pemberontakan memiliki dimensi regional yang kuat, konflik tersebut juga merupakan pertarungan antarfaksi dalam elite politik dan militer nasional.
Kita tetap tidak boleh mengabaikan keluhan ekonomi wilayah luar Jawa. Kebijakan ekonomi pada 1950-an banyak dipengaruhi kepentingan Jawa dan kurang memperhatikan masyarakat di wilayah luar Jawa yang memiliki struktur ekonomi berbeda, terutama karena keterlibatan mereka dalam ekonomi ekspor. Itu merupakan salah satu sumber ketegangan yang nyata.
Pada saat yang sama, antikomunisme juga merupakan faktor yang sangat penting. Namun, perlu dipahami bahwa pemerintahan Sukarno di Jakarta tidak sepenuhnya prokomunis karena terdapat kekuatan militer yang sangat besar dan juga antikomunis. Karena itu, keterlibatan CIA dalam mendukung pemberontakan merupakan bagian lain dari konflik yang kompleks tersebut.
Intervensi Amerika Serikat hingga Runtuhnya Demokrasi Parlementer
Daniel Denvir (DD): Apa peran Amerika Serikat dan apa konsekuensinya? Kedalaman intervensi Amerika Serikat terlihat sangat jelas pada 1958 ketika seorang pilot CIA yang sedang menjalankan misi pengeboman ditembak jatuh di Ambon dan ditangkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pada akhir 1950-an pemerintahan Presiden Eisenhower berbalik begitu tegas melawan Sukarno dan mendukung pemberontakan-pemberontakan separatis tersebut?
Apakah perubahan itu semata-mata disebabkan oleh meningkatnya keberhasilan elektoral PKI? Ataukah karena posisi dan kepemimpinan Sukarno dalam geopolitik Dunia Ketiga? Bagaimana konflik regional Indonesia kemudian terjalin dengan Perang Dingin global dan ambisi Amerika Serikat membangun hegemoni dunia pascaperang?
Kita juga perlu menekankan bahwa pada 1950-an dan 1960-an, elite keamanan nasional Amerika Serikat menganggap nasib Indonesia bahkan lebih penting daripada Indocina. Jadi, perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Sukarno pada akhir 1950-an bukan hanya berkaitan dengan keberhasilan elektoral PKI, meskipun faktor itu sangat penting, tetapi juga dengan posisi Indonesia dalam peta Perang Dingin global.
Made Supriatma (MS): Indonesia sangat penting bagi Amerika Serikat. Pertama, wilayahnya sangat luas, kepulauannya besar, dan kaya sumber daya alam. Secara strategis, Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Pada masa itu, Indonesia memasok bahan-bahan penting seperti timah dan karet; pada 1950-an, Indonesia memasok sekitar sepertiga kebutuhan timah dan karet Amerika Serikat.
Kita juga perlu mengingat kekalahan PKI dalam Peristiwa Madiun. Dari sudut pandang Amerika Serikat, itu merupakan keberhasilan karena mereka melihatnya sebagai bentuk pembendungan komunisme di Indonesia. Namun, ketika pada 1950-an PKI tumbuh pesat, masuk parlemen, dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, perkembangan tersebut mulai mengkhawatirkan Washington.
Ada dua faktor lain yang penting. Sukarno menolak bergabung dengan blok Perang Dingin yang dipimpin Amerika Serikat, termasuk ketika pemerintahan Eisenhower dan John Foster Dulles membangun aliansi antikomunis di Asia Tenggara. Indonesia menolak bergabung, dan hal tersebut semakin mengkhawatirkan Amerika Serikat.
Yang lebih penting lagi adalah Konferensi Bandung dan gagasan Non-Blok. Bandung menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil posisi di luar dua blok Perang Dingin. Pada saat yang sama, Amerika Serikat melihat para pemberontak daerah sebagai peluang untuk melakukan intervensi, membentuk arah politik Indonesia, dan menghentikan perkembangan komunisme.
Karena itu, Amerika Serikat secara rahasia mendukung para pemberontak dengan dana, senjata, dan dukungan udara. George McTurnan Kahin menggambarkan dukungan CIA terhadap pemberontakan di Sumatra pada 1958 sebagai operasi rahasia besar dengan nilai sekitar 10 juta dolar. Penembakan jatuhnya pilot CIA Allen Pope di Ambon ketika menerbangkan pesawat untuk para pemberontak kemudian menjadi bukti keterlibatan langsung Amerika Serikat di Indonesia.
Saya juga ingin membicarakan Bandung dan mengapa konferensi tersebut sangat penting. Konferensi Asia-Afrika merupakan konferensi besar pertama yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika atau Afro-Asia. Konferensi itu diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada April 1955 dan dihadiri oleh pemimpin dari 29 negara yang baru merdeka atau sedang berkembang.
Di antara para peserta terdapat Jawaharlal Nehru dari India, Zhou Enlai dari Tiongkok, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Sukarno dari Indonesia, dan Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja. Mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda, mulai dari nasionalis, pemimpin militer, pangeran, hingga komunis. Namun, mereka dapat duduk bersama dan menyepakati kerja sama ekonomi dan kebudayaan Afro-Asia serta penolakan terhadap kolonialisme.
Bagi Amerika Serikat, perkembangan tersebut mengkhawatirkan karena negara-negara tersebut tidak memilih salah satu blok. Washington pada masa itu cenderung melihat dunia secara biner: jika suatu negara tidak berada di pihak Amerika Serikat, negara tersebut dianggap berada di pihak komunis. Karena itu, gagasan Non-Blok sulit dipahami dalam kerangka kebijakan Amerika Serikat saat itu.
Gerakan tersebut juga menghasilkan Dasasila Bandung. Salah satu prinsipnya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan ras, dan penghormatan terhadap kedaulatan. Negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan itu berusaha membangun kekuatan ketiga yang berada di luar dua blok Perang Dingin.
Namun, bagi Amerika Serikat, sikap netral justru dapat dianggap berbahaya. Washington melihat Bandung sebagai sesuatu yang dapat mengganggu upaya pembendungan komunisme. Bandung kemudian menjadi simbol penting kemerdekaan pascakolonial dan terus menjadi rujukan dalam berbagai buku, konferensi, dan perdebatan hingga sekarang.
Amerika Serikat khawatir negara-negara lain akan mengikuti pola tersebut: menolak menjadi sekutu Barat, mentoleransi atau bahkan memasukkan partai komunis ke dalam sistem politik, serta menjalankan nasionalisme ekonomi. Karena itu, kebangkitan Bandung sekaligus pertumbuhan pesat PKI menjadi faktor penting yang membentuk kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Dalam konteks tersebut, terlihat adanya perubahan kebijakan Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat terlibat dalam pemberontakan regional dan bersekutu dengan para komandan militer daerah serta sebagian elite Indonesia yang bergabung dengan pemberontakan. Namun, kemudian kebijakan itu bergeser ke arah dukungan terhadap militer Indonesia sebagai institusi yang dianggap dapat menjaga Indonesia tetap utuh sekaligus menjadi kekuatan antikomunis.
Farabi Fakih (FF): Pemberontakan memang berlangsung di daerah, tetapi para aktornya sebenarnya sangat terhubung dengan pusat. Amerika Serikat kemudian menghadapi pertanyaan politik yang besar: apakah Indonesia harus dipertahankan sebagai satu negara atau dibiarkan terpecah? Dalam konteks itu, Amerika Serikat memilih membangun pengaruh yang lebih kuat di dalam tubuh militer Indonesia.
Sebuah program besar dijalankan sejak 1950-an hingga 1960-an untuk melatih elite militer Indonesia. Sekitar 2.500 hingga 3.000 perwira Indonesia mendapatkan pelatihan di Amerika Serikat, termasuk di berbagai institusi militer seperti Fort Leavenworth, Fort Bragg, dan tempat-tempat lainnya. Mereka mempelajari intelijen, kavaleri, dan terutama infanteri, sekaligus mengenal doktrin militer Amerika Serikat.
Hubungan tersebut kemudian menjadi semacam tradisi dalam tubuh militer Indonesia. Meskipun Indonesia mengembangkan doktrin militernya sendiri, banyak unsur pemikiran dan praktik militer Amerika Serikat yang diadopsi. Sebagian besar perwira senior, termasuk sejumlah perwira yang kemudian terbunuh pada 1965, memiliki pengalaman pendidikan atau pelatihan di Amerika Serikat.
Dari sudut pandang itu, kebijakan Amerika Serikat kemudian bergeser. Mereka melihat bahwa mempertahankan Indonesia sebagai satu negara mungkin lebih mudah daripada membiarkannya terpecah menjadi beberapa negara. Jika Indonesia terpecah, salah satu wilayah mungkin berkembang menjadi negara komunis, yang dalam perhitungan Amerika Serikat justru dapat menjadi persoalan yang lebih sulit dikendalikan.
Karena itu, Indonesia yang tetap utuh dianggap lebih mudah dibendung daripada Indonesia yang terpecah. Ini merupakan salah satu hipotesis untuk memahami cara berpikir Amerika Serikat pada masa tersebut. Setelah awal 1960-an, ketika Sukarno semakin mendekatkan politik Indonesia dengan Beijing dan Pyongyang, serta membayangkan poros Jakarta-Beijing-Pyongyang, situasinya mulai dianggap melewati batas oleh Amerika Serikat.
Namun, Amerika Serikat pada saat itu memilih menunggu momentum yang tepat. Subversi dianggap lebih efektif daripada konfrontasi langsung. Ini berbeda dari pola kebijakan Amerika Serikat di sejumlah kawasan lain, karena terhadap Indonesia mereka cenderung menghindari konfrontasi terbuka.
Presiden John F. Kennedy bahkan berusaha mendekati Sukarno. Pemerintahannya menjalankan strategi yang lebih akomodatif, termasuk memanfaatkan hal-hal yang diketahui menarik bagi Sukarno. Pendekatan tersebut merupakan bentuk persuasi yang relatif tidak lazim dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi pada saat itu diterapkan terhadap Indonesia.
Jadi, sejak awal 1960-an, Amerika Serikat tidak hanya berusaha melakukan konfrontasi, tetapi juga menunggu dan membangun pengaruh melalui berbagai jalur. Ekonomi juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Tekanan terhadap perekonomian Indonesia kemudian menjadi persoalan penting dalam perkembangan berikutnya.
Pada 1950-an, Amerika Serikat memang terlibat dalam pemberontakan regional. Namun, kebijakan tersebut kemudian bergeser ke arah subversi yang lebih luas. Audrey dan George Kahin, misalnya, banyak membahas penggunaan subversi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
DD: Itu merupakan poin penting. Amerika Serikat tidak pernah secara langsung berkonfrontasi dengan Indonesia dalam skala besar. Intervensinya lebih sering dilakukan melalui bentuk-bentuk subversi dan, dalam banyak kasus, secara rahasia.
Amerika Serikat memang sangat mendukung Masyumi dan pemberontakan PRRI-Permesta, tetapi dukungan tersebut dijalankan melalui operasi rahasia CIA. Setelah Allen Pope ditembak jatuh dan ditangkap, keterlibatan Amerika Serikat tidak lagi dapat sepenuhnya dipertahankan sebagai operasi rahasia.
Rianne Subijanto (RS): Setelah keterlibatan tersebut terbuka, Amerika Serikat kemudian mengubah kebijakannya dan secara bertahap bergeser untuk mendukung Sukarno. Salah satu alasannya mungkin karena pada saat itu pemberontakan memang mulai kalah. Sebagian besar wilayah utama yang dikuasai pemberontak di Sumatra telah direbut kembali oleh pemerintah.
Nasution mengirimkan pasukan untuk mengambil alih wilayah-wilayah tersebut. Para pemberontak sebelumnya juga berusaha menguasai wilayah penghasil minyak di Sumatra, tetapi kawasan tersebut dengan cepat direbut kembali oleh pasukan Republik dari Jawa. Dalam kondisi seperti itu, Amerika Serikat tampaknya menghitung bahwa tidak lagi menguntungkan untuk mendukung pemberontakan yang sedang menuju kekalahan.
Namun, ada perubahan lain yang juga penting. Setelah keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberontakan menjadi terbuka, kebijakan Washington bergeser dari sikap anti-Sukarno menuju dukungan tertentu terhadap posisi Sukarno. Amerika Serikat juga melihat adanya kelompok-kelompok di dalam Angkatan Darat di Jakarta yang sangat pro-Amerika, pro-Barat, dan antikomunis.
Karena itu, mereka masih memiliki ruang untuk memengaruhi perkembangan politik melalui kelompok-kelompok tersebut. Secara teknis, setelah pemberontakan PRRI-Permesta, Amerika Serikat tidak lagi melakukan intervensi militer langsung di Indonesia. Namun, pengaruhnya terus dijalankan melalui berbagai cara lain.
DD: Sebelumnya Anda menjelaskan bagaimana tatanan politik demokratis mulai runtuh sepanjang 1950-an dan kemudian mengarah pada pembentukan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno. Sukarno berada di puncak sebuah konfigurasi politik dan kekuatan sosial yang sangat tidak stabil dan penuh konflik. Sistem yang dibangunnya meminggirkan partai politik dan pada akhirnya membubarkan dua partai penting, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang dipimpin Sutan Sjahrir.
Sistem tersebut berusaha membangun struktur korporatis yang secara ideal dapat mengikat berbagai kekuatan politik dan kelompok sosial yang bertentangan ke dalam satu negara yang harmonis. Salah satu bentuknya adalah pembentukan golongan fungsional atau golongan karya, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang ditentukan berdasarkan fungsi sosialnya. Tentara, buruh, perempuan, pemuda, petani, wartawan, dan kelompok lainnya dimasukkan ke dalam kategori tersebut.
Parlemen sementara yang dibentuk pada 1959 memberikan lebih dari sepertiga kursinya kepada golongan karya. Pada 1964, kelompok-kelompok fungsional tersebut kemudian diorganisasikan ke dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya, atau Golkar. Organisasi ini kelak menjadi salah satu bentuk kelembagaan utama rezim militer Orde Baru dan berfungsi sebagai kendaraan politiknya.
Mengapa demokrasi liberal runtuh? Apa sebenarnya Demokrasi Terpimpin? Apakah sistem tersebut dimaksudkan untuk mengatasi antagonisme antara PKI dan Angkatan Darat? Apa strategi Sukarno, dan bagaimana kita dapat memahami karakter pemerintahan yang kemudian terbentuk?
Sebab, meskipun Sukarno menjadi presiden dan membubarkan partai-partai politik, para pesaingnya di tubuh Angkatan Darat pada saat yang sama membentuk blok kekuasaan alternatif. Mereka tidak hanya mengendalikan aparat represif negara, tetapi juga sebagian besar infrastruktur negara serta wilayah ekonomi yang sangat luas. Bagaimana tatanan demokratis tersebut runtuh, dan sistem apa yang kemudian dibangun melalui Demokrasi Terpimpin?
RS: Yang penting adalah bahwa pada masa awal kemerdekaan muncul harapan besar di kalangan masyarakat bahwa kemerdekaan akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Harapan itu tidak sepenuhnya terwujud karena sebagian besar ekonomi ekspor masih berada di bawah kendali Belanda. Akibatnya, muncul ketidakpuasan terhadap perkembangan politik dan ekonomi.
Pergantian perdana menteri dari pemerintahan yang lebih Sukarnois ke pemerintahan yang lebih kanan juga membuat arah pembangunan tidak pernah benar-benar stabil. Tidak ada posisi politik yang bertahan cukup lama untuk menentukan arah pembangunan secara konsisten. Kondisi tersebut menimbulkan frustrasi yang semakin besar.
Pada 1955, Sukarno dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa ia ingin “mengubur” partai-partai politik. Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar Demokrasi Terpimpin. Asumsinya adalah bahwa liberalisme dan demokrasi parlementer gagal karena tidak mampu mengonsolidasikan kekuasaan politik yang cukup untuk memungkinkan pembangunan berlangsung.
Pertanyaannya kemudian adalah sistem apa yang akan menggantikannya. Dalam gagasan Sukarno, parlemen berbasis partai akan digantikan oleh representasi golongan fungsional. Berbagai lembaga negara kemudian dirancang agar perwakilan golongan tersebut dapat berpartisipasi, termasuk dalam perencanaan dan pembangunan nasional.
Sukarno juga dikenal kritis terhadap para ekonom liberal yang berorientasi pada buku teks Barat. Ia memandang kelompok teknokrat tersebut sebagai bagian dari kelompok yang berseberangan dengannya. Karena itu, gagasan golongan karya dimaksudkan untuk menggantikan demokrasi berbasis partai dengan bentuk representasi yang berangkat dari fungsi nyata kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Kelompok tersebut dapat mencakup tentara, guru, buruh, dan berbagai kelompok sosial lainnya. Dengan demikian, masyarakat hendak direpresentasikan berdasarkan fungsi sosial, bukan semata-mata melalui partai politik. Namun, gagasan tersebut tidak pernah sepenuhnya terwujud karena hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar terwakili melalui struktur tersebut.
Meskipun demikian, sistem itu dilembagakan di bawah Sukarno. Persoalan lain yang penting adalah bahwa Demokrasi Terpimpin tidak dapat dijalankan tanpa dukungan Angkatan Darat. Karena itu, militer menjadi salah satu komponen sentral dalam sistem tersebut.
Kita juga perlu berhati-hati melihat Angkatan Darat sebagai kekuatan yang sejak awal sepenuhnya anti-Sukarno. Banyak anggota militer justru mendukung Sukarno, meskipun tingkat dukungannya berbeda-beda. Di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, misalnya, dukungan terhadap Sukarno relatif kuat, tetapi bahkan di dalam Angkatan Darat terdapat sejumlah perwira tinggi, termasuk Nasution, yang pada periode tertentu bersimpati kepada Sukarno.
Perubahan baru terjadi ketika kondisi politik memburuk dan Angkatan Darat kemudian mengambil alih kekuasaan pada 1965. Sebelumnya, sejak 1957 ketika Demokrasi Terpimpin mulai dibangun melalui keadaan darurat militer, Angkatan Darat telah mengambil alih sebagian besar ekonomi kolonial. Sekitar 700 perusahaan Belanda pada awalnya diambil alih oleh gerakan buruh, tetapi kemudian pengelolaannya berpindah ke tangan militer.
Dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut, Angkatan Darat tiba-tiba menjadi kelompok manajerial dalam skala besar. Mereka harus menjalankan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh Belanda. Karena itu, mereka membangun hubungan dengan para ekonom dan mengikuti berbagai pelatihan mengenai cara mengelola perusahaan.
Di sinilah mulai terbentuk hubungan antara manajer militer dan teknokrat. Keduanya kemudian mengembangkan visi yang relatif serupa mengenai pembangunan. Negara menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi, sementara Angkatan Darat menempati posisi penting di dalamnya.
Sukarno sendiri tidak sepenuhnya menentang perkembangan tersebut. Ia menganggap Angkatan Darat sebagai kelompok penting yang memungkinkan Demokrasi Terpimpin berjalan. Bahkan, jika melihat penempatan perwira militer dalam pemerintahan, seperti posisi gubernur, jumlah pejabat berlatar belakang militer pada masa Sukarno cukup besar.
Karena itu, Sukarno justru mendorong perluasan peran Angkatan Darat ke berbagai bidang. Setidaknya sampai bagian akhir pemerintahannya, Angkatan Darat masih mendukung Sukarno. Pada saat yang sama, Sukarno harus menyeimbangkan dukungan militer tersebut dengan PKI sebagai salah satu basis kekuasaan lainnya.
Sukarno menginginkan kedua kekuatan tersebut menjadi bagian dari negara yang sedang dibangunnya. Nasionalisasi industri Belanda, yang merupakan bagian dari konflik yang semakin tajam mengenai kendali Belanda atas Papua Barat, juga memperkuat posisi PKI di berbagai perusahaan. Dengan demikian, kebijakan Sukarno sekaligus memperkuat dua kekuatan yang memiliki antagonisme paling tajam dalam politik Indonesia.
DD: Jadi, pada saat yang sama Sukarno memperkuat dua kekuatan yang merupakan antagonis utama dalam kehidupan politik Indonesia. Meskipun sebagian besar perusahaan diambil alih oleh Angkatan Darat, terdapat sejumlah perusahaan yang berada di bawah pengaruh PKI, termasuk salah satu perusahaan minyak nasional, Permigan.
Dalam konteks golongan karya, PKI juga memiliki akses ke perusahaan-perusahaan tersebut melalui dewan perusahaan. Salah satu fungsi dewan tersebut adalah memberikan ruang bagi keterlibatan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI. Dengan demikian, pemimpin dan organisasi buruh yang terkait dengan PKI dapat masuk ke dalam pemerintahan maupun perusahaan.
RS: Jadi, nasionalisasi juga sekaligus memperkuat PKI. Saya ingin menambahkan bahwa ketika kita membicarakan perluasan kekuasaan militer ke sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara, ada satu hal yang belum banyak dibahas, yaitu bagaimana militer juga memperluas pengaruhnya ke infrastruktur hukum dan peradilan Indonesia. Hal itu sangat penting untuk memahami perkembangan Orde Baru.
MS: Tahun 1950-an merupakan periode ketika hubungan antara militer dan sistem peradilan mulai terbentuk. Militer bekerja sama dengan ahli hukum sipil dan perwira militer dalam membangun fondasi hukum bagi peran militer. Salah satu institusi penting dalam proses tersebut adalah Akademi Hukum Militer atau AHML.
Di institusi tersebut, ahli hukum sipil dan pengacara militer menyusun aturan dan prosedur sekaligus melatih kader militer. Yang dilatih bukan hanya perwira militer, tetapi juga kader sipil yang kemudian menjadi bagian dari operator hukum dan membangun infrastruktur hukum Indonesia.
RS: Pada 1950-an, Akademi Hukum Militer menghasilkan dua angkatan lulusan. Angkatan pertama lulus sekitar 1954 atau 1955. Sebagian signifikan dari perusahaan Belanda yang diambil alih atau dinasionalisasi pemerintah kemudian dipimpin oleh lulusan akademi tersebut.
Mereka menjadi bagian dari kepemimpinan perusahaan-perusahaan tersebut. Pada masa itu, manajemen belum berkembang sebagai disiplin yang mapan seperti sekarang, sehingga pendidikan hukum menjadi salah satu jalur penting menuju posisi administratif dan manajerial. Tradisi tersebut juga memiliki akar dalam sistem Belanda, ketika pendidikan hukum merupakan jalur utama menuju jabatan administratif dan manajerial.
Penting juga untuk melihat peran Sukarno dan dua poros kekuasaan utama, yaitu militer dan Partai Komunis. Namun, secara formal Sukarno tidak hanya membangun sistem berdasarkan dua kekuatan tersebut. Ia juga berusaha memasukkan kekuatan Islam ke dalam kerangka politiknya.
FF: Dari sinilah muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Menurut saya, itulah inti ideologi Sukarno. Namun, konsep tersebut mungkin hanya benar-benar dipahami oleh Sukarno sendiri dan lebih merupakan gagasan politik daripada kenyataan yang sepenuhnya mencerminkan hubungan kekuasaan pada saat itu.
Politik di balik konsep tersebut jauh lebih kompleks. Militer ada, Partai Komunis ada, tetapi kelompok-kelompok Islam semakin terasing dari sistem dan kemudian dikeluarkan dari pusat kekuasaan. Perkembangan itu mengubah politik Islam Indonesia secara mendalam.
Pada periode tersebut, perbedaan di antara kelompok-kelompok Islam juga semakin terlihat. Perkembangan internal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta perbedaan di antara berbagai kelompok Islam lainnya, menjadi semakin jelas. Semua itu berlangsung dalam situasi politik yang sangat kompleks.
Pada saat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemunduran yang sangat besar dan mendekati keruntuhan. Puncaknya terjadi pada 1965, ketika inflasi sangat tinggi dan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sangat buruk.
Karena itu, menurut saya, sistem tersebut sangat terpusat pada Sukarno, sementara setiap faksi yang terlibat terus berusaha memengaruhi arah sistem. Konflik dan perselisihan berlangsung terus-menerus. Ini juga menunjukkan konsekuensi besar ketika negara terlalu bergantung pada militer dalam menjalankan pemerintahan.
Bagaimana tepatnya demokrasi liberal mengalami keruntuhan? Apa yang sebenarnya hendak dibangun dan mengapa sistem tersebut akhirnya gagal?
MS: Pada masa demokrasi parlementer, sebenarnya terdapat upaya untuk menyusun konstitusi baru. Kegagalan upaya tersebut menjadi salah satu momentum penting yang mengarah pada Demokrasi Terpimpin. Karena itu, kita perlu kembali ke masa-masa awal kemerdekaan untuk memahami bagaimana persoalan tersebut berkembang.
Sebagian besar pembahasan mengenai proses ini juga telah ditulis oleh Buyung Nasution dalam berbagai karyanya mengenai Konstituante. Konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, disusun dengan sangat cepat pada masa awal kemerdekaan. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, konstitusi tersebut diselesaikan hanya dalam beberapa bulan dan disusun oleh wakil-wakil yang ditunjuk, bukan oleh orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat.
Pada 1950, Indonesia mencoba kembali dengan konstitusi kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Disebut “sementara” karena sejak awal diakui bahwa konstitusi tersebut bukan versi final dan kelak akan digantikan melalui proses yang melibatkan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Momentum tersebut akhirnya datang pada 1955 ketika Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya.
Dalam pemilu tersebut, masyarakat memilih anggota parlemen. Pada pemungutan suara berikutnya, mereka memilih kelompok yang lebih besar yang bertugas menyusun konstitusi baru. Badan tersebut disebut Konstituante dan mulai bersidang di Bandung pada November 1956.
Lokasi tersebut memiliki makna simbolis karena sidang Konstituante berlangsung di gedung yang sebelumnya menjadi tempat Konferensi Asia-Afrika pada 1955. Para anggota Konstituante kemudian bekerja selama sekitar dua setengah tahun. Mereka berdebat, bernegosiasi, menyusun rancangan, dan melakukan pemungutan suara mengenai berbagai persoalan konstitusional.
Salah satu hal yang menurut saya penting adalah bahwa mereka juga membahas hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Persoalan tersebut menjadi bagian penting dari perdebatan Konstituante. Namun, prosesnya kemudian menemui jalan buntu pada pertanyaan mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar negara Indonesia.
Satu kelompok menginginkan konstitusi yang berlandaskan Islam. Kelompok lainnya mendukung Pancasila sebagai ideologi nasional yang pluralis. Perdebatan mengenai persoalan tersebut menjadi sangat intens.
Meskipun mereka berhasil mencapai kesepakatan mengenai sebagian besar isi konstitusi, sekitar 90 persen menurut salah satu perkiraan, mereka tidak berhasil menyelesaikan pertanyaan mendasar tersebut. Pada akhirnya, sejumlah pemimpin sebenarnya sudah siap berkompromi. Namun, ketika itu terjadi, waktunya sudah terlambat.
Pada Juli 1959, Sukarno membubarkan Konstituante melalui dekret dan mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945. Keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kekuasaan eksekutif menguat dan militer memperoleh peran yang jauh lebih besar dalam politik.
Meskipun Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, lembaga tersebut tetap penting secara historis. Lebih dari 600 tokoh politik Indonesia berkumpul di dalamnya. Konstituante memperlihatkan hampir seluruh spektrum elite politik Indonesia pada salah satu momen paling penting dalam sejarah negara tersebut.
Sampai sekarang, orang masih memperdebatkan mengapa Konstituante gagal dan siapa yang menyebabkan kegagalannya. John Roosa pernah mengajukan pertanyaan tersebut dalam sebuah panel yang saya ikuti. Ia merujuk pada buku Herbert Feith mengenai transisi menuju Demokrasi Terpimpin.
Menurut Feith, runtuhnya demokrasi konstitusional memiliki banyak penyebab. Pertama, kegagalan Konstituante, terutama karena perdebatan mengenai apakah Indonesia harus menjadi negara sekuler atau negara Islam. Kedua, fragmentasi partai dan persaingan antara partai nasionalis, Islam, sosialis, dan komunis yang menciptakan kelumpuhan politik serta pergantian pemerintahan yang terus-menerus.
Faktor berikutnya adalah intervensi militer. Angkatan Darat semakin mendukung seruan Sukarno untuk memperkuat kekuasaan eksekutif dan memandang politik parlementer tidak efektif. Pada saat yang sama, Sukarno sendiri juga memiliki peran karena ia meyakini Indonesia membutuhkan sistem politik revolusioner dan anti-liberal yang berlandaskan persatuan nasional, bukan kompetisi antarpartai.
Gagasan tersebut kemudian tercermin dalam Nasakom. Penekanannya adalah kohesi dan persatuan, bukan kompetisi politik antarpartai. Karena itu, konstitusi tidak dihancurkan oleh satu aktor saja.
Sistem tersebut runtuh karena berbagai elite politik kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi parlementer. Kondisi itu kemudian memungkinkan Sukarno, dengan dukungan militer, menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin.
Papua Barat, Konfrontasi Malaysia, dan Jalan Menuju 1965
Daniel Denvir (DD): Sukarno kemudian menyampaikan pidato Trikora atau Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961. Ia menyerukan mobilisasi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil alih Papua Barat, yang pada masa itu juga disebut Irian Barat. Sukarno membentuk satuan militer khusus untuk melakukan infiltrasi terhadap Belanda dan meningkatkan kampanye diplomatik sekaligus militer hingga Indonesia memperoleh kendali atas wilayah tersebut pada 1962.
Konflik itu memicu krisis internasional yang melibatkan Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Perkembangan tersebut juga berdampak besar terhadap politik Indonesia karena seluruh konflik bersenjata ini menjadi bagian dari jalan menuju 1965. Bagi masyarakat Papua, konflik tersebut juga memiliki konsekuensi yang sangat besar karena keinginan mereka sendiri tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan yang dibuat oleh berbagai kekuatan dari luar.
Mengapa Papua Barat menjadi persoalan yang begitu penting bagi Sukarno dan Indonesia? Bagaimana berbagai faksi dalam politik Indonesia, mulai dari Sukarno dan kelompok nasionalis, PKI, hingga berbagai faksi militer, memandang konflik tersebut? Mengapa Amerika Serikat pada periode ini bergeser dari pemerintahan Eisenhower, yang mendukung pemberontakan PRRI-Permesta, menuju pemerintahan Kennedy yang mendukung klaim Indonesia atas Papua Barat, meskipun pada saat yang sama sangat mengkhawatirkan Sukarno?
Farabi Fakih (FF): Menurut saya, Sukarno meluncurkan Trikora antara lain untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kesulitan ekonomi yang sudah terjadi di Indonesia pada saat itu. Faktor kedua berkaitan dengan imajinasi nasionalis Indonesia mengenai wilayah negara. Dalam imajinasi tersebut, Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur, dan gambaran tersebut terus diperkuat melalui lagu-lagu nasional dan patriotik.
Karena itu, wilayah Indonesia dibayangkan sebagai bekas wilayah Hindia Belanda. Bahkan, pada masa tertentu Sukarno memiliki gagasan yang lebih luas yang mencakup Filipina bagian selatan, Malaya, dan seluruh Borneo. Setelah Papua, gagasan tersebut kemudian berlanjut dalam Konfrontasi terhadap Malaysia. Tujuannya adalah mencegah pembentukan Malaysia sebagai negara yang dipandang sebagai proyek imperialisme Inggris.
Dalam konteks itu, Trikora juga merupakan bagian dari strategi politik Sukarno untuk mengalihkan perhatian dari persoalan ekonomi sekaligus memperkuat posisi militer. Namun, perkembangan tersebut kemudian berhubungan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Kennedy, sebagaimana diketahui, berusaha mendekati Sukarno, sementara Amerika Serikat juga mempertimbangkan posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara.
Indonesia berada di tengah konflik regional yang melibatkan kekuatan komunis di utara. Karena itu, Amerika Serikat mulai melihat bahwa lebih baik bagi Belanda untuk melepaskan klaim atas Papua Barat dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia. Pada 1962, tercapai Perjanjian New York yang difasilitasi Amerika Serikat di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Indonesia dan Belanda.
Perjanjian tersebut memberikan Indonesia kewenangan administratif atas Papua Barat pada 1963. Sebelumnya, dalam perjanjian tersebut disepakati pembentukan pemerintahan transisi oleh PBB. United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA kemudian menjalankan fungsi administratif sementara sebelum Indonesia mengambil alih wilayah tersebut pada 1963.
Indonesia kemudian mempertahankan kendali atas Papua Barat hingga 1969, ketika dilaksanakan Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat. Banyak orang Papua menyebutnya sebagai “Act of No Choice” karena, menurut pandangan tersebut, tidak ada pilihan nyata selain bergabung dengan Indonesia. Itulah konteks yang penting untuk memahami persoalan Papua sejak awal.
Ketika Indonesia mengambil alih kekuasaan di Papua Barat, Belanda telah membangun sejumlah struktur pemerintahan di wilayah tersebut. Mereka juga membentuk kepolisian dan semacam kekuatan militer, meskipun belum merupakan militer profesional dan masih memiliki keterbatasan pelatihan. Kelompok-kelompok tersebut kemudian berhadapan dengan kekuasaan Indonesia, sehingga sejak 1963 telah muncul resistensi di kalangan masyarakat Papua.
Hal paling penting yang ingin saya tekankan dalam seluruh sejarah Papua adalah bahwa orang Papua sendiri tidak pernah benar-benar berada di meja perundingan untuk menentukan nasib dan otonomi mereka. Keputusan mengenai masa depan Papua selalu ditentukan oleh pihak-pihak lain. Pada 1962, persoalannya dibicarakan antara Indonesia dan Belanda dengan fasilitasi Amerika Serikat di bawah PBB, sedangkan pada 1969 proses penentuan nasib tersebut dilakukan melalui Act of Free Choice.
Indonesia berhasil mengubah format proses tersebut menjadi mekanisme satu orang mewakili satu kelompok, dengan alasan bahwa masyarakat Papua tidak dapat membaca dan menulis. Dengan alasan itu, Indonesia berpendapat bahwa mereka tidak mampu menentukan masa depan mereka sendiri. Hanya sejumlah orang yang kemudian dipilih untuk mengambil keputusan melalui musyawarah dan akhirnya menyatakan persetujuan terhadap integrasi dengan Indonesia.
Jumlah perwakilan yang dipilih sangat terbatas. Dalam prosesnya, terdapat berbagai kesaksian dan klaim mengenai intimidasi, manipulasi, bahkan penyiksaan dan teror. Karena proses tersebut berlangsung jauh dari pengawasan publik, hasil akhirnya dipandang oleh banyak orang sebagai sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian, Papua Barat terjebak di antara berbagai kekuatan tanpa pernah benar-benar dikonsultasikan mengenai masa depan dan kebebasannya sendiri. Ada ironi yang kuat dalam situasi tersebut karena logika kolonial klasik bahwa masyarakat pribumi dianggap tidak mampu memerintah dirinya sendiri justru muncul kembali dalam proses penentuan nasib Papua. Papua menjadi kasus yang menarik dalam sejarah Indonesia karena sejak lama menjadi semacam ruang tempat berbagai kekuatan dari luar menempatkan imajinasi dan kepentingannya.
Rianne Subijanto (RS): Pada masa kolonial, di kalangan Indo-Eropa pernah muncul gagasan mengenai pembentukan tanah air Indo-Eropa di dataran tinggi Papua. Setelah itu, terutama pada masa Belanda, Papua menjadi bagian dari proyek nasional Belanda untuk “membebaskan” orang Papua dari penindasan Indonesia. Dalam proses tersebut, Belanda sampai batas tertentu mendorong munculnya nasionalisme Papua, meskipun pada saat itu masih sangat terbatas.
Setelah Indonesia merdeka, Sukarno justru terus mendorong masuknya Papua ke dalam Indonesia. Sejak 1950, persoalan Papua menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Indonesia-Belanda karena Konferensi Meja Bundar tidak menyelesaikan status Papua. Pada 1956, ketika Uni Indonesia-Belanda dibatalkan, persoalan Papua menjadi salah satu dasar penting keputusan tersebut.
Kemudian pada 1957, ketika aset-aset Belanda dinasionalisasi, persoalan Papua juga menjadi salah satu konteks utama. Karena itu, pada 1961 ketika Sukarno mulai mengancam pengambilalihan Papua secara militer, wilayah tersebut sudah memperoleh status yang sangat simbolis dalam politik nasional. Papua telah menjadi semacam tujuan nasional yang harus direbut kembali.
Yang menarik adalah bahwa masyarakat Papua sendiri tidak pernah benar-benar dikonsultasikan mengenai persoalan tersebut. Mereka terus diperlakukan sebagai semacam bidak dalam permainan berbagai kekuatan. Ironisnya, perjuangan Sukarno untuk mengambil alih Papua menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan retorika Bandung, yaitu antikolonialisme dan antiimperialisme.
Ironi lainnya adalah bahwa proses tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui PBB. Dalam kasus ini, PBB menjadi salah satu institusi yang memberikan legitimasi terhadap tatanan pascakolonial baru, tetapi sekaligus dapat dilihat sebagai institusi yang menghasilkan bentuk-bentuk kolonialisme baru. Hal serupa, menurut saya, dapat dilihat dalam berbagai persoalan lain, termasuk Palestina dan Israel, ketika pengambilalihan suatu wilayah memperoleh legitimasi internasional tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Dalam pengertian itu, kita dapat melihat paralel dengan tatanan pascakolonial yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Tatanan tersebut menghasilkan bentuk-bentuk baru kolonialisme yang kemudian diwarisi Indonesia. Sampai sekarang, belum terlihat langkah yang cukup dari Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara mendasar, sehingga isu Papua terus menjadi persoalan.
Persoalan Papua juga menarik karena isu tersebut sering disamarkan dalam kerangka antiimperialisme dan revolusi Sukarno yang anti-kapitalis. Namun, dari sisi Amerika Serikat, terdapat aspek lain yang penting. Sejak masa kolonial, kekayaan sumber daya alam Papua sudah diketahui oleh berbagai pihak.
Eksplorasi geologis telah dilakukan oleh perusahaan minyak Amerika sejak akhir 1930-an. Pada 1950-an, ahli geologi Belanda dan Amerika juga melakukan eksplorasi, termasuk dengan keterlibatan keluarga Rockefeller. Potensi masuknya kapital Amerika ke Papua menjadi salah satu faktor yang mendorong Amerika Serikat mendukung Indonesia karena di bawah Belanda, sumber daya tersebut kemungkinan besar akan lebih banyak berada di bawah kendali modal Belanda.
Sebaliknya, jika Papua berada di bawah Indonesia, terdapat peluang yang lebih besar bagi modal Amerika untuk masuk. Bahkan pada akhir 1950-an, di bawah Eisenhower, posisi Amerika Serikat sudah mulai bergeser mendukung Sukarno. Di bawah Kennedy, dukungan tersebut semakin kuat.
Perkembangan itu kemudian terbukti penting setelah 1965, terutama dengan masuknya Freeport. Papua memiliki cadangan emas yang sangat besar, dan sebagian besar hasil eksploitasi tersebut kemudian dibawa oleh Freeport ke Amerika Serikat. Karena itu, terdapat ironi bahwa kepentingan modal Amerika justru dapat berjalan bersama dukungan terhadap tujuan Sukarno yang secara retoris antiimperialis dan antikapitalis dalam pengambilalihan Papua.
Saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai pendekatan PKI terhadap konflik ini. PKI melihat Irian Barat sebagai revolusi antikolonial yang belum selesai. Bagi PKI, persoalan tersebut bukan sekadar sengketa teritorial, melainkan bukti bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka.
MS: Bagi PKI, imperialisme masih bertahan melalui kendali Belanda atas Irian Barat, kapitalisme global, dan pengaruh Barat di kawasan, termasuk kepentingan Rockefeller. Karena itu, PKI mendukung kuat strategi Konfrontasi Sukarno, mobilisasi Trikora, serta tekanan diplomatik dan militer terhadap Belanda. PKI juga menggunakan perjuangan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk mengubah perjuangan nasional menjadi partisipasi politik massa.
Melalui kampanye tersebut, PKI berusaha menunjukkan dirinya bukan hanya sebagai partai kelas, tetapi juga sebagai kekuatan nasional dan patriotik. Mereka memobilisasi buruh, petani, dan organisasi pemuda untuk mendukung kampanye Papua. Dengan demikian, PKI membangun citra sebagai kekuatan nasionalis dan patriotik.
Selain itu, PKI menghubungkan perjuangan Papua dengan gerakan antiimperialisme global. Setelah Bandung, solidaritas dengan negara-negara sosialis menjadi semakin penting. Karena itu, PKI dan kemudian Sukarno mempertahankan hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok, terutama dalam kaitannya dengan kampanye Irian Barat.
Dukungan Uni Soviet terhadap Indonesia dalam persoalan tersebut cukup signifikan. PKI juga memiliki gagasan mengenai ekonomi nasional sebagai jembatan menuju sosialisme melalui tahap demokrasi nasional. Karena itu, perjuangan Papua dipahami sebagai perjuangan melawan imperialisme, memutus kendali asing, mencapai kedaulatan ekonomi, dan pada akhirnya bergerak menuju sosialisme.
Persoalan tersebut juga membantu memperkuat posisi PKI sebagai salah satu aktor utama dalam politik nasional Indonesia. Namun, dari konflik Papua, Sukarno kemudian bergerak langsung menuju konflik dengan Inggris.
DD: Inggris berupaya menggabungkan wilayah-wilayah Inggris di bagian utara Borneo, yaitu Sabah, Sarawak, dan Brunei, ke dalam sebuah negara federasi baru bernama Malaysia bersama Malaya dan Singapura. Malaya pada waktu itu merupakan wilayah Inggris di Semenanjung Malaya, di seberang Selat Malaka dari Sumatra. Sukarno kemudian mengadopsi kebijakan Konfrontasi, yaitu mobilisasi rakyat dan militer Indonesia untuk mengganggu pembentukan negara Malaysia.
Sukarno dan para pendukungnya menilai Malaysia sebagai proyek neokolonial yang dibentuk untuk melindungi kekuasaan dan kepentingan ekonomi Barat. Konflik tersebut sangat kompleks dan memiliki konsekuensi besar. Ia menyebabkan hubungan Indonesia dengan Inggris memburuk, termasuk melalui pengambilalihan industri milik Inggris.
Konfrontasi juga memperburuk krisis ekonomi Indonesia, salah satunya karena Sukarno memutus perdagangan dengan Malaya. Kita perlu mengingat sejarah panjang perdagangan melintasi selat antara Sumatra dan Malaya serta hubungan ekonomi yang sangat erat di antara keduanya. Karena itu, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.
Konfrontasi juga memperdalam perpecahan politik dalam negeri. Terjadi perbedaan di dalam tubuh militer antara Angkatan Darat yang antikomunis dan Angkatan Laut serta Angkatan Udara yang lebih Sukarnois, bahkan dalam kasus Angkatan Udara memiliki kedekatan dengan PKI. Konflik tersebut juga melibatkan Filipina, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
Amerika Serikat sebelumnya mendukung pemberontakan separatis regional pada masa Eisenhower, tetapi di bawah Kennedy beralih ke kebijakan keterlibatan. Kebijakan tersebut tetap memperdalam hubungan dengan militer Indonesia, sekaligus berusaha meyakinkan Sukarno menerima program stabilisasi ekonomi yang dipimpin IMF. Paket restrukturisasi tersebut dapat digambarkan sebagai kebijakan yang sangat menekankan stabilisasi fiskal dan ekonomi.
Setelah pembunuhan Kennedy dan pelantikan Lyndon B. Johnson, Konfrontasi semakin intensif. Sukarno kemudian menyatakan bahwa 1965 akan menjadi “tahun hidup berbahaya”. Pada titik tersebut, Amerika Serikat kembali berbalik secara tajam melawan Sukarno.
DD: Ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Apa sebenarnya Konfrontasi itu? Apa strategi Sukarno, bagaimana strategi tersebut berkembang, dan bagaimana dampaknya memperdalam krisis yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaan Sukarno serta mengarah pada pembantaian antikomunis 1965?
Kita juga perlu melihat bagaimana konflik tersebut berhubungan dengan pemberontakan antikolonial yang dipimpin kelompok komunis di Malaya sepanjang 1950-an. Konflik tersebut secara eufemistis disebut Inggris sebagai Malayan Emergency. Bagaimana semua perkembangan itu saling terhubung?
FF: Kontroversi tersebut bermula dari upaya subversi Indonesia di Malaya, terutama di Sabah dan Sarawak. Pada saat itu sudah terdapat dua gerakan komunis yang kuat di wilayah tersebut, yaitu Pasukan Rakyat Kalimantan Utara dan organisasi gerilya lainnya. Setelah keberhasilan kampanye di Papua Barat, Sukarno melihat pembentukan Malaysia sebagai proyek antiimperialis berikutnya.
Pada masa itu, Sukarno semakin mendekatkan kebijakan luar negeri Indonesia kepada Beijing dan Pyongyang. Ia juga memperoleh dukungan dari Uni Soviet dan semakin berhadapan dengan apa yang disebutnya sebagai kekuatan kolonial dan imperialisme Barat. Karena itu, Sukarno mengarahkan militer Indonesia untuk menjalankan operasi di kawasan tersebut.
Angkatan Darat kemudian merekrut orang-orang yang sudah terlibat dalam gerakan di Kalimantan Utara. Mereka dibawa ke Jawa, terutama ke sekitar Bogor, untuk menjalani pelatihan militer. Ribuan orang, mungkin sekitar 5.000 menurut perkiraan tertentu, dilatih oleh militer Indonesia sebelum dikirim kembali ke Kalimantan Utara.
Namun, di Malaysia sendiri Inggris memiliki posisi yang sangat kuat. Pada saat itu Singapura masih menjadi bagian dari Malaysia. Selain itu, terdapat sejarah perdagangan yang panjang antara Sumatra, Kalimantan Barat, dan Singapura.
Singapura telah menjadi pusat perdagangan berbagai komoditas Indonesia. Karet dan lada, misalnya, banyak diproduksi di Sumatra dan Kalimantan Barat lalu diperdagangkan melalui Singapura. Ketika Sukarno berusaha memutus hubungan ekonomi tersebut, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia tentu sangat besar.
Di sisi lain, terjadi konfrontasi langsung antara militer Indonesia dan Inggris. Kekuatan Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan Inggris, yang juga mendapat dukungan dari negara-negara Persemakmuran seperti Australia. Sejumlah buku bahkan ditulis oleh para jenderal Australia yang terlibat dalam pertempuran di hutan Borneo.
Hal yang tragis adalah bahwa setelah percobaan kudeta 1965 gagal, pemerintahan Suharto mengubah arah kebijakan dan mengakhiri Konfrontasi. Pemerintah kemudian melancarkan operasi antikomunis di Kalimantan Barat yang menciptakan ketegangan etnis dan dampaknya masih terasa hingga sekarang. Indonesia akhirnya berhadapan dengan orang-orang yang sebelumnya mereka latih secara militer.
Sebagian dari mereka adalah orang Tionghoa yang bergerak antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Militer Indonesia kemudian berperang melawan orang-orang yang sebelumnya mereka latih sendiri. Konflik tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pengalaman dalam Konfrontasi kemudian memengaruhi pola operasi antigerilya militer Indonesia.
Metode yang dikembangkan dalam operasi melawan Darul Islam di Jawa Barat kemudian diterapkan kembali. Salah satunya adalah memindahkan penduduk dari wilayah pedalaman ke kawasan pesisir untuk memisahkan komunitas Tionghoa dari masyarakat lokal, termasuk masyarakat Dayak. Operasi tersebut menimbulkan kekerasan dan ketegangan antaretnis yang besar.
Menurut catatan komandan militer lokal pada masa itu, terdapat operasi yang sangat brutal. Salah satu tokoh masyarakat Dayak dibunuh dan tubuhnya diperlakukan secara mengerikan. Kekerasan tersebut kemudian memicu kemarahan masyarakat Dayak.
Masyarakat Dayak kemudian dimobilisasi dari satu kampung ke kampung lainnya. Mereka mengusir banyak orang Tionghoa dari wilayah pedalaman dan memindahkan mereka ke kawasan pesisir. Banyak orang meninggal dalam proses tersebut akibat berbagai taktik kekerasan yang digunakan.
Pola serupa kemudian diterapkan lagi di Timor Timur pada 1975–1978. Operasi-operasi militer tersebut menyebabkan korban dalam jumlah sangat besar. Karena itu, Konfrontasi meninggalkan warisan yang tidak hanya berkaitan dengan sejarah militer, tetapi juga dengan hubungan etnis dan politik lokal di Kalimantan Barat serta berbagai wilayah lainnya.
Secara keseluruhan, Konfrontasi merupakan proyek yang gagal dalam arti bahwa konflik tersebut memperlemah perekonomian Indonesia dan memperbesar krisis ekonomi. Pada saat yang sama, situasi tersebut menciptakan ruang bagi kelompok kiri, termasuk di dalam tubuh militer, sehingga meningkatkan ketegangan mengenai siapa yang harus bergerak lebih dahulu. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing kelompok semakin khawatir bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif lebih dulu.
Kemudian pada 1965 terjadi percobaan kudeta yang gagal di dalam tubuh Angkatan Darat, yang kemudian dituduhkan oleh Angkatan Darat kepada kaum komunis. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari perkembangan yang berujung pada penghancuran PKI. Itulah salah satu akhir tragis dari Konfrontasi.
RS: Untuk memahami awal keruntuhan ekonomi, kita perlu kembali pada pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan mesin utama ekonomi ekspor Indonesia karena perekonomian Indonesia sejak masa kolonial sangat bergantung pada ekspor. Pada awal 1960-an, ekspor turun secara signifikan karena banyak perusahaan yang dikelola militer ternyata tidak efisien dan mengalami kerusakan.
Pada awal 1960-an, sektor yang masih menghasilkan devisa dalam jumlah berarti terutama adalah minyak. Sektor tersebut masih berada di tangan perusahaan-perusahaan minyak multinasional besar. Sementara itu, berbagai perusahaan yang sebelumnya menjadi bagian penting dari ekonomi ekspor mengalami penurunan produktivitas.
Pada 1962, Indonesia mulai memasuki periode inflasi yang sangat tinggi dan mengalami kesenjangan fiskal yang besar. Sukarno juga memperoleh banyak pinjaman dari Uni Soviet. Lebih dari satu miliar dolar peralatan militer dikirim dari Uni Soviet, termasuk kapal selam dan pesawat tempur, terutama untuk proyek Irian Barat.
Peralatan tersebut merupakan teknologi militer mutakhir dan sebagian besar dibiayai melalui pinjaman Soviet. Meskipun konflik Papua tidak berkembang menjadi perang terbuka berskala besar, Indonesia telah melakukan investasi militer yang sangat besar. Beban pembiayaan tersebut kemudian menambah tekanan terhadap keuangan negara.
Pada 1962, IMF mengirim tim ke Jakarta untuk membantu memulihkan perekonomian. Namun, upaya tersebut gagal karena Sukarno tidak bersedia menjalankan kebijakan disinflasi yang diperlukan. Indonesia memang menyepakati pinjaman IMF untuk menutup kesenjangan fiskal, tetapi setelah kesepakatan ditandatangani, Sukarno justru membeli tiga pesawat baru untuk maskapai nasional.
Bagi IMF, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat disiplin fiskal yang memadai dari pemerintah Sukarno. Pemerintah juga tidak bersedia melakukan penghematan dan pengetatan pengeluaran secara signifikan. Setelah itu, Konfrontasi membutuhkan dana yang sangat besar, sementara sebagian pembiayaannya dilakukan dengan mencetak uang.
Pemerintah mencetak rupiah dan menyalurkannya kepada Angkatan Darat untuk memperluas kemampuan militernya. Dari sudut pandang militer, tambahan dana tersebut tentu menguntungkan. Namun, kebijakan tersebut semakin memperbesar tekanan inflasi dan persoalan fiskal negara.
Pada 1965, penutupan akses perdagangan dengan Singapura, yang merupakan salah satu jalur utama bagi barang ekspor dari wilayah luar Jawa, semakin memperburuk keadaan. Inflasi kemudian mencapai sekitar 600 persen. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi sejak 1960 hingga 1965 turun menjadi sekitar 2 persen, jauh di bawah tingkat pertumbuhan sekitar 5 persen yang masih dipertahankan pada 1950-an.
Pertumbuhan penduduk pada periode tersebut berada di sekitar 5 persen per tahun. Artinya, pertumbuhan ekonomi per kapita secara efektif mengalami penurunan. Pada 1965, GDP per kapita Indonesia menurut perkiraan yang digunakan dalam pembahasan ini turun menjadi sekitar 60 dolar AS per orang, lebih rendah daripada akhir periode kolonial dan termasuk yang terendah di dunia.
Indonesia dengan demikian menjadi sangat miskin pada 1965. Kondisi tersebut turut melemahkan pemerintahan Sukarno dan menjadi salah satu latar bagi kekerasan yang terjadi setelahnya. Perekonomian kolonial telah mengalami kerusakan besar, tetapi belum terdapat sistem ekonomi baru yang mampu menggantikannya.
MS: Saya ingin menutup dengan menghubungkan persoalan ekonomi tersebut dengan kekerasan yang kemudian terjadi. Periode Konfrontasi juga merupakan masa ketika Inggris dan sejumlah kekuatan Barat mendorong tindakan fisik dan kekerasan terhadap PKI. Dalam sejumlah dokumen mengenai latar belakang Konfrontasi, disebutkan bahwa Duta Besar Inggris Sir Andrew Gilchrist menulis bahwa “sedikit penembakan” di Indonesia dapat menjadi pendahulu penting bagi perubahan yang efektif.
Ada pula dokumen yang mendorong para jenderal Indonesia mengambil tindakan terhadap PKI sekaligus menyebarkan narasi mengenai kekejaman dan keterlibatan orang Tionghoa. Kampanye tersebut turut membangun citra negatif terhadap PKI dengan menggunakan berbagai klaim mengenai kekejamannya. Semua perkembangan itu kemudian menjadi bagian dari konteks yang mengarah pada pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan komunis pada 1965.
Kita juga tidak boleh melupakan provokasi militer, terutama yang melibatkan Inggris. Terdapat berbagai infiltrasi darat dan udara. Antara Januari 1963 hingga Agustus 1964, tercatat lebih dari 140 insiden, ditambah puluhan infiltrasi udara lainnya.
Dengan demikian, ketegangan terus meningkat sementara kondisi ekonomi semakin buruk. Pada saat yang sama, terdapat provokasi militer dari Inggris dan sekutunya serta aktor-aktor Barat lainnya. Penggunaan propaganda dan dorongan terhadap kekerasan terhadap PKI juga semakin menguat.
Semua perkembangan tersebut menjadi bagian dari jalan menuju 1965. Namun, jika dilihat secara retrospektif, meskipun Konfrontasi merupakan strategi yang sangat merusak, Sukarno tidak sepenuhnya keliru ketika melihat pembentukan Malaysia sebagai proyek neokolonial. Pandangan tersebut tentu merupakan bagian dari perdebatan sejarah dan tidak diterima oleh semua pihak.
Dari sudut pandang PKI dan Sukarno pada masa itu, Inggris dan Malaysia dipandang sebagai proyek neokolonial Inggris. Istilah yang digunakan Sukarno adalah Nekolim, yaitu neokolonialisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kerangka tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia menjalankan Konfrontasi.
Di balik konflik tersebut juga terdapat kepentingan modal Barat, terutama dalam sektor minyak. Kepentingan tersebut terdapat baik di Indonesia maupun di Malaysia. Brunei menjadi salah satu wilayah yang sangat penting dalam konteks tersebut.
RS: Terutama karena kepentingan minyak terdapat di kedua wilayah tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia, dan sangat penting pula di Brunei.
Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu oleh Daniel Denvir. Dalam episode ini, Denvir kembali berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah dan politik Indonesia dari berbagai perspektif. Rianne Subijanto adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York. Ia merupakan penulis Communication Against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia, salah seorang editor The Indonesian Left in the Twentieth Century: Beyond the Rise and Fall of a Party, serta editor media progresif Indonesia, IndoPROGRESS. Made Supriatma adalah Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, dengan bidang kajian politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Farabi Fakih merupakan Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada yang meneliti sejarah dekolonisasi negara Indonesia dan saat ini mengerjakan manuskrip mengenai sejarah pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas.
Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan serial Nusantara ke dalam format tulisan.
Pada episode berikutnya, pembahasan akan memasuki krisis politik 1965 dan proses lahirnya Orde Baru. Percakapan akan menelusuri peristiwa 30 September, penghancuran PKI dan gerakan kiri, pembunuhan massal serta penahanan terhadap orang-orang yang dituduh komunis, dan peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Para narasumber juga akan membahas peran militer, keterlibatan dan kepentingan kekuatan-kekuatan internasional dalam konteks Perang Dingin, serta bagaimana kekerasan 1965–1966 mengubah secara mendasar konfigurasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia.
