Sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia, cerita tentang PT Freeport punya dimensi yang sangat luas: perampasan lahan, penyingkiran penduduk asli Papua, perusakan alam, kekerasan militer,
PENGALAMAN ‘bulan madu’ pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat serta stabil, tengah berada di persimpangan jalan. Hingga saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah
Apa implikasi kejadian Cebongan terhadap militer? Pertama, posisi militer yang memiliki pengaruh dan sudah menujukkan atraksi militernya di depan publik dapat dipolitisasi oleh calon Presiden Indonesia di tahun 2014. Mendekatlah pada militer, jika kalah dalam pemilu, jangan khawatir masih ada senapan yang akan memenangkanmu. Isu kudeta, kemudian bukan lagi isu sepihak dari MKRI (Majelis Kedaulatan Republik Indonesia), tapi isu kudeta sudah merupakan aksi teatrikal militer dalam merebut kekuasaan. Jika Ratna Sarumpaet selaku pengurus MKRI mengatakan bahwa kudeta (coup d’etat) mungkin saja terjadi karena desakan people power, saya katakan lebih mungkin kudeta dilakukan dengan jalan military force atau tekanan militer yang menyusup ke istana secara rapi (meniru taktik Cebongan), daripada mengerahkan ratusan ribu orang untuk berpawai. Kedua, Komnas HAM dan aktivis pro-HAM akan bertindak lebih jauh untuk menanggulangi bahaya fasisme ini dengan memotong anggaran militer, menyelidiki bisnis-bisnis militer dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membatasi gerakan militer di Indonesia.
Saatnya berpikir dan mencari strategi serta taktik baru untuk membangun kekuatan kembali dan memenangkan pertempuran melawan oligarki.
SEKITAR awal bulan Juni lalu, di halaman Facebook kawan saya, yang juga anggota redaksi Jurnal IndoPROGRESS, mendadak muncul gambar, poster, dan pesan tentang sosok Jokowi-Basuki.
Daftar Isi: Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer Wijaya Herlambang : “Salihara dan Freedom Institute itu Lembaga Sampah!” Rekonstruksi Determinisme Basis-Suprastruktur: Hegemoni dalam Kerangka Dialektika Basis-Suprastruktur
OBITUARI TAK setiap email yang masuk ke mail-box, saya baca satu per satu dengan teliti. Salah satunya adalah beberapa email yang mengabarkan bahwa Oey Hay Djoen,
TULISAN Muhammad Ridha mengenai persoalan TKI, secara ringkas menjelaskan soal kenapa TKI harus dikirimkan keluar negeri. Sayangnya, tulisan tersebut masih samar memberikan argumen mengapa TKI tidak memperoleh perlindungan dari Negara.
Argumen Marxisme yang dipakai Ridha hanya menjelaskan soal otonomi relatif negara dan soal negara yang bias, karena hanya mewakili kepentingan kelas berkuasa. Kurang dijelaskan dalam tulisan tersebut, latar tumbuhnya TKI dan kepentingan-kepentingan yang mendasari dikirimnya TKI ke luar negeri. Tak heran jika dalam itu Ridha tidak merasa perlu memberikan solusi atas kejadian-kejadian yang menimpa para TKI di luar negeri dan Arab Saudi pada khususnya. Tulisannya hanya ingin menunjukkan kritik terhadap teori negara yang dikemukakan oleh Hizkia Yossie Polimpung.
Tanggapan dan Tambahan untuk Coen Husain Pontoh DT TENGAH carut marut dan bobroknya negeri kita, rupa-rupanya ada semacam ‘angin segar’ yang berhembus di kancah politik
Membicarakan masalah utang luar negeri (ULN), seolah tak ada habisnya. Sebabnya, karena kian lama tak kunjung muncul kebijakan yang bertujuan mengurangi beban ULN ini dalam
JADI begini. Mari kita sama sama sepakati definisi penjajahan. Setelah itu mari kita uji definisi tadi ke beberapa tanah dan pulau di luar Jawa. Ini
DI SEBUAH gedung fakultas hukum suatu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, pernah ada pencuri tertangkap basah di siang hari bolong. Seperti lazimnya, dia dipukuli
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.