Perlunya Memaknai Kembali Konsep Negara
Tambahan untuk Coen Husain Pontoh MELANJUTKAN kritik Coen tentang peran negara dalam “Masih Efektifkah Negara Budiman?” di blog ini (lihat di sini), saya ingin turut
Tambahan untuk Coen Husain Pontoh MELANJUTKAN kritik Coen tentang peran negara dalam “Masih Efektifkah Negara Budiman?” di blog ini (lihat di sini), saya ingin turut

KELAK ketika disumpah sebagai presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, hal pertama yang mesti diatasi Jokowi dalam jangka pendek, berkaitan dengan masalah subsidi Bahan

Integrasi antara gerakan lingkungan dan pekerja merupakan jalan strategis untuk menghadapi tantangan ganda: krisis iklim yang semakin parah dan ketidakadilan struktural yang kian eksploitatif.
Tanggapan Untuk Fahmi Panimbang dan Muslimin Abdilla ARTIKEL saya (lihat di sini), yang merupakan tanggapan terhadap artikel Indrasari Tjandraningsih, telah memperoleh respon berbobot dari Fahmi
OKE, jika kita berandai-andai Jokowi terpilih menjadi Presiden pada Pemilu 2014, apakah dia bisa membawa perubahan seperti yang diharapkan? Saya pribadi sangat pesimis akan hal ini. Jokowi bisa bersinar dengan segala penghargaan dan berbagai jenis pujian yang disandangnya, tetapi tidak pernah ada konsep jelas yang dibawanya. Jokowi bergerak hanya berdasarkan hati nurani manusianya, bukan ideologi yang memihak pada kepentingan rakyat. Memang sangat baik jika manusia menggunakan pendekatan moral dalam memimpin, namun tanpa ideologi, tanpa konsepsi, tidak akan pernah ada tujuan yang jelas.

“The primary cause of environmental degradation is human disturbance” (Jared Skye, Environmental Science). JARED Skye itu siapa? Bukan siapa-siapa sih. Saya asal comot saja pernyataan

KETIKA masih duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah, guru fiqh saya bercerita, kalau kita ingin mengetahui miniatur padang Mahsyar, kita dapat melihatnya di Arafah, saat jamaah
TERDAPAT optimisme yang kuat dari sejumlah peneliti dan pengamat gerakan Islam, bahwa gerakan Islam adalah suatu kekuatan besar yang dapat menjadi elemen penting dari perubahan sosial di Indonesia. Kajian Hefner, misalnya, menyoroti tentang kekuatan kelompok Islam sipil dan demokratik sebagai tulang punggung demokrasi di Indonesia (Hefner 2000; Ramage 2002). Telaah serupa, dengan tekanan yang berbeda, juga pernah disuarakan oleh Eko Prasetyo yang menyebut bahwa kelompok Islam fundamentalis juga memiliki modal sosial yang tak kalah berharganya: barisan massa yang aktif dan militan, sikap oposisional terhadap imperialisme Barat, serta gaya hidup yang bertolak belakang dengan kultur kapitalisme (Prasetyo, 2003). Lalu, bagaimana situasi yang terjadi hari ini? Masihkah gerakan Islam mampu menjadi tulang punggung penantang kekuasaan? Ataukah gerakan-gerakan ini hanya melayani kekuasaan? Lalu bagaimana gerakan Islam mesti meletakkan diri?
Kisah Pengungsi Ahmadiyah Yang Merindu Keluarga ‘SAYA INGIN PULANG. Bagaimana caranya?’ Itu kalimat pertama yang menyambut saya ketika bertemu Sutarno bin Mattori, akrab dipangil Tarno,

SEJARAH gerakan Kiri, di seluruh dunia, adalah sejarah perlawanan, kemenangan, ditumpas, kalah, dan bangkit kembali. Di Indonesia, sejarah ini mengikuti denyut napas proses ‘menjadi Indonesia.’
PADA akhirnya, Mubarak jatuh pada Februari tahun 2011.
Namun, para ‘intelektual’ yang berada di ikatan profesional tersebut lambat laun mulai menghadapi konflik yang tak perlu: perseteruan dengan ‘orang-orang saleh’ di tanzim. Konflik pertama kali mengemuka di tahun 1996, antara Abul ‘Ala Madi, tokoh Ikatan Insinyur yang terkenal, dengan petinggi Ikhwan Ma’mun al-Hudaybi (waktu itu masih belum menjadi Mursyid ‘Am). Hasilnya, lahirlah Partai Wasat. Tahun 2011, konflik serupa juga terjadi antara Abul Futuh dan Maktab Irsyad. Juga antara anak-anak muda 6 April dengan Khairat al-Shater.
Konflik ini berbuah pahit: mereka yang menentang Jama’ah, dipersilakan meninggalkan Ikhwan.

Negara polisi global mengandalkan militer sebagai instrumen untuk melindungi dan memperkuat kepentingan ekonomi kapitalis. Keduanya berkaitan erat.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.