Pengorbanan Terbaik Manusia Indonesia*
Untuk Sondang Hutagalung ‘Orang yang paling bahagia adalah mereka yang memberikan kebahagiaan terbesar kepada orang lain.’ (Status Facebook Sondang Hutagalung, 19 September 2011) ‘Untuk memberikan cahaya
Untuk Sondang Hutagalung ‘Orang yang paling bahagia adalah mereka yang memberikan kebahagiaan terbesar kepada orang lain.’ (Status Facebook Sondang Hutagalung, 19 September 2011) ‘Untuk memberikan cahaya
Kategori Muslim pro-demokrasi yang digunakan dalam artikel ini tidak digunakan secara longgar, dalam artian semua kalangan aktor-aktor politik Muslim yang memanfaatkan proses politik dalam kelembagaan politik demokrasi untuk memperjuangkan tujuan-tujuan politiknya. Pengertian Muslim pro-demokrasi merujuk pada kalangan aktor-aktor Muslim yang memiliki komitmen terhadap perjuangan kesetaraan dalam hak-hak sipil dan politik, memperjuangkan ide-ide toleransi dan pluralisme dalam bingkai kebangsaan, dan memisahkan diri dari agenda politik menegakkan syariah dan Negara Islam. Perjuangan kaum Muslim pro-demokrasi ini memiliki komitmen terhadap penafsiran Pancasila sebagai sebuah pijakan ideologi bersama warga Negara Indonesia dengan tidak mengutamakan ideologi Islam di atas yang lainnya. Dari pembatasan ini, tulisan ini tidak terbatas pada menguji komitmen mereka terhadap nilai-nilai kultural demokrasi (toleransi, pluralisme dan nilai-nilai inklusifitas) serta perjuangan hak sipil dan politik, namun juga memotret komitmen kaum Muslim pro-demokrasi terhadap-agenda yang selama ini tak tersentuh dalam wacana Islam dan demokrasi di Indonesia- berbagai bentuk imperatif dalam ekonomi-politik liberal (menolak distorsi politik terhadap berjalannya ekonomi pasar, pemerintahan yang transparan, anti oligarkhi dan aliansi bisnis-politik, penciptaan kondisi politik demokratik yang bersih dari praktik politik uang, korupsi serta agenda politik liberal lainnya).

Tanggapan untuk Muhammad Ridha DALAM artikelnya di IndoPROGRESS beberapa bulan lalu, Muhammad Ridha mengkritik tulisan saya dengan mengatakan bahwa gerakan sosial di Indonesia akan sulit
Ketika mayoritas fraksi di DPR RI, menyetujui Rancangan Undang Undang Penanaman Modal (RUUPM) menjadi Undang Undang Penanaman Modal (UUPM) pada akhir Maret lalu, sebenarnya yang

KONTROVERSI diubahnya UU Pilkada Langsung menjadi UU Pilkada Tidak Langsung oleh persekongkolan elite oligarki yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP), terus menggema. Gerakan aksi

“The primary cause of environmental degradation is human disturbance” (Jared Skye, Environmental Science). JARED Skye itu siapa? Bukan siapa-siapa sih. Saya asal comot saja pernyataan
Militer dalam sejarah Indonesia menjadi prominent karena terlibat hampir pada setiap agenda-agenda perubahaan politik. Argumentasi yang menonjol dikarenakan karakter militer Indonesia dipandang sebagai warrior (tentara
“Kami tidak bisa menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing sebab dalam UU 13/2003 operasional outsourcing sudah diatur. Apabila terjadi penyelewengan kami hanya bisa membuat

Pesta pemilu 2014 sudah tiba. Kita saksikan, para calon legislatif dan calon presiden, serta partai politik sudah jauh-jauh hari sebelumnya berkampanye, menyosialisasikan program-programnya. Program-program itu

DINI HARI, 1 Oktober 1965. Menteri Panglima Angkatan Darat (AD) Letjen Ahmad Yani dan lima orang jenderal yang menjadi staf umumnya, diculik oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September (G30S). Gerakan ini menyatakan bahwa tujuan aksi mereka adalah mengamankan Presiden Soekarno dan mencegah kup kontra-revolusioner yang akan dilakukan oleh kelompok yang dinamakan Dewan Jenderal. Umur gerakan ini tidak panjang. Di Jakarta, G30S langsung dipukul mundur pada petang harinya oleh pasukan komando Mayor Jenderal Soeharto, yang mengambil alih komando AD setelah Ahmad Yani terbunuh. Hari berikutnya, 2 Oktober 1965, semua pasukan G30S sudah ditangkap atau melarikan diri. Sementara di Jawa Tengah, G30S hanya bertahan sampai 3 Oktober 1965.
Pengalaman Industri Perkebunan Kelapa Sawit Akumulasi tanah KOMODITISASI tanah yang semakin laju adalah dasar di mana perampasan tanah penduduk setempat untuk areal perkebunan kelapa
DALAM dua artikelnya terakhir, guna membela gagasan politik utopia yang diusungnya, Airlangga memberikan kritik keras terhadap konsep dan praktek politik Lenin yang dianggapnya anti-demokrasi. Airlangga bahkan berani menyimpulkan bahwa kemunculan rejim Stalin yang totalitarian, harus dilacak genealoginya pada Leninisme. Dan bagi Airlangga, watak anti-demokrasi Lenin itu paling jelas bisa dilihat pada karyanya What Is To Be Done (WITBD).
Kritik Airlangga terhadap Lenin ini bermasalah dalam dua hal yang saling berinteraksi: pertama, Leninisme menurutnya berakar pada WITBD yang ditulis Lenin pada 1902. WITBD sendiri adalah sebuah proposal politik pembangunan partai yang ditawarkan Lenin kepada gerakan sosial-demokrat Rusia yang saat itu terserak-serak; kedua, cara Airlangga membaca WITBD sangat eksklusif, karena (1) ia mengritik WITBD dengan meminjam tangan kedua (dari Leszek Kolakowski dan Samuel Walter); dan (2) teks WITBD dibacanya tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu dimana teks itu lahir.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.