Artikel

Revitalisasi Danau Rawa Pening, Jawa Tengah, memiliki potensi melanggar hak-hak warga, termasuk hak milik atas tanah dan hak atas penghidupan yang layak.
Reformasi kepolisian tak bakal pernah berhasil. Maka dari itu, di Amerika, ada usul untuk "membubarkan" institusi tersebut. Hal tersebut juga mungkin relevan di Indonesia.
Absennya penjelasan yang lengkap kerap menghasilkan imajinasi buntu dalam gerakan sosial, padahal tugas akademisi adalah memberikannya secara rapi sehingga celah–retak sistem dapat terpetakan untuk kemudian diisi gagasan dan praktik radikal.
Bisa dikatakan bahwa ulasan Mughis tentang state of disorder adalah salah satu karya terbaik dari varian analisis politik yang cenderung menyesatkan dalam memahami sejarah ekonomi-politik Indonesia.

Artikel

Kerja Kontrak & Outsourcing: Warisan Kolonial

BULAN telah datang : bulan yang paling ditunggu, bulan perlawanan. Setiap tanggal 1 Mei, jutaan buruh di seluruh dunia turun ke jalan, menyuarakan perlawanan dan menyerukan perjuangan kelas. Hari buruh atau yang lebih dikenal dengan May Day memang merupakan hari yang istimewa. Pada hari itu, 197 tahun yang lalu, ratusan buruh di Chicago, AS, ditembaki saat memperjuangkan jam kerja yang lebih manusiawi. Perjuangan mereka berhasil dan masih terasa hingga kini hasilnya: 8 jam kerja untuk buruh di seluruh dunia!

Namun, hasil dari perjuangan kaum buruh di Chicago itu, kini tengah diinjak-injak dengan diberlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing, dimana kaum buruh tidak memiliki kepastian dan jaminan pekerjaan. Di samping itu, buruh yang bekerja di bawah sistem kerja kontrak dan outsourcing pun tidak mendapatkan hak-hak dasar lain seperti cuti, hak untuk berserikat, upah sesuai standar, dan pesangon. Selain itu, di Indonesia, setelah bekerja selama 8 jam, buruh kontrak dan ousourcing di berbagai pabrik masih harus bekerja di rumah guna menyelesaikan target yang belum terpenuhi di pabrik,. Selain tidak mendapat upah lembur atas pekerjaan tambahan tersebut, mereka pun masih mendapatkan skorsing keesokan harinya.

Korupsi: Akibat Persekongkolan Kapitalisme dengan Demokrasi

Tapi, benarkah korupsi semata masalah kebobrokan moral orang per orang? Benarkah korupsi adalah skandal dan kasus yang tak ada kaitannya dengan sistem ekonomi politik yang berlaku? Kenapa di saat sudah demokrasi, masih terjadi korupsi? Bagaimana solusi penyelesaian korupsi? Cukupkah melalui lembaga-lembaga seperti KPK?

Prof. Vedi R. Hadiz: Gerakan buruh mesti menjadi bagian dari perjuangan yang lebih luas

PASCA runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto, Indonesia memasuki satu tahapan baru dari perkembangan kapitalisme, yakni tahap kapitalisme-neoliberal. Tahapan ini mensyaratkan pergeseran peran negara ke arah yang lebih melayani kepentingan produksi dan reproduksi kapital, ketimbang beperan sebagai pelayan kepentingan publik.

Dalam pergeseran fungsi negara itu, demokrasi lantas hanya menjadi kendaraan bagi elite untuk mengukuhkan kekuasaan oligarkisnya, dan membendung bangkitnya kekuatan rakyat yang independen, dengan memainkan isu-isu berlatar etnis dan keagamaan. Melalui isu-isu berbasis identitas ini, keresahan rakyat akibat penerapan kebijakan neoliberal yang dikemudikan oleh oligarki dikanalisasi ke jurusan sektarianisme sekaligus dibonsai perkembangan kesadaran kelasnya. Konflik yang berkembang lantas menjadi konflik horisontal.

Women’s Question dalam Perjuangan Mengakhiri Kapitalisme dan Patriarki

MASIH segar dalam ingatan kita, 16 Desember 2012 yang lalu, seorang perempuan India, Jyoti Singh Pandey, diperkosa dengan sadis oleh sekelompok laki-laki biadab dalam sebuah bus di jalanan New Delhi. Jyoti yang kesakitan meninggal 13 hari kemudian setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Beberapa waktu sebelumnya, di belahan dunia yang lain, buruh migran perempuan Indonesia diperkosa oleh tiga polisi di Malaysia. Tidak berhenti sampai di situ, perempuan pun kemudian dilarang duduk mengangkang di atas motor oleh pemerintah kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam, terhitung sejak Januari 2013.

Saat Ini, Kita Semua (Buruh/ Pekerja/ Karyawan) adalah Precariat!

MENJADI buruh kontrak dan buruh outsourcing/alih daya, seolah merupakan kewajaran yang tak dapat ditolak rakyat pekerja akhir-akhir ini. Itu, misalnya, tampak pada meningkatnya sistem kerja kontrak dan outsourcing menjadi sistem kerja wajib yang diterapkan oleh hampir semua perusahaan di Indonesia. Dalam data statistik yang dikeluarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terlihat bahwa jumlah tenaga kerja setengah pengangguran, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, selalu mengalami peningkatan selama enam tahun terkahir. LIPI mencatat, pada tahun 2005, tenaga kerja setengah pengangguran berjumlah 28,64 juta jiwa. Namun, pada tahun 2010, jumlahnya meningkat menjadi 32,8 juta jiwa. Pada tahun 2011, LIPI memperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi 34,32 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja atau buruh yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidaklah sedikit. Dari data itu juga dapat dilihat bahwa jumlah buruh yang bekerja dengan ketidakpastian pekerjaan tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Buruh yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu dapat diidentifikasi sebagai buruh kontrak dan atau outsourcing. Artinya, jumlah buruh kontrak dan outsourcing terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, setidaknya sejak tahun 2005.

Emansipasi: Ngelmu Kuwi…

Jawaban untuk Martin Surjajaya dan tidak hanya untuk Martin I APA YANG akan terjadi jika pada suatu hari, pemikiran saya dianggap demikian berpengaruh, atau setidaknya

Kegagalan Negara? Ketidak-Jelasan Nasib TKI?

ISU MENGENAI kemalangan Tenaga Kerja Indonesia kembali lagi mencuat ke permukaan. Kali ini dengan menghadirkan tragedi pemancungan Ruyati-Darsem. Ruyati dipancung oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan majikannya yang mencoba memperkosanya. Sementara Darsem sedang berharap mujizat 4,7 Miliar untuk menyelamatkannya dari pisau jagal negara yang benderanya bergambarkan pedang itu.

SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta

SELAMA ini, wacana perdebatan soal keistimewaan Yogyakarta terlalu terfokus pada penentuan siapa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakilnya. Wacana itu, menurut saya, terlalu sempit. Sebab

Merapi, Antara Bencana Alam Dan Bencana Sosial

LETUSAN besar gunung Merapi pada 6 November lalu, tak pelak telah mengakibatkan penduduk di sekitarnya menderita kemiskinan dan kesengsaraan yang parah. Sementara belum ada tanda-tanda

Mengalami Bencana

SAYA ada di Yogyakarta waktu gempa besar terjadi 2006. Tempat tidur terguncang-guncang hebat saat saya sedang di puncak nyenyak. Setengah sadar dan kaget saya tidak

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.