Kontrol negara atas tanah dan sumber daya alam tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai residu kolonialisme. Dalam konfigurasi ekonomi-politik saat ini, hukum yang menopang kontrol negara tersebut kerap berfungsi untuk melayani jaringan oligarki lokal dan nasional.
Apa yang tersisa dan bisa kita kerjakan sekarang? Perlawanan sehari-hari, kecil atau besar. Apa yang tertinggal dari kita hanyalah kesadaran melawan untuk merespons segala kondisi bahaya ini.
Sebagian besar “korea-korea” yang ada sekarang terikat dalam jejaring oligarki, baik nasional atau daerah. Orientasi mereka selalu mempertahankankan kontrol atas sumber daya ekonomi dan politik.
Proyeksi kondisi hukum paling kuat di bawah rezim Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan adalah menguatnya negara hukum otoritarian.
Saya merekomendasikan tujuh buku yang memiliki daya gedor untuk melenyapkan legitimasi Orde Baru tentang komunisme dan PKI. Buku-buku yang saya pilih berusaha menawarkan pembacaan sejarah komunisme Indonesia yang apa adanya tanpa penambahan sana-sini—bersih tanpa tangan nakal Orde Baru.
Aksi Kamisan sudah berusia 17 tahun. Tak ada tanda positif, justru sebaliknya. Namun demikian, ia memang terus ada dan berlipat ganda. Ia menjadi hantu bagi para penguasa yang abai.
RUU PPRT sangat penting untuk disahkan. Selama ini tak pernah ada produk hukum–termasuk hukum perburuhan–yang secara spesifik melindungi kepentingan mereka.
Darsono adalah satu dari pribumi pertama yang memeluk komunisme. Kendati putus relasi dengan gerakan kiri di masa tua, namanya akan tetap selalu menggema dalam sejarah perkembangan komunisme di Indonesia; sekaligus sebagai proto-komunis di samping Semaun, Tan Malaka, dan Haji Misbach.
Bagi PKI, Proklamasi 1945 haruslah menjadi revolusi borjuis-demokratis. Tujuannya menyingkirkan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.
Sedikit kisah tentang Oetomo Ramelan, Wali Kota Surakarta dari PKI saat terjadi G30S
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.