Aku Ingin Melihatnya Menangis*
CERITA PENDEK IA tak pernah menangis. Tidak saat suaminya hilang, tidak saat ia diseret ke meja interogasi bersama bayinya yang masih merah, tidak juga saat berbagi
CERITA PENDEK IA tak pernah menangis. Tidak saat suaminya hilang, tidak saat ia diseret ke meja interogasi bersama bayinya yang masih merah, tidak juga saat berbagi
Ekonom Yang Bernasib Malang PADA 25 November lalu, Isaak Illich Rubin, genap berusia 124 tahun. Tak ada catatan tertulis dimana figur kita kali ini dilahirkan,
DIA BARU SAJA menenggak habis bir Tequila di tangan kirinya, ketika aku tiba dan bergabung bersamanya di sebuah meja. Di sana ada beberapa kawan, tempat
KALI INI neoliberalisme terpojok. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi dilema dalam mengatasi krisis keuangan terberat setelah depresi besar pada tahun 1930-an.
Pilihannya adalah antara membiarkan mekanisme ”pasar bebas” mengoreksi segala kebobrokan finansial yang kian membubung selama 10 tahun atau melakukan intervensi pemerintah untuk mengerem laju percepatan krisis dan mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian negara adidaya itu.
Sepanjang tahun 2006, sejumlah agenda transisi demokrasi berkait reformasi sektor keamanan, khususnya TNI berjalan lambat. Di sektor ini, Pemerintahan SBY-JK masih menjalankan reformasi TNI yang
Tak jelasnya perlindungan, upaya pemerintah yang minim dalam menyediakan akses pelayanan bagi BMI, tak adanya pengaturan bagi BMI tak berdokumen, dan birokrat-birokrat yang kurang empatik ini akhirnya berakumulasi dan memuncak pada insiden Jeddah. Pemerintah yang tak terbiasa menyediakan pelayanan secara sistematis bagi BMI, akhirnya kelimpungan ketika ribuan BMI tak berdokumen hendak mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memperjelas statusnya. Pemerintah yang mengandalkan skema pemadam kebakaran—menunggu kasus dulu baru bergerak—merasa telah melakukan yang terbaik dengan menambah staf, relawan, dan loket untuk melayani pengurusan SPLP. Padahal kenyataannya, tindakan ‘terbaik’ pemerintah ini masih jauh dari akomodatif bagi BMI. Pemerintah hanya membuka loket pengurusan SPLP di Riyadh dan Jeddah, sehingga loket di dua kota ini dipadati BMI dari Makkah, Madinah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk dan Jizan. Saat terdapat ribuan BMI mengantre di kantor KJRI untuk mengurus dokumen pemutihan izin tinggal, KJRI malah tutup dan tidak melayani pengurusan dokumen, dengan alasan sedang memproses dokumen yang sudah masuk. Hal ini membuat para BMI khawatir tidak dapat memanfaatkan masa amnesti yang diberikan pemerintah Saudi yang tinggal 23 hari lagi (VOA Indonesia, 2013).

TERTANGGAL 28 sampai 30 Oktober 2013 ini, Gerakan Buruh Indonesia kembali akan melakukan mogok kerja nasional. Mogok kerja nasional ini merupakan bagian dari tuntutan rakyat pekerja Indonesia kepada Negara, untuk segera merealisasikan kenaikan upah minimum secara nasional sebesar 50 persen dan UMP DKI Jakarta sebesar Rp. 3,7 juta/bulan. Dalam koordinasi aliansi Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), mogok nasional kali ini bisa dikatakan cukup istimewa, mengingat hal ini merupakan bagian dari upaya mengatasi batas-batas lama keserikatan yang selama ini menghambat realisasi persatuan kelas pekerja Indonesia. Fragmentasi kepentingan jangka pendek organisasi kelas pekerja yang diciptakan oleh relasi kompetisi kapitalisme, adalah sesuatu yang nyata bagi kelas pekerja Indonesia itu sendiri. Belum lagi artikulasi ideologis dari relasi kompetitif ini telah menyebabkan banyak elemen dalam kelas pekerja Indonesia mengidentifikasi dirinya bukan sebagai kelas pekerja, namun sebagai kelas sosial baru yang memiliki perbedaan diametral dengan identitas kelas pekerja Indonesia.
TIGA Oktober lalu, untuk pertama kalinya sejak penghancuran gerakan rakyat 1965/1966, kaum buruh Indonesia melakukan Mogok Nasional. Jutaan buruh tumpah-ruah ke jalan-jalan di berbagai daerah di Indonesia. Mogok Nasional ini merupakan bagian dari proyek Hostum (Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah) yang digulirkan sejak Mei 2012. Dan sejak itu, mereka sudah melakukan aksi-aksi pengepungan pabrik untuk memaksa pengusaha mengubah status buruhnya yang outsourcing menjadi hubungan kerja langsung dengan perusahaannya. Dari wawancara Roni Febrianto, salah seorang pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang diterbitkan di situs Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), dilaporkan ada lebih dari 50.000 buruh outsourcing yang berhasil diubah statusnya menjadi hubungan kerja langsung dengan perusahaan. Adapun Mogok Nasional ini berdampak pada kerugian triliunan Rupiah di pihak kaum kapitalis.
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/129504800″ params=”color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]
H+1 BERTUBI-TUBI media memberitakan kemenangan SBY. Isu DPT bermasalah yang sempat terangkat menjelang hari H kini tenggelam sudah, begitu pun kasus2 kecurangan lainnya. Quick count
26 DESEMBER 2004. Matahari bersinar dengan terangnya. Hari itu indah sekali, sehingga tak ada yang mengira bencana maha dahsyat bakal melanda. Dan seperti yang telah
Forum Pembaca IndoPROGRESS yang pertama ini menyoal tentang Nasionalisme.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.