RIUH rendah partisipasi masyarakat telah jauh surut setelah berakhirnya penghitungan suara resmi KPU akhir Juli lalu. Memang, masih ada proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi, terkait
Kebijakam tarif Trump tidak dimaksudkan untuk menyeimbangkan perdagangan, tetapi memperkuat struktur hierarki imperialisme
ORGANISASI Perdagangan Dunia (WTO), untuk kesekian kalinya, kembali gagal mencapai kesepakatan pada pertemuan G4 di Postdam, Jerman (Juni 2007). Dan seperti pada kegagalan sebelumnya, penyebabnya
KALI INI neoliberalisme terpojok. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi dilema dalam mengatasi krisis keuangan terberat setelah depresi besar pada tahun 1930-an.
Pilihannya adalah antara membiarkan mekanisme ”pasar bebas” mengoreksi segala kebobrokan finansial yang kian membubung selama 10 tahun atau melakukan intervensi pemerintah untuk mengerem laju percepatan krisis dan mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian negara adidaya itu.
MENANGGAPI pengajuan Judicial Review UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, reaksi yang sangat keras dan menggebu-gebu muncul dari Menteri Agama Suryadharma Ali. Bukan hanya berkomentar secara nyinyir terhadap pengajuan itu, ia juga sangat berkepentingan dan menyiapkan segala energinya menghadapi proses ini. Konon, bahkan beliau mengumpulkan ormas-ormas Islam, termasuk ormas yang anti-demokrasi, untuk menyiapkan perlawanan terhadap upaya memperjuangkan kesetaraan warga negara.
Terkait dengan respon Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM, ada dua hal menarik yang perlu ditanggapi, terutama menyangkut batas. Tentu pernyataan ini perlu ditanggapi bukan karena kedua menteri tersebut adalah manusia beragama. Tentu karena mereka adalah pejabat negara, yang berbicara atas nama pemerintah. Dus, pernyataan mereka ada dalam koridor relasi antara warga dengan pemerintahnya, antara masyarakat dengan negara.
Daftar isi: Kiri yang Berumah di Awan Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf: Gerakan Sosial Harus Membangun Partai Politik Sendiri MENULIS adalah bekerja untuk keabadian, demikian tulis
Sejumlah penelitian, misalnya dari Wahid Institute dan Setara Institute, menyebutkan setidaknya dalam 4-5 tahun terakhir kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus tergerus. Laporan Wahid Institute menyatakan, pada 2009 terjadi 121 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Kemudian pada 2010 meningkat 7 persen menjadi 184 peristiwa, dan 2011 mencapai 267. Terakhir, pada 2012, terdapat 278 peristiwa.
Hasil penelitian Setara Institute tak jauh berbeda. Disebutkan ada 135 peristiwa pada 2007, yang meningkat menjadi 265 di tahun berikutnya. Sedangkan pada 2009 terdapat 200 peristiwa, lalu 2010 menjadi 216, dan 2011 ada 244. Yang paling baru, pada 2012 terjadi 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.
Sedangkan dari sisi korban, selama 2012 saja, laporan kedua lembaga itu sama-sama menyebutkan umat Kristen/Katolik sebagai yang paling rentan. Disusul oleh aliran keagamaan minoritas, kelompok terduga sesat, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dan pengikut Syiah.
IndoPROGRESS 100% mandiri dan non-komersil. Hanya melalui dukungan pembaca IndoPROGRESS akan terus hadir dan berkembang.
Superkaya di Indonesia: Konglomerat Orde Baru dan Birokrat Saudagar MAJALAH Forbes mengeluarkan laporan tahunan tentang 40 orang terkaya di Indonesia. Disebutkan bahwa Aburizal Bakrie, Menteri
Let’s Jazz Together? SOAL bagaimana menciptakan orkestrasi yang asyik di tengah kemandegan dan fragmentasi gerakan sosial, kok saya beberapa waktu lalu dapat inspirasi dari musik
Permoelaan Saudara-saudara sekalian, kawan-kawankoe sefaham, salam dan bahagia dan kegembiraan hati dari saudara-saudara Istri Sedar saja sampaikan pada kamoe sekalian. Walaupoen soal jang kami haroes
BENCANA Tokyo beberapa hari belakangan ini, begitu menyita perhatian warga dunia. Gempa 8,9 skala richter yang berujung pada ledakan beberapa reaktor Nuklir Fukushima Daiichi, menambah
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.