1. Beranda
  2. /
  3. Paling Sering Dibaca
  4. /
  5. Page 264

Paling Sering Dibaca

Musibah Transportasi Publik

MUSIBAH dan bencana bukan hal yang dapat ditiadakan dalam kehidupan masyarakat dalam sepanjang sejarah. Demikian pula yang kita alami dan saksikan di penghujung akhir tahun

Neoliberalisme Kena Batunya

KALI INI neoliberalisme terpojok. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi dilema dalam mengatasi krisis keuangan terberat setelah depresi besar pada tahun 1930-an.

Pilihannya adalah antara membiarkan mekanisme ”pasar bebas” mengoreksi segala kebobrokan finansial yang kian membubung selama 10 tahun atau melakukan intervensi pemerintah untuk mengerem laju percepatan krisis dan mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian negara adidaya itu.

Edisi XVI/2013

Daftar Isi Edisi Ini: Antonio Gramsci tentang Krisis dan Kebangkitan Kapitalisme Global Zely Ariane: “Kita Seharusnya Bisa Melakukan lebih, Melawan Lebih!” Perjuangan Upah dan Kapitalisme

Menakar Ulang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

BELUM selesai dengan pro-kontra dari penetapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan lahirnya Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Statistik Ekonomi yang Membingungkan

“Wah, sekarang sudah ramai ya! Sepeda motor dan mobil kini berseliweran di desa ini,” kata seseorang yang sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya kepada teman lamanya di kampung itu. Temannya lalu mengiyakan, dan bersyukur bahwa kampungnya kini sudah maju. Bahkan, kadang-kadang jalanan macet.

Di mana-mana di Indonesia, kepadatan lalu lintas juga meningkat. Kata orang, ini pertanda kemajuan perekonomian. Di kota besar seperti Jakarta, kemacetan menjadi bahasa setiap saat. Kita pun sering mengeluhkan kemacetan ini. Padahal, menurut “ilmu” tadi, kemacetan ini pertanda makin banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia. Kemudian, makin banyaknya kendaraan bermotor adalah pertanda makin majunya perekonomian. Maka, kalau suatu ketika kita terjebak dalam kemacetan yang parah di Jakarta, daripada marah-marah menghabiskan tenaga, kita ucapkan syukur saja bahwa ekonomi Jakarta ternyata telah tumbuh dengan pesat.

Soal Kaoem Boeroeh Perempoean Indonesia

Permoelaan Saudara-saudara sekalian, kawan-kawankoe sefaham, salam dan bahagia dan kegembiraan hati dari saudara-saudara Istri Sedar saja sampaikan pada kamoe sekalian. Walaupoen soal jang kami haroes

7-ELEVEN

Jadi begini. 7-Eleven yang akan saya bicarakan ini memang baru ada di Jakarta. Kota-kota besar yang lain barangkali masih menunggu giliran untuk dikunjunginya. Di Jakarta, bisa dikatakan, 7-Eleven masuk ke sebuah kota yang sesungguhnya sudah punya hampir semua hal. Yang saya maksudkan bukan semata perihal fasilitas, tetapi juga strata sosial. Sebuah ilustrasi mungkin bisa menggambarkan hal itu. Cobalah sesekali, di malam minggu, Anda jalan-jalan di sekitaran Jalan Sudirman, Jakarta. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat mobil Ferrari, sepeda motor butut, sepeda kayuh, bahkan vespa yang dimodifikasi berbentuk pondok-pondokan di sawah, ada di atas satu ruas jalan yang sama di dalam radius sepenangkapan mata Anda. Dan Jakarta pun memungkinkan, seorang penulis yang saya lupa siapa, pernah menuliskan perihal ini dengan menarik: seseorang menyeruput kopi di sebuah gedung bertingkat dan ketika ia memandang ke bawah ia akan melihat seseorang yang lain sedang menyeruput kopi pula. Perbedaan antara keduanya adalah kopi yang ada di lantai ke sekian itu seharga setengah gaji orang yang sedang menyeruput kopi di bawah sana.

Edisi XXXIV/2015

Daftar isi: Kiri yang Berumah di Awan Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf: Gerakan Sosial Harus Membangun Partai Politik Sendiri   MENULIS adalah bekerja untuk keabadian, demikian tulis

Pertanian, Batu Sandungan WTO

ORGANISASI Perdagangan Dunia (WTO), untuk kesekian kalinya, kembali gagal mencapai kesepakatan pada pertemuan G4 di Postdam, Jerman (Juni 2007). Dan seperti pada kegagalan sebelumnya, penyebabnya

Pemanasan Global, Perkebunan, dan Agrofuel

BISNIS perkebunan adalah bisnis yang menggiurkan. Tak ada yang tidak kesengsem terjun dalam bisnis ini. Khususnya, bisnis perkebunan di negara-negara tropis dan sub-tropis, seperti Indonesia,

Tentang Batas

MENANGGAPI pengajuan Judicial Review UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, reaksi yang sangat keras dan menggebu-gebu muncul dari Menteri Agama Suryadharma Ali. Bukan hanya berkomentar secara nyinyir terhadap pengajuan itu, ia juga sangat berkepentingan dan menyiapkan segala energinya menghadapi proses ini. Konon, bahkan beliau mengumpulkan ormas-ormas Islam, termasuk ormas yang anti-demokrasi, untuk menyiapkan perlawanan terhadap upaya memperjuangkan kesetaraan warga negara.

Terkait dengan respon Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM, ada dua hal menarik yang perlu ditanggapi, terutama menyangkut batas. Tentu pernyataan ini perlu ditanggapi bukan karena kedua menteri tersebut adalah manusia beragama. Tentu karena mereka adalah pejabat negara, yang berbicara atas nama pemerintah. Dus, pernyataan mereka ada dalam koridor relasi antara warga dengan pemerintahnya, antara masyarakat dengan negara.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.