SAYA yakin beberapa teman Anda mempunyai ketakutan yang sama tentang drama-horor terbaru yang diperankan Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat (AS). Bagaimana mungkin seorang yang
BERITA Kompas, 11 Januari 2005, “Peradilan Tak Pernah Jera”, memancing kita untuk berpikir ulang dalam kerangka strategi pemberantasan korupsi. Dengan menyitir peribahasa Inggris, “It takes
PADA bagian terakhir ini saya ingin memfokuskan analisis ini pada ekspresi politik kalangan “informal proletariat” menurut Mike Davis, atau “non-industrial proletariat” menurut Max Lane, atau “non-industrial urban proletariat” menurut James Petras, atau Kaum Miskin Kota (KMK) menurut istilah populer di kalangan progresif di Indonesia.
Seperti dikatakan Petras, karena posisi ekonominya yang sangat buruk, tersingkir dari keuntungan-keuntungan ekonomi formal sebagai akibat dari proses pembangunan kapitalistik, secara sosial terisolasi dari kehidupan normal perkotaan, maka kelompok ini – dalam kasus Amerika Latin – telah menjadi basis sosial penyangga sistem politik yang non-revolusioner. Selain itu, orientasi politik populis atau korporatis dari KMK itu disebabkan oleh posisi gandanya, yang bersifat psikologis maupun psikis: karena mereka (KMK) pada umumnya adalah penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota maka pengalaman hidupnya adalah setengah kota setengah desa; karena ia hidup di pemukiman kumuh di perkotaan maka ia mengalami langsung dua keadaan: secara ekonomi ia sangatlah miskin tapi secara politik aspirasinya adalah aspirasi perkotaan. Pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa ia telah tercerabut dari kehidupan asilnya di pedesaan tapi juga tidak bisa berintegrasi dengan serikat buruh di perkotaan.
ANALISA EKONOMI POLITIK “Keberadaan Umar Patek masih di-misteriuskan, menunggu datangnya order berikutnya. Disimpan dulu pak Polisi, tunggu tabungan habis baru Patek di-Pateni…..” KALIMAT-kalimat di
ADALAH sebuah fakta di dalam sejarah bahwa sejarah selalu dimanfaatkan oleh semua pelaku politik di dalam masyarakat untuk membenarkan tingkah lakunya pada saat itu dan
BUBARNYA kekuatan Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin menjadi penanda berakhirnya perang dingin yang beraroma konflik ideologi di antara blok Barat (liberalisme-kapitalisme) dengan blok Timur
MENYAMBUT undangan Wendy Prajuli dalam sebuah tulisan, Membicarakan Negara: Kritik atas Tulisan Muhammad Ridha, melalui coretan ini saya mencoba berpartisipasi dalam ‘pembicaraan tentang Negara, yang terproblematisasi dalam konteks kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Jika dicermati dalam tulisannya, Kegagalan Negara? Ketidak-Jelasan Nasib TKI: Sebuah tawaran untuk perubahan paradigma, terasa semangat Hizkia Yossie Polimpung untuk memberikan kontribusi dalam suatu proyek emansipasi atau bahkan perlawanan terkait dengan nasib TKI. Dalam tataran praksis, terdapat sebuah kesan bahwa ia berupaya untuk meletakkan perubahan cara pandang terhadap Negara sebagai landasan aktivitas advokasi terhadap persoalan TKI.
KITA di gerakan sosial mengabdikan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau melihat, kemungkinan untuk menjadi lebih buruk juga ada. Bukan hanya karena memilih presiden yang salah, seperti memilih presiden yang lebih buruk dari orde baru. Kita juga dihadapkan kepada sistem otonomi daerah yang memudahkan kepala daerah yang membuat keputusan untuk menandatangani sebuah kesepakatan dengan perusahaan tambang dan perusahaan produksi lain yang berptensi merusak sumber daya. PR yang kemudian muncul adalah sanggup atau tidak Pemimpin yang muncul untuk mengonsolidasi daerah-daerah yang sudah dimakan menjadi otonomi daerah. Kita bisa saja dipimpin oleh orang yang otoriter sekali, atau orang yang sama sekali membiarkan seperti SBY saat ini. Kita perlu Presiden yang memberikan arahan bahwa daerah-daerah tidak boleh bersaing untuk menghancurkan sumber dayanya.
Kekerasan adalah senjata orang-orang berjiwa lemah (Mahathma Gandhi) TAK BISAKAH engkau melihat kenikmatan orang bercocok tanam? Diawali dari benih lalu perlahan-lahan berbuah. Di atas tanah
MENYIMAK berbagai kolom opini dan pernyataan para tokoh di beberapa media massa saat ini, terkesan perbincangan yang paling mendominasi berpusar pada dua persoalan: penegakkan hukum
Tentang Korban G30S dan Permintaan Maaf ‘DENGAN minta maaf kita akan dibebaskan dari sisa kebencian dan dendam warisan pemerintahan Soeharto,’ demikian seruan Franz Magnis-Suseno SJ,
KOMISI Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan segera diikuti dengan penahanan dan penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung berikut rumah
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.