
Politik Perampasan Ruang di Kota Kapitalis: Kasus Revitalisasi Rusun di Palembang
Selama lorong-lorong rusun masih menyimpan perlawanan, kota belum sepenuhnya dikuasai kapital.

Selama lorong-lorong rusun masih menyimpan perlawanan, kota belum sepenuhnya dikuasai kapital.

KENAPA tidak menunggu real count KPU saja? Banyak pihak, termasuk akademisi, mengimbau kita semua untuk tidak mengindahkan hasil Quick Count (QC) dan menunggu ‘Real Count’
KIRA-KIRA, apa yang akan menjadi isu ramai di hari Buruh tahun ini? Mari kita petakan masalah-masalah yang sebenarnya menjadi masalah kita bersama — intelektual, mahasiswa,
Di hari-hari ini, terkait respons pemerintah atas kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, sejumlah kalangan mulai menyebut-nyebut kembali soal people power. Apa dan
Tanpa bermaksud menggurui, mungkin kondisi Mesir sekarang bisa menjadi semacam momen reflektif bagi gerakan rakyat di Mesir dan di berbagai tempat lain. Rakyat Mesir memang berhasil dalam eksperimennya melampaui keterbatasan transisi demokrasi dan kerangka demokrasi liberal menuju sebuah bentuk demokrasi yang lebih radikal. Namun, mungkin mobilisasi massa saja tidak cukup; kita perlu melangkah (sedikit) lebih jauh lagi dari situ. Ini juga yang disampaikan oleh Tariq Ali (2013) dalam pesan videonya kepada para demonstran dan aktivis #OccupyGezi. Di tengah fragmentasi gerakan rakyat dan oposisi di Mesir dalam berbagai tendensinya (sekuler, liberal, nasionalis, kiri dan lain-lain), kepemimpinan politik dan bentuk-bentuk lain dari pengorganisasian menjadi penting, apalagi jikalau gerakan rakyat ingin merebut negara dan mentransformasikan logikanya, di tengah-tengah proses revolusi dan demokratisasi yang rawan ‘dibajak’ untuk menjadi permainan elit.

KALAU ingat-ingat masa lalu, ambil saja rentang era 1980 hingga 1990-an, pesona Islam di ruang publik Indonesia tak sekuat dan tak seseram seperti sekarang ini. Di masa
DALAM dua artikelnya terakhir, guna membela gagasan politik utopia yang diusungnya, Airlangga memberikan kritik keras terhadap konsep dan praktek politik Lenin yang dianggapnya anti-demokrasi. Airlangga bahkan berani menyimpulkan bahwa kemunculan rejim Stalin yang totalitarian, harus dilacak genealoginya pada Leninisme. Dan bagi Airlangga, watak anti-demokrasi Lenin itu paling jelas bisa dilihat pada karyanya What Is To Be Done (WITBD).
Kritik Airlangga terhadap Lenin ini bermasalah dalam dua hal yang saling berinteraksi: pertama, Leninisme menurutnya berakar pada WITBD yang ditulis Lenin pada 1902. WITBD sendiri adalah sebuah proposal politik pembangunan partai yang ditawarkan Lenin kepada gerakan sosial-demokrat Rusia yang saat itu terserak-serak; kedua, cara Airlangga membaca WITBD sangat eksklusif, karena (1) ia mengritik WITBD dengan meminjam tangan kedua (dari Leszek Kolakowski dan Samuel Walter); dan (2) teks WITBD dibacanya tanpa memperhatikan dimensi ruang dan waktu dimana teks itu lahir.
Ilustrasi diambil dari www.koran.bisnis.com TERBITNYA undang-undang tax amnesty tidak lepas dari kondisi keuangan negara (Angaran Penerimaan dan Belanja Negara/APBN) yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Keberadaan Horison dan status “sigma” yang diperolehnya merupakan aji mumpung atas ditindas-asingkannya para sastrawan kiri oleh rezim Orde Baru Soeharto.

Dalam wawancara ini Katz menjelaskan tentang pentingnya untuk tidak hanya memandang imperialisme dari sudut pandang ekonomi, membahas kebangkitan yang ia sebut sebagai “sistem imperial”, dan kompleksitas gerakan anti-imperialisme di abad ke-21.

AKSI Pemprov DKI Jakarta melarang motor melintasi jalan protokol tidak datang tiba-tiba. Pada 2007, pernah ada rencana serupa: Jalan M.H. Thamrin sampai Jalan Sudirman terlarang
MANTAN menteri luar negeri (Menlu) Ali Alatas pernah mengatakan, masalah Timor Leste itu seperti kerikil dalam sepatu. Awalnya saya sangka ini sikap congkak seorang pejabat
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.