Tanggapan untuk Muhammad Ridha DALAM artikelnya di IndoPROGRESS beberapa bulan lalu, Muhammad Ridha mengkritik tulisan saya dengan mengatakan bahwa gerakan sosial di Indonesia akan sulit
Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp) TIDAK ada jalan pintas menuju ilmu pengetahuan. Begitu setidaknya menurut Karl Marx dalam magnum opusnya Kapital. Hal ini setidaknya
“Kami tidak bisa menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing sebab dalam UU 13/2003 operasional outsourcing sudah diatur. Apabila terjadi penyelewengan kami hanya bisa membuat
ARTIKEL saya sebelumnya berkait lawatan Irshad Manji ke Indonesia, rupanya telah memancing kontroversi yang luas. Banyak yang memberikan apresiasi positif terhadap kritik saya terhadapnya, ada
Kerusakan ekologis di Pantura kian gawat, begitu pula para buruh yang bekerja di sana.
MENYAMBUT undangan Wendy Prajuli dalam sebuah tulisan, Membicarakan Negara: Kritik atas Tulisan Muhammad Ridha, melalui coretan ini saya mencoba berpartisipasi dalam ‘pembicaraan tentang Negara, yang terproblematisasi dalam konteks kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Jika dicermati dalam tulisannya, Kegagalan Negara? Ketidak-Jelasan Nasib TKI: Sebuah tawaran untuk perubahan paradigma, terasa semangat Hizkia Yossie Polimpung untuk memberikan kontribusi dalam suatu proyek emansipasi atau bahkan perlawanan terkait dengan nasib TKI. Dalam tataran praksis, terdapat sebuah kesan bahwa ia berupaya untuk meletakkan perubahan cara pandang terhadap Negara sebagai landasan aktivitas advokasi terhadap persoalan TKI.
SEPERTI yang telah diketahui, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Bupati Sampang memaksa warga Syiah berpindah keyakinan. Sebagai pejabat pemerintah, mereka seharusnya memfokuskan diri pada pemulangan warga Syiah ke kampung halaman dan menjamin perlindungan warga Syiah secara penuh. Tapi yang terjadi, saya curiga, adalah transaksi yang menguntungkan salah satu partai. (Catatan: Menteri Agama Suryadharma Ali dan Bupati Sampang Fanan Hasib, sama-sama kader Partai Persatuan Pembangunan atau PPP). Transaksi itu berupa dukungan basis politik yang memenangkan Bupati, dukungan basis politik bagi pemilihan kepala daerah di Jawa Timur, dukungan politik dalam pemilihan Gubernur (yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus ini), juga dukungan politik pada pemilu 2014.
Menguras Pundi-pundi demi Komponen Cadangan BEBERAPA waktu berselang, media massa di Indonesia ramai membincangkan soal wajib militer. Perbincangan itu mengemuka setelah pemerintah menyatakan akan mengajukan
AWAL tahun lalu, saya diminta menulis kata pengantar untuk suatu buku tentang dampak sosial dan ekologis dari MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Buku
Kepuasan sebagai dosen idealnya menjadi jalan menuju realisasi diri yang utuh karena profesi ini menawarkan makna, kebebasan akademik, dan ruang perkembangan intelektual. Namun realitas menunjukkan bahwa profesi ini terperangkap dalam struktur kekuasaan yang halus.
Terakhir, siapa yang diuntungkan? Untuk saya, pemberian penghargaan ini kayaknya lebih untuk kepentingan the Apppeal of Conscience Foundation ketimbang untuk presiden Yudhoyono. Seraya dihinggapi banyak teka-teki dalam soal pemberian penghargaan ini, tiba-tiba saya teringat akan cerita Hans Christian Andersen yang berjudul ‘The Emperor’s New Clothes’yang versi bahasa Indonesianya didongengkan kepada saya waktu saya kanak-kanak. Pemberian penghargaan ini setidaknya memungkinkan kita untuk melihat dan mendiskusikan kembali semua track record dari administrasi pemerintahan presiden Yudhoyono. Banyak hal harus dijelaskan kembali oleh Yudhoyono. Dengan menerima penghargaan dari organisasi yang memajukan toleransi, Presiden Yudhoyono akan dipaksa untuk menjelaskan semua track-record-nya. Jika itu dilakukan dengan cara seperti yang ditampilkan oleh pembantunya, Dipo Alam, maka orang akan semakin bertanya. Waktu semakin sempit untuk Pak Presiden.
Penguasa menggunakan ruang digital untuk mengendalikan kebenaran. Maka itu pun adalah arena pertarungan kita.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.