Meski tidak berharap banyak oleh karena tenggat peluncuran buku yang kurang dari sebulan lagi, tulisan ini mencoba untuk turut serta memberikan tinjauan kritis atas rencana penulisan buku sejarah nasional yang baru tersebut.
Bagi saya, jawaban yang adil dan lestari hanya bisa tercapai jika saklar itu berada di tangan kolektif rakyat, dengan mekanisme yang menjamin tak seorang pun dibiarkan dalam gelap.
Sosialisme abad ke-21 tidak bisa menghindari pertanyaan tentang hukum. Ia harus mengembangkan bentuk hukum baru yang tidak mengulangi kesalahan otoritarianisme, tetapi juga tidak tunduk pada legalisme liberal yang steril.
Praktik “masyarakat adat” yang secara cair justru telah membuka peluang bagi masifnya spekulasi dan perampasan tanah skala raksasa di pedesaan.
Mari kita singkirkan ego antarorganisasi progresif dan rumuskan arah politik bersama.
Di Indonesia, birokrasi masih terjebak dalam logika silo dan kecurigaan terhadap kompleksitas. Semua harus bisa di-Excel-kan.
Jika hukum adalah alat dominasi kelas kapitalis, mengapa tidak kita rebut dan menjadikannya senjata kelas pekerja?
Kerangka hukum liberal, yang cenderung memperlakukan kekerasan seksual sebagai pelanggaran persetujuan individu, adalah upaya untuk mengisolasi persoalan ketimpangan berbasis gender dari kondisi struktural yang menciptakan, menormalisasi, dan melanggengkannya sejak awal.
Alih-alih mempersoalkan kekurangan gerakan rimpang, lebih baik kita memikirkan cara-cara untuk memastikan agar muara dari segala model gerakan justru menjadi gerakan politik transformatif.
Trump tidak bisa mengembalikan AS ke posisi sebagai pemimpin utama dalam ekonomi manufaktur global. Kesempatan itu telah berlalu.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.