Nusantara: Jatuhnya Suharto

Ilustrasi: Liamsi

Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode ketujuh Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

PERJUANGAN Timor Leste, konflik Aceh, dan perlawanan Papua memperlihatkan bagaimana kekuasaan Indonesia dibangun melalui kekerasan, penguasaan sumber daya, dan represi politik. Ketiganya memiliki sejarah berbeda, tetapi sama-sama menyimpan ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat yang menuntut hak menentukan nasib sendiri.

Dalam Nusantara episode ini, Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Iqra Anugra membahas pengaruh perjuangan Timor Leste terhadap demokratisasi Indonesia. Mereka menelusuri pembantaian Santa Cruz pada 1991, tekanan solidaritas internasional, hingga referendum 1999 yang mengakhiri pendudukan Indonesia. Perjuangan tersebut turut mengguncang legitimasi Orde Baru. Mereka lantas mengulas konflik Aceh. Ketimpangan pengelolaan sumber daya alam, nasionalisme Aceh, dan represi militer mendorong perkembangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik berakhir melalui kesepakatan Helsinki pada 2005, setelah tsunami Aceh di akhir 2004 mempercepat upaya perdamaian. Selain itu, di Papua, pembangunan infrastruktur dan proyek ekstraktif terus mengubah kehidupan masyarakat adat. Ekspansi ekonomi, transmigrasi, serta peningkatan kehadiran militer memicu kekhawatiran tentang marginalisasi dan kehilangan tanah. Meski gerakan pembebasan menghadapi tantangan organisasi dan strategi, aktivisme serta media alternatif terus berkembang.

Berakhirnya Orde Baru memang belum menghapus warisan kolonialisme internal dan kekerasan negara. Perjuangan menentukan nasib sendiri, penguasaan sumber daya, dan tuntutan keadilan tetap menjadi persoalan penting dalam demokrasi Indonesia.

Daniel Denvir (DD): Dalam episode sebelumnya, kita membahas kampanye Sukarno untuk mengambil alih Papua Barat dari Belanda. Kampanye itu berhasil, tetapi juga memperkuat militer yang kemudian menggulingkan Sukarno. Pada 1969, Indonesia meresmikan penguasaan Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), sebuah referendum yang disebut-sebut tidak demokratis meskipun mendapat persetujuan PBB. Bagaimana pendudukan itu berkembang sejak 1960-an, dan bagaimana gerakan pembebasan nasional Papua—baik bersenjata maupun sipil—muncul serta melawan pemerintahan Suharto?

Made Supriatma (MS): Pemberontakan pertama muncul setelah Pepera. Bagi orang Papua, proses itu lebih tepat disebut “Act of No Choice” karena hanya 1.025 orang yang dipilih untuk menyampaikan keputusan, bukan seluruh penduduk melalui pemungutan suara. Mereka dibawa dari satu kota ke kota lain, sementara militer dan intelijen Indonesia mengawasi prosesnya. Mekanisme itu membuat para peserta mudah dikendalikan, dimanipulasi, dan diintimidasi. Pemerintah kemudian menggunakan keputusan tersebut sebagai dasar integrasi Papua ke Indonesia.

Aspirasi perlawanan telah tumbuh sebelumnya, tetapi meledak menjadi pemberontakan pada 1973. Setelah Indonesia menginvasi Timor Timur pada 1975, Amerika Serikat memberikan pesawat Bronco kepada angkatan udara Indonesia. Pesawat itu digunakan untuk menjatuhkan bom di Timor Timur dan kemudian Papua. Pengeboman menghancurkan banyak tempat dan meninggalkan trauma yang masih diingat warga; sejumlah orang mengenang desa mereka seolah-olah dihapus dari peta. Kekerasan itu menciptakan ketegangan dan tekanan besar di masyarakat.

Kolonialisme Indonesia di Papua juga dibangun melalui gagasan “memperadabkan” orang Papua, yang oleh pemerintah dipandang primitif dan tertinggal. Gagasan itu menjadi pembenaran bagi Pepera yang tidak menggunakan prinsip satu orang satu suara, melainkan musyawarah untuk mufakat. Pemerintah menganggap tingkat pendidikan dan kemampuan baca-tulis masyarakat tidak memungkinkan pemungutan suara langsung. Setelah Papua masuk ke Indonesia, gubernur pertama, Akub Said, melarang penggunaan koteka dan membagikan pakaian kepada warga. Pemerintah memaksa orang Papua berpakaian seperti orang Indonesia lain karena menganggap tradisi mereka terbelakang.

Pada saat yang sama, sebelum integrasi Papua, pemerintah Suharto telah menandatangani kontrak dengan Freeport-McMoRan untuk mengeksplorasi Grasberg, dekat Timika. Kontrak itu menyebut tembaga, tetapi kawasan tersebut juga menyimpan deposit emas yang sangat besar. Selama hampir 50 tahun, Freeport menambang bijih dan mengolahnya di luar Indonesia, antara lain melalui Rio Tinto di Australia. Kekayaan mineral itu menjadi aset bernilai tinggi bagi perusahaan, sementara pembangunan infrastruktur Papua tetap terbatas dan terkonsentrasi di sekitar Timika. Di sana tumbuh kota satelit yang terasa seperti kota Amerika di tengah hutan.

Rianne Subijanto (RS): Migrasi juga merupakan bagian integral dari proyek Orde Baru karena mengubah demografi Papua. Banyak pendatang dari Jawa dan wilayah lain mengikuti program transmigrasi. Di sejumlah kawasan perkotaan, orang Papua menjadi minoritas dan mengalami marginalisasi budaya maupun demografis. Organisasi Papua Merdeka (OPM) terbentuk segera setelah pendudukan, sementara kelompok gerilya kecil beroperasi di pegunungan dan wilayah perbatasan. Secara militer mereka lemah, tetapi mempertahankan perjuangan kemerdekaan.

Gerakan sipil juga berkembang melalui gereja, kelompok mahasiswa, dan kalangan intelektual. Bendera Bintang Kejora menjadi simbol kuat identitas kebangsaan Papua dan terus digunakan hingga sekarang.

DD: Mari beralih ke Timor Timur, koloni Portugis yang diserbu Indonesia dengan dukungan Amerika Serikat pada 1975, tak lama setelah mendeklarasikan kemerdekaan. Bagaimana kehidupan masyarakat Timor Timur selama berabad-abad di bawah kolonialisme Portugis? Bagaimana Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor-Leste (Fretilin), organisasi pembebasan nasional berhaluan sosialis, terbentuk dan berhubungan dengan gerakan pembebasan lain di dunia, termasuk di Afrika bagian selatan?

MS: Perkembangan Timor Timur pada 1970-an sejalan dengan perubahan di Portugal. Revolusi anyelir, gerakan antikolonial di Mozambik, dan pembentukan Fretilin berlangsung dalam konteks yang saling berhubungan. Revolusi di Portugal menginspirasi gerakan antikolonial di Mozambik dan Timor Timur. Fretilin sejak awal dipengaruhi gagasan kiri dan menjadi organisasi berhaluan kiri.

Timor Timur juga pernah menjadi tempat Portugal mengasingkan oposisi dan pemberontak, sebagaimana Inggris menjadikan Australia tempat pembuangan. Munculnya gerakan kiri membuat Indonesia khawatir. Pemerintah Indonesia telah mengirim intelijen ke Timor Timur dan takut wilayah kecil itu akan menjadi negara komunis di antara Indonesia dan Australia. Kekhawatiran tersebut juga muncul di Washington, yang akhirnya memberi lampu hijau kepada Suharto untuk melakukan invasi.

Iqra Anugrah (IA): Timor Timur merupakan contoh penting solidaritas transnasional. Konteks geopolitiknya adalah puncak Perang Dingin, sejarah antikomunisme Indonesia sebelum Orde Baru, serta kepentingan strategis negara-negara Barat. Pemerintah Orde Baru dan sekutu Baratnya tidak ingin muncul “Kuba lain” di Asia Tenggara. Karena itu, mereka mendukung invasi Indonesia.

Namun, para revolusioner dan pejuang kemerdekaan Timor Timur—termasuk aktivis sipil—berhasil membangun jaringan advokasi dan solidaritas lintas wilayah. Mereka mendapat dukungan dari berbagai kelompok di negara-negara Barat, organisasi nonpemerintah, serta negara-negara Global Selatan. Aktivis Timor-Leste memiliki hubungan kuat dengan FRELIMO di Mozambik dan dengan aktivis prodemokrasi Indonesia.

Perjuangan Timor Timur menjaga semangat Bandung, internasionalisme, antikolonialisme, dan antiimperialisme ketika semangat itu tampak melemah. Aktivis Indonesia juga berutang banyak kepada perjuangan Timor Timur. Solidaritas yang dibangun para aktivis Timor mendorong dukungan terhadap demokratisasi Indonesia di bawah diktator Suharto.

DD: Kejatuhan Suharto pada 1998 dipicu krisis finansial Asia, demonstrasi mahasiswa, dan penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti. Pada saat yang sama, sejumlah kekuatan politik yang sebelumnya ditoleransi tetapi dikendalikan Orde Baru mulai bergerak. Abi menulis bahwa negara Orde Baru bertumpu pada hubungan patronase di birokrasi, perusahaan multinasional, dan kelompok kapitalis lokal. Menurutnya, kejatuhan Orde Baru bukan terutama hasil gerakan masyarakat sipil melawan negara, melainkan pecahnya tatanan oligarki dan ditinggalkannya Suharto oleh para oligark di sekelilingnya. Apakah kalian setuju? Bagaimana menjelaskan kejatuhan Suharto?

IA: Saya sebagian setuju. Perpecahan elite dalam koalisi Orde Baru merupakan faktor penting; tanpa itu, rezim akan sulit runtuh. Namun, itu bukan satu-satunya penyebab. Kita perlu melihat struktur ekonomi-politik Orde Baru. Gambaran pembangunan kapitalis yang stabil di bawah Suharto sebenarnya menyimpan kontradiksi yang menjadi sumber kehancurannya sendiri.

Salah satu faktor eksternal adalah perubahan menuju liberalisasi ekonomi setelah berakhirnya boom minyak. Pada 1982, Orde Baru mulai menempuh jalur neoliberal melalui paket deregulasi: membuka investasi asing, memperluas pasar tanah, dan mengundang korporasi serta lembaga internasional membangun proyek-proyek besar. Kebijakan itu membawa konsekuensi. Pemerintah Barat juga mulai mengaitkan hubungan dagang dengan tuntutan politik, termasuk liberalisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam negeri, elite semakin khawatir terhadap korupsi dan ketimpangan yang tumbuh selama boom minyak.

Perubahan demokrasi di negara lain turut memperlihatkan kontradiksi kapitalisme otoriter. Revolusi People Power di Filipina, demokratisasi Korea Selatan dan Taiwan, serta runtuhnya rezim-rezim di Amerika Latin, Uni Soviet, dan Asia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong buruh dan masyarakat sipil menuntut hak serta suara politik. Model negara pembangunan yang menertibkan atau menindas buruh semakin kehilangan daya tarik.

Orde Baru kemudian menerapkan kebijakan keterbukaan—bukan keterbukaan penuh, melainkan liberalisasi selektif. Rezim melonggarkan sebagian kontrol politik sambil meningkatkan investasi di industri berorientasi ekspor, kehutanan, dan sektor sumber daya agraria. Akibatnya, konflik buruh, perampasan tanah, pemogokan spontan, pendudukan lahan oleh petani, serta demonstrasi mahasiswa meningkat. Janji kesejahteraan rezim semakin sulit dipenuhi, sementara kebijakan berganti-ganti antara liberalisasi terbatas dan represi. Ketika krisis finansial Asia menghantam Indonesia pada 1997–1998, kontradiksi itu tak lagi bisa dikendalikan. Rezim akhirnya runtuh di tengah perpecahan elite, tekanan kapital global dan pemerintah Barat, ketidakpuasan kelas menengah, mahasiswa, massa, serta gerakan sosial.

RS: Saya sependapat dengan Iqra, tetapi kita perlu melihatnya secara dialektis. Suharto jatuh karena rezim melemah dari atas dan oposisi menguat dari bawah. Perlawanan tidak pernah sepenuhnya hilang. Aktivisme mahasiswa bertahan di bawah tanah meskipun kebijakan NKK/BKK berusaha mendepolitisasi kampus. Pada 1980-an dan 1990-an, organisasi nonpemerintah, pengorganisasi buruh, kelompok hak asasi manusia, organisasi perempuan, dan jaringan sosialis kecil terus tumbuh. Budaya aktivisme dan ingatan politik bertahan di balik stabilitas otoriter.

Represi juga terus berlangsung. Malari 1974 meradikalisasi sebagian mahasiswa, lalu NKK/BKK mendorong aktivis bergerak ke bawah tanah. Pembantaian Tanjung Priok menggerakkan sebagian kalangan Islam politik. Pada 1996, penyerangan kantor PDI pada 27 Juli—beberapa hari setelah PRD didirikan—mengubah Megawati menjadi simbol perlawanan. Represi terhadap PRD juga menghidupkan kembali politik kiri eksplisit setelah 1965. Semua itu muncul bersamaan dengan mobilisasi Megawati, PRD, Amien Rais, Muhammadiyah, dan kekuatan lain.

Krisis moneter kemudian menjadi krisis politik dan krisis rezim karena keadaan tidak lagi kondusif bagi kapital. Kesatuan oligarki mulai retak: sejumlah kelompok bisnis kehilangan kepercayaan kepada Suharto dan para teknokrat, sebagian Golkar membelot, dan pemimpin militer enggan mempertahankannya. Pada saat yang sama, mahasiswa menduduki parlemen dan demonstrasi mencapai puncaknya setelah penembakan Trisakti pada 12 Mei 1998, yang menewaskan empat mahasiswa. Militer pun tidak bertindak sebagai institusi yang sepenuhnya bersatu; Wiranto ragu-ragu, sementara Prabowo bergerak sendiri. Jadi, kejatuhan Suharto bukan revolusi yang merebut kekuasaan dari bawah, tetapi juga bukan sekadar keruntuhan karena oligarki meninggalkannya. Dua pilar Orde Baru—protes massa dari bawah dan perpecahan elite serta modal dari atas—runtuh bersamaan.

MS: Saya lebih sependapat dengan Abi. Gerakan massa merupakan syarat penting, tetapi belum cukup; kita juga memerlukan perpecahan elite. Banyak gerakan massa sebelumnya tidak membuat rezim runtuh. Perpecahan besar terjadi ketika Golkar, di bawah Harmoko, meninggalkan Suharto dan sejumlah anggota kabinet berpengaruh menyatakan bahwa sudah waktunya terjadi perubahan.

Suharto juga membina pengusaha Tionghoa-Indonesia yang menjadi sangat kaya pada 1980-an dan awal 1990-an. Belakangan, ia semakin mengutamakan keluarganya dan mengambil bagian dari kekuatan ekonomi yang sebelumnya dinikmati para pengusaha itu. Mereka mulai merasa tidak nyaman; sebagian kemudian mendukung gerakan. Saya mengenal, misalnya, Sophia Wanandi, yang kemudian menjadi ketua organisasi pengusaha Indonesia. Organisasi tersebut memiliki kekuatan lobi besar.

Ketika gerakan massa, buruh, dan mahasiswa menguat, keretakan militer juga terlihat. Suharto biasa menjaga keseimbangan dengan mempertahankan dua faksi yang saling mengimbangi. Pada akhir kekuasaannya, faksi Wiranto dan Prabowo menjadi dua kutub. Suharto, yang sangat Machiavellian, berusaha menjaga keseimbangan itu, tetapi akhirnya tidak mampu mengendalikan keadaan. Ia terpaksa mengundurkan diri. Setelah pengunduran dirinya, mahasiswa menduduki gedung parlemen. Struktur kekuasaan Orde Baru tetap bertahan dan kemudian bangkit kembali di bawah Prabowo.

Gerakan Mahasiswa, Reformasi, dan Politik Indonesia Pasca-Suharto

Daniel Denvir (DD): Gerakan mahasiswa menjadi salah satu kekuatan utama oposisi terhadap Orde Baru. Namun, pada 1965–1966, mahasiswa justru termasuk pendukung paling kuat Suharto dan penentang Sukarno serta PKI. Bagaimana gerakan mahasiswa berubah dari pilar legitimasi rezim menjadi salah satu antagonis utamanya?

Made Supriatma (MS): Menurut saya, gerakan mahasiswa Indonesia pada dasarnya merupakan gerakan konservatif kelas menengah. Pada 1966, mereka bekerja sama dengan militer karena memiliki visi yang sama: membangun Indonesia modern dan industrial. Pada 1970-an, mahasiswa mulai mengkritik korupsi rezim Suharto, tetapi kritik itu umumnya tidak menawarkan alternatif politik yang mendasar. Pilihan terjauh mereka adalah membangun organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Setelah Revolusi People Power Filipina pada 1986, sebagian aktivis Indonesia melihat kemungkinan membangun gerakan kiri. Sejumlah mahasiswa belajar di Filipina dan mengenal organisasi serta tradisi politik kiri. Namun, ketika kembali, banyak yang mendirikan LSM atau bergerak secara bawah tanah karena represi membuat organisasi terbuka hampir mustahil. Pada awal 1990-an, kelompok radikal mulai mengorganisasi buruh dan kemudian membentuk Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pemerintah menghancurkan organisasi itu hanya beberapa hari setelah deklarasi pendiriannya.

Sejumlah aktivis kemudian ditangkap dan diculik. Sebagian penyintas kini menduduki jabatan di pemerintahan, bahkan di bawah presiden yang pernah menjadi bagian dari aparat yang menculik mereka. Namun, 13 aktivis masih hilang hingga sekarang; keluarga dan masyarakat tidak mengetahui siapa yang menculik mereka atau di mana mereka dikuburkan. Pengalaman ini memperlihatkan betapa tragis dan terbatasnya ruang politik kiri. Gerakan mahasiswa sering tetap berada dalam koridor pembangunan kapitalis, meskipun sebagian aktivis pernah memperjuangkan alternatif yang sungguh-sungguh.

Iqra Anugrah (IA): Ada tiga hal yang membantu menjelaskan perubahan gerakan mahasiswa. Pertama, pada 1960-an, gerakan mahasiswa Indonesia memiliki asal-usul yang cenderung reaksioner, bahkan kontrarevolusioner. Berbeda dari arus Kiri Baru di negara kapitalis maju, mahasiswa Indonesia menentang populisme Sukarno dan pengaruh PKI. Banyak pemimpin mahasiswa berasal dari keluarga elite atau borjuis yang merasa kepentingan mereka terancam oleh eksperimen sosialisme pada masa Demokrasi Terpimpin.

Kedua, gerakan mahasiswa membangun mitos bahwa mahasiswa adalah kekuatan moral yang berada di atas politik transaksional. Mitos itu memberi mereka legitimasi untuk menyuarakan kritik dan memobilisasi masyarakat, tetapi sekaligus membuat mereka rentan dimanfaatkan elite politik dan oligarki. Ketiga, orientasi gerakan berubah seiring waktu. Pada akhir Orde Baru, berbagai arus oposisi berkembang, mulai dari kelompok reformis dan mahasiswa Islam hingga gerakan kiri yang muncul bersama PRD dan gerakan sosial.

Perubahan itu juga berkaitan dengan latar kelas aktivis. Sejumlah mahasiswa dari keluarga kelas menengah bawah dan kelas pekerja yang berkuliah di universitas swasta Jakarta menjadi bagian penting dari mobilisasi dan bentrokan pada 1997–1998. Karena itu, meskipun gerakan mahasiswa berawal dari posisi yang konservatif, dalam perkembangannya gerakan tersebut ikut menjadi kekuatan pro-demokrasi.

Rianne Subijanto (RS): Kita perlu memahami gerakan mahasiswa sesuai kondisi historisnya. Sebagian mahasiswa berusaha meradikalisasi diri melalui bacaan Marxist yang diterjemahkan dan diedarkan secara sembunyi-sembunyi oleh para eksil. Mereka juga keluar dari kampus dan terlibat dalam gerakan masyarakat, seperti perjuangan Kedung Ombo di Yogyakarta. Pengalaman itu mengajari mereka cara mengorganisasi dan memobilisasi warga ketika belum ada model gerakan yang jelas.

Aktivisme mahasiswa kemudian menjadi salah satu sumber kader PRD. Sebagian aktivis akhirnya terserap ke dalam rezim, tetapi sebagian lainnya tetap berjuang sampai sekarang. Perjalanan mereka tidak menghasilkan satu pola yang seragam: pengalaman, kondisi, dan pilihan politik masing-masing membuat aktivis kiri menempuh jalan yang berbeda.

DD: Setelah Suharto mengundurkan diri, bagaimana peta kekuatan politik dan sosial berubah? Bagaimana nasionalis, Muslim tradisionalis dan modernis, Golkar, serta militer bersaing dalam politik? Dan apa arti absennya PKI sebagai kekuatan kiri yang sebelumnya mewakili pekerja dan petani bagi demokrasi Indonesia?

RS: Kehilangan terbesar setelah 1998 adalah absennya kiri yang terorganisasi. PKI telah dihancurkan secara fisik pada 1965, sementara Marxisme, sosialisme, dan komunisme tetap dilarang. Organisasi buruh, tani, dan sosialis dibubarkan atau terfragmentasi. Demokratisasi berlangsung, tetapi tanpa kekuatan kiri yang mampu mewakili pekerja dan petani secara luas. Golkar kehilangan monopoli kekuasaan, tetapi jaringan birokrat, pejabat daerah, dan mantan militer tetap bertahan.

PDI-P mewarisi simbol dan retorika Sukarno, tetapi berkembang sebagai kendaraan elektoral yang menghimpun birokrat, elite lokal, dan loyalis Sukarno. Islam tradisional masuk ke politik elektoral melalui PKB, yang berakar pada Nahdlatul Ulama dan mengusung politik Islam demokratis serta pluralis. Islam modernis tampil melalui PAN dan kemudian PKS, dengan dukungan Muslim perkotaan, profesional, dan reformis. Politik Islam menjadi lebih kuat setelah penghancuran PKI, sehingga sebagian keluhan sosial yang sebelumnya disalurkan melalui politik kelas kemudian diekspresikan melalui populisme Islam.

Militer secara formal menarik diri dari kursi parlemen dan dwifungsi dihapus, tetapi pengaruhnya tidak hilang. Purnawirawan masuk ke partai, bisnis, dan pemilihan umum. Oligarki juga menjadi aktor sentral melalui patronase, klientelisme, dan politik uang. Pada saat yang sama, mahasiswa, LSM, dan kelompok buruh berkembang. Jadi, lanskap Reformasi memperluas partisipasi, tetapi tidak menghapus jaringan kekuasaan lama.

MS: Setelah Suharto, organisasi politik memang beragam, tetapi perbedaan ideologisnya tidak sedalam pada 1950-an. Hampir semua kekuatan menerima pembangunan kapitalis, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai tujuan. Bahkan partai Islam seperti PKS tidak menawarkan gambaran masyarakat alternatif yang jelas. Elite sepakat mengelola pembangunan dan membagi hasilnya di antara mereka; masyarakat memperoleh bagian jika masih ada yang tersisa. Ketiadaan imajinasi politik alternatif ini sangat mendalam.

Militer Indonesia juga bukan militer profesional yang terpisah dari politik. Ia sangat politis dan berupaya mengendalikan masyarakat, bukan sekadar menjalankan fungsi pertahanan. Di bawah Prabowo, perluasan peran militer berpotensi menjadikannya bukan hanya dwifungsi, melainkan multifungsi. Kritik saya, Indonesia nyaman dengan stabilitas yang timpang: pembangunan sangat kapitalistik, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, dan masyarakat terus mengeluh tanpa melihat alternatif yang nyata.

Banyak aktivis yang dahulu piawai mengorganisasi dan menjelaskan ketidakadilan akhirnya menjadi mobilisator elektoral bagi politisi. Mereka membantu mengumpulkan suara, lalu memperoleh posisi sebagai staf khusus atau komisaris perusahaan negara. Ini pandangan sinis saya: pengetahuan teori kiri tidak selalu berujung pada perubahan sosial; kadang justru menjadi jalan menuju karier dalam sistem yang dahulu mereka kritik.

DD: Setelah Suharto mundur, tidak terjadi ruptura revolusioner. Habibie menggantikannya, lalu Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seberapa jauh demokrasi mengubah kekuasaan militer dan ekonomi? Apakah Suharto dan militer pernah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serta korupsi? Bagaimana kebebasan sipil, hak minoritas agama, dan gerakan kiri berkembang hingga 2014?

MS: Salah satu perubahan besar setelah kejatuhan Orde Baru adalah perpindahan aktivis ke dalam negara. Banyak orang yang sebelumnya bergerak di masyarakat sipil masuk ke lembaga yang ingin mereka reformasi—kepolisian, militer, peradilan, dan lembaga antikorupsi. LSM bertambah, program tata kelola yang baik menjadi populer, dan organisasi internasional mendukung reformasi serta desentralisasi. Namun, proses itu juga menguras gerakan: aktivis dan kader radikal terserap ke dalam institusi, sementara partai politik menjadi jalur utama untuk memperoleh kekuasaan.

Aktivisme kemudian meredup dan gerakan mahasiswa tidak segera kembali dengan kekuatan seperti sebelumnya. Gerakan yang muncul pada masa berikutnya sering tidak seradikal gerakan awal Reformasi. Reformasi membuka saluran politik baru, tetapi juga mengubah orientasi perjuangan dari mobilisasi di luar negara menjadi upaya memperbaiki negara melalui partai, komisi, dan program tata kelola.

RS: Periode paling terbuka berlangsung pada 1998–2001. Sensor pers dilonggarkan, tahanan politik dibebaskan, partai-partai baru muncul, dan jumlah peserta pemilu meningkat tajam. Desentralisasi dimulai dan dwifungsi militer secara formal dihapus. Habibie, meskipun hanya menjabat sekitar setahun, mengizinkan pemilu bebas pada 1999 dan referendum Timor Timur. Gus Dur melanjutkan reformasi, berusaha mengurangi kekuasaan militer, membuka diskusi tentang 1965, dan menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional.

Namun, Gus Dur diisolasi dan digulingkan pada 2001. Megawati menstabilkan sistem, tetapi tidak memperdalam reformasi; politik elite dan militer kembali memperoleh ruang. SBY mengonsolidasikan demokrasi elektoral, tetapi patronase dan politik kartel semakin mengakar. Banyak transaksi politik berlangsung tanpa pertarungan ideologis. Suharto tidak pernah diadili secara bermakna, kejahatan Orde Baru tidak dituntaskan, dan militer tidak dimintai pertanggungjawaban penuh.

Pembunuhan aktivis HAM Munir menjadi simbol kuat kegagalan tersebut. Munir menyelidiki kekerasan militer di Timor Timur, Aceh, dan Papua serta penculikan aktivis. Ia diracuni arsenik dalam penerbangan Garuda ke Amsterdam pada 2004. Kasus itu melibatkan figur yang terkait dengan intelijen negara, tetapi hanya pelaku tingkat bawah yang dihukum dan aktor sebenarnya tidak pernah sepenuhnya diadili. Penghilangan aktivis, termasuk Wiji Thukul, dan impunitas aparat memperlihatkan bahwa Reformasi belum selesai. Minoritas agama juga semakin rentan terhadap serangan, sementara pemerintah SBY menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok Islam konservatif.

IA: Oligarki berhasil membangun kembali kekuasaannya dalam demokrasi elektoral. Politisi partai arus utama menggunakan partai, anggaran negara, dan jabatan kementerian untuk kepentingan pribadi. Perbedaan ideologi dan platform partai menjadi tipis; elite politik bersatu dalam praktik oligarkis dan pemanfaatan sumber daya publik.

Desentralisasi memindahkan kewenangan ke provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk pengelolaan anggaran serta pemilihan kepala daerah. Kebijakan ini memberi ruang bagi gerakan sosial untuk menuntut hak atas tanah dan kondisi kerja yang lebih baik, meskipun sebagian kewenangan kemudian ditarik kembali pada masa Jokowi dan Prabowo. Pada awal Reformasi, gerakan buruh, tani, dan lingkungan juga meraih sejumlah kemenangan legislatif, termasuk UU Ketenagakerjaan 2003 dan penguatan mandat reforma agraria.

Serikat buruh tumbuh dan membentuk federasi serta konfederasi yang beragam. Secara umum, ada serikat berhaluan kiri dan serikat reformis, termasuk sisa organisasi korporatis Orde Baru. Mereka sama-sama memperjuangkan serikat independen, perwakilan kelas pekerja dalam politik, kondisi kerja yang lebih baik, dan jaminan kesehatan universal. Organisasi tani juga berkembang, meski terpecah oleh perbedaan strategi dan orientasi. Mereka memperjuangkan tanah yang dirampas dan melakukan pendudukan di perkebunan terlantar, terutama di wilayah konflik agraria.

Pada masa SBY, pemerintahan relatif stabil, tetapi proyek infrastruktur dan food estate—termasuk di Merauke, Papua—memperluas kebijakan neoliberal. Gerakan buruh mencoba berbagai strategi: demonstrasi, pendudukan pabrik, perundingan tripartit, pencalonan dalam pemilihan lokal, dan kampanye upah. Sejumlah eksperimen jaminan kesehatan di tingkat daerah kemudian menjadi bagian dari kebijakan nasional. Namun, konflik agraria meningkat: sepanjang 2004–2014, Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sekitar 1.500 konflik yang melibatkan hampir satu juta rumah tangga tani dan mencakup 6,5 juta hektare. Sebagian petani berhasil memperoleh hak melalui mobilisasi dan negosiasi, tetapi banyak perjuangan terus berlangsung hingga kini.

Timor Leste, Konflik Aceh, dan Papua

Daniel Denvir (DD): Perjuangan kemerdekaan Timor Leste dan represi Suharto terhadap gerakan tersebut menarik perhatian dunia, terutama pada tahun-tahun terakhir Orde Baru. Gerakan solidaritas internasional turut memperluas tekanan terhadap Jakarta. Salah satu momen penting terjadi pada 1991, ketika tentara Indonesia membantai demonstran di Timor Leste di hadapan wartawan asing. Di antara para jurnalis itu terdapat Amy Goodman, yang kemudian mendirikan Democracy Now. Bagaimana perjuangan Timor Leste memengaruhi tahun-tahun terakhir Orde Baru dan proses kemerdekaannya?

Made Supriatma (MS): Aktivis demokrasi Indonesia banyak belajar dari aktivis Timor Leste. Karena itu, perjuangan pembebasan Timor Leste turut mendorong demokratisasi Indonesia. Sejumlah aktivis mahasiswa yang pernah dipenjara bersama aktivis Timor Leste memperoleh pengalaman tentang taktik, strategi, dan kampanye gerakan. Salah satu kekuatan gerakan Timor Leste ialah keberadaan komando politik yang terpusat, CNRT. Ketika militer Indonesia menangkap pemimpin gerakan, organisasi tersebut mampu mengalihkan strategi dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik.

Gerakan Timor Leste juga menginspirasi gerakan di Indonesia. Peristiwa Santa Cruz, perhatian internasional, serta penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta memperkuat posisi gerakan dan mendorong sebagian kalangan militer Indonesia mempertanyakan keberlanjutan pendudukan. Masyarakat mulai mempertanyakan alasan Indonesia mengerahkan begitu banyak sumber daya ke wilayah itu.

Iqra Anugrah (IA): Perjuangan Timor Leste menyingkap brutalitas pendudukan Indonesia kepada dunia. Seiring terbukanya ruang politik dan meningkatnya pengawasan internasional, legitimasi pendudukan semakin melemah. Ketika peluang politik muncul pada 1998–1999, gerakan Timor Leste dapat menyampaikan tuntutan kemerdekaan dengan lebih efektif. Proses ini sekaligus membantu demokratisasi Indonesia.

Rianne Subijanto (RS): Kasus Timor Leste meruntuhkan citra Orde Baru yang selama ini dikelola. Referendum 1999, ketika sekitar 80 persen pemilih memilih berpisah dari Indonesia, menjadi pukulan besar bagi Jakarta dan kekalahan penting bagi militer Indonesia sejak 1965.

DD: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdiri pada 1976. Apa yang mendorong kelompok separatis itu, bagaimana Islam membentuk kehidupan masyarakat Aceh, dan sejauh mana gerakan tersebut berakar pada pemberontakan Darul Islam serta sejarah panjang perlawanan Aceh? Bagaimana pula sumber daya alam, terutama gas alam, memengaruhi konflik hingga tsunami 2004 dan perjanjian damai 2005?

RS: GAM muncul karena sebagian orang Aceh merasa kemerdekaan Indonesia hanya mengganti penguasa jauh dengan penguasa lain. Hasan di Tiro menggambarkan Aceh sebagai bangsa merdeka sebelum penaklukan Belanda dan memandang pemerintahan Indonesia sebagai kolonialisme Jawa. Karena itu, bahasa politik GAM lebih menekankan antikolonialisme dan nasionalisme Aceh daripada pembentukan negara Islam. Islam tetap penting sebagai identitas masyarakat Aceh, tetapi GAM berbeda dari Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam di bawah Daud Beureueh pada 1950-an meninggalkan jaringan, ingatan, dan keluhan yang terus hidup.

Penemuan gas alam di Arun pada 1970-an menjadikan sumber daya alam pusat konflik. Perusahaan seperti Exxon menghasilkan pendapatan besar, tetapi masyarakat Aceh melihat keuntungan mengalir ke Jakarta sementara mereka tetap miskin. Ekstraksi sumber daya menjadi lambang kolonialisme internal. GAM memulai pemberontakan pada 1976, tetapi militer segera menekannya. Sejumlah pemimpin melarikan diri ke luar negeri, terutama Swedia. Pada akhir 1980-an, GAM kembali mengorganisasi diri dan memperoleh pelatihan militer di Libya. Pemerintah kemudian menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Saya pernah mewawancarai Shadia Marhaban, salah satu pemimpin perempuan GAM yang kemudian menjadi satu-satunya perempuan yang mewakili GAM dalam proses perdamaian 2005. Ia menceritakan operasi kontrainsurjensi yang melibatkan penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, dan pelanggaran luas. Represi militer justru memperkuat pemberontakan dan menjadikan pengalaman DOM sebagai ingatan kolektif yang penting bagi gerakan.

Setelah Reformasi 1998, tuntutan keadilan dan penentuan nasib sendiri meluas. Demonstrasi besar berlangsung di Aceh; sebagian aktivis menuntut kemerdekaan, sementara yang lain menuntut otonomi dan pertanggungjawaban. Konflik kembali meningkat pada awal 2000-an. Megawati memberlakukan darurat militer pada 2003, operasi militer skala besar kembali berlangsung, dan ribuan warga mengungsi.

Tsunami 2004 menewaskan sekitar 170.000 orang di Aceh dan membawa bantuan internasional, organisasi nonpemerintah, serta perhatian dunia. Pemerintah dan GAM kemudian menyadari bahwa perang tidak dapat terus berlangsung. Perjanjian Helsinki 2005 mengakhiri konflik: GAM meninggalkan tuntutan kemerdekaan, Jakarta memberikan otonomi luas, mantan anggota GAM memasuki politik elektoral, dan Aceh memperoleh kewenangan lebih besar atas pendapatan sumber daya serta penerapan syariat.

MS: Aceh pernah mendukung Republik dengan menyumbangkan emas dan membeli pesawat. Namun, keputusan Jakarta menggabungkan Aceh dengan Sumatra Utara menimbulkan kekecewaan. Ketegangan juga muncul ketika pemerintah Orde Baru mengangkat aristokrasi lokal Ulee Balang menjadi teknokrat dan pejabat, sehingga ulama merasa tersisih. Kekecewaan atas pengelolaan sumber daya ikut mendorong pemberontakan. Pada awalnya, GAM mengelola gerakannya dari luar negeri dan kurang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia tidak memahami situasi Aceh.

Saya ikut dalam tim yang menyusun laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tentang pelanggaran HAM. Ketika membaca dokumentasi kekerasan militer di Aceh, saya terkejut melihat tingkat kebrutalannya: kepala korban ditemukan di pinggir jalan, anak-anak menghilang, dan sebagian korban ditemukan tanpa kepala. Banyak pelaku tidak pernah dihukum; beberapa bahkan kemudian menduduki jabatan tinggi di militer. Kekerasan itu menimbulkan kebencian mendalam. Setelah Suharto jatuh, konflik terbuka kembali dan GAM memperoleh dukungan masyarakat, termasuk melalui pengumpulan pajak untuk membeli senjata dari wilayah Thailand selatan dan Filipina selatan.

Saat ini, banyak mantan anggota GAM memimpin pemerintahan lokal Aceh dalam kerangka otonomi khusus. Namun, saya tidak dapat menilai situasi mutakhir secara mendalam karena tidak mengikuti perkembangan terbaru.

DD: Sukarno pernah membingkai penguasaan Papua Barat sebagai penyelesaian pembebasan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Mengapa berakhirnya diktator, kemerdekaan Timor Leste, dan perubahan politik lain tidak menghasilkan perubahan mendasar dalam pendekatan represif pemerintah Indonesia di Papua? Bagaimana proyek kolonial dan pengurasan sumber daya Papua berkembang selama sekitar 25 tahun setelah Reformasi? Bagaimana pula gerakan pembebasan Papua berubah, terutama setelah sejumlah organisasi bergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2014?

MS: Setelah Reformasi, terutama pada masa Jokowi, pemerintah berusaha membangun Papua melalui infrastruktur. Jalan menghubungkan kota-kota pesisir dengan wilayah pegunungan, termasuk Wamena dan Jayapura. Namun, pembangunan itu juga membawa konsekuensi demografis. Migrasi dari berbagai daerah di Indonesia meningkat dan mengubah komposisi penduduk. Di sejumlah wilayah, terutama pesisir, orang asli Papua menjadi minoritas; mereka masih menjadi mayoritas di sebagian kawasan pegunungan.

Transmigrasi pada masa Orde Baru meninggalkan kompleks permukiman di sekitar Sorong, Aimas, dan Jayapura. Setelah Reformasi, migrasi juga berlangsung karena peluang ekonomi. Pemerintah tidak lagi mencatat etnis secara langsung dalam sensus Papua, tetapi data kualitatif dan pemerintah daerah menunjukkan perubahan demografi. Jika proyek food estate di Merauke membuka 2,6 juta hektare untuk sawah dan perkebunan, kebutuhan tenaga kerja dapat mencapai 500.000 orang. Dengan keluarga mereka, migrasi bisa mencapai 1,5–2 juta orang, menurut perkiraan saya. Penduduk pendatang akan bekerja di sektor yang sama dengan masyarakat adat, sehingga berpotensi semakin meminggirkan orang asli Papua.

Kehadiran aparat keamanan juga sangat besar. Dalam artikel investigasi yang saya tulis untuk Project Multatuli, saya memperkirakan terdapat 38.000 personel militer dan polisi yang ditempatkan di Papua, sementara rotasi dapat membawa sekitar 17.000 personel tambahan setiap tahun. Dengan demikian, jumlah aparat yang hadir bisa mencapai sekitar 100.000 dalam setahun. Kombinasi militerisasi, pembangunan di wilayah selatan dan barat, serta konflik di pedalaman memperlihatkan pola kolonialisme dan penguasaan sumber daya. Papua dipandang sebagai masa depan Indonesia karena kekayaan alamnya, yang kemudian dibawa ke Jakarta.

IA: Praktik pemerintahan Indonesia di Papua memperlihatkan bentuk neokolonialisme atau kolonialisme pemukim. Kebijakan ekstraktif, termasuk proyek food estate di Merauke, kembali merampas ruang hidup dan mengeksploitasi masyarakat Papua. Kesadaran mengenai realitas ini terus tumbuh.

Namun, situasi Papua berbeda dari Timor Leste. Geografi yang lebih sulit, keragaman kelompok dan organisasi pembebasan, perbedaan strategi, serta diaspora yang memiliki pandangan beragam membuat konsolidasi lebih menantang. Dukungan publik Indonesia terhadap perjuangan Papua memang meningkat, tetapi belum mencapai titik balik yang besar. Meski begitu, aktivis muda Papua mengembangkan pendekatan kreatif dan analisis kritis tentang pendudukan serta eksploitasi. Media alternatif seperti Tabloid Jubi dan Laulo Papua menjadi ruang penting bagi perspektif kiri dan progresif. Perkembangan ini memberi harapan, meskipun kekerasan negara masih berlanjut.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu Daniel Denvir. Dalam episode ketujuh ini, Denvir berbincang dengan tiga akademisi yang meneliti sejarah, politik, dan gerakan sosial Indonesia. Rianne Subijanto, Associate Professor di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York, mengkaji komunikasi, kapitalisme, kolonialisme, dan sejarah gerakan kiri. Made Supriatma, Visiting Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura, meneliti politik Indonesia, hubungan sipil-militer, konflik etnis, dan birokrasi negara. Sementara itu, Iqra Anugrah, peneliti di University of Turin, International Institute for Asian Studies, Leiden, dan LP3ES, berfokus pada teori politik, demokrasi, gerakan sosial, serta konservatisme di Indonesia modern.

Episode ini diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi dan Jeffrey Brodsky sebagai penata musik. Artikel ini merupakan adaptasi episode ketujuh Nusantara ke dalam format tulisan.