
Mengapa Sulit Minta Maaf?
DALAM memandang genosida 1965, kita secara sederhana bisa menggunakan dua perspektif. Pertama, perspektif hak asasi manusia (HAM); dan kedua melihatnya dari perspektif ekonomi politik (ekopol).
HomeEditorial
DALAM memandang genosida 1965, kita secara sederhana bisa menggunakan dua perspektif. Pertama, perspektif hak asasi manusia (HAM); dan kedua melihatnya dari perspektif ekonomi politik (ekopol).
SETELAH produsen otomotif raksasa Ford, dan dua produsen elektronik terkemuka, Panasonic dan Toshiba menghentikan operasinya, pemerintah Indonesia dibayangi ketakutan akan gelombang relokasi industri. Ancaman gelombang
SEPEKAN belakangan ini ramai pemberitaan mengenai pelarangan BelokKiri.Fest, sebuah festival untuk merayakan gerakan kiri di Indonesia. Sebabnya, tentu saja, karena penggunaan nama “Kiri” dalam acara
SEMULA saya telah menyusun rancangan editorial dengan tema yang lain, tetapi perkembangan peristiwa yang menarik terjadi pada akhir pekan ini. Pada hari Sabtu, 27 Februari
“Kita sebetulnya lebih memperdulikan orang-orang Papua, atau Sumber Daya Alamnya?” –Viktor Mambor, Redaktur Jubi PAPUA semakin sering dibicarakan. Tetapi hanya bahan mainan, tanpa kesungguhan
DI BULAN pertama pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dikejutkan dengan keputusan salah satu raksasa otomotif, Ford, yang menghentikan operasionalnya di Indonesia. Belum usai dengan
HARIAN Kompas tanggal 28 Januari 2016, menurunkan sebuah berita utama yang jadi perbincangan, yaitu “Pemodal kuasai lahan desa”. Disebutkan bahwa ribuan hektar lahan desa kini
TAMPAKNYA aksi peledakan sejumlah bom dan serangan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang di jalan Thamrin, Jakarta, pada tengah hari bolong awal bulan ini, memiliki
DALAM sejarah politik dunia, hampir tak ada bukti kuat dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa sebuah aksi teroristik bisa menjatuhkan pemerintah atau rezim yang berkuasa. Aksi-aksi
DALAM minggu-minggu ini, perhatian kita tersedot oleh sidang-sidang di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), sebuah Dewan Etik yang menilai kepatutan berperilaku bagi para anggota DPR. Kali
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.