Artikel

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.
Bertahan dari penggusuran belum cukup untuk mewujudkan reforma agraria perkotaan tanpa pelembagaan hak dan perubahan struktur penguasaan tanah.
Tidak sedikit pekerja yang harus menghabiskan tiga hingga empat jam untuk perjalanan pulang-pergi menggunakan KRL, TransJakarta, MRT, maupun angkutan pengumpan lainnya. Perjalanan panjang semacam ini bukan lagi pengalaman segelintir orang.
Konsolidasi politik Indonesia pada 1950-an hingga awal 1960-an, kebangkitan PKI dan mobilisasi massa, hingga upaya Sukarno menempatkan Indonesia sebagai kekuatan antikolonial di tengah Perang Dingin.

Artikel

Kobok-Kobok Bahasa dengan Kuasa

Dalam konteks investasi dan libido pembangunan infrastruktur yang menggusur warga, rezim kerap menggunakan kata ‘relokasi’ atau ‘menggeser’, atau menggunakan ‘untuk kepentingan umum’ yang sebenarnya berarti ‘untuk kepentingan orang-orang kaya dan korporasi.’ Bahkan frasa ini jadi judul salah satu undang-undang, yaitu UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Eufimisme bahasa juga dipakai setelah menggusur. Tahun lalu, Jokowi mengklaim warga yang digusur akan mendapat ‘ganti untung’ dan meminta media berhenti menggunakan ‘ganti rugi’.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.