Foto oleh Richard Lam
INSAN-INSAN yang belum menikah—saya, ehem, salah satunya—ialah subjek rutin risakan publik. Dan saya sudah bisa membayangkan bentuk risakan baru yang muncul selepas disahkannya KUHP baru yang moralis, brutal, dan disusun dengan penuh kemalasan itu.
“Bung,” sambar netizen Bambang, “Bung ini kalau tidak menikah tidak bisa menikmati hubungan intim lho! Nanti dipenjara kalau sembarangan berhubungan intim!”
Netizen Bambang, tentu saja, fiktif. Namun, seandainya benar-benar ada yang merisak saya demikian, saya sudah tahu apa respons saya. Saya akan kontan ngegas. “Siapa yang butuh hubungan intim? Negara sudah mengancuk saya habis-habisan!”
Alasan saya yang baik hati dan penyabar ini ngegas? Para politisi oportunis sudah meremukkan hubungan-hubungan paling berarti dalam hidup saya. Kini, mereka mau mengkriminalisasinya.
***
Saya mengasihinya dengan mendalam. Itu juga perasaannya kepada saya.
Hari-hari itu, saya masih pemuda berapi-api lengkap dengan mimpi muluk-muluknya. Dia? Dia sosok yang selalu hadir dalam perjuangan naif saya menjangkau mimpi. Kami mengerjakan penerbitan dari modal dengkul bersama. Kami menjadi tandem tak tertandingi dalam menggelar ajang-ajang kesenian yang, kala itu, komunitas kami yakin buta, pengaruhnya menandingi Salihara. Waktu dan kualitas diri terbaiknya selalu sudi diberikannya untuk saya.
Satu hal: kami bukan suami-istri. Kami bahkan tak pernah tahu apakah kami akan pernah menjadi pasangan hidup atau tidak. Saya tak terlahir sebagai penganut agama mayoritas. Dan kendati saya bukan orang yang taat, identitas religius ini terpancang bagaikan papan pengumuman di dahi saya. Di hadapan keluarganya, saya adalah noda. Dia disidang berulang kali karena hubungannya dengan saya.
Acap ketika saya melihatnya, saya merasa melihat seseorang yang kelak pasti meninggalkan saya, betapapun kami tak bisa melepaskan satu sama lain. Dan ketika pertanyaan kapan kami akan menikah datang dari orang-orang yang tak tahu apa-apa, dia akan menimpalinya dengan tawa dan senda gurau.
Tawa dan senda gurau yang, saya tahu, membendung getir yang bergulung-gulung di baliknya.
Hubungan kami berjalan selama lima tahun. Saya berkecamuk amarah kala yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. Hubungan ini sederhana dan tidak menyakiti siapa-siapa. Dia bahagia. Saya bahagia. Seharusnya itu cukup belaka.
Namun, ada imajinasi liar bahwa saya adalah aib keluarga dan dia berkembang menjadi api yang melalap semuanya. Saya, sang liyan, harus dibersihkan. Kekasih saya terus-menerus dikecam dan ditakut-takuti tidak akan memiliki imam dalam keluarganya kelak bila hubungan kami terus berlanjut.
Saya baru sadar amarah itu masih tersisa hari ini. Untuknya, pernikahannya, maupun keluarga besarnya, saya hanya berharap kebahagiaan yang panjang dan tak lekang. Kemarahan saya adalah untuk naskah RKUHP terbaru dan untuk mereka, para politisi oportunis, yang ingin mencetak sejarah dengan pengesahannya.
Seorang sahabat baik, yang tahu dengan saksama riwayat hubungan saya, menasihati saya suatu hari.
“Kalau tak diperkenankan menikah, buat apa percaya pernikahan?” ujarnya. “Tinggal bersama saja.”
Sahabat saya itu percaya, hubungan dua pribadi tidak seharusnya ditentukan oleh pengakuan administratif negara. Hubungan terletak di antara kedua insan yang menjalaninya. Di tengah-tengah kekonyolan politis dan birokratis yang ada, dia percaya, tinggal bersama menjadi sebuah protes yang masuk akal. Sebelum diingatkan olehnya, saya sendiri punya pikiran serupa.
Tapi, saya tak ingin meromantisirnya sebagai perlawanan—saya khawatir tak berlaku adil kepada perjuangan yang pertaruhannya lebih kolosal. Akan tetapi, secara umum kawan saya itu benar.
Mereka yang melarang dua orang yang berbeda agama diikat pernikahan kini ingin memidanakan siapapun yang menjalin hubungan di luar institusi ini. Pasal 419 RKUHP kita yang bedebah itu berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.”
Saya ingin melontarkan semua kata kasar di dunia ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita di DPR.
***
Anda bisa mempunyai dua syak wasangka. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu kita di DPR sama sekali awam dengan prioritas dalam kehidupan bersama. Ada seribu ancaman nyata dalam kehidupan bersama. Mereka memilih segelintir yang tidak nyata dan, bahkan lebih tepatnya, tak usah diusik negara—kampanye kontrasepsi, hubungan di luar pernikahan, kritik politik.
Kedua, mereka adalah orang-orang yang justru paham betul dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sudah mempelajari cara-cara paling efektif dalam mengeruk dukungan populer. Dan mereka tahu, alih-alih isu-isu genting yang rumit, ‘penyimpangan-penyimpangan’ superfisial adalah hal yang lebih mudah dibesar-besarkan. Nama-nama seperti Tengku Zulkarnain, Haikal Hassan Baras adalah bukti bahwa kebodohan spektakuler bisa dipakai sebagai strategi mengepulkan massa spektakuler selama dikampanyekan untuk menjaga kemurnian agama.
Kedua kemungkinan ini bisa jadi berbarengan benar.
Yang saya tahu pasti, hidup saya diancuk oleh kebebalan cum manuver politik ini. Hidup jutaan warga lain, saya yakin, juga diancuk olehnya. Dan sayangnya sedikit sekali yang menyalahkan kebijakan-kebijakan populis totaliter yang menyodok terlalu dalam ke ranah kehidupan pribadi semacam.
Setiap kali ada seseorang yang baru dalam kehidupan saya, saya selalu dikatai, saya mencari penyakit. Mengapa saya tak mencari atau menerima saja seseorang yang identitas religiusnya, setidaknya di atas kertas, sama dengan saya?
Sederhana. Saya tak bisa melakukannya. Saya tak pernah percaya perbedaan isian pada kolom agama menentukan siapa yang seharusnya saya tempatkan sebagai kamrad atau keparat, sahabat atau penjahat, dan tentu saja, cinta atau mereka yang sekadar lewat.
Dan ada seorang insan di hadapan saya. Dia datang kepada saya dengan keyakinan saya adalah yang terbaik untuk kehidupannya kendati tahu identitas saya berbeda. Dia datang, memberikan apa yang terbaik dari dirinya kepada saya, dan menyadarkan saya. Dia juga yang saya butuhkan dalam kehidupan saya.
Saya akan merasa sangat berengsek bila di tengah-tengah itu saya kehilangan semua perasaan saya untuknya semata karena mengetahui dia berbeda.
Akhirnya, saya berada pada tahapan di mana saya enggan memikirkan pernikahan. Layaknya spiritualis yang dinyinyiri Slavoj Zizek, idola kalian yang galak dan murung itu, berkali-kali saya berpikir kebahagiaan adalah apa yang kami rasakan saat ini, bukan apa yang kami bidik 3-5 tahun lagi, bukan apa yang akan dihelat mahal dengan upacara, prasmanan, serta mendatangkan ratusan tamu. Pernikahan hanyalah satu cara untuk mengeratkan ikatan dan bukan satu-satunya.
Delusional? Setidaknya, saya tahu ke mana amarah saya mesti terarah.
***
Saya mengasihinya. Dia juga mengasihi saya. Dia datang ke kehidupan saya mengetahui konsekuensi hubungan kami dan tetap terjun ke dalamnya.
Suatu hari, dia bilang kepada saya, dia pernah membantu pengajuan gugatan terhadap UU Perkawinan 1974 yang sampai hari ini menjadi pijakan legal bahwa pernikahan hanya diperkenankan di antara dua insan seagama. Gugatannya tak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Alasannya: penggugat tidak dirugikan secara aktual oleh UU bersangkutan. Namun, kini dia punya kedudukan legal tersebut, ujarnya sambil menyadari ironi keadaannya. Dia mengajak saya menguji UU bersangkutan selepas saya menyelesaikan studi.
“Tapi mesti siap jadi public enemy,” dia mengingatkan.
Saya hanya punya satu jawaban. Saya siap. Saya akhirnya diberikan kesempatan melawan legislasi-legislasi mencekik hasil perkawinan kekonyolan birokratis dan konservatisme yang dimanjakan politisi ini. Dan bersama saya, seseorang yang juga mau melawannya. Ada yang bilang, saya kurang beruntung karena tak mendapatkan pasangan yang bisa langsung saya nikahi. Namun yang terjadi, saya tahu, ialah sebaliknya. Saya beruntung.
Saya mengiyakan kekasih saya. Saya membatin, “kami bisa melakukannya.”
Dengan harapan itu, kami berdua melangkah. Menapakkan kaki kami bersama-sama ke masa depan yang tak menentu.***
Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg
