Ilustrasi: All
Kebenaran lebih sering melengkung mengikuti infrastruktur, daripa infrastruktur melengkung mengikui kebenaran…
Elizabet F. Drexler
PADA 4 Juli 2026, Partai Nasional Indonesia (PNI) genap berusia 99 tahun. Bagi banyak orang, PNI hanyalah bagian dari masa lalu: partai yang didirikan Sukarno pada 1927, memenangkan Pemilu 1955, lalu tenggelam setelah kejatuhan Sukarno dan lahirnya Orde Baru. Namun, jika kita membaca sejarah PNI secara lebih serius, kita akan menemukan sesuatu yang lebih tragis. Sejarah PNI bukanlah sekadar kisah tentang sebuah partai yang lahir, menang, kalah, lalu ditelan sejarah. Sejarah ini merupakan kisah tentang kemungkinan-kemungkinan progresif yang berulang kali muncul dalam sejarah Indonesia, tetapi kemudian dihancurkan sebelum sempat meraih kemenangan.
PNI lahir pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai ini muncul setelah pemberangusan pemberontakan PKI pada 1926–1927 yang berakhir dengan kegagalan total. PNI lahir ketika ingatan akan zaman yang bergerak masih sangat membekas dalam masyarakat. Karena itu, PNI tampil sebagai pewaris sah gerakan progresif Indonesia. Partai ini menjadi kendaraan perjuangan nasional yang mengandalkan mobilisasi massa serta menjadikan rakyat sebagai subjek sejarah sekaligus subjek revolusioner.
Setelah 1926–1927, kolonialisme Belanda tidak hanya berhasil memukul organisasi-organisasi radikal, tetapi juga memaksa sebagian besar gerakan rakyat meninggalkan bahasa politik yang revolusioner. Di kalangan buruh, sebagaimana ditunjukkan John Ingleson, PBST tampil jauh lebih moderat daripada pendahulunya, VSTP. Kritik politik terhadap pemerintah kolonial, pembahasan Marxisme, dan retorika perjuangan kelas menghilang dari publikasi mereka. Sebagai gantinya, muncul bahasa kerja sama, perundingan, dan peningkatan kesejahteraan dalam batas-batas yang diperkenankan pemerintah kolonial.[1] Dalam lanskap politik yang mengalami depolitisasi seperti itu, PNI tampil sebagai pengecualian. Partai ini menjadi satu-satunya kekuatan politik massa yang secara terbuka mempertahankan garis nonkooperasi dan terus menghidupkan gagasan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang tidak dapat ditawar.
Nasionalisme yang dibawa PNI bukanlah nasionalisme aristokratik, melainkan nasionalisme yang mengandung janji emansipasi sosial bagi kaum kecil yang kemudian disebut Sukarno sebagai kaum Marhaen. Sukarno belajar dari kegagalan 1926 sebagai sebuah gerakan yang dipenuhi faksi dan konflik horizontal. Karena itu, ia membayangkan PNI sebagai sebuah blok historis yang menghimpun seluruh lapisan kelas sosial, struktur, dan aliran politik ke dalam satu organisasi, sembari terus melakukan agitasi dan propaganda agar zaman kembali bergerak. Gagasan ini tampak, misalnya, dalam jawabannya atas surat peringatan dari dr. Tjipto Mangunkusumo mengenai aktivitas politiknya:
Saudara, apa yang dikehendaki Bandung sekarang? Persiapan yang terus-menerus, rangsangan yang terus-menerus, sehingga bila tiba hari besar bagi kesatuan aksi, kita akan tampil dengan suatu demonstrasi besar…. Sukses hanya akan tercapai bila tanah telah cukup digarap sebelumnya. Rapat di lapangan terbuka dan pawai-pawai yang riuh rendah sama pentingnya seperti nasi bagi pendidikan politik massa. Massa bukanlah otak yang banyak berpikir; massa adalah hati yang penuh gejolak.[2]
Namun, PNI tidak hanya bertumpu pada agitasi dan propaganda. Sukarno juga menaruh perhatian besar pada kaderisasi. Cabang-cabang partai diwajibkan menyelenggarakan pendidikan politik secara rutin dan menerapkan seleksi keanggotaan yang ketat. Di Bandung, Sukarno bahkan mengeluhkan bahwa dari empat puluh peserta yang mengikuti ujian kader setelah berbulan-bulan menjalani pendidikan politik, hanya dua orang yang dianggap layak menjadi anggota penuh.[3] Bagi Sukarno, persoalan utama gerakan bukanlah kekurangan massa, melainkan kekurangan pemimpin yang cakap untuk mengorganisasi massa. Karena itu, sebelum menjadi partai rakyat yang besar, PNI terlebih dahulu berupaya membentuk inti kader yang memiliki kesadaran politik dan disiplin organisasi yang kuat.
Pada akhirnya, pemerintah kolonial yang trauma akibat pemberontakan 1926–1927 bertindak tegas dengan menangkap Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Penangkapan ini membuat era pergerakan kembali sunyi. Namun, ingatan akan zaman bergerak yang dibangun melalui PNI pimpinan Sukarno tetap terjaga. Ketika Sukarno ditahan, tidak ada partai progresif lain yang mampu berkembang akibat kebijakan “ketertiban dan ketenteraman” pemerintah kolonial. Kondisi ini justru menjadikan penangkapan Sukarno seperti api kecil yang terus menghangatkan semangat zaman. Karena itu, ketika pemerintahan kolonial tumbang, Sukarno, Hatta, dan Sjahrir dipandang sebagai tokoh yang paling layak memimpin perjuangan hingga Indonesia merdeka.
PNI Pasca-Kemerdekaan
Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta menghadirkan kembali PNI yang pernah didirikan Sukarno pada 1927. Sebaliknya, masa-masa awal revolusi justru ditandai oleh kebingungan mengenai bentuk organisasi politik yang paling tepat untuk menopang republik yang baru lahir.
Pada akhir Agustus 1945, Sukarno sempat menggagas pembentukan PNI Staatspartij, yaitu PNI sebagai partai negara. Partai ini dibayangkan menjadi satu-satunya kendaraan politik revolusi yang mampu menghimpun seluruh kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme Belanda sekaligus melanjutkan cita-cita blok historis antikolonial. Namun, gagasan tersebut segera menghadapi penolakan. Kelompok-kelompok politik yang tumbuh selama masa pergerakan menganggap sistem satu partai berpotensi menghambat perkembangan demokrasi dan keberagaman aspirasi politik yang sedang berkembang dalam republik muda.
Akibatnya, PNI Staatspartij berumur sangat pendek dan gagal berkembang menjadi kekuatan politik yang efektif. Pemerintah kemudian memilih membuka ruang bagi sistem multipartai melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mendorong pembentukan partai-partai politik.
Dalam konteks itulah Partai Nasional Indonesia lahir kembali pada Januari 1946. Namun, PNI yang berdiri kembali ini bukan sekadar reproduksi organisasi lama. Partai ini merupakan hasil pertemuan berbagai unsur nasionalis yang membawa warisan politik Sukarno sekaligus pengalaman revolusi kemerdekaan. Sejak awal, PNI memikul tugas yang jauh lebih rumit dibandingkan pendahulunya pada 1927. Jika PNI generasi pertama berjuang merebut kemerdekaan, maka PNI pascakemerdekaan harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: setelah kemerdekaan berhasil direbut, Indonesia hendak dibawa ke mana?
Dalam kajian klasiknya, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946–1965, Joel Rocamora menunjukkan bahwa sejak lahir kembali pada 1946, PNI bukanlah organisasi yang homogen. Di dalamnya hidup berbagai kecenderungan politik yang saling bersaing untuk menentukan arah nasionalisme Indonesia. Di satu sisi terdapat kelompok nasionalis radikal yang dipimpin Sidik Djojosukarto, Sarmidi Mangunsarkoro, dan Sartono yang berusaha mempertahankan watak progresif PNI. Di sisi lain muncul kelompok yang berpusat pada elite birokrasi partai dan negara, dengan tokoh-tokoh seperti Suwirjo dan Wilopo, yang memperoleh dukungan dari kalangan priyayi, pejabat daerah, dan pemilik tanah.
Pertarungan antara kedua kubu ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut perebutan kepemimpinan partai, tetapi juga menentukan apakah PNI akan tetap menjadi kendaraan politik kaum Marhaen atau berubah menjadi partai patronase yang bertumpu pada elite negara.
Di bawah kepemimpinan Sidik Djojosukarto, PNI berkembang menjadi kekuatan progresif terbesar dalam spektrum nasionalisme Indonesia. Berbeda dengan kelompok nasionalis konservatif yang bertumpu pada birokrasi, elite daerah, dan patronase politik, PNI di bawah Sidik menghubungkan nasionalisme dengan agenda antiimperialisme, nasionalisasi ekonomi, keberpihakan kepada kaum Marhaen, serta mobilisasi massa rakyat sebagai motor transformasi sosial. PNI tidak sekadar menjadi partai nasionalis terbesar, tetapi juga kendaraan politik yang paling dekat dengan garis antiimperialis Sukarno. Jika Sukarno menyediakan visi ideologis, Sidik berupaya menerjemahkannya menjadi kekuatan organisasi dan mobilisasi massa.
Namun, menjelang Pemilu 1955, PNI menghadapi kesulitan menghimpun logistik pemilu. Kebutuhan akan jaringan politik dan dukungan logistik inilah yang mendorong masuknya elite lokal, priyayi, pemilik tanah, dan patron politik ke dalam tubuh partai. Secara politik, strategi ini berhasil. PNI tampil sebagai pemenang Pemilu 1955. Ironisnya, kemenangan tersebut justru menjadi awal kemunduran nasionalisme radikal di dalam PNI. Setelah Sidik Djojosukarto wafat pada akhir 1955, pengaruh kelompok nasionalis radikal melemah, sementara kelompok yang berakar pada jaringan birokrasi dan patronase semakin dominan. Akibatnya, orientasi perjuangan yang sebelumnya berpusat pada mobilisasi massa dan transformasi sosial bergeser ke arah pengelolaan kekuasaan serta kompetisi antarelite.
Keberhasilan PNI memenangkan Pemilu 1955 justru membawa masuk kekuatan-kekuatan sosial yang kemudian membatasi kemungkinan terwujudnya proyek nasionalisme progresifnya sendiri. Nasionalisme progresif PNI pun bergeser ke kanan dan merenggangkan hubungannya dengan Bung Karno. Dampaknya segera terlihat. Dalam pemilihan umum daerah 1957, PNI mengalami kekalahan yang telak, sementara basis-basis progresifnya direbut oleh PKI yang tampil lebih progresif dan lebih disiplin sebagai organisasi politik.
Dengan demikian, kemunduran PNI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat persaingan dengan PKI atau perubahan konfigurasi politik nasional. Kemunduran tersebut juga merupakan konsekuensi dari kontradiksi internal yang lahir dari keberhasilannya sendiri. Orientasi progresif PNI tersandera oleh relasi patronase yang menguat pasca-Pemilu 1955. Kepentingan-kepentingan konservatif yang berakar pada struktur feodal menghambat realisasi proyek nasionalisme progresif PNI.
Generasi Muda PNI
Sejarah tidak berhenti di sana. Jika kemenangan kelompok konservatif pasca-Pemilu 1955 tampak menandai berakhirnya era nasionalisme radikal dalam tubuh PNI, perkembangan politik nasional justru membuka kemungkinan baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Sejak 1957, sistem politik parlementer yang menjadi fondasi kekuatan partai-partai mulai mengalami krisis. Sukarno semakin yakin bahwa demokrasi liberal hanya menghasilkan pertikaian tanpa akhir di antara elite politik, sementara Angkatan Darat memandang sistem kepartaian sebagai sumber ketidakstabilan nasional. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, keduanya bertemu dalam satu agenda: membatasi dominasi partai-partai politik.
Lahirnya Demokrasi Terpimpin secara bertahap mengurangi peran partai sebagai arena utama politik nasional. Ruang gerak elite parlementer menyempit. Perdebatan politik tidak lagi sepenuhnya berlangsung di parlemen, melainkan bergeser ke organisasi-organisasi massa yang berkembang di luar struktur formal negara.
Ironisnya, ketika partai-partai mengalami pembatasan, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai justru tumbuh sangat pesat. Di lingkungan PNI, organisasi-organisasi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), Persatuan Tani Indonesia (PETANI), Wanita Demokrat Indonesia (WDI), Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), serta berbagai organisasi massa lainnya berkembang menjadi arena baru kaderisasi politik. Jika elite partai semakin terjebak dalam kompromi dan patronase, organisasi-organisasi inilah yang menjaga nyala Marhaenisme tetap hidup.
Dari rahim organisasi-organisasi massa tersebut lahir generasi baru nasionalis progresif yang tidak dibentuk oleh pengalaman parlementer, melainkan oleh pengalaman agitasi, pendidikan kader, mobilisasi massa, dan pergulatan ideologis menghadapi imperialisme, kemiskinan, serta ketimpangan sosial. Mereka memandang Marhaenisme bukan sekadar simbol warisan Sukarno, melainkan teori perjuangan untuk menyelesaikan revolusi Indonesia yang dianggap belum tuntas.
Di bawah kepemimpinan Surachman, generasi muda ini secara bertahap berhasil merebut kembali arah ideologis PNI dari kelompok konservatif yang menguasainya sejak wafatnya Sidik Djojosukarto. Berbeda dengan elite lama yang tumbuh melalui jalur parlementer dan birokrasi, generasi baru ini memperoleh legitimasi dari basis massa rakyat. Mereka menghidupkan kembali agenda antiimperialisme, nasionalisme radikal, reforma agraria, serta gagasan bahwa nasionalisme Indonesia hanya dapat bertahan apabila kembali berpijak pada kaum Marhaen. Dengan demikian, Marhaenisme kembali lebih dekat pada orientasi revolusioner Sukarno.[4]
Puncaknya terjadi pada Kongres PNI 1963 di Purwokerto, yang kemudian disusul pembersihan kelompok konservatif pada Agustus 1965. Kelompok progresif berhasil merebut kembali arah ideologis partai. PNI kembali menegaskan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan dan memperkuat hubungan dengan massa rakyat. Menjelang 1965, organisasi-organisasi massa PNI berkembang pesat dan pengaruh politiknya kembali menguat. Kemenangan kelompok progresif juga menandai pulihnya hubungan politik antara PNI dan Sukarno setelah periode kerenggangan yang panjang.
Kemenangan kelompok progresif di Purwokerto bukan sekadar kemenangan organisasi. Kemenangan tersebut segera diterjemahkan menjadi ekspansi politik yang luar biasa. Dalam waktu singkat, generasi muda Marhaenis berhasil mengubah organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PNI menjadi mesin mobilisasi massa yang belum pernah dimiliki partai itu sebelumnya.
Hasilnya segera terlihat. Pada 1965, KBKI mengklaim memiliki lebih dari 1,6 juta anggota dan berkembang menjadi salah satu organisasi buruh terbesar di Indonesia. Di kalangan mahasiswa, GMNI tampil sebagai kekuatan dominan. Dari 24 anggota Dewan Eksekutif Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI), 18 di antaranya berasal dari GMNI. Dengan sekitar 75 ribu anggota, GMNI bukan hanya lebih besar daripada organisasi mahasiswa lainnya, tetapi juga jauh melampaui CGMI yang berafiliasi dengan PKI.[5]
Lebih penting lagi, untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1955, PNI berhasil menunjukkan kemampuannya menyaingi PKI dalam politik mobilisasi massa. Setelah PKI menyelenggarakan perayaan ulang tahun secara besar-besaran pada Mei 1965, PNI menjawab tantangan tersebut dengan rangkaian aksi massa nasional pada Juli 1965. Menurut laporan yang dikutip Joel Rocamora, sedikitnya 14 juta orang mengikuti berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun PNI di seluruh Indonesia.
Puncaknya ialah rapat raksasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang diperkirakan dihadiri sekitar 350.000 orang di dalam stadion dan lebih dari 100.000 orang di luar stadion. Bahkan, Sukarno semula meragukan kemampuan PNI memenuhi stadion tersebut. Namun, ketika menyaksikan lautan manusia yang memadati arena, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, “Bukan main.”[6]
Peristiwa itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perayaan ulang tahun partai. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelompok nasionalis progresif di dalam PNI tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan ideologis melawan faksi konservatif, tetapi juga membangun basis sosial yang nyata di kalangan mahasiswa, buruh, pemuda, dan kaum Marhaen. Untuk pertama kalinya sejak era Sidik Djojosukarto, PNI kembali menjadi kekuatan politik massa yang hidup.
Dengan kata lain, menjelang September 1965, sejarah belum mengarah pada kemenangan Orde Baru sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Sebaliknya, berbagai indikator menunjukkan bahwa nasionalisme progresif sedang mengalami kebangkitan. Generasi muda Marhaenis mulai tampil sebagai aktor penting dalam panggung sejarah, organisasi-organisasi massa berkembang pesat, dan PNI menemukan kembali jiwanya sebagai partai mobilisasi rakyat.
Justru karena itulah tragedi 1965 menjadi begitu menentukan. Yang dihancurkan bukan hanya sebuah partai atau beberapa tokoh politik. Yang dihancurkan adalah sebuah kemungkinan sejarah: kemungkinan bahwa nasionalisme Indonesia berkembang ke arah yang lebih radikal, lebih egaliter, dan lebih berpihak kepada kaum Marhaen. Itulah sebabnya sejarah PNI merupakan sejarah harapan, ironi, dan tragedi. Ketika kelompok nasionalis progresif berhasil merebut kembali arah ideologis PNI dan mulai membangun basis sosialnya sendiri, sejarah justru mengambil arah yang berbeda. Karena itu, sejarah PNI bukan sekadar kisah tentang kemenangan dan kekalahan, melainkan kisah tentang sebuah kemungkinan yang berulang kali muncul, lalu berulang kali dipatahkan. Sebuah shit-happens history.
Catatan Kaki
[1] John Ingleson, Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920an-1930an (Jakarta: Marjin Kiri, 2015), h. 115-125
[2] Ibid., 113
[3] Ibid., 87
[4] Peter Christian Hauswedell, “Sukarno: Radical or Conservative? Indonesian Politics 1964-5,” Indonesia, no. 15 (1973): 109–143.
[5] Joel Rocamora, Nasionalisme Mencari Ideologi (Tangerang: GDN, 2021)
[6] Ibid.
Didik Hariyanto mengajar di Universitas Paramadina dan STHIP Pelopor Bangsa, serta menjadi redaktur di Penerbit GDN.
