Ilustrasi: All
WAWANCARA di bawah ini adalah adaptasi dari episode pertama Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), lalu ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Percakapan tersebut kemudian ditulis ulang dalam format jurnalistik guna meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.
Dalam bagian pertama ini, para narasumber membahas posisi Indonesia dalam sejarah kapitalisme global, mulai dari jaringan perdagangan antarpulau pada masa prakolonial hingga kemunculan kekuasaan kolonial Belanda. Mereka mendiskusikan VOC, pembentukan negara kolonial, Sistem Tanam Paksa, serta ekspansi kapitalisme perkebunan pada era Politik Liberal dan Politik Etis. Percakapan ini juga menyoroti bagaimana kolonialisme mengubah relasi sosial, melahirkan bentuk-bentuk baru mobilitas dan tenaga kerja, serta memunculkan elite pribumi terdidik yang kelak menjadi kekuatan penting dalam lahirnya nasionalisme Indonesia dan perjuangan melawan penjajahan.
Dari Perdagangan Rempah hingga Ekspansi Eropa
Daniel Denvir (DD): Sebelum kita membahas sejarah Indonesia sejak abad keenam belas, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang lebih umum. Mengapa sejarah Indonesia penting dipahami oleh gerakan kiri global? Dan mengapa Indonesia masih begitu kurang dipahami di Barat, padahal kolonialisme Barat sangat menentukan perjalanan sejarahnya, sementara kekayaan yang diekstraksi dari Nusantara turut berkontribusi besar terhadap pembentukan dunia Barat modern?
Rianne Subijanto (RS): Salah satu alasannya adalah karena sejarah kapitalisme umumnya masih ditulis dari sudut pandang yang Eurosentris. Narasi dominan menggambarkan kapitalisme sebagai sistem yang lahir di Eropa lalu menyebar ke seluruh dunia. Dalam kerangka semacam itu, berakhirnya kolonialisme formal di Hindia Belanda dipandang sebagai penutup yang sukses dari kisah tersebut: Indonesia menjadi negara merdeka yang terintegrasi ke dalam ekonomi kapitalis global, sehingga proyek kolonial dianggap selesai.
Padahal, narasi semacam ini justru menutupi kenyataan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak pernah benar-benar berakhir. Kekuasaan kolonial formal memang lenyap, tetapi struktur kolonial dan relasi yang timpang terus bertahan dalam bentuk-bentuk baru. Akibatnya, posisi Indonesia dalam sejarah kapitalisme lebih sering diabaikan ketimbang dikaji secara kritis.
Alasan lain berkaitan dengan karakter kolonialisme Belanda itu sendiri. Berbeda dengan Inggris dan Prancis, Belanda tidak menjadikan pendidikan dan bahasa sebagai unsur utama dalam tata kelola kolonialnya. Sebagian besar penduduk Indonesia tidak pernah mempelajari bahasa Belanda; hanya segelintir elite yang memperoleh akses tersebut. Ketika kemerdekaan tiba, terjadi pemutusan yang cukup tajam dengan masa kolonial. Bangsa Indonesia lebih berfokus pada pembangunan nasional dan secara bertahap meninggalkan pengaruh budaya maupun intelektual Belanda.
Di sisi lain, kajian tentang Indonesia kolonial juga tidak pernah menjadi unsur sentral, baik dalam proyek pembangunan bangsa Indonesia maupun dalam ingatan sejarah Belanda sendiri. Di luar sejumlah kecil departemen sejarah dan program studi Asia Tenggara, pengalaman kolonial ini tetap berada di pinggiran.
Perubahan geopolitik pada abad kedua puluh semakin memperkuat situasi tersebut. Ketika kekuatan Belanda merosot dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global dominan, pusat produksi pengetahuan bergeser ke dunia berbahasa Inggris. Akibatnya, sejarah kolonialisme Belanda—beserta posisi Indonesia di dalamnya—semakin tersisih.
Padahal, Indonesia sangat penting untuk memahami sejarah kapitalisme global. Sejak fase awal ekspansi Eropa, kepulauan Nusantara telah menjadi salah satu tujuan utama pelayaran kolonial. Tanah, tenaga kerja, dan sumber daya alam Indonesia memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem kapitalisme dunia. Selain itu, Indonesia juga melahirkan salah satu gerakan antikolonial dan antikapitalis terbesar pada abad kedua puluh, yang tetap berpengaruh hingga penghancuran Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.
Made Supriatma (MS): Saya sepakat, meskipun ingin menekankan aspek yang sedikit berbeda. Menurut saya, Indonesia lama diabaikan oleh Barat justru karena karakter kolonialisme Belanda itu sendiri. Berbeda dengan Inggris atau Prancis, Belanda bukanlah kekuatan militer besar. Ekspansi Belanda lebih banyak berkembang melalui jaringan perdagangan dan perjanjian politik daripada melalui penaklukan berskala besar.
Belanda pertama kali hadir melalui VOC, sebuah perusahaan dagang yang memiliki pasukan militernya sendiri. Alih-alih mengandalkan pendudukan teritorial secara langsung, VOC membangun pengaruhnya melalui kontrak dan aliansi dengan para penguasa lokal. Bahkan setelah Hindia Belanda terbentuk sebagai negara kolonial, administrasi kolonial tetap sangat bergantung pada elite-elite lokal.
Pada saat yang sama, Belanda juga tidak banyak mempromosikan pengetahuan tentang koloninya kepada masyarakat Eropa yang lebih luas. Akibatnya, ketika Indonesia merdeka, sebagian besar dunia sebenarnya hanya mengetahui sangat sedikit tentang negeri ini.
Menariknya, keterabaian tersebut justru membuka peluang tertentu. Nasionalisme Indonesia berkembang terutama menurut jalannya sendiri. Indonesia adalah sebuah bangsa yang, dalam banyak hal, tampak nyaris mustahil untuk terbentuk. Ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa pada akhirnya dapat berbagi identitas nasional yang sama. Bahkan istilah “Indonesia” sendiri bukanlah istilah asli Nusantara; istilah itu diciptakan oleh seorang sarjana Eropa dan kemudian diadopsi oleh kaum nasionalis Indonesia.
Nasionalisme tersebut pada akhirnya berbenturan dengan dinamika geopolitik Perang Dingin. Ketika Indonesia berupaya menempuh jalur yang independen pada dekade 1950-an dan 1960-an, negara ini berhadapan dengan kepentingan kekuatan-kekuatan besar, terutama Amerika Serikat. Konsekuensinya sangat menghancurkan bagi berbagai gerakan politik di Indonesia.
DD: Salah satu hal yang paling luar biasa tentang Indonesia adalah kenyataan bahwa ribuan komunitas etnolinguistik pada akhirnya mengidentifikasi diri sebagai bagian dari satu bangsa yang sama. Kalian berdua berasal dari latar belakang yang berbeda. Bisakah kalian menjelaskannya secara singkat?
MS: Saya orang Bali.
RS: Latar belakang saya campuran. Keluarga ayah saya berasal dari Jawa Tengah, sedangkan keluarga ibu saya berasal dari Lampung, Sumatra.
DD: Mari kita mundur beberapa abad ke belakang. Sebelum Belanda mendirikan Hindia Belanda, Portugis sudah lebih dahulu hadir di kawasan ini pada awal abad keenam belas. Namun, sebelum membahas ekspansi Eropa, saya ingin memahami dunia yang mereka jumpai saat tiba.
Wilayah yang kelak menjadi Indonesia dihuni oleh beragam kerajaan, kesultanan, kota dagang, dan komunitas lokal. Di Jawa ada Majapahit dan kemudian Mataram; di ujung utara Sumatra ada Aceh; di Semenanjung Malaya terdapat Malaka; belum lagi banyak entitas politik lainnya. Seperti apa tatanan politik dan ekonomi Nusantara sebelum kedatangan kekuatan-kekuatan Eropa?
MS: Untuk memahami Nusantara, kita harus melihat posisinya yang berada di antara dua pusat kekuatan besar dunia saat itu: India dan Tiongkok. Kawasan ini sangat dipengaruhi oleh keduanya.
Sebelum Majapahit, terdapat Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim Buddha yang berpusat di Sumatra dan pengaruhnya membentang ke sebagian besar Asia Tenggara. Setelah kemunduran Sriwijaya, Majapahit muncul sebagai kekuatan dominan di Jawa Timur. Belakangan, Islam menyebar melalui jaringan perdagangan dan secara bertahap melahirkan berbagai kesultanan Islam.
Kekuasaan politik pada masa itu sangat erat kaitannya dengan perdagangan. Kepulauan Maluku terkenal sebagai penghasil cengkeh dan pala. Banten masyhur karena lada. Timor dan Flores menjadi pemasok kayu cendana. Sementara itu, Jawa memiliki lahan pertanian yang sangat subur sehingga mampu menopang populasi yang besar.
Penting untuk diingat bahwa otoritas politik saat itu tidak terutama ditentukan oleh luas wilayah. Kekuasaan bertumpu pada manusia, perdagangan, dan penguasaan atas sumber daya. Semakin banyak orang yang dapat dimobilisasi seorang penguasa dan semakin besar aksesnya terhadap komoditas berharga, semakin kuat pula kerajaannya.
RS: Kepulauan Nusantara menempati salah satu jalur perdagangan tertua dan paling dinamis di dunia. Kawasan ini menghubungkan Tiongkok dan India sekaligus menjadi persimpangan perdagangan, budaya, agama, dan pertukaran politik. Jadi, Nusantara bukanlah wilayah pinggiran yang “ditemukan” oleh orang Eropa. Jauh sebelum kedatangan mereka, kawasan ini telah terintegrasi secara mendalam ke dalam jaringan lintas kawasan.
Jaringan perdagangannya padat dan sangat maju. Terdapat pusat-pusat perdagangan yang berkembang pesat, sistem kredit, serta jaringan pertukaran yang luas. Secara umum, kita dapat mengidentifikasi beberapa bentuk tatanan politik yang saling bertumpang tindih.
Ada negara-negara maritim berbasis perdagangan seperti Sriwijaya dan Malaka. Ada pula kerajaan agraris seperti Majapahit dan Demak yang bertumpu pada produksi pertanian. Selain itu, terdapat kesultanan-kesultanan Islam yang mengintegrasikan institusi Islam ke dalam struktur politik yang telah ada. Di samping entitas-entitas besar tersebut, terdapat pula banyak kerajaan kecil, kepangeranan, dan kota pelabuhan yang saling terhubung melalui hubungan dagang dan patronase.
Otoritas politik pada masa itu bersifat relasional, bukan teritorial. Kekuasaan bergantung pada jaringan loyalitas, perlindungan, perdagangan, dan negosiasi. Para penguasa memperluas pengaruh mereka dengan menarik pedagang, menjamin keamanan, dan membangun aliansi, alih-alih mengendalikan wilayah dengan batas-batas yang tegas seperti negara modern.
DD: Pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka setelah lebih dahulu memantapkan posisinya di Samudra Hindia. Namun, mereka memasuki kawasan yang telah memiliki jaringan perdagangan yang sangat maju. Bentuk kolonialisme seperti apa yang mereka jalankan, dan bagaimana kedatangan mereka memengaruhi tatanan yang sudah ada?
RS: Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menempatkan ekspansi Portugis dalam konteks sejarah yang lebih luas. Selama berabad-abad, rempah-rempah dari Asia Tenggara sampai ke Eropa melalui jaringan perdagangan yang sebagian besar dikuasai oleh para pedagang Arab, Persia, India, dan kelompok-kelompok Asia lainnya. Orang Eropa mengenal komoditas-komoditas tersebut, tetapi mereka memiliki akses yang sangat terbatas terhadap wilayah asal rempah-rempah itu.
Pencarian rempah-rempah merupakan salah satu pendorong utama ekspansi maritim Eropa. Ketika Portugis memasuki Samudra Hindia, mereka sesungguhnya berhadapan dengan sebuah dunia perdagangan yang telah lama berkembang. Mereka tidak datang ke ruang kosong. Yang mereka temukan adalah jaringan perdagangan yang canggih, dibangun di atas hubungan kepercayaan, sistem kredit, dan relasi dagang yang telah terjalin selama beberapa generasi.
Pada tahap awal ini, kolonialisme Portugis bersifat maritim, bertumpu pada benteng-benteng, dan sangat mengandalkan pemaksaan. Tujuan mereka pada mulanya bukanlah menaklukkan wilayah yang luas. Sebaliknya, mereka berusaha menguasai titik-titik strategis dalam jaringan perdagangan yang telah ada. Karena itulah mereka merebut tempat-tempat seperti Goa dan Malaka.
Malaka merupakan salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia. Para pedagang dari berbagai penjuru Samudra Hindia dan Asia Timur berkumpul di sana. Dengan menguasai kota tersebut, Portugis berupaya mengalihkan arus perdagangan ke jalur yang berada di bawah kendali mereka, sekaligus memberlakukan pajak dan berbagai pembatasan yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri.
Portugis sangat bergantung pada kekuatan militer karena mereka tidak mampu bersaing secara setara dalam sistem perdagangan yang mereka temui. Para pedagang lokal memiliki jaringan yang lebih kuat, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pasar regional, serta hubungan dagang yang telah lama terbangun. Portugis tidak memiliki keunggulan yang sebanding.
Karena itu, kekuatan militer menjadi instrumen utama mereka. Alih-alih berintegrasi ke dalam sistem yang sudah ada melalui persaingan dagang, mereka berupaya mendominasi sistem tersebut dengan kekuatan angkatan laut dan pembangunan benteng-benteng strategis.
Meski demikian, kekuasaan Portugis memiliki keterbatasan yang jelas. Jaringan perdagangan Asia jauh lebih besar dan lebih tangguh daripada yang dapat mereka kendalikan sepenuhnya. Para pedagang beradaptasi, jalur perdagangan bergeser, dan pusat-pusat pertukaran baru pun bermunculan. Dengan demikian, meskipun meraih sejumlah kemenangan militer, Portugis tetap hanyalah salah satu aktor dalam dunia perdagangan Asia yang sangat luas dan kompleks.
Tantangan mendasar yang mereka hadapi sesungguhnya bersifat ekonomi. Mereka datang dengan harapan memperoleh akses terhadap komoditas bernilai tinggi, tetapi mereka hanya memiliki sedikit barang yang benar-benar diinginkan oleh para pedagang Asia. Produk-produk manufaktur Eropa pada umumnya tidak cukup kompetitif di pasar regional. Ketimpangan inilah yang mendorong Portugis untuk mengandalkan pemaksaan sebagai cara untuk memperoleh posisi yang menguntungkan dalam perdagangan Asia.
VOC, Ekstraksi Kolonial, dan Lahirnya Imperium Belanda
DD: Belanda tiba di Nusantara pada akhir abad keenam belas melalui serangkaian ekspedisi dagang swasta yang saling bersaing, yang dikenal sebagai wild voyages. Namun, pada tahun 1602, pemerintah Belanda memaksa berbagai perusahaan saingan itu untuk bergabung ke dalam satu entitas tunggal: Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Perusahaan ini diberi kewenangan yang luar biasa. VOC dapat menandatangani perjanjian, menyatakan perang, membangun benteng, bahkan memerintah wilayah. Bersama British East India Company, VOC menjadi salah satu perusahaan saham gabungan (joint-stock corporation) pertama di dunia—sebuah contoh awal yang menunjukkan betapa erat hubungan antara kapitalisme dan kolonialisme sejak masa-masa awal perkembangannya.
Pada tahun 1619, VOC mendirikan Batavia, kota yang kelak menjadi Jakarta. Pada 1641, VOC merebut Malaka dari Portugis, setelah sebelumnya menguasai Ambon dan sejumlah lokasi strategis lainnya di Kepulauan Rempah.
Apa yang membedakan pendekatan VOC dari Portugis? Mengapa VOC jauh lebih kuat? Dan sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ini?
RS: Kolonialisme Portugis relatif bersifat improvisasional. Sumber daya mereka terbatas, pendekatannya eksperimental, dan sangat bergantung pada jaringan benteng serta kekuatan angkatan laut. VOC beroperasi dalam skala yang sama sekali berbeda. Ia merupakan sebuah perusahaan korporasi yang didukung negara Belanda dan ditopang oleh sumber daya keuangan yang sangat besar. Berbeda dengan Portugis, VOC memiliki visi yang jauh lebih sistematis mengenai dominasi perdagangan.
VOC tidak sekadar ingin ikut berdagang. Tujuan utamanya adalah menciptakan monopoli. Perusahaan ini berupaya menguasai seluruh rantai perdagangan: mulai dari produksi, sirkulasi, hingga distribusi komoditas. Artinya, VOC harus mengendalikan pelabuhan, jalur pelayaran, serta daerah-daerah penghasil komoditas utama. Mereka juga berusaha menyingkirkan para pesaing kapan pun memungkinkan.
Salah satu contoh paling terkenal adalah Kepulauan Banda. Di sana, VOC melakukan kampanye kekerasan massal untuk memastikan monopoli atas produksi pala. VOC memahami bahwa keuntungan tidak hanya bergantung pada akses terhadap komoditas, tetapi juga pada kemampuan membatasi pasokan dan menyingkirkan para pesaing.
MS: Belanda juga memahami keterbatasan mereka sendiri. Negeri Belanda relatif kecil dan memiliki jumlah penduduk yang terbatas. Karena itu, VOC sangat mengandalkan pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Alih-alih menaklukkan setiap kerajaan secara langsung, VOC bergerak dari satu kerajaan ke kerajaan lain dan memaksa para penguasanya menandatangani perjanjian yang memberikan hak-hak istimewa dagang kepada perusahaan.
Melalui perjanjian-perjanjian tersebut, VOC memperoleh monopoli atas berbagai komoditas bernilai tinggi, sementara para penguasa lokal tetap dipertahankan di posisinya. VOC mendirikan pos-pos dagang, memungut pajak, dan secara bertahap menyusup ke dalam urusan politik lokal. Seiring waktu, mereka semakin terlibat dalam konflik suksesi dan intrik istana.
Belanda mempelajari struktur politik yang telah ada dengan sangat cermat. Di banyak wilayah Nusantara, kerajaan-kerajaan kecil secara tradisional memberikan upeti kepada kerajaan yang lebih besar sebagai imbalan atas perlindungan. VOC kemudian mengadaptasi pola ini untuk kepentingannya sendiri. Mereka menampilkan diri sebagai pelindung, sembari secara perlahan memperluas pengaruh terhadap pemerintahan lokal.
Jawa menjadi wilayah yang sangat penting karena pada saat itu tengah berkembang menjadi pusat politik dan ekonomi kawasan. Di pulau inilah VOC secara bertahap memperoleh kekuasaan untuk menentukan siapa yang dapat berkuasa dan siapa yang tidak.
RS: Pada tahap ini, kolonialisme Belanda masih berorientasi terutama pada perdagangan, bukan pada pemukiman atau penguasaan teritorial secara langsung. VOC menduduki pelabuhan karena pelabuhan menghasilkan keuntungan. Mereka menguasai jalur pelayaran karena jalur tersebut mendatangkan pendapatan. Intervensi dalam politik lokal dilakukan bukan karena VOC ingin memerintah secara langsung, melainkan karena pengaruh politik membantu menjamin monopoli perdagangan.
Batavia menjadi pusat dari keseluruhan strategi ini. Dari kota tersebut, VOC dapat mengawasi sekaligus perdagangan maritim dan daerah pedalaman agraris di Jawa. Aliansi politik, kontrak dagang, maupun intervensi militer pada dasarnya diarahkan pada tujuan yang sama: mengendalikan arus kekayaan.
Aspek penting lain dari kekuasaan Belanda adalah ketergantungannya pada kelompok-kelompok perantara. Belanda kekurangan pengetahuan lokal, kemampuan bahasa, dan kapasitas administratif. Karena itu, mereka sangat bergantung pada para pedagang dan pemukim Tionghoa sebagai perantara ekonomi.
Komunitas Tionghoa sebenarnya telah lama hadir di Nusantara jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, pemerintahan kolonial mengubah posisi mereka secara mendasar. Belanda semakin banyak menempatkan mereka dalam peran-peran penting, seperti pemungut pajak, pelaku perdagangan, dan administrator lokal. Hal ini meningkatkan arti penting ekonomi komunitas Tionghoa, tetapi pada saat yang sama juga menempatkan mereka dalam posisi yang rentan—di antara otoritas kolonial dan penduduk pribumi.
MS: Di sejumlah wilayah, terutama kota-kota pelabuhan, Belanda juga mengandalkan komunitas pedagang Arab dan India. Kelompok-kelompok ini kerap berfungsi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal. Karena kekurangan tenaga untuk memerintah secara langsung, Belanda pada dasarnya memerintah melalui jaringan para perantara dan kolaborator.
Dampak jangka panjang dari pola ini sangat besar. Pemerintahan Belanda menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai instrumen kekuasaan. Mereka mempersempit pilihan ekonomi masyarakat lokal dengan memaksa mereka terlibat dalam bentuk-bentuk produksi yang semakin terspesialisasi. Selain itu, kekuasaan kolonial juga mengubah struktur otoritas politik dengan memasukkan para penguasa lokal ke dalam suatu hierarki kolonial yang pada akhirnya melayani kepentingan Belanda.
RS: Kekuasaan kolonial juga mengubah hubungan-hubungan sosial. Komunitas-komunitas yang sebelumnya menempati posisi yang relatif cair dalam jaringan perdagangan regional kini dimasukkan ke dalam hierarki kolonial yang kaku. Belanda mengklasifikasikan penduduk, memberikan status hukum yang berbeda-beda, dan menggunakan perbedaan tersebut untuk memerintah secara lebih efektif.
Kebijakan-kebijakan semacam ini menciptakan berbagai ketegangan yang bertahan lama, bahkan setelah era kolonial berakhir.
Salah satu contohnya adalah hubungan antara penduduk pribumi dan komunitas Tionghoa. Karena para pedagang Tionghoa sering tampil sebagai agen yang tampak langsung dalam proses ekstraksi kolonial, kemarahan masyarakat kerap diarahkan kepada mereka, alih-alih kepada otoritas Belanda yang sesungguhnya menciptakan sistem tersebut.
Dinamika ini meledak pada tahun 1740, ketika krisis ekonomi dan merosotnya harga gula memicu keresahan di kalangan pekerja Tionghoa di Batavia. VOC merespons dengan kebrutalan luar biasa. Otoritas kolonial melakukan penggerebekan, menyebarkan rumor, dan melancarkan pembunuhan massal. Ribuan warga Tionghoa dibantai.
MS: Setelah pembantaian itu, pemerintah kolonial memberlakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap komunitas Tionghoa. Mereka dipusatkan di kawasan-kawasan tertentu dan dikenai jam malam. Pemerintah kolonial juga mengangkat para kapitan Tionghoa yang bertanggung jawab mengelola komunitas mereka sekaligus memungut pajak.
Bagi banyak orang biasa, kekuasaan kolonial justru hadir melalui para perantara ini. Para petani harus membayar pungutan ketika melewati jalan yang dikelola para pemungut pajak Tionghoa. Para pedagang dikenai pajak atas komoditas seperti garam dan barang dagangan lainnya. Akibatnya, kemarahan masyarakat sering kali diarahkan kepada komunitas Tionghoa, meskipun mereka sesungguhnya beroperasi dalam sistem yang diciptakan dan dikendalikan oleh Belanda.
Warisan dari pengaturan kolonial semacam ini bertahan jauh setelah VOC sendiri dibubarkan.
DD: Menjelang akhir abad kedelapan belas, VOC menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Mempertahankan imperium kolonial terbukti sangat mahal, bahkan ketika perusahaan itu terus mengekstraksi kekayaan dari Nusantara. Pada saat yang sama, Belanda ditaklukkan oleh Prancis di bawah Napoleon. VOC pun dibubarkan, aset-asetnya diambil alih negara, dan administrasi kolonial mulai bergerak menuju bentuk pemerintahan yang lebih terpusat dan langsung.
Inggris kemudian sempat menduduki Jawa di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles sebelum Belanda kembali berkuasa setelah kekalahan Napoleon. Bagaimana berbagai transisi ini meletakkan dasar bagi lahirnya negara kolonial yang lebih modern?
MS: Titik balik yang menentukan terjadi setelah Belanda berhasil merebut kembali kekuasaan. Pemerintah kolonial semakin meninggalkan logika dagang khas VOC dan beralih menuju administrasi teritorial secara langsung. Proses ini dipercepat setelah Perang Jawa 1825–1830, salah satu pemberontakan antikolonial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Perang tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa yang semakin terasing dari lingkungan Keraton Yogyakarta dan kian menentang pengaruh Belanda. Namun, pemberontakan ini lebih dari sekadar konflik istana. Perlawanan itu muncul di tengah situasi kesulitan ekonomi yang meluas, gagal panen, dan dislokasi sosial.
Banyak orang ketika itu telah menderita akibat kelaparan dan memburuknya kondisi pertanian. Karena itu, pemberontakan Diponegoro memperoleh dukungan luas, terutama dari kalangan petani dan jaringan-jaringan keagamaan.
RS: Perang tersebut berlangsung selama lima tahun dan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Diponegoro didukung oleh tokoh-tokoh agama seperti Kiai Mojo, dan sebagian besar pertempuran berlangsung dalam bentuk perang gerilya. Puluhan ribu tentara Belanda dikerahkan untuk menghadapi pasukan yang sebagian besar hanya dipersenjatai dengan senjata tradisional.
Biaya kemanusiaan dari perang ini sangat besar. Sekitar 200.000 orang Jawa tewas, di samping ribuan serdadu Eropa dan pasukan kolonial lainnya. Konflik ini nyaris membuat negara Belanda bangkrut.
Krisis keuangan itulah yang kemudian secara langsung menentukan arah kebijakan kolonial berikutnya.
DD: Dan kebijakan berikutnya adalah Sistem Tanam Paksa.
RS: Tepat sekali. Setelah Perang Jawa berakhir, pemerintah Belanda mencari cara agar tanah jajahan mereka dapat menghasilkan keuntungan sekaligus menutup biaya perang dan administrasi kolonial. Hasilnya adalah penerapan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830.
Melalui sistem ini, para petani diwajibkan mengalokasikan sebagian tanah dan tenaga kerjanya untuk menanam tanaman ekspor bagi negara kolonial. Komoditas seperti kopi, gula, nila, teh, dan tembakau menjadi tulang punggung sistem tersebut. Tanam Paksa menghasilkan kekayaan yang luar biasa bagi Belanda, tetapi pada saat yang sama membebankan penderitaan yang sangat besar kepada penduduk lokal.
Akibatnya sangat menghancurkan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dialihkan untuk produksi komoditas ekspor. Di banyak tempat, hal ini memicu kemiskinan, kekurangan pangan, bahkan kelaparan.
MS: Belanda sesungguhnya membangun sistem ini di atas bentuk-bentuk kerja paksa yang telah dikenal di sejumlah kerajaan Jawa. Secara tradisional, rakyat memang memiliki kewajiban memberikan tenaga kepada penguasa untuk berbagai pekerjaan umum atau proyek pertanian. Namun, negara kolonial memperluas dan mengubah kewajiban tersebut menjadi sebuah sistem yang dirancang untuk melayani pasar global.
Dari sinilah lahir apa yang kemudian dikenal masyarakat Indonesia sebagai kerja rodi, yakni kerja paksa. Penduduk desa dipaksa bekerja demi produksi kolonial, sembari tetap berjuang mempertahankan kehidupan mereka sendiri.
Pengenalan tanaman seperti singkong dan jagung sebagian dimaksudkan untuk mengompensasi berkurangnya lahan sawah yang digunakan untuk menanam padi. Namun, bahan pangan pengganti ini sering kali kemudian diasosiasikan dengan kemiskinan—sebuah persepsi yang di sejumlah tempat masih bertahan hingga sekarang.
RS: Sistem Tanam Paksa tidak hanya mengubah pola pertanian, tetapi juga mengubah hubungan antara masyarakat dan negara. Pemerintah kolonial mengklaim kewenangan untuk secara langsung mengatur tanah, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Mereka menuntut produksi yang dapat diprediksi serta pasokan komoditas ekspor yang rutin.
Sistem ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar. Gula dan kopi menjadi komoditas yang sangat menguntungkan, membantu membiayai negara Belanda dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi negeri tersebut.
Kebrutalan sistem ini pada akhirnya diketahui secara luas melalui Max Havelaar, novel terkenal karya Multatuli—nama pena Eduard Douwes Dekker. Berdasarkan pengalamannya sebagai pejabat kolonial, ia mengungkap penderitaan dan eksploitasi yang menjadi fondasi kemakmuran Belanda.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
DD: Kekayaan yang diekstraksi dari Indonesia begitu besar sehingga turut membiayai berbagai proyek di luar tanah jajahan itu sendiri, termasuk kompensasi yang dibayarkan kepada para pemilik budak setelah penghapusan perbudakan di Suriname. Namun, pada akhir abad kesembilan belas, kolonialisme Belanda memasuki fase baru. Tentara kolonial memperluas ekspansinya ke berbagai wilayah di luar Jawa, menaklukkan daerah-daerah tersebut, dan memasukkannya ke dalam sebuah negara kolonial yang semakin terpusat.
Bagaimana proses ini berlangsung?
MS: Ekspansi Belanda dipercepat melalui serangkaian peperangan. Di Sumatra Barat, Perang Padri pada mulanya merupakan konflik antara kaum pembaru Islam dan aristokrasi lokal. Belanda kemudian ikut campur dan pada akhirnya berhasil memperluas pengaruh mereka di kawasan tersebut.
Berbagai kampanye militer lain menyusul, termasuk Perang Banjar di Kalimantan. Melalui konflik-konflik inilah Belanda memperoleh kendali atas komoditas bernilai tinggi dan wilayah-wilayah strategis.
Pada saat yang sama, pemerintah kolonial memberlakukan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarian Law), yang membuka Hindia Belanda bagi investasi swasta berskala besar. Perusahaan-perusahaan asing memperoleh hak untuk menyewa tanah dalam jangka panjang dan mendirikan perkebunan di berbagai wilayah Nusantara.
Salah satu perkembangan terpenting terjadi di Sumatra Timur. Di kawasan ini, perkebunan tembakau, karet, dan kemudian kelapa sawit mengubah wilayah tersebut menjadi salah satu pusat utama pertanian kapitalis.
Dalam jumlah besar, buruh kontrak direkrut dari Jawa dan dipindahkan ke kawasan-kawasan perkebunan. Dampak demografis dari proses ini masih terlihat hingga hari ini. Sebagian besar penduduk Sumatra Utara merupakan keturunan para pekerja migran tersebut.
RS: Ekspansi kolonial dan perkembangan kapitalisme berjalan beriringan. Penaklukan militer membuka akses terhadap tanah dan tenaga kerja. Jaringan transportasi baru, perkebunan, pertambangan, serta jalur pelayaran mengintegrasikan wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif otonom ke dalam ekonomi kolonial.
Pada awal abad kedua puluh, Belanda pada dasarnya telah menyelesaikan transformasi Nusantara: dari kumpulan kerajaan dan jaringan perdagangan yang saling terhubung menjadi sebuah negara kolonial yang terpusat, yang disusun di atas prinsip ekstraksi, akumulasi, dan kekuasaan imperial.
Kapitalisme, Reformasi Kolonial, dan Lahirnya Nasionalisme Indonesia
DD: Ketika kaum liberal semakin berpengaruh di Belanda pada akhir abad kesembilan belas, mereka mulai membongkar Sistem Tanam Paksa dan menggantinya dengan tatanan ekonomi baru yang bertumpu pada perusahaan swasta. Alih-alih terutama mengandalkan pemaksaan langsung oleh negara, pemerintah kolonial membuka Nusantara bagi modal swasta dan produksi yang digerakkan oleh mekanisme pasar. Bagaimana pergeseran liberal ini mengubah ekonomi kolonial, dan apa dampaknya bagi kehidupan rakyat Indonesia?
RS: Peralihan ini menandai perubahan dari apa yang dapat kita sebut sebagai kapitalisme negara kolonial menuju kapitalisme korporasi kolonial. Pemerintah kolonial tidak menghentikan eksploitasi; mereka hanya menata ulang cara eksploitasi itu dijalankan. Alih-alih mengelola produksi secara langsung, negara menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta Eropa berekspansi ke seluruh Nusantara.
Periode ini sering dipandang sebagai masa modernisasi kolonialisme. Pemerintahan kolonial memang menjadi lebih modern, lebih efisien, dan semakin terintegrasi ke dalam kapitalisme global, tetapi bukan berarti menjadi lebih manusiawi. Modal swasta masuk ke berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga transportasi, sehingga skala ekstraksi ekonomi meningkat secara dramatis.
Jawa tetap menjadi pusat produksi gula. Pada akhir abad kesembilan belas, Hindia Belanda telah menjelma menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia, hanya kalah dari Kuba. Yang berubah bukanlah komoditasnya, melainkan cara produksinya diorganisasikan. Produksi gula tidak lagi terutama dikelola langsung oleh negara. Sebaliknya, perusahaan, kartel, dan sindikat semakin dominan dalam mengendalikan tenaga kerja, proses produksi, bahkan kebijakan kolonial itu sendiri.
Hubungan antara kekuatan ekonomi dan pengaruh politik tampak sangat jelas pada masa ini. Perusahaan-perusahaan perkebunan besar sering kali mampu memengaruhi regulasi kolonial demi kepentingan mereka sendiri. Dalam banyak hal, situasi ini mengingatkan kita pada hubungan erat antara korporasi dan pemerintah yang masih dapat kita saksikan hingga hari ini.
MS: Ekspansi modal swasta mengubah seluruh wilayah Nusantara. Perkebunan tembakau berkembang pesat di Sumatra Timur. Produksi lada meluas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pertambangan timah berkembang di Bangka dan Belitung. Industri-industri baru bermunculan berdampingan dengan sektor-sektor komoditas yang lebih lama.
Salah satu contoh yang sangat penting adalah gutta-percha, sejenis getah alam yang terutama diperoleh dari hutan-hutan Kalimantan. Berbeda dengan komoditas perkebunan, gutta-percha diekstraksi langsung dari kawasan hutan hujan, sering kali dengan memanfaatkan tenaga kerja masyarakat Dayak. Komoditas ini sangat penting karena digunakan sebagai bahan isolasi kabel telegraf bawah laut.
Sekilas, hal ini mungkin terdengar seperti detail teknis belaka. Namun, sesungguhnya gutta-percha memainkan peran revolusioner. Bahan ini memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global pertama yang sesungguhnya. Dengan adanya gutta-percha, kabel telegraf dapat menghubungkan benua dan samudra, meletakkan fondasi bagi dunia yang semakin saling terhubung.
Minyak bumi menghadirkan transformasi yang bahkan lebih besar. Kemunculan perusahaan-perusahaan seperti Royal Dutch Shell menghubungkan Hindia Belanda secara langsung dengan infrastruktur energi kapitalisme industri modern. Minyak tidak hanya mengintegrasikan koloni ke dalam pasar global, tetapi juga ke dalam dinamika geopolitik yang kelak membentuk abad kedua puluh.
DD: Bagaimana perubahan-perubahan ekonomi ini memengaruhi kehidupan rakyat biasa?
RS: Salah satu perkembangan terpenting adalah proses proletarisasi kaum tani. Proses ini sebenarnya telah dimulai sejak masa Tanam Paksa, tetapi semakin dipercepat pada era liberal. Semakin banyak petani kehilangan akses yang aman terhadap tanah dan menjadi bergantung pada penjualan tenaga kerja untuk mempertahankan hidup.
Proses tersebut melahirkan bentuk-bentuk mobilitas baru. Buruh berpindah dari Jawa Tengah ke kawasan perkebunan di Jawa Timur. Sebagian lainnya bermigrasi dari Jawa ke Sumatra, tempat perkebunan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ekonomi kolonial semakin bergantung pada tenaga kerja yang bergerak lintas wilayah.
Pada saat yang sama, kerja upahan semakin meluas. Orang-orang yang sebelumnya hidup terutama dalam ekonomi subsisten kini semakin terintegrasi ke dalam pasar uang. Pedagang, pekerja transportasi, penjaja keliling, dan berbagai pekerjaan non-pertanian lainnya menjadi semakin penting. Kehidupan ekonomi pun semakin diorganisasikan melalui transaksi tunai, bukan lagi semata-mata melalui produksi subsisten lokal.
MS: Munculnya sistem buruh kontrak merupakan ciri lain yang sangat menentukan pada periode ini. Perusahaan-perusahaan perkebunan merekrut pekerja berdasarkan kontrak, lalu mengirim mereka ke wilayah-wilayah yang jauh, sering kali dalam kondisi yang keras. Secara formal mereka memang merupakan pekerja bebas, tetapi dalam praktiknya banyak yang terjebak dalam sistem eksploitatif yang membatasi mobilitas mereka dan mengikat mereka pada perkebunan selama bertahun-tahun.
Gambaran yang sangat hidup mengenai dunia ini dapat ditemukan dalam novel Coolie karya penulis Belanda Maria Dermoût. Novel tersebut memperlihatkan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menggunakan perjudian, hiburan, utang, dan pembaruan kontrak untuk membuat para pekerja tetap bergantung dan rentan.
Ekonomi kolonial pada masa ini tidak lagi didominasi semata-mata oleh negara. Semakin lama, ekonomi itu digerakkan oleh korporasi multinasional yang beroperasi di seluruh Nusantara. Perusahaan-perusahaan dari Belanda, Inggris, dan negara-negara lain mendirikan perkebunan dan industri ekstraktif. Hasilnya adalah sebuah ekonomi kolonial yang jauh lebih kompleks sekaligus jauh lebih kapitalistik.
DD: Pada saat yang sama, negara kolonial juga berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur. Apa dampak proyek-proyek ini?
RS: Infrastruktur mengubah tidak hanya perekonomian, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Jaringan kapal uap menghubungkan pulau-pulau yang sebelumnya hanya terhubung secara sporadis. Jalur kereta api menghubungkan daerah-daerah pertanian di pedalaman dengan pelabuhan. Sistem telegraf mempercepat komunikasi melintasi jarak yang sangat jauh.
Salah satu institusi yang sangat penting adalah Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran kolonial yang membuka rute-rute reguler di seluruh Nusantara. Untuk pertama kalinya, transportasi beroperasi berdasarkan jadwal yang tetap dan dapat diprediksi, menghubungkan berbagai pulau sekaligus mengaitkan koloni dengan Eropa.
Perkembangan ini memang terutama ditujukan untuk melayani kepentingan kolonial. Namun, ia juga menimbulkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya diantisipasi. Rakyat Indonesia memperoleh mobilitas yang lebih besar. Orang-orang dapat bepergian dengan lebih mudah, berjumpa dengan komunitas dari daerah lain, dan berpartisipasi dalam jaringan ekonomi maupun sosial yang lebih luas.
Seiring meningkatnya mobilitas, kesadaran baru pun mulai tumbuh. Individu-individu yang sebelumnya terutama mengidentifikasi diri dengan komunitas lokal mulai bertemu dengan orang-orang lain yang memiliki pengalaman serupa sebagai subjek kolonial. Infrastruktur tidak hanya menciptakan pasar, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk baru kesadaran kolektif.
DD: Sebelum membahas nasionalisme secara langsung, kita perlu terlebih dahulu melihat tatanan rasial yang menopang masyarakat kolonial. Bagaimana kategori rasial yang diterapkan Belanda dibandingkan dengan sistem seperti apartheid di Afrika Selatan?
MS: Sistem kolonial Belanda sangat hierarkis, tetapi tidak identik dengan apartheid. Apartheid menerapkan pemisahan rasial yang jauh lebih kaku. Di Hindia Belanda, interaksi antarkelompok jauh lebih umum terjadi, meskipun ketimpangan tetap menjadi fondasi utama tatanan sosial.
Secara umum, masyarakat kolonial dibagi ke dalam tiga kategori hukum utama: golongan Eropa, Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), dan Pribumi (Inlanders). Orang Eropa menempati posisi tertinggi dan menikmati perlindungan hukum yang paling besar. Kelompok Timur Asing mencakup komunitas Tionghoa, Arab, dan India. Sementara itu, golongan pribumi—yang merupakan mayoritas penduduk—menempati lapisan terbawah dalam hierarki kolonial.
Pembedaan ini memengaruhi akses terhadap pendidikan, perumahan, transportasi, dan pekerjaan. Gerbong kereta api, sekolah, hingga kawasan permukiman sering kali mencerminkan pembagian rasial tersebut.
Meskipun demikian, kategori-kategori ini tidak sepenuhnya kaku. Interaksi antarkelompok berlangsung secara rutin, dan komunitas-komunitas campuran berkembang di banyak wilayah perkotaan.
RS: Ras bukan sekadar realitas sosial; ia juga merupakan konstruksi hukum. Pemerintah kolonial melembagakan kategori-kategori rasial melalui sistem hukum yang terpisah.
Terdapat perbedaan hukum pidana antara orang Eropa dan non-Eropa. Dalam ranah hukum perdata, segregasi bahkan lebih tegas. Urusan seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, dan hubungan keluarga diatur berdasarkan klasifikasi rasial.
Komunitas Tionghoa menempati posisi yang sangat kompleks dalam tatanan ini. Sebagian elite Tionghoa yang kaya kadang dapat memperoleh berbagai hak istimewa hukum yang mendekatkan status mereka kepada orang Eropa. Namun, mayoritas warga Tionghoa tetap tunduk pada institusi dan pengaturan hukum yang terpisah.
Dengan demikian, negara kolonial tidak sekadar mengakui perbedaan rasial, tetapi secara aktif memproduksinya melalui hukum. Kategori-kategori tersebut membentuk kehidupan sehari-hari sekaligus memperkuat struktur kapitalisme kolonial secara keseluruhan.
DD: Kelompok penting lainnya adalah kaum Indo-Eropa, yakni mereka yang memiliki garis keturunan campuran Eropa dan pribumi. Di mana posisi mereka dalam hierarki kolonial?
MS: Kaum Indo-Eropa menempati posisi yang ambigu. Banyak di antara mereka merupakan anak dari laki-laki Eropa dan perempuan pribumi, yang sering dikenal sebagai nyai. Secara hukum, mereka umumnya digolongkan sebagai orang Eropa, tetapi secara sosial mereka kerap dipandang berbeda dari komunitas Belanda totok.
Jumlah mereka terus bertambah sepanjang masa kolonial. Banyak yang kemudian bekerja di lapisan bawah birokrasi kolonial dan memperoleh berbagai peluang yang tidak tersedia bagi sebagian besar penduduk pribumi. Namun, mereka juga menghadapi diskriminasi dan prasangka dari kalangan elite Eropa.
Karena itu, mereka menempati posisi menengah dalam masyarakat kolonial: memiliki sejumlah privilese, tetapi pada saat yang sama tetap mengalami marginalisasi.
DD: Pada tahun 1901, pemerintah Belanda memperkenalkan kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Politik Etis. Para pejabat kolonial mengklaim bahwa mereka kini memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Apakah ini benar-benar merupakan proyek kemanusiaan, atau hanya bentuk kolonialisme yang lebih canggih?
RS: Politik Etis lahir dari beberapa tekanan yang saling berkelindan. Laporan mengenai kemiskinan, kelaparan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan telah memicu kritik di Belanda. Pada saat yang sama, ekonomi kolonial semakin membutuhkan tenaga kerja yang sehat dan terdidik.
Kebijakan ini berfokus pada irigasi, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur. Memang ada sejumlah perbaikan nyata. Produktivitas pertanian meningkat di beberapa wilayah. Akses pendidikan meluas, terutama bagi kalangan elite pribumi. Jalan raya, jalur kereta api, dan jaringan komunikasi terus berkembang.
Namun, Politik Etis tidak dirancang untuk menciptakan kesetaraan atau demokrasi. Tujuan utamanya adalah menjadikan kolonialisme lebih stabil dan berkelanjutan. Sasaran utamanya ialah mengelola eksploitasi secara lebih efektif, bukan mengakhirinya.
Karena itu, saya menyebutnya sebagai bentuk paternalisme struktural. Kondisi hidup sebagian masyarakat memang membaik, tetapi semuanya tetap berlangsung dalam kerangka yang mempertahankan kekuasaan kolonial.
Pada saat yang sama, kebijakan ini menghasilkan konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan para perancangnya. Perluasan pendidikan, mobilitas, dan komunikasi membantu melahirkan generasi baru orang Indonesia yang memiliki kesadaran politik. Lembaga-lembaga yang semula dirancang untuk memperkuat kolonialisme justru pada akhirnya menciptakan syarat-syarat bagi munculnya perlawanan.
MS: Saya sepakat. Politik Etis pada dasarnya berusaha memberikan wajah yang lebih manusiawi pada sistem yang tetap eksploitatif. Para pejabat kolonial menyadari bahwa kemiskinan ekstrem dan ketidakstabilan sosial dapat mengancam keberlangsungan kekuasaan kolonial dalam jangka panjang.
Dari sudut pandang mereka, investasi di bidang pendidikan, irigasi, kesehatan, dan infrastruktur bukanlah tindakan kemurahan hati. Itu merupakan upaya untuk menciptakan penduduk yang lebih produktif dan lebih disiplin.
Namun, sejarah sering kali melahirkan konsekuensi yang tidak terduga. Penyebaran pendidikan memunculkan kelompok sosial baru yang semakin kritis terhadap otoritas kolonial.
DD: Ini membawa kita pada kemunculan elite pribumi baru. Sebelumnya, Anda menyebut tentang munculnya priyayi rendah. Siapa sebenarnya mereka, dan mengapa mereka menjadi begitu penting?
MS: Priyayi rendah menempati lapisan bawah aristokrasi pribumi sekaligus birokrasi kolonial. Mereka bekerja sebagai pejabat distrik, administrator, guru, dan juru tulis. Ketika negara kolonial semakin berkembang, kebutuhan akan tenaga administratif jauh melampaui jumlah orang Belanda yang tersedia.
Banyak anggota kelompok ini berasal dari cabang-cabang sekunder keluarga bangsawan, meskipun seiring waktu pendidikan—bukan lagi garis keturunan—menjadi faktor utama yang menentukan kemajuan mereka. Mereka termasuk generasi pertama orang Indonesia yang memperoleh akses berkelanjutan terhadap pendidikan Belanda dan pelatihan administrasi.
Kelompok ini berfungsi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Akan tetapi, pendidikan juga memperkenalkan mereka pada gagasan-gagasan yang melampaui dunia administrasi kolonial. Mereka membaca berbagai literatur, mempelajari bahasa-bahasa Eropa, dan semakin menyadari perkembangan politik di berbagai belahan dunia.
Banyak tokoh nasionalis Indonesia di kemudian hari lahir dari lingkungan sosial ini.
RS: Pada tahun 1930, mayoritas pegawai pemerintahan kolonial sebenarnya adalah orang Indonesia pribumi. Negara kolonial sangat bergantung pada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan.
Priyayi rendah menempati posisi yang penuh kontradiksi. Mereka memiliki kewenangan yang terbatas, tetapi tetap berada di posisi subordinat dalam hierarki kolonial. Mereka mengalami kekuasaan kolonial dari dalam, sekaligus merasakan batas-batas dan ketidakadilan sistem tersebut.
Karena terdidik, melek huruf, dan terhubung dengan jaringan komunikasi yang terus berkembang, mereka menjadi salah satu pembawa awal kesadaran nasional Indonesia. Banyak jurnalis, guru, pembaru sosial, dan aktivis politik berasal dari lapisan sosial ini.
Politik Etis turut menciptakan kondisi yang memungkinkan kemunculan mereka. Dengan demikian, tanpa disengaja, kebijakan tersebut justru membina banyak individu yang pada akhirnya akan menantang kekuasaan kolonial dan membayangkan masa depan di luar imperium.
Catatan Redaksi: Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta arahan editorial dari penasihat senior Theo Francos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan atas Nusantara, serial podcast produksi The Dig. Bagian berikutnya akan membahas kemunculan nasionalisme, Islam politik, sosialisme, dan komunisme di Hindia Belanda, serta bagaimana berbagai arus politik tersebut membentuk perjuangan melawan kolonialisme dan turut menentukan pembentukan Indonesia modern.
