Ketika bonus demografi Indonesia diperkirakan akan berakhir di tahun 2038, lansia produktif adalah salah satu cara untuk mengurangi beban populasi menua (ageing population).
PADA 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU Parpol tahun
Kredit foto: unitedgank007.blogspot.com DISKUSI mengenai perkotaan pada dasarnya dimulai dari perbincangan mengenai konsep ‘ruang’ (space) dan ‘tempat’ (place), sebagai dua cara untuk melihat pergerakan objek
KAPITALISME sebagai sebuah termin pengetahuan bukanlah barang baru dalam pengalaman Indonesia. Mayoritas, jika tidak dapat dikatakan semuanya, kalangan pergerakan di negeri ini pada masa sebelum dan awal-awal kemerdekaan mendedikasikan dirinya untuk memahami kapitalisme. Bukan untuk pemahaman itu sendiri, tapi memahami dalam rangka mengubahnya. Pengalaman panjang kolonialisme yang berakar dari logika ekspansif kapitalisme di masa itu memaksa mereka untuk menjadikan kapitalisme sebagai problem intelektual sekaligus praktis.
ERA 1990an mungkin adalah era dimana gerakan mahasiswa mulai menguat guna menentang rezim Orde Baru. Sebuah rezim diktatorial yang koruptif dan despotik. Gerakan mahasiswa mulai
Di Tano Batak, kehadiran Toba Pulp Lestari mengubah tanah dari basis hidup komunal menjadi medan akumulasi, sementara hukum dan adat bekerja sebagai perangkat seleksi yang menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus disingkirkan. Dari proses inilah lahir Subjek Kriminal, bukan sebagai pelaku kejahatan moral, melainkan sebagai posisi sosial yang dilekatkan pada mereka yang mengganggu ritme produksi kapital. Ketika identitas adat terfragmentasi oleh diferensiasi kelas, penjara dan kontrak menjadi dua wajah pendisiplinan yang sama, menegaskan bahwa dalam konflik agraria, kelas berbicara lebih keras daripada sekadar perkara asal-usul.
POGROM ’65 bukan hanya sekedar menghancurkan gerakan massa yang kuat, lebih dari itu adalah dihancurkannya karakter kebangsaan yang penuh dengan harga diri. Suatu karakter kebangsaan
Kredit ilustrasi: Porter and Chester Institute DI KALANGAN pro-pekerja, setidaknya belum satupun saya temukan komentar bernada positif terhadap laporan tahunan Bank Dunia, World Development
Menjelang Hari Buruh Sedunia 1 Mei, misalnya, melalui media, pejabat pemerintah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, serta kepolisian ramai-ramai meminta agar unjuk rasa buruh berlangsung tertib. Tidak rusuh. ‘Saya kira semua sepakat unjuk rasa buruh itu tertib. Tidak merusak. Saya senang. Itulah demokrasi. Boleh ada ekspresi, ada sesuatu yang dikritikkan pada pemerintah, pada yang lain, termasuk pikiran seperti apa, tapi tertib,’ kata SBY, saat bertemu dengan para pemimpin serikat buruh dan pekerja di Istana Negara, 29 April 2013, seperti dilansir beberapa media.
Dalam susunan kalimat yang berbeda, imbauan serupa kerap dilontarkan untuk menyambut aksi unjuk rasa lainnya, entah itu terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau rencana kudeta. Seolah, dalam demokrasi, unjuk rasa adalah bagian dari pesta. Harus meriah dan membikin semua orang senang serta tenang.
Jika dilihat dari pola perekonomiannya, orientasi ekonomi masyarakat desa Topos masih terpengaruh oleh prinsip-prinsip ekonomi kolektif berdasarkan rules of common property. Dalam praktiknya, ini berarti semua aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi ditetapkan serta diatur seluruhnya oleh dan dari keluarga serta anggotanya sendiri. Hasilnya, tidak ada monopoli komoditi dan setiap orang dapat memperoleh manfaat dan pendapatan tanpa merugikan pihak lain.
Sikuit akumulasi kapital, ‘M-C-M’’ atau ‘Uang-Barang-Uang yang lebih besar’ memang tidak hanya terjadi di dinding-dinding pabrik tempat sebuah komoditas diproduksi oleh para buruh. Lebih luas
ILMU pengetahuan senantiasa berkembang, dan dari waktu ke waktu dapat terjadi pergeseran paradigma yang mengubah cara pandang kita akan dunia sekitar kita. Ketika semakin bertambah
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.