Rangkaian kunjungan para agamawan Indonesia ke Israel adalah praktik perdamaian imperial. Dialog ini sebenarnya bukanlah dialog antaragama, melainkan dialog antarkuasa yang melanggengkan penjajahan.
Foto Dr. Liauw Yan Siang. Koleksi foto oleh Alfred Ticoalu SEJAK peristiwa G30S diajarkan di sekolah, saya terusik dengan latar belakang kejadian tersebut. Salah
BAHASA seperti sebuah jalan. Beraspal, semen beton, jalan tanah, becek, atau berundak-undak turun dan naik. Bahasa dalam puisi-puisi Wiji Thukul seperti jalan dari tanah, masih menyisakan
Selama ini, membaca, bagi saya, adalah kegiatan yang nyaris sepenuhnya bersifat pribadi, yang baik dalam proses maupun hasilnya tidak melibatkan orang lain. Seperti halnya makan, buang hajat, dan menonton film yang senantiasa saya lakukan secara soliter. Namun, lama-kelamaan timbul juga keinginan untuk membaca dengan cara berbeda.
Mulanya memang tidak jelas apa yang saya maksud dengan “berbeda” itu, sampai kemudian seorang kawan mengajak saya membaca sebuah novel yang sama, membuat catatan atau komentar-komentar atas novel itu, lalu membandingkan catatan kami satu sama lain. Dengan kobar luar biasa—yang saya pikir agak salah tempat—si kawan berusaha meyakinkan saya bahwa cara tersebut sungguh efektif untuk membangun sikap kritis dalam membaca. Semangat saya, seperti biasa, tentu saja lebih redup dari siapa pun, tapi akhirnya ajakan itu tetap saya terima.
Apakah kita hanya akan menjadi penonton dari permainan catur politik para oligark ini?
Bagaimana gerakan kelas pekerja harus menyikapi lumpenproletariat?
Fransiskus Hugo, Mahasiswa Antropologi Universitas Padjadjaran, anggota Perhimpunan Muda Judul: Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara Penulis: Frederick Engels Editor: Joesoef Isak Penerbit: Kalyanamitra,
Judul Buku : Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, dan Sulitnya Berserikat Penulis : Fathimah Fildzah Izzati, Rara Sekar Larasati, Ben Laksana, Rio Apinino,
SOEKARNO memang tidak seberuntung Marx. Si bung tidak pernah memiliki sahabat semulia Friedrich Engels, yang mau menghabiskan masa tuanya demi melanjutkan proyek dan mesistematiskan karya-pemikiran
Pendahuluan Politik identitas dewasa ini kian menjadi tantangan teori-teori kebudayaan. Dengan mengendurnya pertarungan ideologis antara liberalisme dan sosialisme dengan keruntuhan Uni Soviet, kini panorama kebudayaan
“Kita sebetulnya lebih memperdulikan orang-orang Papua, atau Sumber Daya Alamnya?” –Viktor Mambor, Redaktur Jubi PAPUA semakin sering dibicarakan. Tetapi hanya bahan mainan, tanpa kesungguhan
TULISAN ini merupakan catatan tentang politik kebudayaan liberal pasca 1965 dan peran yang dimainkan Goenawan Mohamad di dalamnya. Motivasi awalnya datang dari pembacaan atas penelitian Wijaya Herlambang dalam bukunya, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Dalam tulisan ini, saya akan (1) menguraikan data-data baru tentang tema terkait yang didapat dari buku Wijaya maupun dari penelusuran saya secara langsung ke Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, (2) menjelaskan bagaimana anatomi gagasan dari politik kebudayaan berbasis eksistensialisme Camus, (3) menunjukkan peran Goenawan Mohamad sebagai makelar kebudayaan dalam membentuk selera intelektual Indonesia, dan (4) memperlihatkan kaitannya dengan konsolidasi kapitalisme di Indonesia pasca 1965.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.