Tanggapan untuk Muhammad Ridha DALAM artikelnya di IndoPROGRESS beberapa bulan lalu, Muhammad Ridha mengkritik tulisan saya dengan mengatakan bahwa gerakan sosial di Indonesia akan sulit
Kredit foto: minanews.net SETELAH hiruk pikuk Pemilu 2019 yang memakan ratusan korban jiwa usai, kini kita harus kembali pada kehidupan masing-masing, menjalankan kembali rutinitas harian
KOMISI Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan segera diikuti dengan penahanan dan penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung berikut rumah
Ketika Aktivitas Relijius Menyerbu Ruang Publik “MBAK, gak bisa lewat situ. Ditutup.” “Trus lewat mana?” Saya pasang muka bodoh. “Coba gang sebelah sana..” “Saya abis
ANAKKU tidak benar-benar mengenalnya. Ia bilang memorinya hanya merekam sosok Broto sekilas, saat acara Halal Bihalal dua tahun lalu. Itu wajar ketika sebuah keluarga besar
Filep Karma duduk paling kiri. Foto oleh Andreas Harsono PADA 9 Mei 2015, saya duduk dalam lorong sel saya bersama para tahanan politik lain,
Nurmahmudi Ismail Membakar Buku, Hugo Chavez Membagi Sejuta Buku! SUNGGUH menyedihkan membaca berita tentang seorang Walikota, pimpinan masyarakat perkotaan, berada di depan memelopori penghancuran peradaban
PADA bagian terakhir ini saya ingin memfokuskan analisis ini pada ekspresi politik kalangan “informal proletariat” menurut Mike Davis, atau “non-industrial proletariat” menurut Max Lane, atau “non-industrial urban proletariat” menurut James Petras, atau Kaum Miskin Kota (KMK) menurut istilah populer di kalangan progresif di Indonesia.
Seperti dikatakan Petras, karena posisi ekonominya yang sangat buruk, tersingkir dari keuntungan-keuntungan ekonomi formal sebagai akibat dari proses pembangunan kapitalistik, secara sosial terisolasi dari kehidupan normal perkotaan, maka kelompok ini – dalam kasus Amerika Latin – telah menjadi basis sosial penyangga sistem politik yang non-revolusioner. Selain itu, orientasi politik populis atau korporatis dari KMK itu disebabkan oleh posisi gandanya, yang bersifat psikologis maupun psikis: karena mereka (KMK) pada umumnya adalah penduduk yang bermigrasi dari desa ke kota maka pengalaman hidupnya adalah setengah kota setengah desa; karena ia hidup di pemukiman kumuh di perkotaan maka ia mengalami langsung dua keadaan: secara ekonomi ia sangatlah miskin tapi secara politik aspirasinya adalah aspirasi perkotaan. Pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa ia telah tercerabut dari kehidupan asilnya di pedesaan tapi juga tidak bisa berintegrasi dengan serikat buruh di perkotaan.
ADALAH sebuah fakta di dalam sejarah bahwa sejarah selalu dimanfaatkan oleh semua pelaku politik di dalam masyarakat untuk membenarkan tingkah lakunya pada saat itu dan
Kategori Muslim pro-demokrasi yang digunakan dalam artikel ini tidak digunakan secara longgar, dalam artian semua kalangan aktor-aktor politik Muslim yang memanfaatkan proses politik dalam kelembagaan politik demokrasi untuk memperjuangkan tujuan-tujuan politiknya. Pengertian Muslim pro-demokrasi merujuk pada kalangan aktor-aktor Muslim yang memiliki komitmen terhadap perjuangan kesetaraan dalam hak-hak sipil dan politik, memperjuangkan ide-ide toleransi dan pluralisme dalam bingkai kebangsaan, dan memisahkan diri dari agenda politik menegakkan syariah dan Negara Islam. Perjuangan kaum Muslim pro-demokrasi ini memiliki komitmen terhadap penafsiran Pancasila sebagai sebuah pijakan ideologi bersama warga Negara Indonesia dengan tidak mengutamakan ideologi Islam di atas yang lainnya. Dari pembatasan ini, tulisan ini tidak terbatas pada menguji komitmen mereka terhadap nilai-nilai kultural demokrasi (toleransi, pluralisme dan nilai-nilai inklusifitas) serta perjuangan hak sipil dan politik, namun juga memotret komitmen kaum Muslim pro-demokrasi terhadap-agenda yang selama ini tak tersentuh dalam wacana Islam dan demokrasi di Indonesia- berbagai bentuk imperatif dalam ekonomi-politik liberal (menolak distorsi politik terhadap berjalannya ekonomi pasar, pemerintahan yang transparan, anti oligarkhi dan aliansi bisnis-politik, penciptaan kondisi politik demokratik yang bersih dari praktik politik uang, korupsi serta agenda politik liberal lainnya).
KITA di gerakan sosial mengabdikan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau melihat, kemungkinan untuk menjadi lebih buruk juga ada. Bukan hanya karena memilih presiden yang salah, seperti memilih presiden yang lebih buruk dari orde baru. Kita juga dihadapkan kepada sistem otonomi daerah yang memudahkan kepala daerah yang membuat keputusan untuk menandatangani sebuah kesepakatan dengan perusahaan tambang dan perusahaan produksi lain yang berptensi merusak sumber daya. PR yang kemudian muncul adalah sanggup atau tidak Pemimpin yang muncul untuk mengonsolidasi daerah-daerah yang sudah dimakan menjadi otonomi daerah. Kita bisa saja dipimpin oleh orang yang otoriter sekali, atau orang yang sama sekali membiarkan seperti SBY saat ini. Kita perlu Presiden yang memberikan arahan bahwa daerah-daerah tidak boleh bersaing untuk menghancurkan sumber dayanya.
KALAU ingat-ingat masa lalu, ambil saja rentang era 1980 hingga 1990-an, pesona Islam di ruang publik Indonesia tak sekuat dan tak seseram seperti sekarang ini. Di masa
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.