SEMBILAN perempuan telah dicanangkan oleh Jokowi sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks konstelasi politik kita, keputusan politik Jokowi ini seperti
Saya memperoleh kesan bahwa perbincangan seputar hubungan antara sekularisme dan negara, hanya terbatas di kalangan orang beragama saja, dengan orientasi politik kenegaraan yang berbeda. Yakni antara mereka yang percaya bahwa “negara harus terpisah dari agama” versus mereka yang menyakini bahwa “negara harus mengadopsi ajaran-ajaran agama ke dalam sistem hukum dan politik kenegaraan.”
Demikian pula percakapan soal pluralisme, toleransi, dan demokrasi, hanya berkutat di lingkaran orang-orang beragama saja. Tidak pernah terdengar bagamana mereka mendiskusikan hubungan antara orang beragama dan tidak beragama: adakah toleransi kepada mereka yang tidak beragama? Adakah hak hidup buat mereka?
ARTIKEL KAWAN Hizkia Yosie Polimpung yang berjudul Kegagalan Negara? Ketidak-Jelasan Nasib TKI? Sebuah Tawaran untuk Perubahan Paradigma menurut saya, adalah sebuah upaya yang penting untuk mengembalikan perhatian teoritis kita pada Negara. Dalam epos kapitalisme-neoliberal sekarang ini, yang digadang-gadang sebagai momen ‘hilangnya Negara,’ kawan Yosie mengambil posisi yang hampir bertentangan dengan kebijaksanaan umum yang tengah berlaku, dimana alih-alih hilang, Negara masih ada dan akan terus ada. Bahkan keberadaannya semakin kuat dari sebelumnya. Di sisi yang lain, posisi ini juga memberikan tantangan yang serius bagi para pengamat atau siapapun yang tertarik akan peran Negara, yang masih terlena pada perspektif humanis tentang Negara: bahwa Negara teledor, lalai, dsb. Artikel kawan Yosie setidaknya memberikan pemahaman bahwa perspektif humanis tentang Negara, seringkali bertolak belakang dengan keseluruhan logika Negara itu sendiri. Di sini, akhirnya, Negara dengan moralnya – entah itu moral baik atau buruk – tidak lagi mencukupi untuk dapat menjelaskan karakter utama Negara.
Perjuangan serikat buruh sering kali dimanipulasi oleh pimpinan yang memiliki pengaruh dan hak prerogatif dalam organisasi, termasuk memecat anggota yang dianggap berseberangan dengan ketua serikat, meskipun anggota tersebut memiliki cara pandang yang lebih maju.
Leksikon LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada masa Orde Baru, terdengar cukup ‘angker.’ Dalam pengertian, siapapun yang bergiat di LSM ia harus siap dicap sebagai ‘musuh’
TERJADI disensus di kalangan gerakan kiri Indonesia menyikapi Jokowi. Secara sangat general, setidaknya tiga posisi telah diajukan:[1] Mendukung Jokowi, bukan demi Jokowi melainkan demi merealisasikan
Dalam kehidupan politik, buruh memang tidak dominan, tapi bukan berarti mereka tidak punya kekuatan. SAAT REZIM otoriter Orde Baru runtuh (1998), banyak orang menduga bahwa buruh
“There is no longer such a thing as a humanitarian catastrophe occurring ‘in a faraway country of which we know little.’” (ICISS Report 2001)
Beberapa hari ini, kita dikhawatirkan oleh fenomena tak terkendalinya harga beras dan minimnya produksi beras (Kompas, 19/02/07). Ribuan warga miskin di beberapa kota, berbondong-bondong antri
HAL paling sulit dari sebuah bangsa yang hidup dalam fantasi masa lalu mengenai semangat ekspansionisme adalah mengakui bahwa kolonialisme itu eksis hari ini. Ini problem
Kredit ilustrasi: Freepik KALI ini, saya akan berbicara tentang buah bibir hari-hari ini—RUU Permusikan. Ada dua skenario. Skenario pertama adalah apa yang mungkin terjadi bila
Kredit Ilustrasi pada Kiagus Aulianshah/Beritagar.id; https://beritagar.id PRESIDEN Jokowi pada akhirnya mengumumkan Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II. Isinya adalah perubahan cukup besar pada portofolio kementerian
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.