Sosialisme abad ke-21 tidak bisa menghindari pertanyaan tentang hukum. Ia harus mengembangkan bentuk hukum baru yang tidak mengulangi kesalahan otoritarianisme, tetapi juga tidak tunduk pada legalisme liberal yang steril.
Praktik “masyarakat adat” yang secara cair justru telah membuka peluang bagi masifnya spekulasi dan perampasan tanah skala raksasa di pedesaan.
Mari kita singkirkan ego antarorganisasi progresif dan rumuskan arah politik bersama.
Di Indonesia, birokrasi masih terjebak dalam logika silo dan kecurigaan terhadap kompleksitas. Semua harus bisa di-Excel-kan.
Jika hukum adalah alat dominasi kelas kapitalis, mengapa tidak kita rebut dan menjadikannya senjata kelas pekerja?
Kerangka hukum liberal, yang cenderung memperlakukan kekerasan seksual sebagai pelanggaran persetujuan individu, adalah upaya untuk mengisolasi persoalan ketimpangan berbasis gender dari kondisi struktural yang menciptakan, menormalisasi, dan melanggengkannya sejak awal.
Alih-alih mempersoalkan kekurangan gerakan rimpang, lebih baik kita memikirkan cara-cara untuk memastikan agar muara dari segala model gerakan justru menjadi gerakan politik transformatif.
Trump tidak bisa mengembalikan AS ke posisi sebagai pemimpin utama dalam ekonomi manufaktur global. Kesempatan itu telah berlalu.
Buku ini memberikan penekanan utama bahwa kapitalisme secara inheren memicu konsentrasi kekuatan ekonomi, yang kemudian untuk memusatkan kekuatan politik, menghasilkan regulasi dan kebijakan yang secara sistematis menguntungkan korporasi serta lembaga finansial besar.
Keberadaan Horison dan status “sigma” yang diperolehnya merupakan aji mumpung atas ditindas-asingkannya para sastrawan kiri oleh rezim Orde Baru Soeharto.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.