Kredit foto: poskotanews.com
BENTROK antara Pemuda Pancasila (PP) dengan aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) di Bekasi beberapa hari silam, menggambarkan hubungan patronase organisasi massa (ormas) kekerasan dengan institusi militer dan elite ekonomi-politik lainnya tidak banyak berubah. Kenyataan ini membantah argumen yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok kekerasan jauh lebih otonom terhadap elite politik pada era demokrasi dibandingkan era otoriter dan karena itu memiliki potensi resistensi sebagai gerakan sosial.
Memang kejadian ini bermula dari pengeroyokan yang melibatkan anggota strata terbawah kedua institusi kekerasan itu. Tapi pada akhir cerita, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi, Aries Budiman, menegaskan kembali sejarah organisasinya yang lahir dari rahim militer. Penegasan ini selain bermakna sebagai upaya meredam ketegangan yang meluas juga bagian dari reproduksi hubungan patronase kedua institusi kekerasan itu.
Di banyak tempat, kelompok kekerasan sipil melayani elite ekonomi-politik yang memerlukan jasa sekuriti swasta untuk mengamankan proyek atau lahan, melakukan intimidasi kepada saingan bisnis atau lawan politik, hingga melakukan mobilisasi suara dalam kompetisi elektoral. Mereka menyediakan kekuatan otot yang dapat disewa oleh siapa pun yang membayar.
Tapi di samping itu, kelompok kekerasan sipil juga memiliki bisnis keamanan dalam suatu teritorial yang menjadi kekuasaan mereka. Dari daerah kekuasaan ini, ormas kekerasan dapat menyediakan berbagai pekerjaan kepada para anggotanya, mulai dari menjadi tukang parkir, mengamankan tempat-tempat hiburan hingga mengerjakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah daerah. Jenis-jenis pekerjaan ini amat diperlukan bagi anggota strata terbawah kelompok-kelompok kekerasan sipil yang sebagian besar tidak memiliki ketrampilan yang memadai, tidak punya pekerjaan tetap atau bahkan pengangguran. Ormas-ormas kekerasan sering kali juga mendesak pabrik atau perkantoran yang ada di wilayah kekuasaannya memberikan pekerjaan yang layak kepada para anggotanya, mulai dari menjadi tenaga sekuriti, pelayan kebersihan hingga office boy. Dalam segi tertentu, ormas kekerasan menjalankan fungsi sebagai penyedia tenaga kerja. Tapi lebih sering, mereka sekadar meminta uang keamanan bulanan yang lebih menguntungkan para pemimpinnya.
Tidak hanya pekerjaan dan kebutuhan materiil, kelompok kekerasan sipil juga memberikan perlindungan dan rasa solidaritas kepada para anggotanya. Ini penting untuk merespons persoalan individualisasi dan alienasi akibat status sosial dan ekonomi anggotanya. Dengan mengenakan seragam, para anggota ormas yang semula dipandang sebelah mata oleh orang-orang sekitarnya, dapat merasa meninggikan martabatnya dan pada akhirnya melahirkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Identitas dan kebanggaan semacam ini sudah cukup membuat mereka dipercaya ketika ada kebutuhan mendesak harus berutang kepada tetangga.
Berbagai kebutuhan materiil dan immateriil dasar yang dapat dipenuhi oleh organisasi secara nyata dan langsung itu yang membuat lahirnya loyalitas anggota. Beberapa studi meyakini bahwa kapasitas kelompok kekerasan memberikan peluang pekerjaan kepada anggotanya merupakan aspek pokok yang membuat organisasi ini bertahan hingga kini. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan tingginya angka pengangguran merupakan sumber utama yang menyediakan basis rekrutmen dan mobilisasi anggota. Pimpinan Pusat salah satu ormas kekerasan di suatu kota di Jawa bagian barat pernah menuturkan bahwa “negara seharusnya berterima kasih kepada kami karena kami membantu secara nyata pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.” Pernyataan seperti ini oleh beberapa studi kerap dijadikan dasar untuk mengemukakan bahwa ormas kekerasan memiliki potensi sebagai gerakan sosial yang otonom karena bisa menjadi kendaraan untuk menyalurkan kekecewaan dan kemarahan anggotanya kepada negara. Fungsi sosial ormas kekerasan ini juga yang membuat mereka adaptif hingga kini.
Sayangnya, penjelasan yang terlalu memusatkan perhatian pada fungsi sosial itu tidak selalu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana reproduksi kelompok-kelompok kekerasan dimungkinkan. Sederhananya, bertahannya ormas kekerasan tidak hanya karena banyaknya orang-orang miskin yang tinggal di kampung-kampung kumuh perkotaan dan pinggiran kota memerlukan organisasi itu untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan subsistensi mereka. Akan tetapi, ormas-ormas kekerasan itu adaptif karena eksistensinya ditopang oleh hubungan-hubungan patronase dengan institusi kekerasan negara maupun dengan elite ekonomi-politik yang memerlukan dijalankannya fungsi-fungsi kekerasan sipil dalam akumulasi kekuasaan dan sumber daya.
Di banyak tempat, ormas-ormas kekerasan menjalin hubungan dengan tentara ataupun polisi tidak hanya dalam rangka bekerja sama mengamankan suatu wilayah, tetapi juga mengembangkan bisnis-bisnis keamanan yang bersifat informal, setengah ilegal dan bahkan ilegal. Terkadang ada pembagian wilayah yang menjadi ladang bisnis keamanan di antara berbagai ormas kekerasan bersama dengan aparat kekerasan negara. Dalam banyak kesempatan terjadi lebih dari sekadar percekcokan untuk memperebutkan wilayah. Perkelahian fisik termasuk menggunakan senjata tajam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa ormas kekerasan menggunakan retorika keagamaan untuk merebut dan menguasai tempat-tempat hiburan untuk diperas dan dimintai uang keamanan bulanan. Seorang pejabat kepolisian di suatu kota di Jawa bagian tengah mengaku mengetahui bisnis keamanan setengah ilegal yang terkadang juga melibatkan bawahannya itu. Seorang aparat militer di kota yang sama mengonfirmasi hal itu.
Hubungan patronase dengan kepala daerah juga terjalin dari pemberian proyek-proyek infrastruktur kepada pemimpin-pemimpin ormas kekerasan. Beberapa mengakui meski penawaran proyek ditenderkan, hubungan-hubungan informal dengan pejabat di birokrasi pemerintahan membuat segalanya bisa diatur. Ini berlaku baik pada saat sistem penawarannya masih manual, maupun dengan sistem online yang terbuka. Seorang tokoh ormas di suatu kota di Sumatera yang kerap memperoleh proyek miliaran rupiah menyadari bahwa korupsi dan rekayasa tender proyek adalah hal yang biasa. Ini yang membuat pemimpin ormas kekerasan di tingkat kabupaten atau kota saja memiliki kekayaan yang mungkin setara atau jauh lebih besar dari kepala daerahnya. Mereka biasanya merangkak dari level desa atau kampung sebagai pengangguran yang menghadapi kemiskinan akut menjadi preman terminal, pasar atau tempat-tempat hiburan hingga menjadi pemimpin di level kota atau provinsi dengan rumah gedung bertingkat dan deretan mobil-mobil mewah. Hanya yang lihai menjalin hubungan dengan elite lokal yang bisa dengan mudah merangkak menjadi pemimpin. Karena dengan begitu, ia juga bisa mendatangkan banyak pekerjaan dan uang kepada anggotanya dan dipercaya menjadi pemimpin.
Di suatu provinsi di Sumatera, ormas-ormas kekerasan memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dalam politik formal dan sektor-sektor ekonomi dibandingkan provinsi mana pun. Banyak kepala daerah mulai tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi memiliki hubungan atau merupakan tokoh ormas kekerasan yang paling terkenal di sana. Tapi bukan berarti bahwa kelompok-kelompok kekerasan sipil di sana punya basis massa yang solid dan terorgansir sebagai kekuatan politik. Faktanya, partai politik yang dibentuk dari rahim ormas ini tidak pernah memperoleh suara yang cukup untuk mengantarkan calonnya menjadi anggota legislatif. Banyak tokoh-tokohnya menyadari bahwa sangat mungkin masyarakat enggan memilih partai yang organisasinya lekat dengan premanisme dan kekerasan. Maka, partai-partai kovensional tetap menjadi kendaraan politik utama mereka. Seorang tokoh ormas kekerasan di provinsi ini mengatakan bahwa menjadi politisi yang sukses di lembaga legislatif atau pemerintahan adalah level tertinggi jenjang karier sebagai preman.
Yang paling terkenal dan ramai diperbincangkan publik hingga kini terkait hubungan patronase adalah kasus mobilisasi sentimen keagamaan oleh salah satu ormas kekerasan dengan para politisi oportunis yang sukses mengantarkan seseorang menduduki kursi kepala daerah. Fungsi esensial lainnya yang kerap dijalankan kelompok-kelompok kekerasan sipil melayani kepentingan elite predatoris adalah menjaga ketakutan publik kepada hantu komunisme. Mereka sangat aktif mereproduksi ketakutan itu yang amat berguna untuk melabeli berbagai potensi perlawanan terhadap kepentingan-kepentingan predatorisme. Dengan konteks demikian, pernyataan Ketua MPC PP Kota Bekasi secara jelas merupakan upaya mempertahankan hubungan-hubungan patronase ormas kekerasan dengan elite sipil dan militer. Karena di kota yang sama pula, beberapa tahun silam, ormas-ormas kekerasan beraliansi dengan aparat kekerasan negara dan elite-ekonomi politik merepresi gerakan buruh secara berdarah-darah.
Fungsi-fungsi politik dan ekonomi yang menguntungkan para elite dalam kompetisi kekuasaan dan sumber daya materiil ini, di satu sisi menggambarkan reproduksi hubungan patronase dan karena itu menggugurkan tesis otonomi ormas kekerasan. Di sisi lain, fungsi-fungsi itu dengan demikian juga sebagai aspek yang jauh lebih substansial memungkinkan ormas-ormas kekerasan bertahan mewarnai kehidupan sosial, ekonomi dan politik hingga kini, daripada sekadar fungsi sosialnya kepada kelompok marginal. Dan karena itu pula mereka tidak mungkin dibubarkan dengan Undang-Undang Ormas yang baru atau dengan cara apa pun selama arena politik masih didominasi oleh predatorisme.***
Penulis adalah kandidat PhD di Asia Institute, The University of Melbourne, Australia
