Pesta pemilu 2014 sudah tiba. Kita saksikan, para calon legislatif dan calon presiden, serta partai politik sudah jauh-jauh hari sebelumnya berkampanye, menyosialisasikan program-programnya. Program-program itu
BEBERAPA waktu lalu, tiba-tiba kita menyaksikan peristiwa tolol dan memuakkan: pelarangan acara diskusi buku Tan Malaka, karya sejarawan Harry A. Poeze. Pelaku pelarangan ini adalah
PADA Desember 2010, Tunisia, sebuah negara di kawasan Timur Tengah, diguncang oleh perubahan revolusioner. Pemerintahan diktator yang telah berkuasa puluhan tahun berhasil digulingkan oleh gerakan
Islamophobia, demikian para para ahli mendefinisikan perlakuan diskriminasi dan rasisme terhadap Islam ini, bekerja di dua level: level institusional dan individual. Secara institusional Islamophobia mewujud pada kebijakan polisi yang melakukan tindakan pengawasan (surveillance) terhadap individu-individu maupun kelompok-kelompok muslim, baik di kampus maupun di lingkungan tempat tinggalnya; infiltrasi intelijen oleh FBI terhadap individu, keluarga, maupun organisasi Islam yang diduga memiliki jaringan dengan kelompok teroris luar negeri; proses pengadilan yang bertentangan dengan konsitutisi terhadap terduga teroris; penelusuran aliran keuangan individu dan kelompok-kelompok Muslim, serta penggambaran media (media profiling) yang sangat bias secara intensif dan sistematis pada tingkat nasional. Sementara itu, secara individual warga Muslim juga mengalami diskriminasi, mulai dari caci-maki (hate speech) hingga tindakan pemukulan, pengrusakan masjid, dan penembakan yang berujung kematian.
KEMBALI ke kasus Ulil, maka kita bisa melihat bahwa kasusnya ini hanyalah puncak gunung es dari sebuah persoalan maha serius dalam dunia pendidikan di Indonesia: tidak adanya demokratisasi pendidikan. Kebiasaan mencekal ini, tidak bisa secara sederhana kita anggap sebagai refleksi dari ketakutan pihak universitas terhadap tekanan kelompok anti kebebasan berpikir, tetapi sesungguhnya telah berakar dan tertanam dalam jantung sanubari kalangan akademis Indonesia. Dan semua itu memiliki legitimasi hukum.
ARTIKEL saya sebenarnya bertujuan untuk menjelaskan kenapa Morsi jatuh dari kekuasaannya yang terpilih secara demokratis di sebuah negara yang demam revolusinya tengah berkobar. Tetapi rupanya Waluyo menganggap bahwa dengan menjelaskan sebab-sebab kejatuhan Morsi, yang kemudian ditelikung oleh kudeta militer itu, tak lain merupakan pembenaran atau pembiaran atas kudeta militer tersebut. Waluyo rupanya ingin agar saya tak perlu memberi penjelasan, tak usah mencari tahu sebab-sebab kenapa Morsi yang kekuasaannya baru seumur jagung itu didemonstrasi oleh puluhan juta rakyat Mesir. Usaha seperti itu, menurut Waluyo, adalah sia-sia, toh Morsi jatuh oleh kudeta militer. Yang paling penting bagi Waluyo adalah bagaimana sikap saya terhadap kudeta militer itu sendiri. Mendukung atau menolak? Berdiri di barisan pemerintahan yang sah (legitimate) atau berdiam serta berpihak pada kudeta militer?
PASCA jatuhnya Hosni Mubarak, terdapat empat kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Mesir. Pertama, adalah kalangan militer yang terselamatkan dari keruntuhan Mubarak; kedua, pejabat-pejabat tinggi birokrasi pemerintahan Mesir serta kroni-kroni Mubarak yang disebut Feloul yang menggunakan Partai National Democratic (NDP) sebagai kendaraan politiknya; dan ketiga, kelompok Ikhwanul Muslimin, yang memiliki struktur dan jaringan organisasi yang luas, serta kepemimpinan politik dan idelogi yang jelas; serta keempat, adalah massa rakyat yang berasal dari berbagai aliran politik, organisasi, dan ideologi yang tumpah-ruah di Tahrir Square.
Dekade 80an memang merupakan dekade dimana paham ekonomi neoliberal sedang mengalami pasang naiknya. Bangkrutnya sistem Bretton Woods pada akhir dekade 60an, dan proses deindustrialisasi yang menimpa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang berpuncak pada krisis fiskal pada pertengahan 1970an, telah membuat para intelektual, teknokrat, dan politisi berpaling dari jalan Keynesianisme dan Sosial-demokrasi mengikuti jalan Kapitalisme-neoliberal. Di negara-negara berkembang, proyek industrialisasi berorientasi impor (Industrialisasi substitusi impor/ISI) mulai kehilangan popularitasnya sebagai solusi untuk memodernisasi keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi. Ketika terjadi krisis hutang luar negeri dari negara-negara Dunia Ketiga ini pada dekade 1908an, maka proyek ISI bangkrut dan diganti dengan proyek industrialisasi berorientasi ekspor (Industrialisasi Orientasi Ekspor/IOE).
Pada hari Selasa 2 Juli 2013, Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan UU Organisasi Masyarakat (ORMAS). 311 Anggota DPR menyatakan setuju dan 50 anggota lainnya menolak. Dengan telah disahkannya UU Ormas ini, bagaimana dampaknya bagi kehidupan demokrasi, yang saat ini hanya mengambil bentuk procedural? Berikut ini perbincangan Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS dengan Indri D. Saptaningrum, Direktur Eksekutif Institute for Policy Research and Advocacy; Ted Spraque, Editor Militan Indonesia; dan Justinus Prastowo, research associate Perkumpulan Prakarsa. Berikut petikannya:
DALAM sistem neoliberalisme, Politik (dalam pengertian P besar) sebagai sebuah ikhtiar publik untuk melayani kepentingannya sendiri telah bangkrut. Apa yang terjadi, politik semata-mata diorientasikan untuk melayani dan tunduk pada mekanisme pasar. Segala sesuatu yang menghambat hukum pasar, baik yang datang dari negara, kelas, dan komunitas harus disingkirkan. Politik disapu bersih oleh, meminjam Walter Benjamin, ‘angin puyuh kemajuan/storm of progress. Jika pada masa Benjamin ‘kemajuan’ itu adalah ‘modernisasi,’ maka pada kita, ‘kemajuan’ itu adalah ‘neoliberalisme.’ Pasar bebas adalah dasar dan tujuan bermasyarakat.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.