HomePos Coen Husain Pontoh

Coen Husain Pontoh

  1. Beranda
  2. /

Coen Husain Pontoh

Masa Depan Demokrasi Mesir

19 Juli 2013

PASCA jatuhnya Hosni Mubarak, terdapat empat kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Mesir. Pertama, adalah kalangan militer yang terselamatkan dari keruntuhan Mubarak; kedua, pejabat-pejabat tinggi birokrasi pemerintahan Mesir serta kroni-kroni Mubarak yang disebut Feloul yang menggunakan Partai National Democratic (NDP) sebagai kendaraan politiknya; dan ketiga, kelompok Ikhwanul Muslimin, yang memiliki struktur dan jaringan organisasi yang luas, serta kepemimpinan politik dan idelogi yang jelas; serta keempat, adalah massa rakyat yang berasal dari berbagai aliran politik, organisasi, dan ideologi yang tumpah-ruah di Tahrir Square.

Menguak Mitos Negara Lemah Di Hadapan Pasar

15 Juli 2013

Dekade 80an memang merupakan dekade dimana paham ekonomi neoliberal sedang mengalami pasang naiknya. Bangkrutnya sistem Bretton Woods pada akhir dekade 60an, dan proses deindustrialisasi yang menimpa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang berpuncak pada krisis fiskal pada pertengahan 1970an, telah membuat para intelektual, teknokrat, dan politisi berpaling dari jalan Keynesianisme dan Sosial-demokrasi mengikuti jalan Kapitalisme-neoliberal. Di negara-negara berkembang, proyek industrialisasi berorientasi impor (Industrialisasi substitusi impor/ISI) mulai kehilangan popularitasnya sebagai solusi untuk memodernisasi keterbelakangan dan ketertinggalan ekonomi. Ketika terjadi krisis hutang luar negeri dari negara-negara Dunia Ketiga ini pada dekade 1908an, maka proyek ISI bangkrut dan diganti dengan proyek industrialisasi berorientasi ekspor (Industrialisasi Orientasi Ekspor/IOE).

PERBINCANGAN: UU Ormas Dan Implikasinya

9 Juli 2013

Pada hari Selasa 2 Juli 2013, Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan UU Organisasi Masyarakat (ORMAS). 311 Anggota DPR menyatakan setuju dan 50 anggota lainnya menolak. Dengan telah disahkannya UU Ormas ini, bagaimana dampaknya bagi kehidupan demokrasi, yang saat ini hanya mengambil bentuk procedural? Berikut ini perbincangan Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS dengan Indri D. Saptaningrum, Direktur Eksekutif Institute for Policy Research and Advocacy; Ted Spraque, Editor Militan Indonesia; dan Justinus Prastowo, research associate Perkumpulan Prakarsa. Berikut petikannya:

Neoliberalisme dan Kekerasan Sektarian

1 Juli 2013

DALAM sistem neoliberalisme, Politik (dalam pengertian P besar) sebagai sebuah ikhtiar publik untuk melayani kepentingannya sendiri telah bangkrut. Apa yang terjadi, politik semata-mata diorientasikan untuk melayani dan tunduk pada mekanisme pasar. Segala sesuatu yang menghambat hukum pasar, baik yang datang dari negara, kelas, dan komunitas harus disingkirkan. Politik disapu bersih oleh, meminjam Walter Benjamin, ‘angin puyuh kemajuan/storm of progress. Jika pada masa Benjamin ‘kemajuan’ itu adalah ‘modernisasi,’ maka pada kita, ‘kemajuan’ itu adalah ‘neoliberalisme.’ Pasar bebas adalah dasar dan tujuan bermasyarakat.

Kesehatan Buat Semua

17 Juni 2013

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, meluncurkan kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), bersamaan dengannya, keraguan, sinisme, dan kritik segera muncul. ‘Mana mungkin kebijakan ini sanggup direalisasikan? Jakarta yang besar dan kompleks bukan Solo yang kecil dan kurang kompleks.’ ‘Ah, ini kebijakan untuk pencitraan, sekadar untuk menunjukkan pada pemilihnya bahwa Jokowi-Ahok sanggup merealisasikan janji-janji masa kampanyenya.’ ‘Ini kebijakan yang terburu-buru karena segala fasilitas infrastruktur dan sumberdaya manusianya sangat terbatas.’ ‘Aturan mainnya seperti apa, dari mana dananya, kok asal bikin kebijakan populis?’

Mengapa Turki Bergolak?

10 Juni 2013

Dengan penerapan kebijakan neoliberal yang pesat, dalam waktu singkat ekonomi Turki bertumbuh pesat. Kelompok-kelompok seperti MUSIAD dan TUSIAD merupakan penerima terbesar dari berkah ekonomi ini. Sementara mayoritas rakyat masih berkutat dalam kemiskinan. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2007, tingkat pengangguran di Turki mencapai 20 persen, dan sejak 2003, 3,5 juta petani dan keluarganya jatuh bangkrut dan kemudian memutuskan untuk migrasi ke kota kecil dan kota besar. Di lain pihak, untuk menjaga basis dukungan dari kelompok masyarakat bawah dan serikat buruh, pemerintahan AKP memberlakukan kebijakan sosial yang bertujuan mendistribusikan berkah kemakmuran tersebut. Untuk waktu tertentu, kebijakan ini berlangsung sukses yang dibuktikan dengan hasil pemilu yang menempatkan AKP sebagai juara dengan perolehan suara mayoritas.

Urbanisasi, HAM, dan Kerjasama Politik

27 Mei 2013

Apa yang ingin saya kemukakan di sini, baik Jokowi-Ahok dan Komnas HAM harus sama-sama menyadari bahwa ada persoalan struktural dan kultural yang begitu besar dan rumit yang mereka hadapi ketika hendak memperbaiki Jakarta dan penduduknya saat ini. Dalam kasus bantaran Waduk Pluit ini, mereka harus menempatkan HAM dalam konteks ini, bukan dengan merapal teks-teks HAM dari buku atau hukum-hukum positif yang ada. Hambatan struktural dan kultural ini merupakan warisan dari sistem pembangunan kapitalistik yang dilakukan oleh rezim Orba. Dalam model ini, Jakarta hanya merupakan salah satu bab darinya. Dengan demikian, jika keduanya, khususnya Jokowi-Ahok, tetap mengunakan model pembangunan lama yang ingin meniru ‘jalan menuju kemakmuran’ yang telah dicapai oleh negara-negara maju sekarang, maka keduanya pasti akan gagal. Atau, paling tidak, program Jakarta Baru mereka akan menelan ‘korban manusia’ yang sangat mahal.

Ahok dan Komunis

4 Mei 2013

Di zaman Orde Baru, tuduhan komunis jelas bukan perkara main-main, karena itu bisa berarti kematian hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya bagi si terduduh. Karena itu, setelah kejatuhan rezim orba, seluruh elemen pro-demokrasi berusaha sekuat mungkin untuk tidak menggunakan kata komunis sebagai alat untuk memojokkan lawan-lawan politiknya. Pertama, karena faktor kesejarahannya yang berdarah dan brutal tersebut; dan kedua, karena memang telah terjadi pemutarbalikkan dan penjungkirbalikkan yang luar biasa terhadap sejarah gerakan dan pemikiran komunis itu sendiri.

Tentu saja tetap ada yang getol menggunakan kata komunis untuk menyerang atau menyingkirkan lawan politiknya. Siapa mereka? Tidak lain adalah tentara dan kalangan Islam Politik. Tapi, sejauh ini tuduhan-tuduhan komunis itu sudah dianggap sebagai lelucon belaka, sebuah cara berpolitik yang tak beradab. Mereka yang menuduh lawan politiknya sebagai komunis, pasti si penuduh dianggap sebagai politisi yang goblok dan tukang konspirasi.

DR. Max R. Lane: Sistem Yang Berlaku Ini Tidak Waras

15 April 2013

Sistem yang berlaku ini tidak waras. Memiskinkan milyaran manusia di seluruh dunia, sekaligus jaminan keadilan sosial di negeri imperialis sendiri tidak bisa direalisasikan. Ditambah lagi pemercepatan kerusakan alam sebagai habitat manusia makin tak terkendali.

Rosa Luxemburg: Sang Pedang Revolusi

19 Maret 2013

Kehidupan perempuan yang sanggup berdiri tegak menjulang di antara barisan para raksasa pemikir sosial demokratik yang didominasi laki-laki itu harus berakhir tragis. Setahun setelah revolusi Bolshevik yang dengan gemilang meledak di Rusia, rezim fasis Hitler menamatkan riwayatnya. Tengah malam, di bulan Januari 1919, setelah menjalani perburuan panjang, beserta Wilhelm Pieck dan Karl Liebknecht, — kawan-kawannya– ia ditangkap tentara Jerman. Dalam perjalanan ke penjara, mereka disiksa habis-habisan. Batok kepala Luxemburg dihantam dengan popor senjata, remuk. Belum selesai di situ, kepala perempuan yang sarat pikiran-pikiran radikal ini dihujani berpuluh-puluh peluru.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.