Coen Husain Pontoh

DALAM lima belas tahun terakhir pasca Orde Baru, kita hidup dalam sistem politik demokrasi neoliberal. Dalam orde ini, seluruh sistem nilai dan kelembagaan politik yang

HARI-hari ini kita menyaksikan Jokowi yang sedang galau. Sebagai presiden, langkah-langkah dan kebijakan politiknya jauh dari semangat Nawacita yang diusungnya sendiri di masa kampanye. Mendekati

SEJAK pemerintahan Jokowi berkuasa dalam satu bulan terakhir ini, kita tidak mendengar adanya kabar baik dan terobosan segar berkaitan dengan persoalan Papua. Yang beredar luas

KETIKA mendengar pidato presiden Joko Widodo di depan kelompok bisnis di pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Cina beberapa hari lalu, sontak muncul pro-kontra

FILOSOFI paling mendasar di balik pembentukan sebuah  ‘Kabinet Kerja’ bahwa situasi dan kondiri negara sedang dalam keadaan DARURAT. Karena itu, menteri-menteri yang dipilih adalah yang

KONTROVERSI diubahnya UU Pilkada Langsung menjadi UU Pilkada Tidak Langsung oleh persekongkolan elite oligarki yang berhimpun dalam Koalisi Merah Putih (KMP), terus menggema. Gerakan aksi

DI TENGAH-tengah heboh disahkannya UU Pilkada oleh DPR pada 26 September 2014, kita tak boleh lupa bahwa beberapa hari sebelumnya, terjadi tawuran TNI dan Polisi

KELAK ketika disumpah sebagai presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, hal pertama yang mesti diatasi Jokowi dalam jangka pendek, berkaitan dengan masalah subsidi Bahan

SEGERA setelah pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta, saatnya berpikir bagaimana idealnya hubungan antara Relawan dengan Jokowi. Dalam acara Halal bi halal