Program dan Solidaritas
SEORANG kawan pernah menulis bahwa dalam tradisi Marxis, partai bergerak berdasarkan tuntunan program. Program yang utama, partai menyesuaikan dengannya. Program adalah jiwanya dan partai adalah
SEORANG kawan pernah menulis bahwa dalam tradisi Marxis, partai bergerak berdasarkan tuntunan program. Program yang utama, partai menyesuaikan dengannya. Program adalah jiwanya dan partai adalah
Bisakah kita memiliki sikap independen, bahkan ketika kita telah menyatakan dukungan terhadap pihak lain? Setelah dibasmi tentara dan sekutu-sekutu sipilnya pada 1965, gerakan sosial-politik di
KEPADA para pendukung Jokowi, ada dua jebakan berbahaya yang perlu dihindari. Pertama, keyakinan bahwa Jokowi akan menjadi juru selamat dalam mengatasi kerusakan berat yang menimpa
BEBERAPA waktu lalu, Prabowo Subianto, calon presiden (capres) Partai Gerindra dengan percaya diri mengatakan bahwa jika Soeharto masih hidup dan mencalonkan diri sebagai capres, maka
BEBERAPA waktu lalu, wartawan senior Michael Vatikiotis di harian The New York Times (2/21/2014) menulis tentang kondisi demokrasi di Indonesia yang dianggapnya sangat rapuh. Kerapuhan
SEJAK dirilisnya film Jagal (The Act of Killing), Peristiwa G30S untuk pertama kalinya menjadi perhatian serius masyarakat internasional. Sebelumnya, peristiwa genosida dan barbarik itu di
Pesta pemilu 2014 sudah tiba. Kita saksikan, para calon legislatif dan calon presiden, serta partai politik sudah jauh-jauh hari sebelumnya berkampanye, menyosialisasikan program-programnya. Program-program itu
BEBERAPA waktu lalu, tiba-tiba kita menyaksikan peristiwa tolol dan memuakkan: pelarangan acara diskusi buku Tan Malaka, karya sejarawan Harry A. Poeze. Pelaku pelarangan ini adalah
PADA Desember 2010, Tunisia, sebuah negara di kawasan Timur Tengah, diguncang oleh perubahan revolusioner. Pemerintahan diktator yang telah berkuasa puluhan tahun berhasil digulingkan oleh gerakan
Islamophobia, demikian para para ahli mendefinisikan perlakuan diskriminasi dan rasisme terhadap Islam ini, bekerja di dua level: level institusional dan individual. Secara institusional Islamophobia mewujud pada kebijakan polisi yang melakukan tindakan pengawasan (surveillance) terhadap individu-individu maupun kelompok-kelompok muslim, baik di kampus maupun di lingkungan tempat tinggalnya; infiltrasi intelijen oleh FBI terhadap individu, keluarga, maupun organisasi Islam yang diduga memiliki jaringan dengan kelompok teroris luar negeri; proses pengadilan yang bertentangan dengan konsitutisi terhadap terduga teroris; penelusuran aliran keuangan individu dan kelompok-kelompok Muslim, serta penggambaran media (media profiling) yang sangat bias secara intensif dan sistematis pada tingkat nasional. Sementara itu, secara individual warga Muslim juga mengalami diskriminasi, mulai dari caci-maki (hate speech) hingga tindakan pemukulan, pengrusakan masjid, dan penembakan yang berujung kematian.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.