Kapitalisme di Indonesia lebih ditopang oleh tatanan kekacauan ketimbang oleh liberalisme ekonomi, politik dan hukum; dan ini yang membuat gagasan-gagasan teknokratik propasar tidak pernah dominan.
Persaingan terus-menerus untuk mendapatkan kekuasaan serta negosiasi di antara para elite anti-demokrasi adalah penghalang bagi kembalinya pemerintahan otoriter ke Indonesia, meskipun Prabowo menang pemilihan presiden.
Pujian prematur atas performa demokrasi di Indonesia menyembunyikan masalah-masalah yang lebih mendasar. Hal ini menutup mata terhadap fakta bahwa kepentingan oligarki masih tidak tertandingi dan bahkan dapat semakin memperdalam iliberalisme.
Tanpa basis organisasi yang kokoh, Serikat Pekerja Kampus hanya akan mengulang kegagalan serikat yang telah ada sebelumnya atau hanya akan menjadi NGO pada umumnya.
Penentuan indikator kunci peringkat-peringkat demokrasi melibatkan pengambilan keputusan yang subjektif dan merefleksikan penilaian dari mereka yang berkuasa.
Pujian berlebihan kepada masyarakat sipil dalam penguatan demokrasi lebih merupakan angan-angan daripada menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya.
Tendensi aktivisme borjuis-liberal tidak dapat dilepaskan dari dominasi ilmu sosial borjuis.
Ilustrasi: Illustruth PENGESAHAN Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja pada 5 Oktober silam telah memicu lahirnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Undang-undang yang
Reuni 212 jilid 2. Kredit foto: journalbuzz.co FAKSI terbesar dari elemen gerakan ‘Aksi Bela Islam’, GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212, kembali berhasil mengumpulkan
Kredit ilustrasi: Poskota News BERBAGAI analisis telah menunjukkan mengenai kecil dan insignifikannya gerakan kiri di Indonesia sejak 1965 dan karena itu pula agenda politik
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.