
Kritik atas Program
KETIKA mendengar pidato presiden Joko Widodo di depan kelompok bisnis di pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Cina beberapa hari lalu, sontak muncul pro-kontra

KETIKA mendengar pidato presiden Joko Widodo di depan kelompok bisnis di pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, Cina beberapa hari lalu, sontak muncul pro-kontra

“The primary cause of environmental degradation is human disturbance” (Jared Skye, Environmental Science). JARED Skye itu siapa? Bukan siapa-siapa sih. Saya asal comot saja pernyataan
AWAL tahun lalu, saya diminta menulis kata pengantar untuk suatu buku tentang dampak sosial dan ekologis dari MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Buku
MENYAMBUT undangan Wendy Prajuli dalam sebuah tulisan, Membicarakan Negara: Kritik atas Tulisan Muhammad Ridha, melalui coretan ini saya mencoba berpartisipasi dalam ‘pembicaraan tentang Negara, yang terproblematisasi dalam konteks kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Jika dicermati dalam tulisannya, Kegagalan Negara? Ketidak-Jelasan Nasib TKI: Sebuah tawaran untuk perubahan paradigma, terasa semangat Hizkia Yossie Polimpung untuk memberikan kontribusi dalam suatu proyek emansipasi atau bahkan perlawanan terkait dengan nasib TKI. Dalam tataran praksis, terdapat sebuah kesan bahwa ia berupaya untuk meletakkan perubahan cara pandang terhadap Negara sebagai landasan aktivitas advokasi terhadap persoalan TKI.

APAKAH akan ada tahun yang benar-benar baru bagi Jakarta dan warganya? Tahun 2016 akan sarat dengan kontes gagasan menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Jakarta
[soundcloud url=”https:// api.soundcloud.com/tracks/139943757″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]
BERITA Kompas, 11 Januari 2005, “Peradilan Tak Pernah Jera”, memancing kita untuk berpikir ulang dalam kerangka strategi pemberantasan korupsi. Dengan menyitir peribahasa Inggris, “It takes
Setelah lebih dari dua dekade masa transisi demokrasi, apakah demokrasi semakin terkonsolidasi di negara-negara yang menjalani masa transisi? Lebih banyak jawaban pesimis yang muncul, ketimbang
–Tanggapan Atas Tanggapan ARTIKELA saya yang berjudul “Liberalisasi Sektor Keamanan,” telah mendapatkan tanggapan berbobot dari rekan Roysepta Abimanyu dan Philip Jusario Vermonte. Kiranya pantas buat
MUSIM hujan sudah mengetuk pintu Jakarta. Dan ini bukan tamu yang ditunggu dengan suka-cita. Bagi mayoritas orang Jakarta, hujan adalah kutukan. Ketika musim hujan tiba, segala iba dan belas-kasih tercurah ke kota ini. Dari kerabat, kawan yang ada di luar Jakarta atau pendatang baru, atau para pengunjung sesaat. Setiap ada berita tentang banjir di salah satu kelurahan di Jakarta muncul di televisi, orang tua di kampung—bukan orang tua saya tentu saja—cepat-cepat menghubungi ponsel anaknya yang sudah 7-8 tahun hidup di Jakarta.
HUKUMAN pancung yang dilakukan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi terhadap Ruyati binti Sapubi, telah menggetarkan dan menghentakkan sentimen kemanusiaan kita semua. Hukuman penggal kepala itu, membuat kita marah, sedih, sekaligus malu bahwa sebagai bangsa kita tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan atau membatalkan keputusan barbar tersebut.
Tetapi kalau kita cermati lebih jernih dan teliti, di sekeliling kita sedang terjadi sebuah proses sosial yang membuat kasus yang dialami Ruyati, bukanlah kejadian tragis terakhir. Di depan mata kita saat ini, terjadi kontradiksi antara kebijakan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen, privatisasi kampus yang memaksa orang miskin sulit, atau bahkan, hampir mustahil untuk mendapat akses pendidikan tinggi. Pada ranah lainnya, negeri ini telah ‘digoreng’ sedemikian rupa untuk menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing, dengan menekan upah buruh sedemikian rupa hingga kaum borjuis dapat menghisap dan mengakumulasi kapital dengan nyaman. Di arena politik formal, para politisi yang berumah di Senayan, Istana Merdeka dan pusat-pusat kekuasaan, berpesta pora menjarah uang rakyat. Di sektor pertanian, dengan dalih menekan harga bagi konsumen, liberalisasi pangan dibuka seluas-luasnya sehingga daya tahan kaum marhaen akhirnya hancur.
Hari ini, (9/11/2006), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.