EDITORIAL kita minggu lalu dengan tegas menunjukkan bagaimana momen politik kepemiluan (electoral) kembali diwarnai oleh mobilisasi sentimen SARA yang dipompakan secara massif ke ruang publik.
SEJAK SAYA mulai belajar sejarah Indonesia di University of Sydney tahun 1969, saya selalu diajari para dosen bahwa Sukarno adalah seorang permersatu. Bahkan mereka, baik dosen Australia, Indonesia atau Belanda, cukup banyak yang menyebut Sukarno – dengan nada minor – gandrung persatuan. Dalam bulan Juni 2011 lalu – dengan banyak spanduk yang menyatakan ini bulan Sukarno – masalah persatuan, apalagi dalam menghadapi ‘asing,’ suka disebut-sebut lagi.
Baik sebagai seorang akademisi yang ‘Indonesianis’ maupun sebagai warga dunia yang berkewajiban berideologi, saya menyatakan sebelumnya bahwa saya termasuk seorang yang sangat menghargai kepemimpinan Sukarno serta pikirannya, meskipun saya juga berpendapat dia bukan manusia sempurna: pernah juga melakukan kekeliruan dan kadang-kadang analisa yang salah. Sebagai seorang yang menilai peranan Sukarno secara umum sangat positif, saya mau menekankan bahwa gambaran atau stereotipe Sukarno sebagai seorang pemersatu adalah keliru total. Sukarno bukan pemersatu bangsa, dia adalah seorang yang membelah bangsa dan negeri Indonesia.
Indonesia yang setara, adil, dan bebas dari diskriminasi atas dasar apa pun adalah cita-cita. Tanpa itu, kedamaian hanya akan jadi pepesan kosong.
POLEMIK panjang yang distimulasi tulisan saya tentang Utopia Indonesia, sungguh telah menjadi sebuah benturan intelektual yang kaya dan produktif. Bila diringkas secara umum, perdebatan yang
Pengalaman Partai Buruh Brazil (1) PERJUANGAN untuk mengonsolidasikan demokrasi di Indonesia, kini memasuki fase yang kritis. Ketika kedikatoran berhasil ditumbangkan, gelombang pasang optimisme berdebur kencang:
Kredit ilustrasi: katadata.co.id DI TENGAH hilanganya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melakukan ekspansi belanja akibat membengkaknya defisit keseimbangan primer, pemerintah menempuh berbagai
Response atas Manuver Elite KMP terkait RUU Pilkada DI ERA demokrasi abad ke-21 ini, pembangunan tidak lagi didefinisikan sebagai arahan sentralistik dari politik elitis untuk
BARU setahun pemerintahan SBY-JK berkuasa, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuhnya makin menyengsarakan rakyat. Hanya dalam waktu setahun, rejim ini telah menyangkal janji-janjinya selama masa kampanye pemilu.
MASALAH representasi selalu muncul dalam arena politik elektoral. Mulai dari masalah ketimpangan representasi sampai pilihan yang tidak representatif. Masalah tersebut muncul karena selama ini ruang
PAPUA di benak kita, nampaknya tak memiliki banyak wajah. Dalam beberapa hal, orang kerapkali mendeskripsikannya lewat apa yang mampu dicandra oleh mata. Papua yang berkulit
SAAT ini, paradigma neoliberalisme telah berkembang begitu luas dan menjadi aliran utama sistem perekonomian dunia seiring dengan perkembangan globalisasi. Globalisasi, dalam hal ini, bermakna peningkatan
BISAKAH Anda bayangkan jika hidup tanpa listrik? Saya yakin sebagian besar dari Anda, termasuk saya, akan sulit untuk membayangkanya. Listrik adalah energi yang menjalankan seluruh
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.