
EDITORIAL: Cukup Sudah, Jokowi!
Kebijakan-kebijakan Jokowi anti-rakyat; dia juga mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia
HomeArtikel

Kebijakan-kebijakan Jokowi anti-rakyat; dia juga mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia

Masalah kesehatan mental di Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari problem struktural yang terkait dengan persoalan ketimpangan. Sayangnya fenomena ini masih terselubungi struktur pengetahuan yang keliru.

Prancis tengah bergejolak. Pemicunya adalah kebijakan penaikan usia pensiun. Namun itu hanya permukaan. Orang-orang memang muak dengan pemerintah yang berbuat sesukanya. Tatanan mulai retak.

Kasus yang menjerat Fatia dan Haris adalah teater hukum yang mengulang kembali era diktator Soeharto: perasaan pejabat jadi alasan menyeret aktivis ke meja persidangan

Darsono adalah satu dari pribumi pertama yang memeluk komunisme. Kendati putus relasi dengan gerakan kiri di masa tua, namanya akan tetap selalu menggema dalam sejarah perkembangan komunisme di Indonesia; sekaligus sebagai proto-komunis di samping Semaun, Tan Malaka, dan Haji Misbach.

Anjloknya pendapatan telah menjebak banyak pengemudi ojek daring di Indonesia pada lilitan utang. Beberapa dari mereka bunuh diri dalam tekanan keuangan, sementara yang lainnya melakukan perlawanan terhadap kondisi yang mengerikan.

1965 adalah angka bergema, tahun bergejolak dalam dunia yang bergerak. Ada perjalanan ke angkasa, perang, kudeta, bahkan pembantaian manusia

“Estetika bukanlah disiplin ilmu. Estetika adalah sebuah gaya berpikir yang lahir di era Revolusi Prancis, juga dengan gayanya yang khas, cara berpikir ini mempertanyakan (menggoncang) tatanan hierarkis”

Bagi PKI, Proklamasi 1945 haruslah menjadi revolusi borjuis-demokratis. Tujuannya menyingkirkan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme.

Masalah utama dari kasus PT GNI adalah eksploitasi terhadap pekerja, baik TKA atau lokal, serta ketidakpedulian pemerintah terhadap hal tersebut dan malah berpihak kepada perusahaan.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.