Ilustrasi: Istimewa
Pendahuluan: Perlawanan Tanpa Peta
PADA Agustus 2025, jalanan Indonesia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi.
Aksi ini bermula dari duka atas kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang bekerja melalui platform Gojek. Demonstrasi yang awalnya muncul di 13 kota dengan cepat meluas menjadi 107 titik bentrokan di 32 provinsi. Sebanyak 3.195 orang ditangkap, menjadikannya salah satu gelombang penangkapan terbesar dalam sejarah Reformasi.
Mereka yang turun ke jalan tidak hanya mahasiswa. Basis utama gelombang ini adalah kaum prekariat: pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja lepas. Mereka bekerja tanpa kepastian kontrak, tanpa jaminan sosial yang memadai, dan tanpa perlindungan saat sakit atau ketika akun mereka dinonaktifkan secara sepihak oleh platform. Selama ini mereka dianggap terlalu tersebar dan terlalu sibuk bertahan hidup untuk bisa bertindak kolektif.
Namun, mereka bergerak dan sistem sempat terguncang.
Meski begitu, hingga tulisan ini dibuat, belum ada perubahan struktural yang benar-benar tercapai. Tuntutan seperti perlindungan hukum yang jelas bagi pekerja platform masih belum terpenuhi. Penangkapan telah terjadi, korban sudah ada, dan mobilisasi telah mereda. Sementara itu, sistem yang melahirkan situasi tersebut tetap bertahan.
Mengapa perlawanan sebesar ini belum menghasilkan perubahan?
Jawaban yang muncul beragam: represi negara, lemahnya kepemimpinan, atau koalisi yang tidak solid. Semua faktor itu relevan. Namun tulisan ini mengajukan satu persoalan yang lebih mendasar, yaitu keterbatasan pemahaman atas sistem yang sedang dihadapi.
Para pengemudi yang turun ke jalan memahami pengalaman mereka secara langsung. Mereka tahu penghasilan mereka tidak cukup, bahwa algoritma memperlakukan mereka layaknya variabel, dan bahwa tidak ada jaminan ketika risiko datang. Mereka merasakan ketidakadilan itu setiap hari.
Yang belum sepenuhnya dipahami adalah asal-usul kondisi tersebut. Mengapa pola kerja seperti ini terbentuk, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana mekanisme keuntungan itu dipertahankan. Juga, mengapa negara yang seharusnya melindungi justru sering berpihak sebaliknya. Kondisi yang tampak sebagai masalah individual sebenarnya merupakan hasil dari desain yang sistematis.
Tanpa pemahaman tersebut, setiap gelombang perlawanan, sebesar apa pun, cenderung berhadapan dengan sistem yang sudah memiliki cara untuk meredamnya. Tuntutan ditunda, sebagian aktivis dikriminalisasi, konsesi kecil diberikan tanpa menyentuh akar persoalan, lalu mobilisasi perlahan mereda.
Tulisan ini berangkat dari pertanyaan tersebut.
Argumen utamanya adalah bahwa prekarianisme bukanlah konsekuensi alami dari perkembangan ekonomi. Ia merupakan hasil dari strategi yang terbentuk dalam konteks tertentu. Ketika kapital menghadapi tekanan dari pengorganisasian buruh, gerakan perempuan, dan krisis ekologis yang kian nyata, muncul berbagai mekanisme untuk mengelola tekanan itu. Prekarianisme dapat dipahami sebagai salah satu respons yang berkembang melalui kebijakan, praktik kelembagaan, dan dinamika kekuasaan selama beberapa dekade.
Tulisan ini disusun untuk menelusuri proses tersebut. Bagian pertama membahas kontradiksi dalam Fordisme dan bagaimana pergeseran menuju neoliberalisme berlangsung melalui konflik politik. Bagian kedua mengurai cara kerja prekarianisme, termasuk fragmentasi tenaga kerja, pergeseran risiko, dan peran negara. Bagian ketiga melihat bagaimana relasi gender dibentuk ulang dalam kerangka ini. Bagian keempat mengaitkannya dengan krisis ekologi. Bagian kelima menunjukkan keterkaitan antara kelas, gender, dan lingkungan sebagai satu kesatuan. Bagian terakhir mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan strategi ke depan.
Tulisan ini ditujukan terutama bagi pengorganisir lapangan yang membutuhkan kerangka untuk membaca situasi secara lebih menyeluruh. Di saat yang sama, tulisan ini juga diarahkan pada pembaca yang akrab dengan perdebatan akademik, dengan harapan dapat menjadi bahan diskusi yang lebih lanjut.
Kematian Affan Kurniawan tidak bisa dipahami sebagai peristiwa kebetulan. Ia bekerja sebagai mitra, bukan karyawan, dalam ekosistem perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara. Posisi tersebut membuatnya terikat pada platform, tetapi tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Ia berada dalam sistem yang memproduksi kerentanan, dan peristiwa itu belum cukup mengguncang sistem untuk berubah.
Memahami mengapa perlawanan belum menghasilkan kemenangan adalah langkah awal untuk merumuskan kemungkinan kemenangan di masa depan.
Bab 1 // Dari Fordisme ke Prekarianisme: Bukan Evolusi, tapi Pergantian Senjata
1.1. Fordisme: Kontrak Sosial yang Menguntungkan Sekaligus Berbahaya bagi Kapital
Pada tahun 1914, Henry Ford membuat keputusan yang mengejutkan dunia bisnis: ia menaikkan upah buruhnya menjadi lima dolar per hari, hampir dua kali lipat dari standar industri saat itu. Kebijakan ini bukan lahir dari kemurahan hati, melainkan dari perhitungan yang sangat rasional. Buruh yang menerima upah layak akan mampu membeli mobil yang mereka produksi sendiri. Produksi massal membutuhkan konsumsi massal, dan hubungan itu harus dijaga.
Dari sini muncul apa yang kemudian dikenal sebagai Fordisme. Ia bukan sekadar teknik produksi, tetapi juga sebuah bentuk kontrak sosial. Bagi kapital, sistem ini menawarkan stabilitas karena buruh yang relatif sejahtera cenderung lebih produktif dan tidak mudah bergejolak. Bagi kelas pekerja, ini membuka kemungkinan baru: upah yang cukup untuk hidup, bahkan untuk ikut serta dalam konsumsi yang sebelumnya tidak terjangkau.
Namun, pengaturan ini sekaligus membawa konsekuensi yang tidak sederhana bagi kapital.
Fordisme bertumpu pada pabrik besar yang tidak mudah dipindahkan. Mesin-mesin berat, jalur perakitan yang panjang, serta infrastruktur yang tertanam secara permanen membuat investasi menjadi sangat terikat pada satu lokasi. Dalam situasi seperti ini, mobilitas kapital menjadi terbatas, dan di situlah posisi tawar buruh menguat.
Ketika serikat buruh mengorganisir pemogokan, dampaknya tidak bisa diabaikan. Produksi berhenti, dan seluruh investasi yang terpusat di satu tempat terancam. Kapital berada dalam posisi yang relatif kaku, sementara buruh memiliki kemampuan untuk menghentikan roda produksi.
Tidak mengherankan jika serikat buruh pada era Fordisme berkembang menjadi kekuatan yang signifikan. Hal ini bukan semata karena kepemimpinan yang lebih militan, tetapi karena struktur produksi itu sendiri menciptakan kondisi bagi terbentuknya kekuatan kolektif. Konsentrasi Pemogokan besar di industri otomotif Amerika pada 1936 hingga 1937 menunjukkan bagaimana kondisi material dapat berubah menjadi kekuatan politik yang konkret. Pola yang serupa terlihat di berbagai tempat lain: tambang batu bara di Inggris, galangan kapal di Italia. Semua bertumpu pada situasi yang sama, yaitu buruh yang terkonsentrasi dalam jumlah besar dan kapital yang terikat pada satu lokasi sehingga sulit berpindah.
Di luar pabrik, perubahan lain juga sedang berlangsung.
Dua perang dunia mendorong perempuan masuk ke lini produksi untuk menggantikan jutaan laki-laki yang dikirim ke medan perang. Dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, perempuan memperoleh penghasilan sendiri, memasuki ruang sosial di luar rumah, dan mulai terlibat dalam organisasi. Perkembangan transportasi seperti trem, bus, kereta, dan sepeda memperluas mobilitas mereka. Industrialisasi, meski tidak dirancang untuk tujuan itu, ikut membuka jalan bagi kebangkitan perempuan.
Namun, pada saat yang sama, Fordisme juga membentuk batasan baru.
Model keluarga yang menopang sistem ini adalah laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Produk-produk seperti mesin cuci dan kompor gas dipasarkan bukan untuk membebaskan perempuan, melainkan untuk membuat pekerjaan domestik lebih efisien. Perempuan tetap dibebani tugas mengurus rumah, memasak, merawat anak, dan memastikan tenaga suami pulih agar bisa kembali bekerja. Ada ruang baru yang terbuka, tetapi juga bentuk subordinasi yang bertahan dalam pola yang berbeda.
Ketegangan ini tidak bisa dipertahankan tanpa batas.
1.2. Krisis Fordisme: Kapital Terdesak dari Tiga Arah
Memasuki akhir 1960-an, Fordisme mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan dari dalam.
Pertama, pasar mulai jenuh. Produk-produk industri dalam sistem ini dirancang untuk tahan lama, dan justru di situlah persoalannya. Ketika sebagian besar rumah tangga kelas pekerja di Amerika dan Eropa Barat sudah memiliki kulkas, mesin cuci, dan mobil, ruang untuk menyerap produksi baru semakin terbatas. Surplus meningkat, sementara tingkat laba mulai tertekan. Situasi ini memicu kegelisahan di kalangan kapital.
Kedua, kelas pekerja semakin militan. Akhir 1960-an hingga awal 1970-an menjadi salah satu periode dengan gelombang pemogokan terbesar dalam sejarah kapitalisme pascaperang. Di Italia, peristiwa yang dikenal sebagai autunno caldo pada 1969 melumpuhkan industri nasional selama berbulan-bulan, menandai tingkat intensitas konflik yang tidak bisa lagi diabaikan. Di Inggris, serikat buruh tambang memaksa pemerintah konservatif bertekuk-lutut pada 1972 dan 1974. Di Amerika Latin, militansi buruh dan rakyat miskin perkotaan mengguncang fondasi berbagai rezim, yang salah satu puncaknya adalah kemenangan Unidad Popular di Chile (1973). Kapital tidak hanya menghadapi tuntutan upah yang lebih tinggi, tapi juga menghadapi kelas pekerja yang mulai mempertanyakan siapa yang seharusnya mengendalikan produksi.
Ketiga, perempuan tidak lagi bersedia diam. Gelombang feminisme kedua yang menguat pada akhir 1960-an tidak muncul begitu saja. Ia berakar pada kontradiksi yang juga dibentuk oleh Fordisme. Perempuan yang telah mengalami kemandirian ekonomi dan memasuki ruang publik tidak dengan mudah menerima kembali pembatasan dalam ranah domestik. Tuntutan pun menguat, mulai dari upah yang setara, hak reproduksi, hingga pengakuan atas kerja domestik yang selama ini tidak dianggap sebagai pekerjaan.
Ketiga tekanan ini hadir hampir bersamaan dan saling memperkuat. Krisis minyak 1973 kemudian memperparah situasi yang sudah rapuh.
Dalam kondisi tersebut, kapital dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada, atau melakukan langkah yang lebih ofensif.
1.3. Serangan Balik Kapital: Pertumpahan Darah Mendahului Kebijakan
Krisis Fordisme tidak diselesaikan melalui negosiasi semata. Dalam banyak kasus, ia didahului oleh kekerasan, bahkan sebelum perubahan kebijakan ekonomi dijalankan.
Neoliberalisme tidak bermula dari pemerintahan Margaret Thatcher. Jejak awalnya dapat dilihat dari kudeta militer di bawah Augusto Pinochet.
Pada 11 September 1973, militer Chile menggulingkan pemerintahan Salvador Allende, seorang presiden sosialis yang terpilih secara demokratis dan tengah mendorong nasionalisasi tambang serta perluasan hak buruh. Dalam waktu singkat, ribuan aktivis, pemimpin serikat, dan kelompok kiri ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Stadion nasional di Santiago dijadikan tempat penahanan massal. Serikat buruh dibubarkan. Dalam situasi represif tersebut, sekelompok ekonom lulusan Universitas Chicago yang kemudian dikenal sebagai Chicago Boys mulai menerapkan kebijakan pasar bebas yang radikal.
Chile pada 1973 sering disebut sebagai salah satu titik awal eksperimen neoliberalisme. Kebijakan ekonomi dijalankan setelah ruang politik dibersihkan melalui kekerasan.
Peristiwa ini bukan berdiri sendiri. Pola serupa muncul dalam berbagai konteks.
Di Brasil, kudeta militer 1964 menggulingkan pemerintahan João Goulart yang berupaya melakukan reformasi agraria dan memperkuat posisi buruh, dengan dukungan Amerika Serikat. Di Indonesia, kekerasan 1965 hingga 1966 menghancurkan Partai Komunis Indonesia beserta jaringan organisasi buruh dan tani yang terkait dengannya. Jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa. Para penyintas hidup dalam tekanan dan pembatasan selama puluhan tahun. Rezim Orde Baru kemudian membangun model industrialisasi berbasis tenaga kerja murah dengan kontrol ketat terhadap serikat buruh.
Di Argentina, pemerintahan militer yang berkuasa sejak 1976 menerapkan pendekatan yang sejalan: represi terhadap gerakan buruh diikuti dengan pembukaan ekonomi. Pola ini juga terlihat di Bolivia, Turki, serta sejumlah negara lain di Amerika Latin dan Asia, meski dengan variasi masing-masing.
Dalam konteks ini, kekerasan tidak bisa dipahami semata sebagai penyimpangan. Ia sering kali menjadi bagian dari proses pembentukan ulang tatanan ekonomi. Ketika tekanan dari gerakan buruh meningkat, perubahan struktural tidak selalu ditempuh melalui mekanisme pasar, tetapi melalui pelemahan atau penghancuran kekuatan kolektif yang ada.
Memasuki akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat mulai berkuasa, arah kebijakan ekonomi yang lebih liberal sudah memiliki preseden. Konfrontasi dengan serikat buruh, seperti yang terlihat dalam konflik dengan serikat penambang Inggris pada 1984 hingga 1985, berlangsung dalam konteks global di mana banyak gerakan buruh di negara berkembang telah lebih dulu dilemahkan.
Dua institusi internasional memainkan peran penting dalam fase ini, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Melalui program penyesuaian struktural, negara-negara yang mengalami krisis didorong atau diwajibkan untuk mengurangi subsidi, membuka pasar, dan melonggarkan perlindungan tenaga kerja sebagai syarat pinjaman. Mekanisme ini bekerja tanpa kekerasan langsung, tetapi tetap menghasilkan tekanan yang signifikan terhadap kelompok rentan.
Indonesia mengalami proses ini secara nyata pada krisis 1997 hingga 1998. Paket kebijakan yang terkait dengan IMF mencakup liberalisasi sektor keuangan dan pengurangan subsidi, yang dalam praktiknya memperdalam dampak krisis bagi masyarakat pekerja.
Yang penting untuk dicatat bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga pola yang muncul. Perubahan menuju sistem kerja yang lebih fleksibel sering kali didahului oleh pelemahan organisasi buruh dan kekuatan politik yang mendukungnya. Tanpa itu, transformasi tersebut akan menghadapi resistensi yang jauh lebih kuat.
Dengan demikian, neoliberalisme tidak dapat dipahami semata sebagai perkembangan alami dari logika ekonomi. Ia juga berkaitan dengan relasi kekuasaan dan proses historis yang melibatkan konflik terbuka. Dalam proses itu, gerakan buruh, gerakan perempuan, dan isu lingkungan kerap berada dalam posisi yang terdampak secara langsung.
1.4. Prekarianisme Bukan Kecelakaan; Ia Murni Rancangan
Apa yang terjadi setelah itu sering dijelaskan sebagai “pergeseran alamiah” menuju ekonomi jasa, “globalisasi yang tak terelakkan”, atau “revolusi teknologi”. Cara pandang seperti ini perlu dipertanyakan.
Prekarianisme, yaitu bentuk kerja yang ditandai oleh ketidakpastian kontrak, fragmentasi tenaga kerja, melemahnya jaminan sosial, serta kompetisi yang dipicu antarpekerja, tidak bisa dipahami sebagai hasil perkembangan ekonomi yang netral. Ia lebih tepat dilihat sebagai respons terhadap tekanan yang sebelumnya menguat: organisasi buruh, gerakan perempuan, dan batas ekologis yang mulai terasa.
Penjelasannya tidak harus bertumpu pada asumsi adanya perencanaan terpusat. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik. Dalam banyak kasus, prekarianisme terbukti efektif melemahkan ketiga kekuatan tersebut secara bersamaan.
Serikat buruh tidak hanya dilemahkan melalui represi langsung, tetapi juga melalui perubahan struktur kerja. Ketika produksi tidak lagi terpusat dalam satu lokasi, melainkan tersebar melalui subkontrak, kerja harian, dan rantai pasok lintas negara, basis material untuk membangun solidaritas ikut terkikis.
Perempuan memang semakin banyak masuk ke pasar kerja, tetapi sering kali dalam posisi yang paling rentan, dengan upah rendah dan perlindungan terbatas. Pada saat yang sama, pengurangan layanan publik seperti penitipan anak, layanan kesehatan, dan perumahan memindahkan kembali beban reproduksi sosial ke ranah domestik, yang sebagian besar tetap ditanggung perempuan.
Sementara itu, untuk mengatasi kejenuhan pasar, banyak industri mengandalkan praktik keusangan yang direncanakan. Produk dibuat agar cepat usang atau tergantikan, sehingga konsumsi terus berulang. Pola ini berimplikasi langsung pada percepatan eksploitasi sumber daya alam.
Jika dilihat bersama, ketiga dinamika ini menunjukkan arah yang serupa. Bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari cara kerja sistem yang saling terkait.
Bagian-bagian selanjutnya akan menguraikan mekanisme ini secara lebih rinci, termasuk dampaknya terhadap perempuan dan lingkungan. Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa melihat prekarianisme sebagai hasil desain sosial, bukan sekadar keadaan yang tidak terhindarkan, merupakan langkah penting untuk memikirkan kemungkinan perlawanan.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Bab 2 // Anatomi Prekarianisme: Bagaimana Rejim Ini Bekerja
2.1. Atomisasi Tenaga Kerja sebagai Strategi Anti-Serikat
Kekuatan buruh dalam Fordisme bertumpu pada konsentrasi. Ribuan pekerja berada di satu tempat, menghadapi kondisi yang serupa, dan memiliki kepentingan yang relatif mudah dikenali bersama. Solidaritas tidak muncul sebagai gagasan abstrak, tetapi dari pengalaman yang dibagi: mesin yang sama, pengawasan yang sama, risiko kerja yang sama, dan struktur upah yang serupa.
Dalam prekarianisme, kondisi semacam itu perlahan dibongkar.
Perubahan ini tidak selalu dilakukan melalui pelarangan serikat secara terbuka, meskipun praktik tersebut tetap ada. Cara yang lebih efektif adalah mengubah struktur kerja itu sendiri sehingga fondasi material bagi solidaritas ikut melemah.
Salah satu mekanismenya adalah outsourcing dan subkontrak. Perusahaan besar tidak lagi mempekerjakan buruh secara langsung, melainkan memecah proses produksi ke jaringan pemasok yang lebih kecil. Dalam industri bernilai tinggi seperti manufaktur sepatu olahraga, misalnya, pekerjaan produksi sering berada di tangan kontraktor di berbagai kota atau negara. Dalam situasi ini, ketika terjadi konflik di satu titik produksi, perusahaan induk dapat mengambil jarak dan memindahkan kontrak ke pihak lain.
Mekanisme lain adalah penggunaan kontrak jangka pendek dan kerja harian. Ketika status kerja selalu berada dalam ketidakpastian, ruang untuk menyuarakan keberatan menjadi sempit. Risiko kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat menjadi faktor yang menahan pekerja untuk terlibat dalam aktivitas kolektif.
Selain itu, ada pula dispersi geografis. Jika dalam Fordisme kapital cenderung terikat pada satu lokasi, dalam sistem yang lebih baru kapital menjadi jauh lebih mobile. Kemampuan untuk memindahkan produksi ke wilayah lain sering digunakan sebagai tekanan. Ketika upaya pengorganisasian muncul di satu kawasan, ancaman relokasi menjadi alat yang efektif untuk meredamnya.
Gabungan dari mekanisme-mekanisme ini tidak hanya berdampak pada organisasi buruh, tetapi juga pada cara pekerja memahami situasi mereka. Dalam kondisi kerja yang terfragmentasi, berpindah-pindah, atau berbasis proyek, pengalaman kolektif menjadi lebih sulit dibangun. Persoalan yang sebenarnya bersifat struktural sering kali dirasakan sebagai masalah individu.
Di Indonesia, pola ini dapat dilihat dalam industri garmen dan elektronik di kawasan Jabodetabek dan Jawa Barat. Struktur produksi melibatkan perusahaan induk, jaringan subkontraktor, serta tenaga kerja yang banyak berada dalam hubungan kerja tidak tetap. Sebagian besar pekerja, yang banyak di antaranya perempuan, menghadapi kontrak jangka pendek atau bahkan bekerja tanpa kontrak formal. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Cipta Kerja 2020 turut memperkuat kecenderungan ini dalam praktik ketenagakerjaan.
2.2. Keusangan yang Direncanakan dan Finansialisasi
Ketika pasar Fordisme mulai jenuh, kapital menghadapi dua persoalan utama: bagaimana menciptakan permintaan baru dan bagaimana terus menekan biaya produksi.
Untuk persoalan pertama, salah satu jawabannya adalah planned obsolescence, atau keusangan yang dirancang. Produk tidak lagi dibuat untuk bertahan lama, tetapi justru agar cepat usang, baik secara teknis maupun secara sosial. Ini bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena produk yang terlalu tahan lama justru memperlambat perputaran modal. Contohnya mudah ditemukan: ponsel yang masih berfungsi tetapi tidak lagi mendapat pembaruan sistem, pakaian yang cepat rusak, atau perangkat elektronik yang sulit diperbaiki karena suku cadangnya tidak tersedia.
Dalam situasi ini, “kebaruan” menjadi dorongan utama konsumsi. Pembelian tidak lagi semata didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga pada tekanan untuk mengikuti standar yang terus berubah. Konsumerisme dalam arti ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari cara sistem mempertahankan dirinya.
Sementara itu, untuk menekan biaya produksi, prekarianisme memainkan peran penting, seperti telah dibahas sebelumnya. Namun ada dimensi lain yang juga menentukan, yaitu finansialisasi. Dalam konteks ini, keuntungan tidak lagi terutama diperoleh dari proses produksi, tetapi semakin bergeser ke aktivitas keuangan seperti bunga, perdagangan saham, dan instrumen derivatif. Salah satu bentuk yang paling langsung dirasakan pekerja adalah perluasan utang konsumen.
Dalam kondisi upah yang tidak mencukupi, banyak pekerja bergantung pada pinjaman, mulai dari kredit konsumsi hingga pinjaman berbasis aplikasi. Di sini muncul lapisan kedua dari tekanan ekonomi: selain menghadapi keterbatasan di tempat kerja, mereka juga harus menanggung beban bunga di luar pekerjaan.
Mekanisme ini tidak hanya bekerja pada tingkat individu. Sejak awal abad ke-20, sudah ada analisis yang melihat utang sebagai instrumen relasi kekuasaan antarnegara. Dalam perkembangan mutakhir, pola tersebut muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, misalnya melalui pinjaman internasional dan pasar obligasi.
Indonesia mengalami dinamika ini secara langsung pada krisis 1997 hingga 1998. Bantuan keuangan internasional yang diterima saat itu disertai dengan berbagai persyaratan kebijakan, seperti liberalisasi ekonomi dan pengurangan subsidi. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membentuk arah kebijakan ekonomi dalam jangka panjang.
Dengan demikian, finansialisasi bekerja pada dua tingkat sekaligus. Di satu sisi, individu terdorong masuk ke dalam siklus utang untuk menutup kekurangan ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, negara juga terikat dalam relasi keuangan global yang membatasi ruang kebijakan. Keduanya menunjukkan pola yang serupa: kekurangan yang bersifat struktural ditutup melalui utang, dan utang itu sendiri menjadi mekanisme yang memperkuat ketergantungan.
2.3. Instrumen Prekarianisme: Negara, Pasar, dan Algoritma
Prekarianisme tidak muncul begitu saja dari dinamika pasar. Ia dibentuk melalui serangkaian mekanisme yang saling terkait dan bekerja berlapis.
Instrumen pertama adalah negara. Kebijakan ketenagakerjaan sering menjadi arena penting dalam menentukan relasi antara buruh dan pengusaha, meskipun kerap kurang mendapat perhatian dibanding aksi di lapangan. Melalui regulasi, negara menetapkan kerangka dasar yang mengatur fleksibilitas kontrak, hak mogok, kewajiban jaminan sosial, hingga legalitas sistem outsourcing. Perubahan-perubahan ini bukan hasil proses yang netral, melainkan keputusan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja 2020 menjadi contoh bagaimana berbagai aturan diubah secara bersamaan, dengan implikasi yang cenderung memperbesar ruang bagi fleksibilitas pengusaha.
Selain itu, pengurangan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan penitipan anak juga berperan penting. Ketika tanggung jawab sosial negara menyusut, beban biaya hidup berpindah ke individu. Dalam kondisi pendapatan yang terbatas, banyak orang kemudian bergantung pada mekanisme pasar, termasuk utang, untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Instrumen kedua adalah pembentukan pasar tenaga kerja itu sendiri. Prekarianisme bekerja lebih efektif ketika terdapat kelebihan pasokan tenaga kerja. Dalam situasi di mana jumlah pencari kerja jauh melampaui kesempatan yang tersedia, persaingan terjadi dengan sendirinya. Pekerja terdorong untuk menerima kondisi yang kurang menguntungkan demi mempertahankan akses pada pekerjaan.
Mobilitas kapital memperkuat kondisi ini dalam skala global. Kemampuan untuk memindahkan investasi lintas wilayah membuat selalu ada alternatif lokasi produksi dengan biaya lebih rendah. Akibatnya, pekerja di berbagai negara berada dalam posisi saling bersaing, meskipun tidak pernah berinteraksi secara langsung.
Instrumen ketiga adalah penggunaan algoritma dalam pengelolaan kerja. Dalam ekonomi berbasis platform seperti layanan transportasi daring, kurir, dan kerja lepas digital, kontrol tidak lagi hadir dalam bentuk pengawasan langsung oleh manusia. Sebaliknya, ia diwujudkan melalui sistem penilaian, peringkat, dan mekanisme otomatis yang menentukan akses terhadap pekerjaan.
Model ini menghadirkan bentuk hubungan kerja yang lebih tidak transparan. Keputusan terkait distribusi pekerjaan atau sanksi sering kali terjadi tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini membuat proses keberatan atau negosiasi menjadi sulit dilakukan.
Di sisi lain, sistem penilaian juga mendorong kompetisi antarpekerja. Setiap individu berupaya mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam sistem, yang secara tidak langsung dapat menghambat terbentuknya solidaritas.
Ketiga instrumen ini saling menguatkan. Regulasi menyediakan kerangka yang memungkinkan fleksibilitas, pasar tenaga kerja menjaga posisi tawar pekerja tetap lemah, dan teknologi mengelola serta mendisiplinkan tenaga kerja secara terus-menerus.
Hasil akhirnya adalah pergeseran beban risiko. Ketidakpastian yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan semakin banyak dialihkan ke individu pekerja, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan.
Bersambung…
Ken Budha Kusumandaru adalah peneliti INKRISPENA dan anggota Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.
