Kredit ilustrasi: Temankita.com
ADA banyak dari kita yang memandang keluarga sebagai konsep yang terberi (taken for granted), seakan ciptaan alam semesta. Kita lahir dari sebuah keluarga. Keluarga ada mendahului kita. Maka kebanyakan dari kita tak mempertanyakan keluarga baik sebagai kategori sosial maupun sebagai unit praktis kehidupan sosial. Dalam kenyataannya, baik dalam arti ekonomi-politik, antropologis maupun filosofis, selalu terjadi partarungan untuk memaknai atau memberi wacana terhadap keluarga. Perubahan sosial, perebutan kekuasaan, pembiakan atau pengendalian populasi, pertahanan militer, penyebaran agama, seluruhnya memerlukan keluarga.
Saat ini, di tengah warganet masih asyik membincang pascapemilu April 2019, ada sebuah arus yang diam-diam bergerilya dan terkadang muncul di permukaan seperti ikan paus salto ke udara dan kemudian menyelam lagi. Arus itu telah menyelusup ke dalam kehidupan sosial kita dan tiba-tiba menjadi tradisi baru. Arus itu membawa topik keluarga poligini (poligami), yang maknanya analog dengan keluarga suci abad ke-19. Namun, konsep keluarga suci abad ke-19 adalah keluarga patriarkal monogamis –sebagaimana yang dipropagandakan gereja-gereja di Eropa, sedangkan konsep keluarga yang dipropagandakan saat ini di Indonesia adalah keluarga patriakal poliginis —sebagaimana yang dipropagandakan atas nama syariat Islam. Propaganda keluarga poligini ini diam-diam menggiring para perempuan untuk —istilah yang digelorakan saat ini—hijrah sebagai agensi penggandaan populasi. Ada proyek penggandaan populasi yang, menurut hemat saya, telah dipersiapkan untuk tujuan tertentu. Untuk penggandaan populasi ini memerlukan penghancuran perkawinan monogami, penghancuran pembatasan jumlah anak, penghancuran usia layak pernikahan bagi perempuan dan pada akhirnya demistifikasi keluarga batih (nuclear family).
Tak cukup itu, muncul pula propaganda senyaring suara TOA untuk mendemistifikasikan sejarah gerakan perempuan dan seluruh perjuangannya untuk “kesetaraan dan keadilan” dengan label perempuan-perempuan “antikeluarga”. Propaganda memojokkan perempuan antikeluarga dan di sisi lain menggaungkan propaganda antifeminis. Bahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, telah menjadikan kelompok dengan nama “Indonesia Tanpa Feminis” dan “Muslimah HTI” sebagai partisipan undangan mereka.
Memeriksa Pandangan Marxis Tentang Keluarga
Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19, memberikan porsi cukup besar dalam ulasan keluarga dan penindasan perempuan. Analisa tentang keluarga dan populasi telah dilansir oleh Marx dalam Grundrisse (1939), ketika mengritik teori Thomas Robert Malthus tentang ledakan populasi. Menurut Malthus, perkembangan populasi bergerak cepat melampaui ketersediaan pangan. Sebaliknya Marx mengatakan asumsi itu keliru, sebab di bawah kapitalisme, percepatan penduduk bukan melampaui ketersediaan pangan, melainkan melampaui ketersediaan lapangan kerja. Artinya ledakan penduduk yang tak tertampung oleh lapangan kerja menjadi pasukan tenaga cadangan (reserve army of labour), yang tak lain adalah tenaga kerja yang menunggu serapan kerja. Jadi, ledakan populasi bukan mengancam ketersediaan pangan sebagaimana asumsi Malthus, pun perkara ketersediaan pangan bukan karena tanaman pangan itu ‘secara alami’ tidak ada melainkan karena nilai komoditas yang diletakkan ke dalam pangan tersebut fluktuatif.
Menurut Marx, bentuk keluarga sejatinya tidak pernah final, tetapi esensinya merupakan situs reproduksi tenaga kerja. Bentuk keluarga pada masa pra-kapitalis merupakan pusat produksi pertanian dan pengrajinan. Di masa kapitalis, pusat produksi itu berpindah ke pabrik sehingga mengubah bahkan menghancurkan peranan keluarga dan anggotanya. Hubungan pembagian kerja antar jenis kelamin pun berubah. Laki-laki terserap sebagai buruh upahan di pabrik dan perempuan menjadi tenaga kerja di rumah tanpa upah. Ketika terjadi mekanisasi (mesin) di pabrik-pabrik, tenaga kerja manual laki-laki digantikan tenaga kerja perempuan dan anak yang lebih murah. Penyerapan perempuan dan anak ke dalam pabrik pun mengubah waktu dan kerja perempuan di dalam keluarga.
Di bawah kapitalisme keluarga kelas pekerja adalah situs untuk reproduksi kapital (reproduksi tenaga kerja). Adapun keluarga kelas borjuis merupakan situs yang di dalamnya beroperasi perbudakan terhadap perempuan baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai objek seksual. Dengan demikian, perkembangan (pencetakan) populasi di dalam keluarga kelas pekerja adalah menunjang reproduksi kapital, sedangkan di dalam keluarga borjuis untuk pengamanan kapital.
Analisa keluarga menurut Marx dan Engels itu kemudian dikembangkan cukup produktif oleh aktivis feminis Marxis sebagai situs pengembangan teori reproduksi sosial. Mariarosa Dalla Costa dan Selma James menulis Women and the Subversion of the Community (1972)[1] untuk membangun argumen teori reproduksi sosial. Dalla Costa dan James menggarisbawahi pendapat Marx bahwa perubahan keluarga pra-kapitalis ke keluarga kapitalis telah menggusur peranan perempuan dan orang tua perempuan sebagai kekuatan sosial keluarga. Sementara pabrik yang mensubversi pusat produksi keluarga tak memiliki kekuatan sosial, tetapi memiliki kekuatan ekonomi untuk memberi upah suami mereka. Suami itu pun kemudian harus menanggung seluruh anggota keluarga yang kehilangan kekuatan sosial melalui upahnya. Namun, kerja perempuan di dalam rumah adalah mereproduksi tenaga kerja laki-laki atau suami yang bekerja untuk kapitalis, bahkan juga mempersiapkan regenerasi tenaga kerja (pengasuhan anak). Dalla Costa dan James menyimpulkan bahwa kerja perempuan untuk mereproduksi tenaga kerja itu bukan sekadar menyediakan nilai guna tetapi nilai komoditas. Kapitalis seharusnya mengupah perempuan yang telah melakukan reproduksi tenaga kerja, tetapi kapitalis mewakilkan upah itu kepada laki-laki. Dari sini, menurut Dalla Costa dan James, kapitalis telah mensubversi nilai komoditas hasil produksi perempuan dalam keluarga berupa tenaga kerja segar.
Memeriksa Konsep Keluarga Syariat
Status teoritis keluarga syariat tampaknya masih kabur selain mendaku berdasarkan syariat “Islam”. Bagaimana ciri syariat Islam, selain yang tampak pada pakaian perempuan dan penggunaan Bahasa Arab? Menurut saya, gejala keluarga syariat dapat dilihat dalam hubungannya dengan perkawinan poligini, perkawinan usia muda terutama bagi perempuan dan jumlah anak melebihi kuota keluarga berencana nasional.
Sebenarnya gejala perkawinan poligini dalam masyarakat-masyarakat di dunia ini bukan berasal dari syariat Islam. Menurut Lewis Morgan dalam Ancient Society, praktik keluarga poligini yang disebut klan patriarkal telah lahir pada tahap akhir perkembangan masyarakat barbarisme menuju tahap peradaban —yang berjarak ribuan tahun dari lahirnya Islam. Di Senegal, perkawinan poligini bertujuan untuk reproduksi tenaga kerja bagi sebuah klan yang dipimpin oleh seorang suami. Model keluarga klan ini seperti temuan Morgan mendahului munculnya model keluarga patriarkal monogamis. Keluarga klan patriarkal dipimpin oleh seorang suami yang bertanggungjawab atas sekian isteri dan anak-anak. Peranan isteri –sebagaimana analisa Marx—sebagai pemroduksi tenaga kerja, dan dalam keluarga pra-kapitalis pusat produksi berada dalam keluarga tersebut.
Kembali kepada keluarga syariat poliginis. Di Indonesia data numerik setelah propaganda massif lima tahun terakhir ini belum dapat diketahui apakah terjadi perkembangan perkawinan poligini. Sekali pun secara kualitatif bukan berarti praktik poligini tidak berjalan. Yang secara secara empirik mencolok di jalan-jalan adalah seorang perempuan muda menggandeng tiga sampai lima anak. Tampaknya jarak antara satu anak dengan lainnya hanya satu tahun. Perempuan muda yang digelayuti banyak anak itu kebanyakan mengenakan cadar, dan suami mereka mengenakan celana panjang cingkrang. Namun, seorang laki-laki berjalan menggandeng dua atau tiga perempuan sebagai isteri belum terlalu terbuka, meski pun propaganda untuk menganjurkan poligini bagi laki-laki sudah terbuka.
Apabila saya menggunakan analisa Marx untuk memahami keluarga syariat, maka propaganda poligini, perkawinan muda dan banyak anak tak lain bertujuan untuk pembiakan tenaga produksi. Dalam sejarahnya, poligini pun dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah tenaga produksi. Atau banyaknya populasi dalam keluarga menjamin proses produksi keluarga berlangsung. Sedangkan perkawinan muda dimaksudkan untuk menciptakan rentang usia subur perempuan untuk melahirkan anak agar lebih panjang (artinya kemungkinan punya anak banyak lebih besar). Menurut heamt saya, analisa Marx lebih dapat menjelaskan yang material dari hubungan perkawinan, pembagian kerja secara seksual dalam situs keluarga daripada dalih syariat.
Pertanyaannya adalah untuk dalih apa dalih syariat mempropagandakan poligini, perkawinan usia muda dan banyak anak saat ini? Jawaban ini tentu berupa hipotetis, tapi tidak sulit mencari contoh dalam sejarah. Saya mengambil contoh praktik perkawinan jamak dalam kehidupan orang Mormon di AS abad ke-19 atas dalih agama di satu pihak, dan pertahanan populasi di lain pihak. Namun demikian fakta pertahanan populasi lebih material daripada dalih agama. Jadi, di Indonesia propaganda massif poligini, perkawinan usia muda dan banyak anak berhubungan dengan pembiakan populasi untuk menciptakan generasi baru yang disebut “hijrah” dan menghapus populasi yang non-hijrah. Berbeda dengan di AS, praktik poligini orang Mormon itu segera dilarang oleh pemerintah federal di negara bagian Utah, sehingga praktik itu tidak berkembang luas. Sebaliknya di Indonesia, terdapat gejala bahwa aparatus pemerintah pun mendukung meski tidak terang-terangan atau melakukan pembiaran terhadap praktik tersebut. Tentu, sekali lagi, dalihnya adalah syariat membolehkan praktik perkawinan poligini, sehingga di Indonesia masalah poligini tampak disikapi secara ambigu –bahkan oleh bukan pendukungnya.
Menjadi Pertarungan Perempuan versus Perempuan
Memang belum berdebat secara terbuka, tetapi perang wacana antar perempuan yang atas nama syariat dan aktivis gerakan perempuan telah berlangsung. Ada beberapa topik perang wacana, dan salah satunya mengenai keluarga. Sayang, tidak terjadi adu argumentasi yang didukung oleh teori yang kuat dalam memperdebatkan konsep keluarga, kesetaraan, poligini, dan lainnya. Di kalangan aktivis gerakan perempuan pun masih terlalu sunyi dalam menggali lebih material tentang keluarga. Bagaimana konsep keluarga menurut feminis? Apakah pembagian kerja secara seksual/gender tetap ada atau dihapuskan atau dilenturkan? Apakah kerja domestik di dalam keluarga untuk mereproduksi tenaga kerja tak terelakkan di masa kapitalisme? Apakah aktivis feminis mengorganisir perempuan sebagai individu atau keluarga? Bagaimana strategi baru untuk menghapuskan situs penindasan dalam keluarga? Kebanyakan aktivis gerakan perempuan terpaku pada konsep personal is political tetapi mengabaikan keluarga sebagai situs penindasan perempuan sejak sejarah pembentukannya.
Sebaliknya, kelompok perempuan yang mengatasnamakan syariah membuang jauh-jauh konsep personal is political, dan mengambil keluarga sebagai situs pemaknaan dirinya sebagai perempuan. Mereka telah membuang konsep bahwa keluarga adalah situs penindasan perempuan, dan sebaliknya mereka menafsirkan bahwa keluarga adalah situs bagi pembentukan kesalehan mereka.
Meskipun propaganda syariah sangat nyaring dikumandangkan pendukung laki-lakinya, tetapi pada akhirnya yang bertarung adalah perempuan versus perempuan dalam perang tanpa berhadapan. Pada saat yang sama aktivis gerakan perempuan sedang gencar melawan perkawinan usia muda bagi perempuan, tetapi belum menyatukan isu ini dengan perkawinan poligini dan banyak anak.
Adakah Serikat Buruh Memperhatikan Isu Keluarga?
Pengamatan saya mungkin terbatas. Tetapi secara umum, isu keluarga tak masuk ke dalam agenda serikat. Terkesan ada dikotomi antara isu keluarga (sebagai situs reproduksi tenaga produksi) dan isu produksi. Sementara aktivis Kiri-Lama, seperti Lenin, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai membahas tentang perkawinan dan keluarga, meskipun belum mempunyai argumen teori yang memadai. Analisa keluarga yang memadai, yang menggunakan dialektika materialis dalam menghubungkan antara kerja domestik perempuan (isteri) dalam keluarga dan kapital. Dialektika materialisnya adalah menemukan status nilai komoditas pada kerja domestik perempuan. Artinya, aktivis serikat buruh yang laki-laki ketika memperjuangkan kenaikan upah, posisi upah itu adalah harga komoditas kerja domestik isterinya. Persisnya, penentuan upah layak harus diukur berdasarkan berapa biaya domestik yang telah dikeluarkan oleh isteri kelas pekerja.
Sementara model keluaga syariah kian berkembang menjadi rujukan keluarga urban di kawasan industri. Mereka sibuk mendakwah agar perempuan kelas pekerja menjadi saleh ketimbang menjadi materialis, dan kesadaran terhadap identitas agamanya lebih menguat daripada kesadaran kelasnya. Pada saat demikian, aktivis feminis dan serikat buruh seharusnya duduk bersama untuk meninjau kembali situs keluarga sebagai situs penindasan perempuan dan kapital.
Sebagai penutup, saya mengutuipkan seruan Alexandra Kollontai, seorang feminis yang berjuang dalam Revolusi Bolshevik di Rusia:
(…) Untuk menjadi benar-benar bebas, perempuan harus membuang rantai belenggu bentuk keluarga yang sudah ketinggalan zaman dan menindas. Bagi perempuan, solusi dari “permasalahan keluarga” tidak kalah penting dari pencapaian kesetaraan politik dan kemandirian ekonomi.[2]***
————-
[1] Mariarosa Dalla Costa, Selma James, The Power of Women and the Subversion of the Community, (England & Italy: the Falling Wall Press, 1972), 27
[2] Alexandra Kollontai, “Social Basis of the Women’s Question”, dalam Selected Writing of Alexandra Kollontai, (Allison & Busby, 1977)
