Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
SERIAL tulisan yang saling mengomentari di IndoPROGRESS (IP) beberapa minggu terakhir ini, harus dipuji karena menyediakan ruang yang aman dan waras buat perdebatan politik di luar sirkus politik menjelang 2019. Memang saat ini tersedia ruang yang gegap dan meriah lagi melimpah baik di layar kaca mau pun sosial media, namun jika mau jujur hampir semuanya hanyalah pertunjukan akrobat politisi dan antek-anteknya dengan konten politik yang tidak menyasar kepentingan-kepentingan mendasar/substansial masyarakat. Sementara itu, saat ini sebetulnya gerakan sosial (gersos) bisa dibilang kebingungan dalam menentukan langkah dan arah politik yang bisa dilanjutkan ke tindakan praktis.
Tantangannya adalah apakah dialog soal pemilu di IP bisa berperan melampaui debat penggembira dan buzzer? Kita menantikan olahan dan perkembangan lanjutan dari guliran yang sebetulnya dimulai sangat terlambat ini – hanya beberapa bulan dari hari H pencoblosan tahun depan. Mari kita mulai dengan memahami debat posisi tesis pemilu sejauh ini.
Pembacaan Siapa yang Absurd?
Perkembangan debat atau polemik tesis/ajakan buat kaum gerakan lewat serial tulisan di media kita ini tengah berada di fase dimana dua kubu — Golput VS Dukung Jokowi — menunjuk kelemahan cara lawannya memahami kenyataan politik. Kita menemukan, dalam semua serial tulisan, pengakuan tentang realitas politik aktual dimana kekuatan kiri/gerakan progresif memang lemah. Tulisan ini bersepakat dengan pengamatan Abdul Mughis di tulisan termutakhirnya yang menunjukkan bahwa logika politik intelektual kiri pendukung Jokowi cenderung absurd. Logika yang memaksakan rebranding (pengemasan ulang) Nawacita (atau malah lebih spekulatif lagi Martin yang mencoba menjual “Sukarnoisme”) sementara setengah mengakui bahwa sejak 2014 sebetulnya taktik semacam itu telah gagal total. Martin dengan sigap dan singkat menyalahkan tidak adanya kerja paska perjuangan masa pemilu. Tapi penjelasan atas masalah tersebut sepenuhnya bersifat subjektif: problem aktivis kiri terlalu penuh kecurigaan, kemalasan, dan sebagainya. Mirip seperti resep ahli-ahli teori modernisasi jaman kiwari atau malah argumen para motivator di televisi. Dengan tepat Mughis menunjuk ini sebagai hasil dari common sense ketimbang penyelidikan ilmiah yang serius. Agak berbeda, Airlangga Pribadi menulis lebih panjang dari Martin, dimana ada bagian dimana ia mengakui kegagalan praktik tersebut pada periode sejak 2014.[1]
Dari sikap sinis Airlangga dan Martin pada kalangan kiri yang geram pada ketidakampuhan Jokowi, sebetulnya kita, bila cukup teliti, akan menemukan bahwa mereka tidak membicarakan sama sekali satu aspek penting dari realitas politik: konstelasi barisan yang bisa disetarakan dengan konstelasi aktivis gersos melalui metode relawan di 2014. Artinya, fakta historis tersebut dianulir sedemikian rupa dan karenanya mereka sebetulnya sedang menyuarakan jeritan dari posisi powerless (tidak berdaya) sebagai intelektual kiri di dalam barisan Jokowi 2019. Tetapi karena sudah teralienasi dari gerakan secara luas maka yang teartikulasi dari mereka adalah pernyataan menyalahkan “gerakan kiri”. “Jeritan” Martin dan Airlangga seperti cuitan “burung kenari di tambang batubara” (canary in a coalmine) atawa perumpamaan tentang tanda bahaya. Mengindikasikan kekhawatiran dari aktivis posisi rendahan di barisan kiri luas pendukung Jokowi.[2] Ekspresi ketidakberdayaan yang bertolak belakang dengan animo pada pemilu 2014, dimana kita bisa menyaksikan adanya insentif kuat buat mencegah kemenangan Prabowo dan memastikan kemenangan Jokowi. Animo yang tercermin dari keaktifan terlibat berpropaganda di media sosial mau pun di dunia nyata. Bahkan banyak aktivis melepas masa lajang ikut pemilu-nya pada pemilu 2014.
Ekspresi frustasi dan ketidakberdayaan itu juga diartikulasikan bukan dengan mempersuasi kerjasama, malahan mengobarkan gesekan tajam dengan banyak aktivis dan intelektual kiri yang sangat kritis terhadap Jokowi. Dampratan untuk tidak centil atau pun ejekan agar mencuci muka agar sadar kerasnya politik mencerminkan hilangnya semangat untuk berdebat secara argumentatif pada kalangan yang tidak berdaya lainnya – kaum golput alias mereka yang jauh-jauh hari sudah mengumbar ketidakberdayaan dengan berkoar hanya akan mengunakan hak politiknya untuk tidak memillih.
Boikot/Golput Sebagai Opsi Absurd
Lalu apakah berarti bahwa pembacaan kaum penyeru boikot/golput adalah yang tidak absurd? Bisa jadi benar secara sebagian, karena mereka membaca dengan akurat sifat predatoris (pemangsa) dari pilihan kandidat politik yang tersedia di pemilu 2019. Akan tetapi usulan golput dan boikot dalam konteks politik Indonesia saat ini tidak akan memerdekakan diri dari politik predatoris. Sistem politik yang dikritik tersebut terus bekerja dengan pembiaran dari mayoritas pemilih dan golput yang tidak perduli dengan operasi kecurangan yang berlangsung dalam mekanisme politik. Artinya, berangkat dari pembacaan moral politik yang akurat opsi golput ternyata hanya memberikan solusi pembebasan diri dari beban moral mendukung calon yang tidak disukai. Golput tetaplah menjadi peserta, dan bahkan tetap melegitimasi secara politik walau tidak merasa bertanggungjawab secara moral.
Opsi golput atau boikot adalah cerminan kebingungan terkait logika kemenangan politik yang hendak dicapai. Bila diargumentasikan bahwa targetnya adalah delegitimasi politik maka klaim semacam itu harus diuraikan secara seksama. Kita tidak menemukan data yang mendukung asumsi bahwa golput membuat delegitimasi politik[3]. Pada pemilu 1955, angka golput mencapai 8,6 persen. Golput tertinggi pemilu Orde Baru (Orba) terjadi pada 1997, sebesar 6,4 persen. Pada era reformasi angka golput terus meningkat dari 7,3 persen (1999); 15,9 persen/pemilu legislatif dan sekitar 23%/pilpres (2004); 29,1%/legislatif dan 28,3% pilpres (2009); Pemilu 2014 golput pileg mencapai 24,8 persen dan pada Pilpres 2014 mencapai 29,8%. Artinya gerakan golput/boikot sudah menjadi trend selama demokrasi elektoral sejak 1998 dan tidak menghasilkan delegitimasi apalagi terbangunnya kekuatan politik alternatif sebagaimana yang hendak diperjuangkan para pengusungnya.
Dengan begitu, usulan boikot atau golput sebagai opsi politik alternatif dalam konteks politik konkret Indonesia hari ini adalah harapan kosong. Lebih tepat dan jujur dinyatakan sebagai retorika yang tidak disertai rencana praktis. Retorika seperti ini sudah didaurulang berkali-kali sejak pasca 1998, tanpa ada kemajuan dalam kualitas dan strategi perjuangan politik terorganisir kaum progresif. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa seruan ini sebetulnya sangat tidak bertanggungjawab secara intelektual karena telah turut memengaruhi minimnya animo untuk melakukan advokasi perubahan sistem elektoral yang memungkinkan kekuatan progresif bertarung secara politik.
Delegitimasi hasil pemilu hanya bisa dilakukan oleh perlawanan politik aktif terhadap proses dan hasil-hasil pemilu. Golput pada zaman Orba sebetulnya adalah perlawanan aktif terhadap mobilisasi rezim otoriter terhadap rakyat untuk memilih dalam pemilu curang.[4] Oleh karena itu, dalam konteks perjuangan melawan Orba, gerakan golput tidak terpisah dari tuntutan-tuntutan reformasi politik lainnya, terutama tuntutan pencabutan 5 paket UU Politik yang membatasi kebebasan berpartai dan berorganisasi di luar yang dibolehkan oleh rezim otoriter.
Uniknya paska 1998, boikot dan atau golput menjadi strategi populer di kalangan aktivis dengan dilandasi logika bahwa ada kekecewan publik dan kemungkinan terbatasnya kemungkinan untuk bermanuver secara politik. Bila logika golput sedemikian dipertahankan maka sampai kapan pun ke depan gerakan progresif di Indonesia akan terjebak oleh logika “malas” seperti ini. Karena publik akan cenderung selalu kecewa atas banyak hal dan juga ruang bermanuver dalam politik menjadi semakin terbatas.
Kredit ilustrasi: Alit Ambara
Mencari Tesis Praktis Strategis
Singkatnya kedua opsi yang sudah berdebat di serial diskusi IP sejauh ini masih membicarakan moral politik kelompok politik tidak berdaya. Sementara belum ada ajuan tesis praktis strategis, yaitu usulan (tesis) tentang bagaimana (strategi) menghadirkan kekuatan alternatif bisa digunakan (praktis) untuk pertarungan politik yang konkret. Tanpa tesis praktis strategi tersebut, kita harus mengakui potensi tergiring pada proses pembodohan rakyat dengan memanjakan perasaan tidak berdaya secara politik secara berlebihan. Implikasi dari perasaan tidak berdaya berlebihan tersebut telah menggiring massa rakyat awam mendukung alternatif-alternatif yang paling bisa membuat sabotase ke kekuatan politik yang mengancam.
Akan tetapi karena tidak dipersenjatai oleh organisasi dan strategi yang kokoh maka selama 20 tahun era pasca otoriter, oportunisme tumbuh subur di internal gerakan rakyat. Dalam keterbatasan tesis strategis dan organisasi maka selama dua dekade ini gerakan progresif selalu sulit untuk terhindar dari strategi “mencari tokoh baik”. Strategi yang intinya memfokuskan pada propaganda kandidat atau tokoh yang kelihatan paling bisa dijual untuk menjebak selera pemilih, yang karena frustasi politik, semakin “berorientasi sabotase dan oportunis” seperti diuraikan di atas. Ironisnya, bila mau membuka kembali kajian-kajian sosial ilmiah, kita akan menemukan pada konteks pasca Orba, justru pendekatan politik kanan lah yang menekankan soal-soal performa ketimbang tranformasi relasi kuasa yang secara struktural lebih lebih egaliter-demokratis.[5] Akibatnya strategi gerakan telah melahirkan SBY, Jokowi, Anies Baswedan dan lain-lain tokoh sebagai kampiun pencitraan yang diproduksi oleh proses politik Indonesia selama 20 tahun ini. Pencitraan yang dibuat dan dikokohkan oleh elite-elite intelektual politik, khususnya lembaga konsultan politik.
Pencitraan itu penting terus diproduksi karena ada bahaya laten energi kemarahan massa terhadap kediktatoran, yang meski tidak lagi bergelora, tetapi belum punah sejak 1998. Ingat kita mungkin satu-satunya kasus penggulingan kediktatoran yang tidak membuat si Diktator lari tunggang langgang ke luar negeri. Faktanya yang terjadi adalah pengkhianatan oleh elite-elite intelektual di masa awal reformasi yang melindungi Suharto dari fokus personal yang harus dituntut bertanggung jawab secara politik. Pada konteks ini, gerakan mahasiswa dipukul mundur ketika mendorong pembersihan Suharto dan antek-anteknya. Sementara elite-elite politik segera membangun fondasi bangunan politik korupsi dan elektoral busuk yang kita huni sampai sekarang. Lagi lagi ini mengingatkan faktor oportunisme internal di kalangan gerakan sosial karena tidak adanya praktik pertanggungjawaban ke massa rakyat.
Salah satu akar terus berkembangnya oportunisme adalah akibat kekosongan tradisi mempertanggungjawabkan hasil gerakan kepada rakyat – menang atau pun kalah. Apalagi kalau gerakan tersebut karakternya merapat pada kekuatan politik elite yang bisa mengakomodir walaupun sementara. Ini bisa kita lihat dari pertunjukan tragedi politik Pilkada DKI 2012 dan 2017. Pada kedua Pilkada DKI tersebut, predatorisme politik kapitalis berhasil memanfaatkan senjata yang awalnya justru dikembangkan gerakan rakyat, yaitu politik advokasi korban pembangunan dan politik identitas. Gerakan sosial progresif gagal mengawal, baik dengan tesis apalagi dengan organisasi, kedua bentuk politik rakyat miskin (poor people movement) tersebut. [6]
Sebaliknya para makelar politik buat kubu oligarki dengan terampil membantu memobilisasi kekuatan-kekuatan sektarian yang diwarisi dari zaman Orba. Mobilisasi tersebut berperan ganda, selain mengambil alih politik rakyat miskin juga sekaligus menyerang gerakan kiri sebagai kebangkitan PKI – simbolisasi anti kapitalisme, anti oligarki. Kelas kapitalis mengorganisasikan kekuatan-kekuatan reaksioner di masyarakat tersebut untuk mengalihkan perlawanan dan tekanan masyarakat ke isu yang lebih substansial. Faktanya, kekuatan-kekuatan ini selalu terorganisir dalam jaringan militer dan modal.
Menempatkan Tesis dalam Hipotesis
Bila kita tidak mau terus mengulang-ulang oportunisme dan perasaan tidak berdaya yang berlebihan, jelas kita membutuhkan tesis strategis praktis yang diajukan untuk tindakan praktis pada pemilu 2019, tapi tidak melupakan sejarah ke belakang dan target strategis ke depan yang melampaui 2019. Tepat, harus melampaui 2019, karena politisi-politisi musuh rakyat telah mencanangkan politik jangka panjang, sebagai cerminan mereka secara praktis tahu keharusan untuk beradaptasi dengan perubahan politik pasca Orba. Tesis politik yang hanya mempersiapkan (atau menghindari) pemilu 2019 akan kembali berujung kekosongan tesis strategi praktis selama 20 tahun pasca Orba ini. Untuk itu kita perlu memberanikan diri membuat dugaan-dugaan sementara atau hipotesis.
Sikap politik Jokowi untuk pemilu 2019, dengan berbekal “trauma pilkada DKI 2017” akan lebih banyak bergantung pada konsultan politik profesional dan aparat. Maka kelompok-kelompok relawan, sekalipun masih banyak jumlahnya, sebetulnya semakin tidak relevan sebagai mesin politik dibanding 2014. Perasaan pilu itu bisa kita tangkap ketika Martin menyiratkan jangan merasa besar, karena persis itu yang mereka alami sekarang. Kondisi lemahnya bargaining position relawan, atau simpatisan saat ini ke keputusan politik Jokowi sangat dipengaruhi gaya Pilkada DKI 2017 ketimbang Pemilu “Anti-Prahara 2014”.
Sebaliknya Prabowo, sekali pun tetap tidak populer di mata rakyat sepanjang survey bertahun-tahun, pasca Pilkada DKI 2017 punya rencana bertanding (game plan) yang jauh lebih kaya ketimbang Jokowi cs. Agenda yang dikejar kubu oligarki anti petahana adalah mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dan konsesi dari pemilu 2019. Lihat bagaimana strategi kampanye kubu Prabowo lebih non-akomodatif di antara unsur pengusung ketimbang koalisi besar Jokowi. Mesin politik yang biasanya solid seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pun tidak banyak digubris. Prabowo dengan mudah mengangkangi ijtima ulama dengan memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres karena jelas lebih menguntungkan secara ekonomi. Kontrak politik Riziq Shihab akan dibebaskan kalau Prabowo-Sandi menang, sebagaimana ditandatangani selepas ijtima kedua, harus dibaca bukan soal konsesi lebih besar dari kelompok Islam Politik tapi justru provokasi ke barisan Islam dalam Jokowi untuk juga membuat gerakan yang akhirnya akan meningkatkan antusiasme mobilisasi massa. Ini adalah pelajaran dari pengalaman Pilkada DKI sejak akhir 2016. Mobilisasi massa meledak karena berbagai kelompok Islam yang sebetulnya saling bersaing secara ekonomi politik memuncak dengan serial mobilisasi (411, 212, dll). Mobilisasi massa ini, ironisnya, dipicu salah satunya oleh blunder strategi kubu Ahokers, yang percaya bahwa politik paska pemilu 2014 bisa ditentukan dengan strategi membeli dukungan massa lewat simpul-simpul tokoh yang lebih muda dan sigap tampil di media sosial. Ahokers, sebagai faksi politik borjuis yang baru tumbuh, mau memotong mesin politik yang lama dengan mesin-mesin baru (lembaga survey, buzzer, kelompok-kelompok bentukan — kawan Ahok dll)
Bila kita cermati, blunder serupa terulang kembali dalam finalisasi Jokowi memilih pasangan resmi Cawapres-nya. Terpilihnya Ma’ruf Amin bisa dibaca sebagai kegagalan memfinalisasi pencalonan Mahfud MD yang popularitasnya tinggi menurut survey. Pencalonan pasangan Jokowi pasti memprovokasi keributan di internal koalisi akibat terlalu banyak partai pendukung yang akhirnya saling mencoba mensabotase. Tindakan sabotase sampai tahun depan akan terus berlanjut dalam berbagai pengungkapan skandal – korupsi, soal kebijakan impor, dan lain-lain. Ini sangat logis karena aturan pertandingan lewat Pemilu 2019 berorientasi menyederhanakan pemenang tapi tidak bisa meniadakan kekacauan jaringan-jaringan oligarki yang saling tergantung tapi juga saling mengancam.
Yang penting diawasi seksama adalah kemunginan sabotase-sabotase di internal koalisi Jokowi yang tidak hanya akan terekspresikan dalam bentuk intrik-intrik elite belaka tapi potensi bergulir menjadi provokasi mobilisasi massa seperti Pilkada DKI 2016-2017. Pada momen serial mobilisasi tersebut, ketokohan puncak pimpinan gerakan diproyeksikan pada figur Riziq Shihab. Tapi tepat selepas Pilkada DKI 2017, kita menemukan bukti bahwa kapasitas politik FPI sangat terbatas, bahkan bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam yang mengambil strategi menungganggi. Keberhasilan menghentikan kapasitas politik Riziq Shihab didapatkan Jokowi melalui kekuatan aparat keamanan ketimbang kemampuan relawan. Ini yang menjadikan pilihan pragmatis bergantung pada penanganan aparat nyata terlihat sebagai strategi pemenangan menuju 2019. Strategi yang juga rentan blunder bila memicu represi yang dibalas oleh kemarahan massa rakyat.
Sementara itu dengan posisi sebagai oposisi, Prabowo juga sementara ini lebih cerdik dengan memanfaatkan krisis moneter global karena penguatan dollar. dan perang dagang Trump. Tahun 2019 potensial menyediakan panen politik bagi kekuatan Prabowo cs dalam beberapa aspek. Pertama, panen mobilisasi massa. Kelompok-kelompok yang tidak memihak ke kedua kubu kandidat presiden pun akan dimobilisasi kalau tahun depan terjadi kelangkaan barang-barang dan kenaikan harga. Sekarang Prabowo cs sudah latihan dengan “mobilisasi emak-emak”, yang lagi-lagi aslinya adalah senjata gerakan rakyat progresif – yang sekarang dalam keadaan kikuk kebingungan mengintervensi pemilu. Kedua, adalah terbukanya kesempatan untuk mendapatkan berbagai akomodasi dan fasilitas baru buat para konglomerat dan oligarki. Kita sudah punya rujukan bagaimana medio 2015-2016 menghasilkan pembebasan pajak buat konglomerat. Untuk rentang 2019-2024, kita patut berspekulasi bahwa bila tekanan Trump ke Cina terus terjadi dan Dollar masih tinggi maka sangat besar insentif buat memfasilitasi konglomerat pemilik industri-industri yang cepat menghasilkan devisa, lagi-lagi sektor ekstraktif dan sawit. Di dalam kubu Jokowi pun, PSI(Partai Solidaritas Indonesia) sebagai partai yang baru dibentuk dan bergabung sudah menyuarakan dukungan bagi konglomerat Sawit.
Singkatnya, semua pemain arus utama politik pemilu sudah dapat dipastikan sebetulnya memfokuskan pada pencapaian keuntungan ekonomi politik jangka pendek-menengah hingga setidaknya ke pemilu 2024. Apalagi beberapa survey telah menunjukkan bahwa dengan aturan pemilu terkini Gerindra kemungkinan di posisi suara terbanyak kedua setelah PDIP.[7] Ini yang menjelaskan mengapa Gerindra lebih tega, ketimbang koalisi besar Jokowi, untuk tidak menggendong partai-partai lain. Sementara Jokowi harus mengakomodir semua partai, bahkan kalau menang pada 2019, nasibnya tak akan berbeda dengan koalisi gemuk pemerintahan SBY (2009-2014).
Dalam skenario sedemikian, Prabowo/Gerindra cs belum tentu menang tapi memperoleh banyak keuntungan di 2019. Sementara Jokowi hampir tak mungkin kalah, kalau berdasar popularitas di voters, tapi akan jebol banyak karena harus banyak berkonsesi. Jokowi tidak mungkin maju lagi pasca 2019, sementara Megawati di PDIP pasti mau melanjutkan dinasti politiknya dan akan menekan Jokowi untuk tidak menghalangi proyek itu.
Ada dilema politik elektoral di tiap pemilu terma kedua (bila petahana maju kembali). Jenis kompetisi terma kedua ini adalah bagaimana mengamankan transisi dari suatu rezim dan untuk itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena transisi meliputi juga bagaimana terhindar dari kerugian-kerugian politik setelah tidak lagi berkuasa. Indonesia tampaknya mengikuti pola Amerika Serikat dimana Obama, yang juga awalnya punya citra rakyat kebanyakan, menjadi semakin neoliberal dan bergantung pada kontribusi korporasi, termasuk sektor finansial yang menjadi pemicu krisis ekonomi 2008. Pada medio sekitar 2008 terjadi krisis finansial global yang memicu mobilisasi jalanan di mana-mana, dari mulai occupy wallstreet, Arab Spring, dan lainnya yang menjadi inspirasi bagi berbagai mobilisasi yang mengekspresikan kemarahan publik yang meluas. Kemarahan publik itu sekarang berlanjut dalam berbagai ekspresi populisme yang menandai politik Amerika paska Obama.
Dalam spekulasi situasi yang akan terjadi seperti diuraikan di atas, opsi politik golput hanya akan berujung sebagai gerakan moral. Maksimal melakukan aksi-aksi protes dengan resiko kehilangan daya tahan setelah isu politik datang dan pergi silih berganti. Sehingga gerakan golput tidak akan punya organisasi yang lebih maju dari komite-komite advokasi yang ada sekarang. Di titik itu, gerakan partai alternatif menjadi penting, partai yang dapat menjadi rujukan bagi rakyat yang melampaui keterbatasan tesis strategis praktis yang ada sekarang ini – dan tidak terbatas soal 2019, serta memantau perkembangan krisis moneter global dan perang ekonomi yang sekarang terus berlangsung.
Mari kita bersama merintis menjawabnya, walau terlambat 20 tahun lamanya, dengan melanjutkan pembahasan yang tuntas soal tesis kiri membangun kekuatan alternatif melalui intervensi pemilu.***
Aruna, seorang aktivis kini tinggal di Jakarta
———-
[1] Meski Airlangga pun tidak merinci bagaimana kegagalan dia bekerja di dari pengalaman bekerja di lembaga negara untuk pengembangan Ideologi Pancasila.http://www.koran-jakarta.com/populisme-munculkan-polemik-makna-politik/ https://www.radioidola.com/2017/tantangan-ilmu-pendidikan-berwawasan-pancasila-di-tengah-tranformasi-besar-menuju-masyarakat-komunikasi-lintas-batas/. Sementara Martin sedikit mengeluhkan soal kesulitan bekerja di Dirjen Kebudayaan dalam kesempatan diskusi publik seperti dicatat artikel berikut: https://geotimes.co.id/komentar/catatan-untuk-martin-suryajaya-dan-pendukung-jokowi/
[2] Tentu saja klaim posisi tinggi rendah ini boleh dibantah oleh mereka berdua. Tetapi bila mereka disasumsikan posisinya tinggi dalam barisan aktivis kiri Jokowi maka giliran kita yang harus khawatir dengan pernyataan nyaris tanpa harapan yang mereka ajukan di tulisan mereka.
[3] https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html http://www.harianterbit.com/read/2014/07/23/5622/26/26/Terburuk-Sepanjang-Sejarah-Golput-Pilpres-Capai-567-Juta
[4] Legitimasi terhadap pemilu curang bukan ditujukan kepada rakyat melainkan untuk dipamerkan oleh rezim kediktatoran Suharto pada negara-negara investor dan dan lembaga-lembaga modal internasional.
[5] Baik paradigma kanan ala Neoliberal yang Institusionalis atau pun pendekatan konservatif tentang transisi demokrasi yang mengutamakan konsolidasi elite-elite demi menjaga stabilitas politik.
[6] Poor people’s politics/movement istilah yang banyak dipakai terutama di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an, menunjuk kebangkitan gerakan sosial yang disruptif (membuat gangguan-gangguan) ketimbang perlawanan yang pasrah yang bergantung pada partai politik. Baca pengalaman Amerika Serikat dalam Piven, Frances Fox, and Richard A Cloward. 1979. Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail. Vol. 697. Vintage.
[7] https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/16121461/survei-lsi-6-parpol-tak-lolos-ke-dpr-5-parpol-terancam
Artikel lain terkait debat pilpres 2019:
Muhammad Ridha, Posisi Sosialis untuk Pemilu 2019: Golput Bukan Pilihan
Abdul Mughis Mudhoffir, Boikot Pemilu dan Masa Depan Gerakan Progresif: Kritik atas Pendekatan Personalistik
Martin Suryajaya, Tesis Agustus Tentang Gerakan Kiri dan Pilpres 2019
Airlangga Pribadi Kusman, Empat Tesis Intervensi Pilpres 2019: Mengusung Kembali Nawacita Sebagai Gugatan Politik
Roy Murtadho, Tesis September: Perihal Kekaburan Kaum Intelektual Kiri Dalam Pilpres 2019
Ken Budha Kusumandaru, Negara, HAM dan Tidak Relevannya Pilihan Golput
Suarbudaya Rahadian, Menggugat Minus Malum: Mengapa Golput Perlu Dipertimbangkan
Umi Ma’rufah, Negara, HAM dan Relevansi Boikot Pemilu
Abdil Mughis Mudhoffir, Ilusi Nawacita dan Kegagapan Kaum Intelektual Kiri
Muhammad Ridha, Intervensi Pemilu dan Strategi Politik Gerakan Rakyat
Ken Budha Kusumandaru, Negara dan HAM: Satu Perjuangan Politik
Hariati Sinaga, Di Mana dan Ke Manakah Suara Buruh Perempuan?
