Menggugat Minus Malum : Mengapa Golput Perlu Dipertimbangkan.

Print Friendly, PDF & Email

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

 

SIAPA yang tak kenal dengan ungkapan populer dari rohaniwan Jesuit-cum intelektual publik Romo Magnis Susesno, SJ: “Pemilu bukanlah untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa.”

Sejak pemilu presiden 2014, azas itulah yang menafasi dan mendasari pertimbangan kelompok kiri dalam mendukung Joko Widodo. Perlu diakui, tingkat partisipasi dan harapan aktivis gerakan sosial dalam hingar bingar pemilu tahun 2014 silam sangat besar. Apalagi dihadapkan dengan dua kandidat Joko Widodo versus Prabowo Subianto, kata-kata romo Magnis makin terasa bernas dan relevan kala itu.

Namun sekarang bukan tahun 2014, ini sudah  2018. Empat tahun adalah sebuah waktu yang lebih dari cukup untuk menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Lebih-lebih kita masih disuguhkan pertarungan rematch, karena Jokowi masih akan bertarung dengan Prabowo Subianto.

Di hadapan segala fakta politik yang berlimpah ini apakah prinsip minus malum yang dipopulerkan Magnis masih relevan kita pegang?

Bagi banyak orang masih.

Martin Suryajaya, misalnya, dalam sebuah artikelnya di IndoPROGRESS pada 28 Agustus 2018 silam menggemakan semangat ini secara eksplisit. “Ambillah pilihan yang paling menguntungkan buat gerakan, yang paling mungkin memenangkan agenda progresif”, Kata Martin.

Saya menduga Martin sadar bahwa memilih mendukung Jokowi di 2019 bukanlah pilihan tanpa konsekuensi buruk. Martin pasti tahu bahwa prestasi rezim Jokowi sebenarnya tidak secemerlang pemberitaan Seword dan situs buzzer sejenis .

Maka laiknya Faust yang putus asa untuk mendapatkan ilusi kebebasan dan akhirnya menggadaikan jiwanya pada Mephistopheles, Martin mengajak pembaca menggadaikan nasib politiknya pada sebuah rezim dengan portofolio yang jeblok[1]. Faust tentu tahu Mephistopheles adalah iblis. Tapi bagi Dokter Faust ada yang lebih menakutkan daripada iblis, yaitu:kehilangan kesempatan mengakses (ilusi) kebebasan.

Semangat mengamankan ilusi kebebasan memasukkan Faust ke dalam kekeliruan logika berpikir yaitu dilema palsu (false dilemma).

Faust tahu dengan memilih menjual jiwanya kepada iblis, itu akan membuatnya kehilangan kebebasan di penghujung usia. Tapi di sisi lain dia membutuhkan kebebasan dan pengetahuan untuk mengakses pengetahuan tak terbatas saat ini. Dihadapkan pada dilema itu, Dr. Faust memilih menyerahkan jiwanya kepada iblis demi kebebasan ilusionik.

Pada logika yang sama saya duga Martin dan banyak pendukung rezim hari ini melabuhkan pertimbangannya.

Jangan keliru. Saya tidak mengatakan bahwa prinsip lesser evil pada dirinya sendiri adalah salah. Terkadang ada situasi tak terhindarkan yang memaksa kita menempuh jalan itu. Yang menjadi masalah apakah sebenarnya kita yakin bahwa kita dihadapkan pada dilema? Sudahkah kita menguji dalil-dalil argumentasinya? Atau sebenarnya ini adalah produk kesesatan berpikir ?

 

Membongkar Asumsi Di Balik Minus Malum Hari Ini

Asumsi yang lahir di balik kemendesakkan untuk memilih Jokowi adalah narasi yang mengatakan bahwa memilih Jokowi adalah pilihan paling rasional karena Jokowi terbukti sudah membuka jalan bagi agenda kaum progresif meski tidak sempurna. Jokowi didaku sudah berhasil meretas jalan menuju kesejahteraan, kemajuan dan transformasi sosial meski belum paripurna. Dan tidak heran, secara diametral figur Joko Widodo senantiasa dihadap-hadapkan dengan figur Prabowo Subianto yang militeristik, intoleran, dan inkapabel.

Pertama-tama kita perlu eling bahwa setiap kali dihadapkan pada pilihan yang tertutup, alarm kewaspadaan kita sedianya perlu diaktifkan. Bagaimanapun lewat berbagai media kita dibombardir dengan dua pilihan binari Jokowi-Prabowo. Di luar itu kita seolah-olah tidak punya imajinasi politik.

John Searley, seorang pakar filsafat analitik mengatakan bahwa pilihan politik yang binari memiliki lubang jebakan logika. Sebelum tiba pada muara yang terkesan dilematis, semua pilihan sudah melewati tahapan reduksi besar-besaran.

Masalahnya, apa landasan epistemis dan etis yang mendasari pengelompokkan binari itu?

Apa dasarnya mengatakan bahwa Prabowo identik dengan “ruang demokrasi semakin sempit, ideologi semakin tidak nyambung, demoralisasi menanti[2]”, sementara Jokowi Identik dengan “ruang demokrasi diamankan, kesempatan untuk menggali dan mempropagandakan akar sosialisme dari Soekarnoisme, kemungkinan untuk membangun basis massa”?

Tentu untuk tiba pada muara kesimpulan yang “nekad” itu, subjek yang berpikir perlu secara sengaja menutup mata bahwa di era kepemimpinan Jokowi terjadi upaya pembubaran acara Belok Kiri Festival 2016, penyerbuan LBH Jakarta setahun lalu karena isu kebangkitan PKI, Kasus Kendeng, kasus Tumpang Pitu, dan kasus pemberhentian sepihak 8500 karyawan PT Freeport, dan sebagainya.

Singkatnya, keberpihakan sang subjek pada kepentingan primordialnya dapat menuntun pada kekeliruan logika berpikir yang kemudian menghasilkan kekeliruan pengambilan keputusan.

Tak berlebihan jika kita curiga, jangan-jangan kekeliruan berpikir ini memang dirawat karena itu memberi manfaat sosial ekonomi bagi penganutnya. Tetapi semoga saya salah dan memang hal ini terjadi karena pendukung tesis Agustusan sedang khilaf.

Masalah kedua dari kesalahkaprahan dalam menerapkan pilihan lesser evil adalah kekeliruan memahami konteks pilihan etis minus malum.

Prinsip minus malum tidak lahir di ruang hampa. Landasan pikiran etis minus malum berjangkar pada keyakinan bahwa ada yang baik yang akan dicapai dari pilihan yang buruk. Prinsip minus malum lahir dari ide tentang mencapai maximum bonum: kebaikan maksimal bagi seluruh warga negara. Sehingga opsi minus malum menjadi benar hanya ketika kita tahu bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang berujung pada kebaikan publik yang paling besar .

Memilih di antara Jokowi atau Prabowo jelas bukanlah jalan satu-satunya ke sana. Sejauh ini paling tidak kita sudah tahu Jokowi tidak membawa kita pada maximum bonum. Maka menahbiskan pilihan paling rasional di pemilu 2019 pada Jokowi adalah sebuah upaya menyederhanakan masalah dan mengakali akal sehat.

 

Golput Sebagai Peretas Jalan Membangun Politik Alternatif

Golput memang tidak dihitung dalam sistem elektoral kita. Saya yakin semua orang sudah tahu itu. Sikap golput pada pemilu 2019 memang bukan bertujuan untuk menambah bobot signifikansi pada opsi-opsi kadaluarsa itu.

Golput di 2019 adalah sikap radikal untuk menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan yang berarti entah siapapun yang menang.

Golput adalah langkah awal, sebuah upaya dini membangun imajinasi baru bahwa kita bisa membangun gerakan politik alternatif. Bahwa menitipkan nasib pada elit politik yang ditawarkan hari ini bukanlah pilihan satu-satunya menuju maximum bonum. Bahwa dilema moral itu bisa kita tolak jika sejak awal kita menolak terlibat masuk dalam permainan ini.

Lalu apakah golput adalah sebentuk heroisme yang “tidak realistis”?

Menurut saya itu bergantung apakah kita mau menyerahkan konstruksi kenyataan politik (real politics) pada konstelasi yang mendukung status quo atau pada kekuatan alternatif yang memberikan kemungkinan-kemungkinan baru.

Pada akhirnya kenyataan politik adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh subjek politik. Kenyataan politik bukanlah keadaan terberi dimana kita memberi diri dituntun oleh pragmatisme. Mengutip perkataan Lenin, “kenyataan politik yang dihayati sebagai keterberian adalah ilusi yang dibangun borjuasi agar kita menyerahkan nasib pada mereka[3]”.

Kita juga mesti menginsyafi bahwa membangun gerakan dan wadah politik alternatif bukan pekerjaan seminggu dua minggu. Itu kerja berat. Dan kerja berat ini akan berubah derajatnya menjadi kerja mustahil apabila kita terus-menerus menggantungkan nasib pada opsi politik hari ini yang kita tahu sama-sama… …yah begitulah.***

 

Suar Budaya Rahadian adalah Pendeta Jemaat Gereja Komunitas Anugerah-Reformed Baptist Salemba

 

————

[1]20 Tahun Reformas: 11 Catatan Masalah HAM di Era Jokowi; Refleksi Tiga Tahun Reforma Agraria Pemerintahan Jokowi

[2]Martin Suryajaya, Tesis Agustus Tentang Gerakan Kiri dan Pilpres 2019

[3]Lenin, Lenin Collected Works, Progress Pub.1975.vol.18, hal. 328-334.

 

Artikel lain terkait debat pilpres 2019:

Muhammad Ridha, Posisi Sosialis untuk Pemilu 2019: Golput Bukan Pilihan
Abdul Mughis Mudhoffir, Boikot Pemilu dan Masa Depan Gerakan Progresif: Kritik atas Pendekatan Personalistik
Martin Suryajaya, Tesis Agustus Tentang Gerakan Kiri dan Pilpres 2019
Airlangga Pribadi Kusman, Empat Tesis Intervensi Pilpres 2019: Mengusung Kembali Nawacita Sebagai Gugatan Politik
Roy Murtadho, Tesis September: Perihal Kekaburan Kaum Intelektual Kiri Dalam Pilpres 2019
Ken Budha Kusumandaru, Negara, HAM dan Tidak Relevannya Pilihan Golput

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus