Rekonstruksi Kembali Agenda Gerakan Kita

fight to vote, vote to fight. Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

LAGI-LAGI Gerakan Rakyat di Indonesia dan berbagai belahan dunia kembali berada di dalam posisi defensif. Mungkin tidak terhitung sudah beberapa kali kita terpaksa mengambil atau berada di dalam posisi ini. Kita mulai dulu ulasannya dari tatanan global. Naiknya partai-partai dan gerakan-gerakan sosial kiri-progresif di Eropa Selatan kemudian berujung kepada kapitulasi kepada kelas yang berkuasa sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan SYRIZA di Yunani; atau serangkaian kompromi terhadap agenda-agenda politik progresif seperti yang terjadi terhadap Podemos dalam menghadapi isu pembebasan nasional Catalunya. Populisme sayap kanan kembali merajalela di berbagai kawasan sebagai tantangan kepada konsensus liberal, mulai dari Eropa Barat dan Timur hingga Amerika Serikat (AS) dan Asia Tenggara. Di Indonesia, kalangan gerakan sosial kembali tergagap-gagap menghadapi kebangkitan populisme, ‘moderatisme’ dengan nuansa militeris-Orbais, dan konstelasi politik elite menghadapi pilpres 2019.

Konjungtur politik dan pengetahuan progresif pun juga menghadapi persoalan-persoalan yang tidak kalah rumit. Dalam konteks politik Tiongkok misalnya, terdapat ketegangan antara garis ideologis resmi rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan lingkar-lingkar sosialis dan progresif muda dan alternatif[1] yang menemukan kesenjangan antara retorika resmi dengan ketidakadilan sosio-ekonomi yang semakin parah. Di ranah pengetahuan, naiknya kajian-kajian tentang “materialisme baru” (new materialism) setelah mentok­-nya berbagai perspektif dan kajian yang terlampau menekankan aspek-aspek linguistik, diskursif, representasi, dan antroposentris dari kenyataan material membuat kita harus berpikir ulang mengenai implikasi politis dari cara pandang materialis kontemporer atas realitas politik yang ada di hadapan kita.[2] Di ranah yang lebih ‘praktis’ dan ‘sehari-hari,’ seperti ranah pengorganisiran, perumusan kebijakan, dan pendidikan popular, kerumitan pun tak terhindari, mulai dari pembahasan mengenai materi pendidikan seperti apa yang pas untuk generasi millennials hingga skema hunian partisipatoris yang cocok untuk kaum miskin kota.

Kondisi kita saat ini mengingatkan saya pada ucapan Gramsci dalam Prison Notebooks-nya yang termasyhur itu, ‘the crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear.’ Krisis terjadi ketika tatanan lama mulai sekarat tetapi yang baru belumlah lahir. Mungkin terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kita sekarang berada di dalam fase krisis yang besar seperti yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, tetapi berbagai ‘gejala sosial’ yang ada sekarang menunjukkan bahwa kita berada di satu kondisi yang cukup dekat dengan krisis. Dalam konteks ofensif kapital global yang semakin mengemuka dewasa ini, kita perlu merumuskan strategi untuk melakukan ‘serangan balik.’

Dalam keadaan seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali untuk kembali berefleksi tentang pembacaan teoretik sekaligus agenda-agenda kita di tataran praksis. Kembali mengingatkan diri kita untuk berpikir ulang dan menggiatkan kembali kerja-kerja teori dan praksis boleh jadi terdengar seperti khutbah yang sama, menjemukan, dan selalu diulang-ulang, tetapi buat saya lebih menjemukan dan bahkan menjengkelkan apabila kita kembali terjebak dalam persoalan dan kesalahan yang sama karena kita enggan untuk mengevaluasi langkah yang sudah kita ambil. Bukankah keengganan semacam itu merupakan sebuah bentuk empirisisme (normalisasi keadaan empiris yang ada tanpa mempersoalkan kontradiksi dan problematika di dalamnya) dan subjektivisme (afirmasi dan validasi atas langkah dan posisi individu tanpa proses evaluasi kolektif yang tepat dan menyeluruh)? Dan bukankah subjektivisme dan empirisme merupakan tanda-tanda dari tersusupinya kita oleh pandangan-pandangan idealis dan borjuis kecil?[3] Karenanya, kembali saya tegaskan, tidak ada cara lain. Kritik, otokritik, dan rekonstruksi kembali posisi kita dan para kawan sejawat merupakan sebuah keharusan. Ibarat perang, apa-apa yang kita lakukan sekarang merupakan bagian dari perjuangan gerakan rakyat – perjuangan kelas – yang membutuhkan perencanaan jangka panjang.[4] Bahkan, meskipun kita hanyalah pasukan gerilya – suatu ilustrasi yang saya pikir dengan tepat menggambarkan kondisi gerakan rakyat hari ini – kita tetap membutuhkan perencanaan yang matang agar dengan kemampuan dan sumber daya kita yang terbatas kita tetap bisa melakukan terobosan untuk secara konsisten menghajar jantung kapitalisme dan tatanan yang berkuasa saat ini.

Bagaimana membangun tatanan yang baru dalam keadaan yang terseok-seok ketika tatanan lama sedang runtuh pelan-pelan namun benih-benih kebaruan belumlah bersemai? Inilah problematika kita. Problematika ini bolehlah kita sebut sebagai ‘Problematika Besar Gerakan Rakyat.’ Persoalan klasik ini dihadapi oleh berbagai gerakan rakyat di berbagai konteks sejarah dan regional, mulai dari Revolusi Bolshevik dan gerakan pembebasan nasional di Dunia Ketiga hingga eksperimen sosialis libertarian yang dilakukan oleh kombatan revolusioner di Spanyol di masa Perang Sipil dan orang-orang Kurdi saat ini. Suatu persoalan yang tidak mudah, yang jawabannya juga tidak akan ditemukan dalam waktu sekejap. Sebagai contoh, mari kita angkat upaya revolusioner demokratik yang dilakukan oleh orang-orang Kurdi di Suriah Utara. Dunia boleh saja memuji dan terpukau oleh eksperimen-eksperimen progresif nan radikal yang dilakukan oleh orang-orang Kurdi, seperti upaya mereka dalam membangun tatanan demokratik dalam segala lini kehidupan, melawan fasisme ISIS dan represi pemerintahan Suriah dan Turki, membangun komune-komune sosial dan ekonomi, dan mempromosikan feminisme. Tetapi, tidak banyak yang mencoba berusaha memahami kesulitan-kesulitan serta dilema-dilema yang dihadapi oleh para kombatan Kurdi, dalam hal mengurangi korban perang yang berlebihan, meniti jalan geopolitik yang terjal dan sempit dalam struktur imperialisme global, dan berbagai tantangan berat lainnya dalam konteks membangun ‘dunia yang baru’ di tengah-tengah kesulitan medan perang yang berat.[5] Mengapa penting untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi gerakan-gerakan rakyat dalam konteks dan lintasan politik yang lain? Karena sesungguhnya apa-apa yang dihadapi mereka juga adalah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sini. Persoalan mereka adalah persoalan kita. Tantangan yang dihadapi oleh para revolusioner lokal tanah air dalam memperjuangkan revolusi sosial di daerah Pantai Utara Jawa pasca kemerdekaan juga adalah persoalan yang dihadapi oleh revolusioner Bolshevik dan massa rakyat Russia ketika mereka membangun tatanan demokrasi sosialis di atas puing-puing keruntuhan otokrasi Tsaris. Tantangan yang dihadapi oleh rakyat desa Marinaleda dalam upaya mereka untuk membangun ekonomi kolektivis-demokratik juga adalah tantangan yang dihadapi oleh berbagai serikat rakyat di Indonesia dalam perjuangan mereka membangun ekonomi solidaritas. Rasa-rasanya akan sangat sulit bagi kita – jikalau bukan tidak mungkin sama sekali – untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita, lebih-lebih bersolidaritas dengan gerakan rakyat lain, apabila kita tidak dengan sunguh-sunguh mencoba melakukan diagnosis yang tepat atas persoalan-persoalan kita.

Untuk melakukan diagnosis serta merumuskan preskripsi secara jitu, lagi-lagi kita perlu melakukan kajian. Dengan kata lain, yang perlu kita lakukan adalah rekonstruksi kembali agenda gerakan kita. Di sini saya memakai istilah ‘kajian’ yang konteksnya lebih umum alih-alih ‘riset’ yang lebih spesifik untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ilmiah haruslah menjadi pedoman dan semangat dari tiap langkah gerakan progresif. Di kesempatan kali ini, saya tidak berpretensi untuk memberikan suatu pemaparan yang utuh, melainkan sekadar mencoba untuk menyentuh beberapa persoalan pokok yang mendesak di Indonesia, yang memerlukan pembacaan dan perumusan posisi dari kita. Apa yang akan saya jabarkan pada dasarnya hanyalah sebuah pemetaan masalah serta strategi dan taktik alias stratak. Di sini, fokus saya sedikit banyak adalah persoalan-persoalan yang khas gerakan. Akan tetapi, di luar persoalan-persoalan klasik – yang sudah barang tentu sangat pelik itu – saya juga mencoba mengidentifikasi persoalan-persoalan yang relatif baru bagi kalangan gerakan sosial, yang cepat atau lambat perlu ditanggapi. Saya juga membatasi diri untuk tidak banyak membahas persoalan yang terlampau teoretik di sini. Persoalan-persoalan tersebut tentu sangat penting, tetapi pembahasannya membutuhkan ruang diskusi yang lebih luas dan khusus, yang bisa kita bahas di lain kesempatan.

Berikut adalah identifikasi sejumlah agenda gerakan tersebut. Untuk lebih memudahkan, saya akan paparkan secara garis besar dalam format pointers, meski catatan tambahan juga saya sertakan untuk memperjelas beberapa pokok permasalahan.

Politik

• Arena elektoral dan politik negara:
  • Pembangunan partai berbasis gerakan berorientasi
  • Kritik, revisi, dan pengajuan RUU tandingan atas berbagai peraturan kepemiluan yang cenderung menguntungkan oligarki.
  • Identifikasi ruang-ruang elektoral di mana kader-kader gerakan dapat memenangkan pertarungan elektoral dan – lebih penting lagi – menjalankan mandat elektoralnya sembari menjaga kontrol demokratik dari para konstituennya terhadap kader-kader tersebut. Identifikasi ruang yang tepat ini menjadi penting agar ‘intervensi elektoral’ tidak sekadar menjadi semacam upaya coba-coba belaka atau berujung ke demoralisasi, avonturisme, dan oportunisme.[6]
  • Identifikasi ruang-ruang birokrasi di mana kader-kader gerakan dapat berperan serta atau setidaknya memengaruhi dinamika birokrasi. Peringatan yang sama sebagaimana stratak dalam mengintervensi ranah elektoral juga berlaku – lihat catatan di atas.
  • Beberapa catatan mengenai dinamika intervensi elektoral gerakan sosial Indonesia akhir-akhir ini dapat dilihat di rubrik
• Arena ekstra-elektoral dan gerakan sosial:
  • Pengarusutamaan orientasi progresif dan pada akhirnya orientasi perjuangan kelas.
  • Identifikasi isu-isu yang memiliki imbas yang luas dan memungkinkan menaikkan posisi tawar gerakan secara keseluruhan (misal: perlindungan sosial yang komprehensif dan transformatif, kerentanan kerja lintas sektor, represi aparatus negara, dan lain sebagainya).
  • Identifikasi prioritas agenda dan format-format kerjasama lintas organisasi yang diperlukan – misalnya, untuk melakukan konter-ofensif terhadap rezim infrastruktur Jokowi, kerjasama lintas organisasi dapat dilakukan di fase aliansi taktis dulu, sebelum membangun kerjasama yang lebih luas, kuat, dan mengikat.
  • Identifikasi penyebab fragmentasi gerakan sosial.
• Arena masyarakat:
  • Identifikasi dan intervensi ruang-ruang masyarakat seperti sekolah, kumpul-kumpul arisan dan pengajian, hingga sesi-sesi silaturahmi warga yang prospektif dan potensial untuk dijadikan sebagai ‘medan dakwah gerakan.’ Sebagai referensi, lihat misalnya upaya Serikat Petani Pasundan (SPP) membangun sekolah berbasis komunitas.
• Arena politik elite:
  • Pembacaan politik elite yang mencakup, tetapi tidak terbatas kepada, analisis konflik antar elite, aparatus dan jejaring elite di berbagai lini (negara, masyarakat, bahkan elemen-elemen gerakan sosial itu sendiri), sumber daya elite (finansial, politik, sosial, koersif, dan lain sebagainya), hingga imbas politik elite ke dinamika dan ruang gerak gerakan sosial dan massa rakyat pada umumnya.

Ekonomi

• Analisis ekonomi-politik Indonesia:
  • Klarifikasi cara pandang atas realitas objektif ekonomi-politik Indonesia, termasuk penggunaan istilah-istilah yang seringkali menjadi ‘terms of abuse’ (misal: oligarki, kapitalisme, feodalisme, dan lain sebagainya).
  • Analisis kondisi ekonomi-politik Indonesia di berbagai sektor, mulai dari manufaktur dan sumber daya alam hingga ekonomi digital dan pariwisata.
• Pengorganisiran ekonomi:
  • Analisis hubungan antara ekonomi dengan sektor-sektor lain, dengan tujuan untuk melampaui pemisahan/separasi antara ekonomi dengan aktivitas hidup lain yang dilanggengkan di dalam kapitalisme.
  • Perumusan strategi makro pembangunan ekonomi post-kapitalis berdasarkan analisis ekonomi-politik Indonesia.
  • Identifikasi dan evaluasi atas berbagai strategi dan praktik pembangunan ekonomi solidaritas di yang dilakukan oleh berbagai serikat rakyat dan komunitas di Indonesia, mulai dari kelas buruh, petani, hingga nelayan dan masyarakat adat.
  • Diseminasi dan replikasi stratak pengorganisiran ekonomi yang bersifat lintas sektor dan ideologis.

Sosial

• Relasi gender, terutama persoalan the women’s question dan perjuangan melawan patriarki dan heteronormativitas.[7]
• Isu-isu minoritas etnik, agama, dan seksual, termasuk persoalan masyarakat adat dan persoalan Papua (untuk beberapa catatan mengenai persoalan Papua lihat rubrik Papua Bicara).
• Analisis atas persoalan-persoalan seputar politik identitas dan batasan-batasan dari artikulasi politik yang berdasarkan kepada politik identitas, baik dalam varian konservatif-ekslusif maupun liberal-pluralis.

Kebudayaan

• Analisis atas berbagai ekspresi kebudayaan rakyat.
• Pembangunan dan promosi kebudayaan rakyat, baik budaya tinggi maupun budaya populer, serta demokratisasi proses-proses produksi dan konsumsi produk-produk kebudayaan.
• Tipologi modalitas perlawanan rakyat:
  • Pemetaan modalitas perlawanan rakyat, dari mulai yang bersifat keseharian dan ‘halus’ (everyday politics/everyday forms of resistance) hingga yang secara terbuka bersifat konfrontasional dan terorganisir, dengan tujuan untuk memetakan modalitas dan narasi perlawanan rakyat dan perumusan narasi dan modalitas gerakan yang segar namun tetap ideologis dan dapat menjangkau massa secara luas.

Agama

• Relasi agama dan politik progresif:
  • Identifikasi irisan-irisan agama dan politik progresif, terutama dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia di mana artikulasi agama dan artikulasi politik progresif/kelas bisa saling beririsan.
  • Identifikasi peririsan organisasi-organisasi agama dengan jejaring oligarki terutama analisis bagaimana oligarki menggunakan institusi-institusi keagamaan untuk melanggengkan kekuasaannnya, baik di ranah yang lebih material maupun ideologis.
  • Identifikasi aktor-aktor progresif di dalam gerakan dan organisasi keagamaan dan aktor-aktor gerakan sosial yang reseptif dengan gagasan bekerjasama dengan gerakan agama untuk menjajaki kemungkinan aliansi yang lebih luas antara elemen-elemen gerakan agama dan gerakan sosial.
• Formulasi teologi materialis
  • Perumusan teologi materialis yang lebih maju dari gagasan-gagasan keagamaan progresif yang telah beredar sebelumnya seperti teologi pembebasan maupun Islam Kiri.[8]
  • Partisipasi dari massa rakyat sebagai produsen valid teologi dalam proses perumusan teologi tersebut.

Pendidikan

• Pembangunan dan keberlanjutan lingkar-lingkar pendidikan popular:
  • Pendataan atas berbagai lingkar-lingkar pendidikan popular baik di tataran penggerak maupun basis massa di berbagai sektor, baik yang masih berjalan maupun yang sudah vakum.
  • Perluasan upaya-upaya pendidikan popular baik di ranah penggerak maupun basis massa yang dilakukan secara teratur.
  • Dokumentasi aktivitas lingkar-lingkar pendidikan popular dan pembuatan modul pendidikan popular di berbagai sektor sebagai upaya untuk melakukan transmisi dan diseminasi pengetahuan tentang cara-cara melakukan kegiatan pendidikan popular secara lebih sehat dan berkelanjutan, meminalisir kultur patronase, membaca diktat, dan senioritas yang konterproduktif dan eksesif.
  • Diseminasi format dan materi pendidikan popular.

Teknologi dan Industri

• Agenda otomasi:
  • Secara lebih menyeluruh persoalan ini telah dibahas oleh kawan Yosie dalam tulisannya, tapi secara singkat urgensi dari agenda ini adalah untuk menganalisis implikasi dari otomatisasi ekonomi yang tidak terelakkan dan merumuskan agenda otomasi alternatif dari gerakan.
• Konstruksi sibernetika alternatif:
  • Apabila kontrol informasi di negara-negara Blok Timur secara langsung oleh aparatus-aparatusnya sering dideskripsikan sebagai sebentuk totalitarianisme, maka kontrol informasi oleh para kapitalis digital kelas kakap yang disokong oleh negara di ‘negara-negara bebas’ bolehlah kita sebut sebagai sebuah bentuk totalitarianisme baru. Tantangan bagi perencanaan ekonomi-politik dan kehidupan sosial radikal-demokratik adalah juga untuk mewujudkan demokratisasi diseminasi informasi dan proses pengambilan keputusan berbasis informasi dan data secara real time. Chile di masa Allende adalah sebuah contoh di mana ‘sibernetika sosialis’ – proses pengambilan keputusan-keputusan mengenai penghidupan berdasarkan akses dan sirkulasi data dan informasi yang bersifat sangat cepat dan dilakukan dalam skala besar dan secara demokratik – adalah suatu upaya yang mungkin, suatu persoalan yang perlu dipikirkan secara serius oleh kalangan gerakan.
• Promosi industrialisasi berskala besar dengan kontrol demokratik dari para pekerja dan massa luas.

Agraria dan Perburuhan

• Analisis problematika agraria dan perburuhan Indonesia, yang mencakup antara lain isu-isu seperti perampasan tanah dan represi sehari-hari di lingkungan pabrik, proses-proses diferensiasi kelas dan imbasnya kepada massa rakyat di pedesaan dan perkotaan, dan isu-isu lain yang berkaitan dengannya sebagai basis kerja-kerja advokasi.
• Demokratisasi kemampuan-kemampuan teknokratis di proses-proses produksi industrial dan pertanian, mulai dari produksi manufaktur ringan dan berat hingga manajemen saluran irigasi dan distribusi pupuk sebagai dasar untuk membangun ekonomi solidaritas dengan daya produksi yang tinggi.

Tentu saja, daftar ini jauh dari lengkap dan mengandung bias-bias pribadi saya. Tetapi, saya pikir ada konsensus yang cukup luas mengenai pentingnya isu-isu yang saya paparkan dalam penjelasan singkat saya. Melalui pemarapan ini, saya juga mengundang rekan-rekan gerakan rakyat lain untuk turut mengidentifikasi isu-isu kunci apa yang luput dari perhatian saya dan berpartisipasi dalam diskusi dan debat mengenai perumusan stratak kita.

Apa yang sedang saya coba lakukan di sini bukanlah hal yang benar-benar baru. Kuan-Hsing Chen (2010, hal. 223-224) dalam refleksi teoretiknya sebagai sarjana kajian kebudayaan dan aktivis gerakan sosial di Taiwan, Asia as Method, melabeli upaya perlawanan seperti ini sebagai ‘lokalisme internasionalis’ (internationalist localism), yang mengakui kenyataan sosiologis dari proses-proses modernisasi (kapitalis) termasuk tatanan ekonomi-politik dan sosial berdasarkan kapitalisme dan negara bangsa, tetapi di saat yang bersamaan melakukan upaya-upaya perlawanan di tingkat lokal, bukan sebagai bentuk romantisasi naif nan nativis dan esensialis atas yang lokal maupun afirmasi fatalis atas modernitas kapitalis di skala nasional dan global, melainkan untuk mensubversi batas-batas geografis artifisial tersebut dan meradikalisasi berbagai upaya perlawanan popular-demokratis vis-à-vis modernitas kapitalis-poskolonial. Mungkin upaya yang coba kita rintis di sini masih jauh dari agenda besar untuk mengkonstruksi kembali materialisme Indonesia – dan juga sosialisme Indonesia. Tetapi, setidaknya catatan singkat ini saya harap dapat menjadi pengingat bagi kita untuk tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan panjang dalam kerangka agenda tersebut. Kapitalisme-neoliberal boleh jadi universal, but so does the resistance against it.

Tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya mungkin akan kembali menjadi another long season of people’s struggle, musim panjang perjuangan rakyat.***

Penulis adalah pegiat Forum Islam Progresif (FIP). Baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral ilmu politik dan Kajian Asia Tenggara di Northern Illinois University, AS.

—————-

[1] Di dalam Tiongkok sendiri terdapat perdebatan yang begitu dinamis mengenai relevansi kajian-kajian kontemporer atas Marxisme, yang marak dengan perdebatan dan disensus, baik di dalam tubuh PKT sendiri, lebih-lebih di ruang-ruang non-partai. Dengan kata lain, ‘Marxisme Negara’ bukanlah satu-satunya artikulasi teoretik Marxis (dan juga bukan satu-satunya garis politik Marxis) yang ada dan berkembang di Tiongkok dewasa ini. Topik ini mungkin membutuhkan kajian yang lebih serius dan pemaparan yang lebih panjang. Tentu, pembacaan saya atas fenomena ini terbatasi oleh fakta bahwa saya tidak bisa berbahasa Mandarin, sehingga saya harus bertumpu kepada teks-teks berbahasa Inggris yang meskipun sangat membantu tetapi tentu saja hanya memberikan informasi yang terbatas mengenai perkembangan diskursus dan kajian Marxis di Tiongkok dan implikasi-implikasi politiknya. Sebagai referensi mengenai persoalan ini lihat misalnya He Li, Political Thought and China’s Transformation (New York: Palgrave Macmillan, 2015), Robert Ware, “Reflections on Chinese Marxism,” Socialism and Democracy, 27, 1, hal. 136-160, 2013, dan Shi Anshu, François Lachapelle, dan Matthew Galway, “The Recasting of Chinese Socialism: The Chinese New Left since 2000,” China Information, 32, 1, hal. 139-159, 2018.

[2] Untuk pembahasan singkat mengenai apa itu materialisme baru dan implikasi politisnya lihat tulisan William E. Connolly, “The New Materialism and the Fragility of Things,” Millennium: Journal of International Studies, 41,3, hal. 399-412, 2013. Untuk selayang pandang mengenai kajian-kajian dan perdebatan tentang materialisme baru silahkan tengok beberapa terbitan open access terbaru di http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/new-materialism/

[3] Sebagai ilustrasi anekdotal: dalam suatu forum yang mengundang pegiat dan pengkaji agraria, ada seorang peserta diskusi yang bertanya mengenai apa indikator keberhasilan gerakan petani di dalam suatu kasus perjuangan merebut hak atas tanah – sebuah pertanyaan yang tentu saja valid. Yang membuat saya terkejut adalah jawaban dari seorang peserta diskusi yang lain: apabila telah terjadi ‘transformasi mentalitas’ teman-teman petani dari ‘korban’ menjadi ‘survivor’ dan lantas ‘pejuang’ maka proses advokasi bisa dikatakan berhasil. Tentu hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat penting dan patut diapreasiasi – tapi kita tahu dari berbagai laporan dan hasil kajian bahwa laju perampasan tanah justru cenderung meningkat – sebuah fakta keras yang objektif! Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada banyak rekan gerakan yang terlibat dalam kerja-kerja advokasi yang melelahkan, persis dalam konteks inilah saya ingin bertanya: bukankah ini contoh pandangan yang empirisis dan subjektivis dan karenanya problematis?

[4] Dalam hal ini, pihak ‘lawan’ kadang jauh lebih baik dalam melakukan perencanaan jangka panjang. Lihat misalnya profil Helmuth von Moltke, panglima dan militeris Prussia, dalam Max Boot, War Made New: Technology, Warfare, and the Course of History: 1500 to Today (New York: Gotham Books, 2006).

[5] Sebagaimana dapat kita lihat dalam komentar-komentar vulgar yang beranggapan bahwa milisi-milisi Kurdi berada dalam bayang-bayang – atau bahkan lebih parahnya – menjadi kaki tangan imperialisme Barat dalam operasi-operasi militer melawan ISIS. Ini tentu komentar-komentar yang ahistoris, seakan-akan lupa bahwa kekuatan-kekuatan Sekutu dan Uni Soviet bernah bersekutu menghadapi ancaman Blok Fasis di masa Perang Dunia ke-II.

[6] Saya menemukan gejala-gejala ini di beberapa konteks dalam riset lapangan saya.

[7] Persoalan ini sesungguhnya membutuhkan pembahasan dalam artikel terpisah. Diskusi-diskusi yang intens dengan berbagai kawan di gerakan sosial juga membuat saya berkali-kali sadar, terkejut, dan prihatin bahwa permasalahan-permasalahan yang menyangkut relasi gender masih saja marak baik di level pegiat gerakan sosial maupun masyarakat yang lebih luas. Lihat misalnya pemaparan singkat soal ini di sini dan sini.

[8] Pemaparan lebih lengkap dari saya mengenai persoalan ini saya tuliskan di kata pengantar untuk terjemahan dari Pamflet Chris Harman, The Prophet and the Proletariat (Nabi dan Proletariat) yang diterbitkan oleh IndoProgress di https://www.dropbox.com/s/blsq6xqiatrk6ij/Nabi_dan_Proletariat.pdf?dl=0