DALAM artikelnya di IndoPROGRESS beberapa waktu lalu, Muh. Ardiansyah Leitte mengatakan perlunya gerakan sosial Indonesia untuk belajar dari pengalaman Podemos. Hal ini tampak, setidaknya, pada
SEMBILAN perempuan telah dicanangkan oleh Jokowi sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks konstelasi politik kita, keputusan politik Jokowi ini seperti
WACANA mengenai pembangunan partai alternatif kembali mengemuka dalam diskusi publik kita. Hal ini, tentu saja, merupakan perkembangan bagus dari gerakan rakyat kita. Rakyat kembali melihat
WALAU Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan 1 tahun lebih, berbagai macam masalah masih tetap mengiringi program ini. Munculnya kasus-kasus seperti birokratisasi yang memperumit pelayanan
BEBERAPA hari belakangan ini, wacana publik kita disibukkan dengan inisiatif Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) yang hendak memblokir situs-situs Islam radikal. Pemblokiran ini sendiri muncul
BAGI banyak kalangan, Ahok seakan tengah menjadi idola dalam kancah politik kita. Betapa tidak, gayanya yang terus terang, frontal, dan menolak segala ewuh pakewuh menjijikkan,
JOKOWI telah mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015, sebagai cetak-biru resmi perencanaan pembangunan dalam masa pemerintahannya. Dalam dokumen resmi yang tersedia, perencanaan pembangunan
JOKOWI telah menetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan membatalkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa kalangan menganggap Keputusan ini diambil Jokowi
TULISAN kecil ini sengaja dimulai dari sebuah pertanyaan tentang kegunaan mendasar ilmu sosial (termasuk juga ilmu-ilmu keagamaan). Kenapa? Ada dua alasan yang ingin dikemukakan di
PADA hari Minggu kemarin, 25 Januari 2015, rakyat Yunani melakukan Pemilu untuk menentukan siapa yang harus memegang tampuk kekuasaan nasional. Pemilu ini begitu menarik untuk
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.