1. Beranda
  2. /
  3. Harian Indoprogress
  4. /
  5. Page 152

Harian Indoprogress

Berangkat dari pemikiran mereka, dan terutama dari Mad World, kita punya seruan akhir yang jelas, yakni memperjuangkan penyediaan dukungan kesehatan mental yang gratis, nonhierarkis, mudah diakses, dan dikendalikan oleh komunitas.
Kiri Internasional harus menunjukkan solidaritas dan empati yang penuh serta tanpa syarat terhadap pemberontakan ini. Tentu saja, solidaritas semacam itu tidak menutup ruang bagi kritik.
Prabowo mengutuk kapitalisme neoliberal karena dianggap tidak meneteskan kesejahteraan ke bawah. Namun, resep yang ia tawarkan adalah kapitalisme negara (state-capitalism) yang sentralistik.
Relevansi Nietzsche bagi Indonesia tidak terletak pada hilangnya agama, melainkan pada transformasi struktural dalam cara nilai-nilai diproduksi, dikontestasikan, dan diinstrumentalisasi dalam arena politik dan sosial.

Harian Indoprogress

Kebal Hukum dan Pemeranan Kembali

Suharto dan antek-anteknya sudah memiliki rencana yang matang untuk menghancurkan Partai dan organisasinya secara fisik, yang juga mempertimbangkan jumlah anggota dan pendukung partai sangat besar itu. Untuk mencapai tujuan ini sesegera mungkin, mengandalkan personil Angkatan Darat saja jelas tidak mencukupi; orang-orang sipil perlu dilibatkan dalam jumlah besar. TNI Angkatan Darat secara diam-diam memberikan arahan, dukungan dana, intelijen, transportasi, dan bahkan suplai persenjataan. Sebagai sebuah badan yang seharusnya dipakai untuk pertahanan menghadapi musuh-musuh asing, Angkatan Darat hampir tidak pernah membanggakan pembantaian massal ini (lihat bagaimana militer Jepang menyebarkan cerita sesat tentang Perkosaan di Nanking atau pembunuhan massal orang Armenia oleh tentara Turki). Skandal internasional mampu dihindari sebisa mungkin. Tentara nasional memang tidak semestinya membantai saudara sebangsanya, khususnya, dalam kasus PKI, jika mereka tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan.

Pemberontakan Pohon dari Istanbul

Taksim memang arena kontestasi politik yang berlangsung dari masa ke masa. Sejak Republik Turki berdiri pada 1924, tata ruang Taksim dirombak berkali-kali untuk mewujudkan representasi hegemonik pemerintahan negeri itu: sekularisme. Jika kita menelusuri jalan utama, Jalan Kemerdekaan (İstiklal Caddesi), yang dulu dikenal Eropa sebagai Grande Rue de Pera, nuansa kehidupan Eropa-sekuler tampak di sana-sini. Gereja-gereja megah, beberapa perwakilan diplomat dan pusat kebudayaan negara ‘penting,’ hampir seluruhnya terletak di sekitar kawasan ini. Kalau kita merujuk zaman Imperium Usmani akhir, kawasan Taksim dan sekitarnya hingga terowongan kereta bersejarah menuju Karaköy, kawasan tersebut terdiri dari kelompok non-Muslim, Yahudi dan Kristen, selain tempat mukim bangsa Eropa dan elit Turki berpikiran Eropa. Setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menang pada 2002, pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan juga berkehendak untuk mengubah Taksim. Rancangan masjid dan barak militer Usmani berusaha dibangun dengan argumen bahwa Taksim adalah ruang hegemonik kelompok Kemalis. Pendukung oposisi utama yang berkecenderungan kiri, Partai Rakyat Republik (CHP), juga berbasis di kawasan ramai tersebut. Dengan rencana mesjid dan simbol Usmani itu, pemerintahan Erdoğan ingin mengubah lanskap politik tradisional dari basis kelompok sekuler itu. Pada akhirnya: mengubah konstelasi ruang publik.

Wilson : Organisasi Rakyat Harus Menuliskan Sendiri Sejarahnya!

SIAPA yang kini mengenal Marsinah? Ia tak ada dalam buku-buku pelajaran di sekolah, termasuk dalam buku-buku motivasi yang berjejer rapih di toko-toko buku. Tapi, apa yang dilakukannya telah membangkitkan keberanian kaum buruh hingga saat ini. Marsinah adalah buruh perempuan yang dibunuh rezim Orde Baru Soeharto ketika sedang memperjuangkan hak-hak buruh PT. Catur Putra Suryo pada tahun 1993. Marsinah ditemukan tak bernyawa pada tanggal 8 Mei 1993. Hingga kini, kasusnya tak pernah diusut hingga tuntas. Sejarah memang ditentukan penguasa. Orang-orang pemberani yang melawan ketidakadilan seperti Marsinah disembunyikan dari sejarah. Sebaliknya, orang-orang macam Soeharto malah mau diangkat sebagai pahlawan.

Kerja Kontrak & Outsourcing: Warisan Kolonial

BULAN telah datang : bulan yang paling ditunggu, bulan perlawanan. Setiap tanggal 1 Mei, jutaan buruh di seluruh dunia turun ke jalan, menyuarakan perlawanan dan menyerukan perjuangan kelas. Hari buruh atau yang lebih dikenal dengan May Day memang merupakan hari yang istimewa. Pada hari itu, 197 tahun yang lalu, ratusan buruh di Chicago, AS, ditembaki saat memperjuangkan jam kerja yang lebih manusiawi. Perjuangan mereka berhasil dan masih terasa hingga kini hasilnya: 8 jam kerja untuk buruh di seluruh dunia!

Namun, hasil dari perjuangan kaum buruh di Chicago itu, kini tengah diinjak-injak dengan diberlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing, dimana kaum buruh tidak memiliki kepastian dan jaminan pekerjaan. Di samping itu, buruh yang bekerja di bawah sistem kerja kontrak dan outsourcing pun tidak mendapatkan hak-hak dasar lain seperti cuti, hak untuk berserikat, upah sesuai standar, dan pesangon. Selain itu, di Indonesia, setelah bekerja selama 8 jam, buruh kontrak dan ousourcing di berbagai pabrik masih harus bekerja di rumah guna menyelesaikan target yang belum terpenuhi di pabrik,. Selain tidak mendapat upah lembur atas pekerjaan tambahan tersebut, mereka pun masih mendapatkan skorsing keesokan harinya.

Ahok dan Komunis

Di zaman Orde Baru, tuduhan komunis jelas bukan perkara main-main, karena itu bisa berarti kematian hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya bagi si terduduh. Karena itu, setelah kejatuhan rezim orba, seluruh elemen pro-demokrasi berusaha sekuat mungkin untuk tidak menggunakan kata komunis sebagai alat untuk memojokkan lawan-lawan politiknya. Pertama, karena faktor kesejarahannya yang berdarah dan brutal tersebut; dan kedua, karena memang telah terjadi pemutarbalikkan dan penjungkirbalikkan yang luar biasa terhadap sejarah gerakan dan pemikiran komunis itu sendiri.

Tentu saja tetap ada yang getol menggunakan kata komunis untuk menyerang atau menyingkirkan lawan politiknya. Siapa mereka? Tidak lain adalah tentara dan kalangan Islam Politik. Tapi, sejauh ini tuduhan-tuduhan komunis itu sudah dianggap sebagai lelucon belaka, sebuah cara berpolitik yang tak beradab. Mereka yang menuduh lawan politiknya sebagai komunis, pasti si penuduh dianggap sebagai politisi yang goblok dan tukang konspirasi.

Korupsi: Akibat Persekongkolan Kapitalisme dengan Demokrasi

Tapi, benarkah korupsi semata masalah kebobrokan moral orang per orang? Benarkah korupsi adalah skandal dan kasus yang tak ada kaitannya dengan sistem ekonomi politik yang berlaku? Kenapa di saat sudah demokrasi, masih terjadi korupsi? Bagaimana solusi penyelesaian korupsi? Cukupkah melalui lembaga-lembaga seperti KPK?

DR. Max R. Lane: Sistem Yang Berlaku Ini Tidak Waras

Sistem yang berlaku ini tidak waras. Memiskinkan milyaran manusia di seluruh dunia, sekaligus jaminan keadilan sosial di negeri imperialis sendiri tidak bisa direalisasikan. Ditambah lagi pemercepatan kerusakan alam sebagai habitat manusia makin tak terkendali.

Rosa Luxemburg: Sang Pedang Revolusi

Kehidupan perempuan yang sanggup berdiri tegak menjulang di antara barisan para raksasa pemikir sosial demokratik yang didominasi laki-laki itu harus berakhir tragis. Setahun setelah revolusi Bolshevik yang dengan gemilang meledak di Rusia, rezim fasis Hitler menamatkan riwayatnya. Tengah malam, di bulan Januari 1919, setelah menjalani perburuan panjang, beserta Wilhelm Pieck dan Karl Liebknecht, — kawan-kawannya– ia ditangkap tentara Jerman. Dalam perjalanan ke penjara, mereka disiksa habis-habisan. Batok kepala Luxemburg dihantam dengan popor senjata, remuk. Belum selesai di situ, kepala perempuan yang sarat pikiran-pikiran radikal ini dihujani berpuluh-puluh peluru.

Prof. Vedi R. Hadiz: Gerakan buruh mesti menjadi bagian dari perjuangan yang lebih luas

PASCA runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto, Indonesia memasuki satu tahapan baru dari perkembangan kapitalisme, yakni tahap kapitalisme-neoliberal. Tahapan ini mensyaratkan pergeseran peran negara ke arah yang lebih melayani kepentingan produksi dan reproduksi kapital, ketimbang beperan sebagai pelayan kepentingan publik.

Dalam pergeseran fungsi negara itu, demokrasi lantas hanya menjadi kendaraan bagi elite untuk mengukuhkan kekuasaan oligarkisnya, dan membendung bangkitnya kekuatan rakyat yang independen, dengan memainkan isu-isu berlatar etnis dan keagamaan. Melalui isu-isu berbasis identitas ini, keresahan rakyat akibat penerapan kebijakan neoliberal yang dikemudikan oleh oligarki dikanalisasi ke jurusan sektarianisme sekaligus dibonsai perkembangan kesadaran kelasnya. Konflik yang berkembang lantas menjadi konflik horisontal.

Mengenang Chávez: Tentang Politik dan Pembebasan

Sebagai seorang politisi, Chávez bukanlah seorang yang dogmatis. Dalam obrolannya dengan Tariq Ali, intelektual Inggris keturunan Pakistan itu, Chávez menyebutkan bahwa mungkin ia tidak percaya akan kemungkinan munculnya sebuah revolusi proletariat di masa sekarang. Ia juga tidak membayangkan sebuah masyarakat tanpa kelas atau penghapusan terhadap kepemilikan pribadi. Sebaliknya, Chávez berkata, ‘pelan-pelan coba wujudkan ide-ide revolusioner kita, majulah sedikit namun pasti, meskipun hanya satu millimeter’ (Ali, 2013). Chávez juga menyadari bahwa inspirasi tentang perlawanan bisa datang dari mana saja – ia membaca ide-ide politik para pemikir politik dari benuanya seperti Simon Bolivar dan ide-ide perlawanan dari agama Kristen yang dianutnya. Terinspirasi dari ide-ide tersebut, ia mencoba merumuskan gagasan dan praktek perlawanan politik yang sesuai dengan kondisi negerinya.

Pengalaman Venezuela menunjukkan bahwa hanya massa yang dapat memperjuangkan pembebasannya. Venezuela juga menunjukkan bahwa solidaritas internasional adalah keniscayaan sejarah, yang bukan saja mungkin, namun juga perlu.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.