Hamba Karena Dinamai: Adat, Kekuasaan, dan Pembebasan di Sumba Timur

Ilustrasi: Tempo Witness

“SAYA BISA DIBUNUH, karena kau hamba saya.” Kalimat yang menjadi judul laporan BBC News Indonesia tentang perbudakan di Sumba Timur itu memuat pembenaran yang mengerikan: seseorang merasa berhak mengancam nyawa orang lain karena menganggap orang tersebut sebagai hambanya. Kata karena menghubungkan status dengan klaim kekuasaan atas kehidupan (BBC News Indonesia 2026). Nama itu tentu tidak dengan sendirinya menciptakan perhambaan. Nama tersebut memperoleh daya ketika hubungan sosial membuatnya berlaku, yakni ketika seseorang dapat mengambil tenaga kerja orang lain, membatasi kebebasannya untuk pergi, atau mengendalikan syarat-syarat kehidupannya. Di Sumba Timur, persoalannya terletak pada bagaimana status yang diwariskan, ketergantungan material, pembenaran melalui adat, dan respons institusi saling menopang. Namun, hubungan tersebut juga dapat digugat, termasuk oleh orang-orang yang hidup dalam tradisi itu sendiri.

Status yang Diwariskan, Kehidupan yang Berbeda

Penelitian di Sumba membahas pembagian peringkat sosial antara maramba, tau kabihu, dan tau ata, yakni bangsawan, orang merdeka, dan kelompok hamba. Raya dan Resosudarmo (2024) meneliti hubungan antara peringkat herediter tersebut dan ketimpangan modal manusia di wilayah perdesaan. Kita perlu membaca pembagian ini dalam konteks setempat, bukan menganggapnya sebagai gambaran lengkap seluruh masyarakat Sumba. Status herediter tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh kehidupan seseorang. Kita perlu membedakan peringkat sosial, ketergantungan ekonomi, pembatasan kebebasan, dan kekerasan personal. Seseorang dapat memperoleh penghasilan atau tinggal terpisah dari rumah maramba, tetapi tetap menghadapi kewajiban dan penilaian sosial yang diwariskan. Laporan AFP memperlihatkan variasi kondisi tersebut. Kanisius Kanyali Hambarita memperoleh ruang untuk bekerja sebagai pengemudi ojek dan menanam pangan. Seorang laki-laki dari Napu membangun kehidupan keluarga di luar rumah maramba dan menyekolahkan anak-anaknya. Namun, ia masih menggunakan tanah milik tuannya dan memenuhi panggilan tuannya. Kemajuan tersebut memperlihatkan daya bertindak para ata sekaligus batas otonomi mereka (Bernaudeau 2026).

Karena itu, kritik terhadap perhambaan harus meneliti kendali atas kerja, mobilitas, dan kehidupan keluarga. Menganggap semua ata mengalami kondisi yang sama justru menghapus perbedaan yang penting untuk memahami perubahan.

Adat yang Diperebutkan

Kita juga perlu cermat ketika membicarakan adat. Kajian Hoskins (2004) menempatkan perhambaan dalam hubungan perkawinan, pertukaran, dan peringkat sosial di Indonesia Timur. Kedekatan dalam rumah tangga dapat berlangsung bersamaan dengan ketimpangan kekuasaan. Karena itu, kita perlu menguji bahasa pemberian, pengabdian, atau kekerabatan berdasarkan dampaknya terhadap orang-orang yang terikat dalam hubungan tersebut.

Adat sendiri memiliki beragam penggunaan politik. Henley dan Davidson (2007) membahas kebangkitan adat sebagai medan yang dapat menampung tuntutan hak sekaligus pembelaan terhadap hierarki. Melalui kajiannya di Sulawesi Tengah, Li (2007) menunjukkan bahwa klaim atas keaslian adat dapat digunakan untuk menegakkan ketertiban, menantang negara, maupun merebut kembali tanah. Temuan tersebut memberikan landasan untuk mengajukan pertanyaan komparatif, tetapi bukan bukti langsung mengenai setiap praktik di Sumba.

Para pendamping perempuan di Sumba juga menyuarakan kritik terhadap praktik penundukan. Herlina Ratu Kenya, misalnya, mengaitkan praktik yang ia tangani dengan kerja tanpa upah dan ketiadaan kebebasan (Suadnyana dan Bria 2025b). Pertanyaannya menjadi konkret: siapa yang berwenang menafsirkan adat, kepentingan siapa yang dilindungi, dan apakah orang-orang yang menanggung kewajiban memiliki kesempatan untuk menolak tanpa menghadapi ancaman?

Tatapan yang Berusaha Menetapkan Seseorang

Dalam Réflexions sur la question juive, Sartre ([1946] 1993) membahas bagaimana antisemitisme memaksakan definisi terhadap orang-orang yang menjadi sasarannya. Saya meminjam pertanyaan tentang pengategorian yang dipaksakan itu, sembari tetap membedakan sejarah antisemitisme dari perhambaan di Sumba. Identitas Yahudi juga tidak dapat direduksi menjadi hasil penamaan oleh para antisemit.

Hubungan dengan kasus ata terletak pada jarak antara seseorang dan definisi sosial yang dilekatkan kepadanya. Seseorang menghadapi penilaian yang mendahului tindakannya, tetapi penilaian tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan dirinya. Sebutan hamba berusaha menetapkan batas atas apa yang boleh diharapkan, dilakukan, dan dituntut seseorang dari orang lain. Dialog terkenal dalam Huis clos, “neraka adalah orang lain”, membantu menerangi ketergantungan pada penilaian tersebut (Sartre [1944] 1976, adegan V). Namun, dalam komentar tentang lakon tersebut yang dihimpun dalam Un théâtre de situations, Sartre menolak anggapan bahwa setiap hubungan dengan orang lain selalu menjadi neraka (Sartre 1973). Hubungan yang merusak dapat mengubah penilaian orang lain menjadi penjara.

Namun, dominasi tidak bergantung pada keyakinan korban. Seseorang dapat menolak sebutan hamba, tetapi tetap menghadapi ancaman kehilangan rumah, pangan, atau akses terhadap penghidupan. Ucapan yang menunjukkan penerimaan di hadapan orang yang berkuasa juga tidak cukup untuk membuktikan adanya persetujuan bebas. Karena itu, kritik terhadap identitas yang dipaksakan harus bergerak lebih jauh dengan memeriksa hubungan sosial yang membuat penolakan menjadi tindakan berisiko.

Di sinilah pembacaan materialis diperlukan. Dalam Critique de la raison dialectique, Sartre sendiri berusaha memahami praksis manusia dalam kondisi sejarah dan materialnya (Sartre 1960). Menghubungkan pemikiran tersebut dengan Marx membuka pertanyaan tentang bagaimana seseorang menjalankan kebebasannya dalam keadaan yang tidak dipilihnya.

Tradisi dan Penghindaran Tanggung Jawab

Konsep mauvaise foi perlu digunakan dengan hati-hati. Dalam L’être et le néant, konsep ini merujuk pada cara kesadaran menghindari pengakuan secara jernih atas situasi, kebebasan, dan tanggung jawabnya (Sartre 1943, bagian pertama, bab II). Konsep tersebut tidak identik dengan setiap alasan ideologis atau setiap kebohongan kepada orang lain.

Kita dapat membaca pembenaran melalui adat dengan menggunakan analogi ini, terutama ketika seseorang menyajikan pilihan manusia seolah-olah sekadar kewajiban yang telah ditetapkan leluhur. Namun, laporan yang tersedia tidak memungkinkan kita mendiagnosis keadaan batin pelaku. Pembelaan terhadap tradisi dapat bersumber dari keyakinan yang sungguh-sungguh dipegang, penggunaan alasan secara sadar untuk melindungi kepentingan, atau gabungan keduanya.

Kita dapat memeriksa akibat dari pembenaran tersebut. Ketika seseorang memperlakukan kekerasan sebagai konsekuensi dari status korban, ia mengaburkan tanggung jawab pelaku dan mengurangi bobot tuntutan korban. Analisis perlu menunjukkan bagaimana pembenaran itu bekerja dalam hubungan kekuasaan tanpa mengandaikan bahwa kita mengetahui apa yang sebenarnya dipercayai pelaku tentang dirinya sendiri.

Tanah, Kerja, dan Kewenangan Menafsirkan

Marx dan Engels ([1845–1846] 1976, bagian tentang kelas penguasa dan gagasan penguasa) menghubungkan produksi gagasan dominan dengan hubungan material yang menopang kekuasaan. Argumen tersebut mengarahkan perhatian kita pada berbagai sarana yang memungkinkan suatu tafsir memperoleh wibawa dan mempertahankan kedudukannya.

Dalam konteks Sumba Timur, setidaknya ada lima hal yang perlu diteliti: penguasaan sumber penghidupan, peringkat herediter, otoritas ritual, pengaruh politik, dan kemampuan mengendalikan kerja orang lain. Kelima hal tersebut dapat saling memperkuat, tetapi tidak selalu berada di tangan orang yang sama atau bekerja dengan kekuatan yang setara. Karena itu, peringkat bangsawan saja tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh kedudukan ekonomi dan politik seseorang.

Etnografi Barokah (2016), yang didasarkan pada penelitian di dua desa di Sumba Timur, memperlihatkan bagaimana simbol budaya, gagasan tentang kemurnian darah, dan institusi lokal membantu mempertahankan jarak antara maramba dan ata. Penelitian tersebut menunjukkan mekanisme yang lebih konkret daripada sekadar anggapan bahwa penguasaan tanah otomatis menghasilkan kendali atas seluruh gagasan. Namun, cakupan penelitian yang terbatas pada dua desa juga membatasi generalisasi temuannya.

Dalam Capital, Marx ([1867] 1996, bab 1, bagian 4) membahas ketergantungan personal ketika membandingkan berbagai hubungan produksi. Perbandingan ini membantu kita mengidentifikasi bentuk penguasaan atas kerja yang berlangsung melalui keterikatan seseorang kepada pihak lain. Namun, perbandingan tersebut tidak berarti bahwa Sumba merupakan salinan Eropa abad pertengahan. Dalam kasus Toko Angkasa yang diberitakan detikBali, misalnya, para pendamping menyebut hubungan yang mereka tangani sebagai perhambaan yang berlangsung dalam kegiatan perdagangan (Suadnyana dan Bria 2025b). Kita perlu memeriksa hubungan antara pasar dan kerja yang tidak bebas pada tingkat konkret: siapa yang menerima hasil kerja, siapa yang menanggung biaya hidup, dan apa yang terjadi ketika orang yang bekerja menolak. Ketergantungan pada tuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat membuat seseorang sulit meninggalkan kewajibannya, bahkan ketika ia tidak lagi memercayai pembenaran yang menopang hubungan tersebut.

Tubuh Perempuan dan Pewarisan Subordinasi

Relasi tersebut juga memiliki dimensi gender. Dalam diskusi di Universitas Indonesia pada November 2024, Herlina Ratu Kenya dan Rainy Maryke Hutabarat menguraikan kekerasan terhadap perempuan ata, pembatasan akses pendidikan, serta kendali atas seksualitas dan reproduksi. Herlina juga menyoroti kekerasan yang dilakukan laki-laki sesama ata (Puspa 2024). Peringkat sosial dan kekuasaan gender saling berkelindan, meskipun keduanya bukan hubungan yang identik.

Dalam kasus Toko Angkasa, Herlina mengaitkan keberadaan para hamba dengan pertukaran perkawinan dan belis (Suadnyana dan Bria 2025b). Keterangan tersebut tidak membenarkan kesimpulan bahwa setiap praktik belis merupakan perdagangan manusia. Hal yang perlu diperiksa adalah bagaimana, dalam kasus-kasus tertentu, seseorang mengalihkan kendali atas orang lain dan tenaga kerja mereka.

Ketika seseorang memperlakukan keturunan sebagai penerus kewajiban orang tuanya, penguasaan atas reproduksi turut menopang keberlanjutan hubungan kerja tersebut. Kekerasan seksual tetap merupakan pelanggaran terhadap tubuh dan kehendak korban. Kita tidak dapat mereduksi maknanya menjadi sekadar perhitungan manfaat ekonomi bagi tuan. Analisis materialis perlu mempertahankan keterkaitan kedua dimensi tersebut tanpa menghapus pengalaman korban.

Dari “Anak dalam Rumah” ke Ruang Pemeriksaan

Pada Desember 2025, detikBali melaporkan dugaan penganiayaan terhadap TBM, seorang pemuda berusia 19 tahun, di Toko Angkasa. Setelah mahasiswa mengevakuasi TBM, polisi menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme restorative justice (Suadnyana dan Bria 2025a). Dalam penjelasannya, Kapolres menyebut pemilik toko telah memaafkan TBM atas dugaan pencurian. Nama TBM sendiri tercatat dalam kartu keluarga pemilik toko sejak ia masih kecil. Namun, pernyataan tersebut tidak membuktikan bahwa TBM secara bebas telah memaafkan penganiayaan terhadap dirinya (Suadnyana dan Bria 2025a).

Dalam kasus ini, bahasa kekeluargaan berpotensi mengaburkan ketimpangan antara orang yang bergantung dan pihak yang menguasai syarat hidupnya. Pencatatan dalam kartu keluarga tidak menjawab apakah seseorang bebas menolak pekerjaan, meninggalkan rumah, atau mencari perlindungan. Kita juga perlu menilai kesepakatan perdamaian berdasarkan kondisi yang memungkinkan korban berbicara tanpa tekanan.

Inilah mekanisme institusional yang patut diselidiki. Penanganan perkara dapat mempertahankan ketergantungan apabila aparat memperlakukan kedekatan administratif sebagai pengganti pemeriksaan terhadap kebebasan dan keselamatan korban. Namun, laporan tentang satu kasus belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aparat lokal bekerja dengan cara yang sama. Tulisan ini juga tidak bermaksud menentukan keabsahan hukum penyelesaian perkara tersebut. Kasus ini justru menunjukkan berbagai pertanyaan yang perlu kita ajukan ketika menilai praktik penyelesaian perkara.

Negara yang Mengakui, Negara yang Harus Diuji

Respons negara juga memperlihatkan perbedaan. Pada 30 Juni 2026, Komnas Perempuan mengadakan diskusi di Waingapu yang menghubungkan ketimpangan relasi ata–maramba dengan faktor ideologi, budaya, dan ekonomi. Diskusi tersebut juga menekankan pentingnya akses pendidikan dan perlindungan perempuan (Komnas Perempuan 2026b). Sehari kemudian, lembaga tersebut bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Menurut laporan resminya, pemerintah daerah mengakui bahwa relasi ata–maramba masih berlangsung di beberapa wilayah. Pemerintah juga menyampaikan bahwa perubahan sosial telah terjadi dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki perlindungan. Pertemuan itu turut membahas hambatan layanan dan pengurangan anggaran (Komnas Perempuan 2026a).

Pernyataan komitmen tersebut membuktikan adanya pengakuan institusional, tetapi tidak membuktikan bahwa perhambaan telah dihapuskan. Kajian Vel (2008) tentang Sumba Barat menunjukkan bagaimana perubahan demokratis berinteraksi dengan jaringan dan sumber kekuasaan lokal. Kita perlu mempertahankan batas geografis dan historis kajian tersebut karena temuannya tidak membuktikan latar sosial setiap polisi di Sumba Timur. Namun, kajian itu membantu kita mempertanyakan anggapan bahwa perubahan prosedur politik dengan sendirinya menghapus hierarki lama.

Raya dan Resosudarmo (2024) menemukan ketimpangan modal manusia antarpemeringkatan sosial dan mengaitkan berkurangnya dominasi politik bangsawan dengan peluang untuk mempersempit sebagian kesenjangan tersebut. Temuan ini memperkuat pentingnya memperhatikan distribusi kesempatan. Namun, penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa maramba mengendalikan setiap penafsiran adat. Kesimpulan kausalnya juga bergantung pada asumsi identifikasi yang digunakan dalam penelitian. Karena itu, kita perlu menilai demokratisasi berdasarkan perubahan nyata dalam distribusi kekuasaan dan akses yang dihasilkannya.

Syarat untuk Menolak

Pemikiran Gramsci membantu kita memahami mengapa tatanan yang diwariskan dapat terasa wajar sekaligus tetap terbuka untuk dipersoalkan. Senso comune merupakan himpunan gagasan yang beragam dan saling bertentangan, bukan pandangan tunggal yang dianut semua orang. Di dalamnya terdapat kemungkinan untuk mengembangkan buon senso menjadi pemahaman yang lebih kritis (Gramsci 1971, 328, 423). Melalui kerangka ini, kita dapat melihat adat sebagai medan perebutan makna dan kewenangan. Penolakan terhadap kekerasan oleh perempuan ata, para pendamping, tokoh agama, dan lembaga publik membuka ruang untuk menilai kembali berbagai praktik yang selama ini dianggap sebagai kewajiban. Namun, ruang tersebut membutuhkan organisasi dan perlindungan agar orang-orang yang menolak tidak harus menanggung risikonya sendirian.

Kasus ITA memperlihatkan pentingnya perlindungan yang berkelanjutan. Pada November 2024, detikBali melaporkan bahwa perempuan tersebut melarikan diri bersama bayinya dan memperoleh pendampingan dari pekerja sosial serta tempat perlindungan. Menurut pendampingnya, ia masih mencemaskan masa depan dirinya dan keluarganya (Suadnyana dan Bria 2024). Keberhasilan meninggalkan rumah tuan belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan kehidupannya setelah itu.

Penghapusan perhambaan menuntut tersedianya penghidupan yang tidak bergantung pada tuan, tempat tinggal yang aman, pendidikan, perlindungan sosial, serta akses terhadap keadilan dan organisasi yang memungkinkan korban mempertahankan haknya. Pendidikan dapat memperluas pilihan hidup apabila orang yang menempuhnya juga memperoleh kesempatan nyata untuk menggunakan pengetahuan di luar hubungan ketergantungan.

Selama akses terhadap tanah, pekerjaan, perlindungan, dan keadilan masih bergantung pada hubungan yang sama, kebebasan formal dapat berjalan beriringan dengan subordinasi yang diwariskan. Mengubah cara masyarakat menyebut ata merupakan bagian dari perjuangan tersebut. Namun, pembebasan menuntut lebih dari sekadar perubahan sebutan. Pembebasan mengharuskan perubahan hubungan sosial yang selama ini memberi sebutan itu kekuatan untuk menentukan kehidupan seseorang.

Referensi

Barokah, Siti. 2016. “An Ethnographic Investigation of Master-Slave Relation in Sumba, Indonesia.” Makalah penelitian untuk gelar MA, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam. https://thesis.eur.nl/pub/37349.

BBC News Indonesia. 2026. “‘Saya Bisa Bunuh, karena Kau Hamba Saya’: Perbudakan di Sumba Timur, Warisan Kekerasan yang Dibalut Budaya.” https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9x28rpx0ekzo. Judul dan ringkasan diperiksa melalui feed resmi BBC World Service, https://bbc.github.io/world-service-rss/indonesia.html. Diakses 2 November 2026.

Bernaudeau, Eric. 2026. “Inside Indonesia’s Slave Island: ‘I Want My Children to Be Free.’” The Jakarta Post, 22 Juli. AFP. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2026/07/22/inside-indonesias-slave-island-i-want-my-children-to-be-free.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. Disunting dan diterjemahkan oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence & Wishart.

Henley, David, dan Jamie S. Davidson. 2007. “Introduction: Radical Conservatism, the Protean Politics of Adat.” Dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism, disunting oleh Jamie S. Davidson dan David Henley, 1–49. London: Routledge.

Hoskins, Janet. 2004. “Slaves, Brides and Other ‘Gifts’: Resistance, Marriage and Rank in Eastern Indonesia.” Slavery & Abolition 25 (2): 90–107. https://doi.org/10.1080/0144039042000293063.

Komnas Perempuan. 2026a. “Komnas Perempuan Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terkait Kondisi Layanan dan Praktik-Praktik Berbahaya terhadap Perempuan di Sumba Timur.” 1 Juli. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-audiensi-dengan-pemerintah-kabupaten-sumba-timur-terkait-kondisi-layanan-dan-praktik-praktik-berbahaya-terhadap-perempuan-di-sumba-timur.

Komnas Perempuan. 2026b. “Komnas Perempuan Lakukan Pendalaman Praktik-Praktik Berbahaya terhadap Perempuan di Sumba Timur.” https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-lakukan-pendalaman-praktik-praktik-berbahaya-terhadap-perempuan-di-sumba-timur. Diakses 2 November 2026.

Li, Tania M. 2007. “Adat in Central Sulawesi: Contemporary Deployments.” Dalam The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism, disunting oleh Jamie S. Davidson dan David Henley, 337–70. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203965498-23.

Marx, Karl. (1867) 1996. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. Marx–Engels Collected Works, vol. 35. London: Lawrence & Wishart.

Marx, Karl, dan Friedrich Engels. (1845–1846) 1976. The German Ideology. Marx–Engels Collected Works, vol. 5. London: Lawrence & Wishart.

Puspa, Putu Gadis Arvia. 2024. “Praktik Tradisi Perbudakan di Sumba Timur: Upaya Mengungkap dan Memutus Rantai Eksploitasi Manusia.” Jurnal Perempuan, 2 Desember. https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/praktik-tradisi-perbudakan-di-sumba-timur-upaya-mengungkap-dan-memutus-rantai-eksploitasi-manusia.

Raya, Umbu Reku, dan Budy P. Resosudarmo. 2024. “Traditional Slavery Institutions and Democratization: Insights into Intercaste Human Capital Disparities in Sumba Island’s Rural Areas, Indonesia.” Regional Science Policy & Practice 16 (5): 100011. https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100011.

Sartre, Jean-Paul. 1943. L’être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard.

———. 1960. Critique de la raison dialectique. Tome 1, Théorie des ensembles pratiques. Paris: Gallimard.

———. 1973. Un théâtre de situations. Disunting oleh Michel Contat dan Michel Rybalka. Paris: Gallimard.

———. (1944) 1976. Huis clos; suivi de Les mouches. Paris: Gallimard.

———. (1946) 1993. Réflexions sur la question juive. Paris: Gallimard.

Suadnyana, Sui, dan Yufengki Bria. 2024. “Kisah Perempuan Sumba Timur Kabur dari Perbudakan yang Dialaminya Sejak SD.” detikBali, 2 November. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7618999/kisah-perempuan-sumba-timur-kabur-dari-perbudakan-yang-dialaminya-sejak-sd.

———. 2025a. “Praktik Perbudakan di Sumba Timur Kembali Makan Korban, Malah Berujung Damai.” detikBali, 17 Desember. https://www.detik.com/bali/nusra/d-8264159/praktik-perbudakan-di-sumba-timur-kembali-makan-korban-malah-berujung-damai.

———. 2025b. “Terungkap, Diduga Ada 6 Korban Perbudakan di Toko Angkasa Sumba Timur.” detikBali, 18 Desember. https://www.detik.com/bali/nusra/d-8265385/terungkap-diduga-ada-6-korban-perbudakan-di-toko-angkasa-sumba-timur.

Vel, Jacqueline A. C. 2008. Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia, 1986–2006. Leiden: KITLV Press. https://brill.com/display/book/9789004253926/9789004253926_webready_content_text.pdf.

Aniello Inannone adalah dosen President University.